Sehingga patutlah Para Penggugat menuntut hak Pesangon yang seharusnyadi terima ;Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis yangisinya memuat sangkalan terhadap dalildalil gugatan Para Penggugat yangdianggap tidak benar oleh Tergugat, yaitu : 1. Bahwa Para Penggugat tidak pernah menyebutkan status hubungan kerja(apakah Kontrak atau Permanen) baik lisan maupun tertulis ;2.

perkara ini ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji isigugatan Para Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik, buktibukti surat danKesimpulan maka dapatlah disimpulkan bahwa Para Penggugat adalah pernahbekerja diperusahaan Tergugat dengan status yang kurang jelas dan proseslamaran yang juga kurang jelas, sehingga setelah tg 5 April 2012 setelah proyekdi Tergugat selesai maka dengan sendirinya tugas Para Penggugat bekerja jugaselesaiOleh karena tuntutan Para Penggugat terhadap Hak

Pesangon dan lainlain tidakdidukung oleh bukti yang sesuai dengan tuntutannya, karena semua bukti P 1sampai dengan P 8 adalah bukti fotocopy dari fotocopy atau semuanya tidakdapat menunjukkan aslinya, bahkan ada beberapa bukti yang berbeda denganyang diajukan Tergugat, yaitua.

Seandainya Pemohon Kasasi nanti di PHK oleh Termohon Kasasi,maka menurut Undangundang Ketenagakerjaan Pemohon Kasasi harusdapat hak pesangon dari Termohon Kasasi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;Hal. 13 dari 18 hal. Put.

No. 240 K/Pdt/201114Atas dasar uraian tersebut di atas, maka adalah adil dan bijaksana apabilahal tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan Judex Facti, sehinggajumlah dan besarnya hak pesangon tersebut dapat mengurangi jumlahkewajiban yang dibebankan kepada Pemohon Kasasi;Putusan Judex Facti NyataNyata Keliru Dalam Menerapkan HukumnyaTerkait Dengan Pengunduran Diri Pemohon Kasasi.5.1.5.2;5.3.5.4.Dalam pertimbangan hukum putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri)pada halaman 22 23 menyebutkan :Bahwa

SusPHI/2020yang dimaksud dalam Pasal 164 maupun Pasal 165 Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karenanya Tergugat tidakmempunyai dasar untuk mengurangi hak pesangon Penggugat, sehinggaTergugat harus membayar hakhak dari Penggugat yaitu uang pesangon(UP) 2 kali sesuai Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja(UPMk) 1 kali sesuai Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak (UPH)sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan sebagaimana

Hak Pesangon/IPK (Insentif Pasca Kerja);4. Gaji ke 13 Tahun 2011;5.

Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat yangterdiri dari hak pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uangpenggantian hak, yang jumlah keseluruhannya sebesarRp61.697.845,00 (enam puluh satu juta enam ratus sembilan puluhtujuh ribu delapan ratus empat puluh lima Rupiah);4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;5.

Bahwa oleh Tergugat tidak mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikanpennasalahan ini dan disamping itu Tergugat tidak mengikut sertakan Penggugatdalam program pensiun maka sesuai Pasal 167 ayat 5 UndangUndang No.13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kepada T ergugat diwajibkan untukmembayar secara tunai dan sekaligus hak pesangon sebesar 2 kali ketentuanPutusan Nomor : 41/G/2012/PHI MdnHalaman 2 dari 11 halamanPasal 156 ayat 2 dan uang penghargaan masa kerja serta uang penggantiperumahan dan perobatan

Menghukum Tergugat untuk mcmbayar hak pesangon Penggugat sebesarRp.2:1.130.000.(dua puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah);4. Menghukum Tergugat untuk membayar Hak penghargaan masa kerja Penggugatsebesar Rp.12.850.000.( dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah );Putusan Nomor : 41/G/2012/PHI MdnHalaman 4 dari 11 halaman5.

Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak normatif kepada Tergugat sesuai dengan perhitungan di dalam Pasal 156 ayat (1), (2), (3) dan(4) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan jumlah total sebesar Rp. 83.643.400,, (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ; dengan rincian :Masa Kerja Uang Pesangon Penghargaan Masa Kerja UangPenggantian Hak : Pesangon :9x2x Rp. 3.396.000,) = Rp.61.128.000,Penghargaan Masa Kerja : 3 x Rp 3.396.000

Hubungan Kerja (PHkK)dengan alasan efisiensi maka Petitum Penggugat angka 4 (empat) yangmenyatakan Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak normatif kepadaTergugat sesuai dengan perhitungan didalam Pasal 156 ayat (1), (2), (3) dan (4)Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan jumlahtotal sebesar Rp. 83.643.400,, (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuhribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ; dengan rincian :Masa Kerja Uang Pesangon Penghargaan Masa Kerja Uang Penggantian Hak

