Ditemukan 2274 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1188 1088 1288 1688 1784 1988 17.8 17808 17828
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Lain-lainTidak ada dalam tabel
Putus : 27-08-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 452/B/PK/PJK/2014
Tanggal 27 Agustus 2014 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
290 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dari luarnegeri atau dibeli langsung dari importir, kendaraan seperti ini juga dibebaskandari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai dengan Perpu Nomor27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber dayaMineral (DESDM) Nomor: 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006,menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 18-02-2013 — Putus : 13-06-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 175 B/PK/PJK/2013
Tanggal 13 Juni 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT;
31 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 175/B/PK/PJK/20132.8.Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber daya Mineral(DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006 (fotokopiterlampir), menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut di atas,yang petikannya adalah sebagai berikut:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 31-03-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 /B/PK/PJK/2015
Tanggal 31 Maret 2015 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)
311 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dariluar negeri atau dibeli langsung dari importer, kKendaraan seperti ini jugadibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai denganPerpu Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber dayaMineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006,menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Kendaraan BermotorPKB
Putus : 27-08-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 437/B/PK/PJK/2014
Tanggal 27 Agustus 2014 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
291 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dari luarnegeri atau dibeli langsung dari importir, kendaraan seperti ini juga dibebaskan dariBea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai dengan Perpu Nomor 27 Tahun1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber daya Mineral(DESDM) Nomor: 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006, menyatakanpendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 225/B/PK/PJK/2015
Tanggal 10 Juni 2015 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
19 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dariluar negeri atau dibeli langsung dari importer, kKendaraan seperti ini jugadibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai denganPerpu Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh DirekturPembinaan Pengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi danSumber daya Mineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18September 2006, menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturantersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Kendaraan BermotorPKB
Putus : 02-05-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 170/B/PK/PJK/2013
Tanggal 2 Mei 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs. GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
184 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini sesuai dengan Perpu Nomor27 Tahun 1959";Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh DirekturPembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara, Departemen Energi danSumber daya Mineral (DESDM) No. 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18September 2006 , =menyatakan pendapat yang sejalandengan pengaturan tersebut di atas, yang petikannya adalah sebagaiberikut:1 Bahwa ketentuan tentang pajak dan keuangan Pemohon Bandingselaku pemegang (KK) Kontrak Karya adalah bersifat "Nailed down",dengan demikian pengenaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 23-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 512 B/PK/PJK/2015
Tanggal 23 September 2015 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (Pemda Nusa Tenggara Barat)
22 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dariluar negeri atau dibeli langsung dari importer, kKendaraan seperti ini jugadibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai denganPerpu Nomor 27 Tahun 1959;bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber dayaMineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006,menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 09-06-2010 — Putus : 24-02-2011 — Upload : 23-01-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 275/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst
Tanggal 24 Februari 2011 —
110 — 21
  • Denaan demikian. putusan provisi tidak boleh menaenai materi pokok perkara. tetapi hanva sebatas menaenai tindakan sementara beruoalaranaanmoelaniutkan suatukeaiatan.Peneaasan itu dikemukakan dalam PutusanMA No. 1788 K/Sip/1976. Begitu juga penegasan Putusan MA No. 279 K/Sip/1976.Gugatan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenaihal yang tidak masuk pokok perkara. Gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokokperkara harus ditolak.14.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-12-2013 — Putus : 18-03-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1005 B/PK/PJK/2013
Tanggal 18 Maret 2014 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA
35 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dariluar negeri atau dibeli langsung dari importir, kKendaraan seperti ini jugadibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai denganPerpu Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber dayaMineral (DESDM) Nomor: 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006,menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 29-03-2017 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 179/Pdt.Bth/2017/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 8 Agustus 2018 — Penggugat:
PT. INDO RAYA ENERGI
Tergugat:
1.ICT COTTON LIMITED
2.PT. GREENMILL SPINNING INTERNATIONAL dahulu PT. ROYAL COTTON INDONESIA
303 — 198
  • Sebagaimana penegasan dalam Putusan MANo. 1788 K/Sip/1976 dan Putusan MA No. 279 K/Sip/1976, yaitu bahwaGugatan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari Hakimmengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara;Menimbang, bahwa selain pertimbangan sebagaimana tersebut di atas,berdasarkan Pasal 180 (1) HIR dan Pasal 54 RV tersebut, suatu permohonanPutusan Serta Merta dan Putusan Provisi hanya dapat dikabulkan apabilaterpenuhinya syaratsyarat sebagai berikut: Terdapat bukti Autentik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 25-02-2013 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 820/B/PK/PJK/2012