: Pesangon :9x2x Rp. 3.396.000,) = Rp.61.128.000,Penghargaan Masa Kerja : 3 x Rp 3.396.000, = Rp.10.188.000,penne ene en een ene +Rp.71.316.000,Uang penggantian Hak : 15% x Rp. 71.316.000, = Rp. 10.697.400,Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugurRp. 3.396.000, : 25 x 12 hari = Rp. 1.630.000,+Jumlah Rp. 83.643.400,(delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratusrupiah)beralasan untuk dikabulkan tetapi masalah jumlahnya Majelis Hakim tidaksependapat;Menimbang, bahwa berdasarkan

Bahrul Alam 4,6 Th a.Uang Pesangon : 5X2 :10 =13,8 xXb.Uang penghargaan : 2 RpRp3.071.650 =c.Uang penggantian hak Rp42.388.770=15%(a+b) =1,8TOTAL Hak Pesangon Penggugat = (1+2=3) Rp120.101.515,Terbilang : seratus dua puluh juta seratus satu ribu lima ratus lima belas Rupiah 3. Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat yang timbulsebelum selesainya perkara ini yaituTunjangan Hari Raya (THR)Tahun 2017 sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku,Halaman 2 dari 8 hal. Put.

Menghukum Tergugat untuk membayar hak pesangon dan hak lainnyayang harus dibayar sebesar Rp90.815.380,00 (sembilan puluh jutadelapan ratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);7. Menghukum Tertugat untuk membayar upah proses setiap bulannyaselama perkara a quo belum mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);6.

Bahwa oleh karena hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGATberdasarkan kontrak Nomor: 030/PK/BPRCCI/XI/2018 tanggal 19November 2018 adalah cacat dan batal demi hukum sehingga hubungantersebut adalah tunduk pada ketentuan yang lebih tinggi yakni pada UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan ;10.Bahwa Akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak yang dilakukanOleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT maka menjadi wajib bagiTERGUGAT untuk membayarkan hak pesangon dan hakhak

kepadaPengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2s8.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalamperkara ini sah dan berharga;Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechtmatigedaad) yang bertentangan denganUndang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap Penggugat;Menghukum Tergugat untuk membayar hak

pesangon dan hakhaklainnya kepada penggugat sebagai akibat pemutusan hubungan kerjakepada Penggugat secara tunai dan kontan dengan perincian sebagaiberikut:a.

Menghukum Tergugat untuk membayar semua hakhak Penggugat yangtimbul akibat PHK sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan jutaHalaman 3 dari 9 hal.Put.Nomor 33 K/Pdt.SusPHI/20 18rupiah) dengan perincian sebagai berikut:Tanggal masuk kerja : 2 Mei 2000Tanggal PHK : 4 April 2016Masa Kerja : 15 tahun 11 bulanUpah : Rp6.240.000,00 Uang Penggantian Hak= (pesangon+penghargaan masa kerja) x 15%= (Rp93.600.000,00) x 15%Jumlah = Rp14.040.000,00(empat belas juta empat puluh ribu rupiah) Uang Pisah: 4 x Rp6.240.000,00

aequo et bono),bahwa juga sekiranya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatdilanjutkan tentu tidak akan membawa kemanfaatan bagi keduanya karenatidak ada lagi keharmonisan antara satu dengan yang lain, sehingga sudahsepatutnya untuk diputuskan hubungan kerjanya ;Menimbang, bahwa dengan berakhirnya hubungan kerja Penggugatdengan Tergugat faktanya tidak terbukti adanya kesalahan dari Penggugatmaka cukup adil menurut Majelis Hakim karena berakhirnya hubungankerjanya agar Penggugat menerima hak

pesangon adalah sebesar 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (Satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuanPasal 156 ayat (4) UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dariTergugat ;Menimbang, bahwa kemudian untuk memperhitungkan hakhak yangharus diterima oleh Penggugat, Majelis Hakim lebih dulu~= akanmemperhitungkan tentang masa kerja Penggugat, dan berdasarkanpertimbangan di atas hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat berubahdari

561/Kep.1564Yangbangsos/2017 menetapkan untuk Kabupaten BandungBarat sebesar Rp 2.468 ,289, (dua juta empat ratus enam puluh delapan ribudua ratus delapan puluh Sembilan rupiah), dan dengan didasari ketentuanpasal 90 ayat (2) UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sertapertimbangan diatas Majelis Hakim menyatakan berakhirnya hubungan kerjasejak berakhirnya perpanjangan PKWT yang tidak memenuhi persyaratannyayaitu di tahun 2017, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang menjadi dasarperhitungan hak

pesangon Penggugat adalah upah sebesar Rp.2.468,289,(dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus delapan puluhSembilan rupiah), sehingga hak Pesangon Penggugat adalah sebesar : Hak Pesangon2xX2xXRp. 2.468.289, =Rp. 9.873.156, ; Penggantian Hak15 % x Rp. 9.873.156, =Rp. 1.480.973.