Tanggal 25 Februari 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)
25 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dari luarnegeri atau dibeli langsung dari importer, kendaraan seperti ini juga dibebaskan dariBea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai dengan Perpu Nomor 27 Tahun1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber Daya Mineral(DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006, menyatakanpendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 18-02-2013 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 24-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 154 B/PK/PJK/2013
Tanggal 2 Mei 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT;
25 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 27Tahun 1959:Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber dayaMineral (DESDM) No. 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006(fotokopi terlampir), menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturantersebut di atas, yang petikannya adalah sebagai berikut:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 31-03-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67 /B/PK/PJK/2015
Tanggal 31 Maret 2015 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT),
33 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dariluar negeri atau dibeli langsung dari importer, kKendaraan seperti ini jugadibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai denganPerpu Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber dayaMineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006,menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Putus : 13-06-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 177/B/PK/PJK/2013
Tanggal 13 Juni 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
205 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber daya Mineral(DESDM) No. 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006 (fotokopiterlampir), menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut di atas,yang petikannya adalah sebagai berikut:1.Bahwa ketentuan tentang pajak dan keuangan Pemohon Banding selakupemegang (KK) Kontrak Karya adalah bersifat "Nailed down", dengandemikian pengenaan Pajak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Kendaraan BermotorPKB
Putus : 02-05-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 81/B/PK/PJK/2013
Tanggal 2 Mei 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
224 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kendaraan seperti ini juga dibebaskan dari BBNKB,hal ini sesuai dengan Perpu Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh DirekturPembinaan Pengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemenEnergi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006 (fotokopi terlampir),menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebutdi atas, yang petikannya adalah sebagai berikut:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Kendaraan BermotorPKB
Putus : 27-08-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 444 /B/PK/PJK/2014
Tanggal 27 Agustus 2014 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAH DAERAH NUSA TENGGARA BARAT)
251 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dariluar negeri atau dibeli langsung dari importir, kKendaraan seperti ini jugadibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai denganPerpu Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber dayaMineral (DESDM) Nomor: 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006,menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-12-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 97/PDT/2016/PT BJM
Tanggal 16 Februari 2017 — RADEN ROROSURYO PROBOWATI, SH. Melawan BERLIAN MARISKA MARBUN - dkk
227 — 142
  • cukup dipertimbangkan, maka putusan tersebut dapatdikwalifikasi sebagai putusan yang bertentangan dengan hukum atau putusanyang salah menerapkan hukum, khususnya Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 189 RBg ;Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim tingkat pertama dalamputusannya dalam mempertimbangan tentang gugatan provisi telah salah dalammenerapkan hukum atau bertentangan dengan hukum khususnya Pasal 191 RBgdan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1788
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 31-03-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 /B/PK/PJK/2015
Tanggal 31 Maret 2015 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT),
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dariluar negeri atau dibeli langsung dari importer, kendaraan seperti ini jugadibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai denganPerpu Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh DirekturPembinaan Pengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi danSumber daya Mineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18September 2006, menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturantersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Putus : 13-06-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 176/B/PK/PJK/2013
Tanggal 13 Juni 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
215 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber daya Mineral(DESDM) No. 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006 (fotokopiterlampir), menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut di atas,yang petikannya adalah sebagai berikut:1.Bahwa ketentuan tentang pajak dan keuangan Pemohon Banding selakupemegang (KK) Kontrak Karya adalah bersifat "Nailed down", dengandemikian pengenaan Pajak
Pengadilan PT PALANGKARAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-11-2017 — Putus : 15-01-2018 — Upload : 12-02-2018
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 63/PDT/2017/PT PLK
Tanggal 15 Januari 2018 — AMIR HAYUN vs 1. RAUDAH WINARTI, S.E., M.M., dkk.
36 — 28
  • menunjukkan di mana letak objek tanahmiliknya, sejak tahun 1996 tidak membayar pajak, dan sama sekalibelum pernah didaftarkan pada kantor pertanahan, sehingga adalahHalaman 31 dari 49 Putusan Nomor 63/PDT/2017/PT PLKmustahil kalau tibatiba para Tergugat Rekonpensi mengaku objektanah tersebut adalah miliknya, karena terbukti ternyata PenggugatRekonpensi Il dan Ill telah membeli objek tanah tersebut denganitikad baik dan sesuai prosedur hukum yang benar;DALAM PROVISI4.6.Bahwa menurut Putusan MA RI No. 1788