Mewajibkan Tergugat untuk membayar hak pesangon sebagaimanayang diatur dalam Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan MasaKerja Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak PerumahanPerobatan 15% Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun2013, sebesar Rp137.625.100,00 (seratus tiga puluh tujuh juta enamratus dua puluh lima ribu seratus rupiah), dengan perincian sebagaiberikut :1. Sdr.

SusPHI/2021Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat/Pemohon Kasasi denganTergugat/Termohon Kasasi secara hukum berubah menjadi PerjanjianKerja Waktu Tidak Tertentu;Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat/Pemohon Kasasi denganTergugat/Termohon Kasasi putus terhitung sejak Desember 2020;Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayarkan secara tunaidan segera Hak Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, Uang PenggantianHak kepada Penggugat/Pemohon Kasasi dengan perhitungan sebagaiberikut:Perhitungannya

Bandung Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa,mengadili dan memutus perkara a quo agar menghukum Tergugat untukmembayarkan Uang Pesangon sesuai dengan ketentuan Pasal 169 ayat (2)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, kekurangan upah selama 3 bulan,Upah proses kepada Penggugat dan II serta THR kepada Penggugat IIdengan perincian sebagai berikut:Penggugat I:Uang Pesangon 2 X 9 bulan Upah X Rp.8.841.000 =Rp. 159.138.000;Uang Penghargan 1 X 5 bulan Upah X Rp. 8.841.000 =Rp. 44.205.000;Uang Penggantian Hak

(Pesangon + Upah X 15%) =Rp. 30.501.450;Upah yang belum dibayar 3 bulan Rp. 8.841.000 X3 =Rp. 26.523.000;Upah Proses 6 bulan X Rp.8.841.000 =Rp. 53.046.000;Grand Total = Rp. 313.413.450;Penggugat II:Uang Pesangon 2 X 8 bulan Upah X Rp.6.456.200 =Rp. 103.299.200;Uang Penghargan 1 X 3 bulan Upah X Rp. 6.456.200 =Rp. 19.368.600;Uang Penggantian Hak (Pesangon + Upah X 15%) =Rp. 18.400.170;Upah yang belum dibayar 3 bulan Rp.6.456.200 X 3.

Tergugattertanggal 10 Agustus 2020; Penggugat II dan Tergugat pada tanggal 25Agusutus 2020;Menghukum Tergugat untuk membayarkan Uang Pesangon sesuai denganketentuan Pasal 169 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003,kekurangan upah selama 3 bulan dan upah proses kepada Penggugat danPenggugat II serta THR kepada Penggugat II dengan perincian sebagaiberikut:Penggugat I:Uang Pesangon 2 X 9 bulan Upah X Rp.8.841.000 = Rp. 159.138.000;Uang Penghargan 1 X 5 bulan Upah X Rp. 8.841.000 =Rp. 44.205.000;Uang Penggantian Hak

(Pesangon + Upah X 15%) =Rp. 30.501.450;Upah yang belum dibayar 3 bulan Rp. 8.841.000 X 3 =Rp. 26.523.000;Upah Proses 6 bulan X Rp.8.841.000 =Rp. 53.046.000;Grand Total = Rp. 313.413.450;Penggugat II:Uang Pesangon 2 X 8 bulan Upah X Rp.6.456.200 = Rp. 103.299.200;Uang Penghargan 1 X 3 bulan Upah X Rp. 6.456.200 =Rp. 19.368.600; Halaman 12 dari 40 halaman, Putusan Nomor: 83/Pdt.SusPHI /2021/PN.BdgUang Penggantian Hak (Pesangon + Upah X 15%) =Rp. 18.400.170;Upah yang belum dibayar 3 bulan Rp.6.456.200

Hal tersebut tercantum dalam surat kuasa yang menjadiBukti T1;Bahwa segala biaya untuk pengurusan pesangon tersebut ditanggungterlebih dahulu oleh Terdakwa;Bahwa sepanjang pengurusan pesangon tersebut, Pelapor dan SaudaraABDUL SUKUR bersikap acuh tak acuh, dan tidak membantuperjuangan tersebut;Bahwa hak pesangon masingmasing pekerja sesuai denganperhitungan pesangon adalah sebagai berikut:e ARIE WIBOWO sebesar Rp198.102.57 1,00;e ABDUL SUKUR sebesar Rp241.640.513,00; ABADI HARIYANTO sebesar Rp217.675.467,00

No. 1495 K/PID/2016oleh Penuntut Umum mengandung kekaburan (obscuur liebel) yangseharusnya menyebabkan dakwaan tersebut batal demi hukum, yakni:(1)(2)Bahwa Penuntut Umum menyatakan bahwa hak pesangon Pelapor M.DHONY LAKSONO sesuai dengan perhitungan pesangon adalahsebesar Rp136.498.753,00 dan ditambah dengan pelunasan koperasidan tali asin sebesar Rp/5.000.000,00 sehingga hak Pelapor M.DHONY LAKSONO berjumlah sebesar Rp300.000.000,00.

Melihat jumlah nominal uang yang diterima yangjelas jumlahnya sudahsesuai dengan aturan hak pesangon yg diatur UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanmaupun PKBb.

Melihat jumlah nominal uang yang diterima yangjelas jumlahnya sudahsesuai dengan aturan hak pesangon yg diatur UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanmaupun PKBb. Pengakuan para penggugat sendiri sesuai surat pernyataanyangditandatangani penggugat..

pesangon sebesar Rp 483.741.141, (empat ratusdelapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus empatpuluh satu rupiah) sesuai dengan anjuran mediator disnaker berdasarkanketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan.3) Menghukum tergugat rekonpensi atas namanama berikut untukmengembalikan kelebihan pembayaran tersebut sebesar masingmasingHalaman 42 dari 64 Putusan Nomor 106/Pat.SusPHI/2018/PN.

ISUR SURYANA 78,545,506 88.790.580 10,245,07418 MJUNDAN 78,545,506 85,947,700 7,402,194TOTAL f 483,741,141 4) Menyatakan perbuatan tergugat rekonpensi yang menyangkal telahmenerima hak pesangon sesuai tanda terima uang sebesar Rp2.989.844.457, (dua milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan jutadelapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh tujuhrupiah) adalah perbuatan melawan hukum.5) Menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar ganti rugi immateriilakibat perobuatan melawan hukum

Bag.T73 : Fotocopy SK.39/KP.705/DAMRI2015 Tanggal 22012015 tentangPemberhentian atas permintaan sendiri (mengundurkan diri) anSarwoT74 : Fotocopy Daftar Penerima JHT dan Hak Pesangon Nomor :1835/UM.001/DAMRI2018, dikeluarkan oleh Kantor Pusat PerumDamriT75 : Fotocopy Lampiran Perhitungan Pesangon Atas nama RadenTrisna Rachman.T76 : Fotocopy Lampiran Perhitungan Pesangon atas nama Sumarna.T77 : Fotocopy Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor Perkara : 95/Pdt.SusPHI

SusPHI/2020 Dan uang penggantian hak sebesar 15% x Rp57.881.250,00 =Rp8.682.187,00 (delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribuseratus delapan puluh tujuh rupiah); Total keselurunan hak pesangon Penggugat adalan sebesar =Rp66.563.437,00 (enam puluh enam juta lima ratus enam puluh tigaempat ratus tiga puluh tujuh rupiah); Menyatakan Termohon Kasasi/Tergugat tidak berhak atas upah prosesselama proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja(PHK) sebagaimana dalam Pasal 155 ayat (2) juncto

putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat yang tidak memberikan hakhak Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad) yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Menyatakan hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat putusberdasarkan putusan ini;Menghukum Tergugat untuk mengembalikan lIjazan Penggugat dalamkeadaan baik:Menghukum Tergugat untuk membayar hak

pesangon dan hakhak lainnyakepada Para Penggugat secara tunai dan kontan dengan perincian sebagaiberikut :.

dibayarkan) pasal 155 ayat (2) UndangundangNomor 13 Tahun 2008, hal ini sesuai dengan gugatan Pemohon;Bahwa terkait pesangon dalam putuasn Judex Facti tersebut telahmengabulkan pesangon sebesar 2 Kali ketentuan pasal 156 yat (2), namundalam perhitungannya tersebut terdapat kekeliruan karena hanya menghitung2 X Rp15.000.000,00 = Rp30.000.000,00Seharusnya yang benar adalah:2 X 2 X Rp15.000.000,00 = Rp60.000.000,00(sesuai Pasasl 164 ayat (3) jadi 2 kali ketentuan pasal 156 ayat (2)Sehingga yang benar hak

pesangon adalah sebesar Rp60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah);Bahwa sehubungan dengan kekeliruan pengitungan hak pesangon tersebut,maka penghitungan terkait uang Penggantian sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(4) juga mengalami kekeliaruan.