Ditemukan 87867 data
Urut Berdasarkan
Putus : 07-12-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 437/Pdt/2017/PT SMG. Tanggal 7 Desember 2017 — Ny Sri Handayani Alias Sri Handayani Istri Giyanto dkk melawan 1. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Pusat Jakarta Cq. P.T Bank Danamon Simpan Pinjam (DSP). Sragen-Pasar Sragen dkk
62 — 18
62 — 18
Putus : 30-03-2017 — Upload : 05-06-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 99/Pdt/2017/PT SMG Tanggal 30 Maret 2017 — NARWITO dkk melawan PT. Bank Danamon Indonesia,Tbk Kantor Pusat Jakarta, cq. PT. Bank Danamon Indonesia DSP Pasar Jatisrono Wonogiri dkk
35 — 23
35 — 23
Selanjutnya pasal 1338 KUH Perdata menyatakan,perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagimereka yang membuatnya sehingga harus dilaksanakan dengan itikad baik.Bahwa pelelangan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 6UndangUndang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dan Klausul AktaPemberian Hak Tanggunganyang berbunyi:Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkanperjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua
Kalimat mela/ui pelelangan umum sebagai formalitas dengan suatu conditio sine qua non (kata serta)akan terlunasi piutang kreditur.Bahwa prosedur eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 6UUHT, kreditor pemegang hak tanggungan pertama cukup mengajukanpermohonan untuk pelaksanaan pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.Hak kreditor pertama untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaansendiri di depban umum sudah diberikan oleh UndangUndang kepadakreditor pemegang hak tanggungan pertama,
Register : 01-04-2013 — Putus : 14-06-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 181 K/TUN/2013 Tanggal 14 Juni 2013 — KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG BANTEN VS PT. SANDRAFINE GARMENT;
96 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
96 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG BANTEN VS PT. SANDRAFINE GARMENT;
Piutang Negara Atas Nama : PT.
Piutang badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a Piutang yang pengurusannya telah diserahkan sebelum berlakunyaPeraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata CaraPenghapusan Piutang Negara/Daerah ; danb Piutang yang pengurusannya telah diserahkan kepada setelah berlakunyaPeraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata CaraPenghapusan Piutang Negara
BPPN, hak atas piutang Bank Indonesiakepada PT.
Panitia Urusan Piutang Negara".
Jumlah Piutang Negara memuatsekurangkurangnya: berkepala "Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara"tentang Penetapan jumlah Piutang Negara, pertimbangan diterbitkannyaPenetapan Jumlah Piutang Negara, dasar hukum diterbitkannya PenetapanJumlah Piutang Negara, besarnya Piutang Negara dengan rincian hutangpokok, bunga, denda, ongkos/beban lainnya dan Biaya AdministrasiPengurusan Piutang Negara yang wajib dilunasi Penanggung Hutang,tanggal penerbitan Penetapan Jumlah Piutang Negara, dan tanda tanganPanitia
Putus : 21-12-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 505/Pdt/2016?PT SMG Tanggal 21 Desember 2016 —
23 — 20
23 — 20
Putus : 12-09-2017 — Upload : 19-10-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 338/Pdt/2017/PT SMG Tanggal 12 September 2017 — DWI HARSO SYAH HUSODO melawan SSRI MUNDARI (ISTRI Alm. SARYANTO),
34 — 19
34 — 19
Putus : 17-01-2018 — Upload : 06-02-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 531/Pdt/2017/PT SMG Tanggal 17 Januari 2018 — SLAMET SUROTO lawan BUDIMAN WIJAYA,SH.,M.Kn
48 — 28
48 — 28
Putus : 14-12-2016 — Upload : 12-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 449/Pdt/2016/PT SMG Tanggal 14 Desember 2016 — Sik Liong Yongki Tirto melawanPT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Semarang.
32 — 19
32 — 19
Title eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat HakTanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)Objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umummenurut tata cara yang ditentukan dalam peraturanperundangundangan untuk pelunasan piutang pemegangHak Tanggungan dengan hak mendahulu daripada kreditorkriditor lainnya.Hak Tergugat selaku Pemegang Hak Tanggungan untukmelakukan lelang eksekusi terhadap obyek sengketatersebut juga telah ditegaskan dan disepakati dalam AktaPemberian Hak Tanggungan
No.449/Pdt/2016/ PT SMGmenyatakan bahwa :Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasiutangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut diatas, oleh pihak pertama, pihak kedua selaku pemegangHak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberidan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itukuasa untuk tanopa persetujuan terlebin dahulu dari pihakpertama :a. Menjual atau suruh menjual di hadapan umum secaralelang objek hak tanggungan baikseluruhnya maupunsebagiansebagian,b.
Upload : 29-01-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 509/Pdt/2018/PT SMG Muh. SyafiâÂÂi lawan Eny Fatmawati dkk
52 — 28
52 — 28
diregister tanggal 9 Nopember2018 Nomor 509/Pdt/2018/PT SMG dan suratsurat yang bersangkutan denganperkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal25 Oktober 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klatentanggal 26 Oktober 2017 dibawah Register Nomor 126/Pdt.G/2017/PN Kin,telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yang isi lengkapnya sebagaiberikut :1.Bahwa Penggugat dengan Tergugat 1 telah terjadi suatu perikatan dalamhal perjanjian utang piutang
Dalam posita dan potitum gugatan telah mencampur adukkan mengenaigugatan tentang wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sedangkanTergugat Il tidak terlibat dalam perjanjian utang piutang antara PenggugatHal. 5 putusan Nomor 509/Pdt/2018/PT SMGdengan Tergugat sehingga dalam hubungan hukum tersebut tidak dapatTergugat Il dilibatkan dalam perkara ini, sehingga gugatan menjadi tidakjelas arahnyadan kabur (obscur libel).Subjek dan objek gugatan juga tidak jelas yang dimaksudkan karena padasatu sisi
;Konstruksi hukum tentang permasalahan petitum yang menghukumTergugat Il adalah sangat berbeda dengan konstruksi dari akibat hukumPerjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat!, disamping itukedudukan hukum Tergugat dengan Tergugat Il sangat berbedakedudukan hukumnya, karena itu gugatan telah mencampur adukkanpermasalahan hukum yang berbeda yang semestinya dilakukan tuntutanmasingmasing tersendiri.
Register : 23-03-2015 — Putus : 01-07-2015 — Upload : 15-02-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 19/Pdt.G/2015/PN Tpg Tanggal 1 Juli 2015 — HIA HONG KWANG
54 — 14
54 — 14
Putus : 31-01-2018 — Upload : 12-02-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 557/Pdt/2017/PT SMG Tanggal 31 Januari 2018 —
12 — 14
12 — 14
Titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertipikat HakTanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat(2), objek Hak Tanggungan DIJUAL MELALUI Hal 14 putusan Nomor 557/Pat/2017/PT SMGPELELANGAN UMUM menurut tata cara yang ditentukandalam peraturan perundangundangan pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditorkreditor lainnya."
Bahwa pelelangan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan bunyiPasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 danKlausul Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 458/2013 tanggal22 Oktober 2013, yang berbunyi :"Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya,berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh PihakPertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan PeringkatPertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerimakewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa
Putus : 19-07-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 252/Pdt/2017/PT SMG Tanggal 19 Juli 2017 — RAKIJO melawan IMAM HAMBALI dkk
26 — 10
26 — 10
Putus : 23-07-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 208/Pdt/2018/PT SMG Tanggal 23 Juli 2018 — ANTONIUS HENDRO PRASETYO lawan PT BANK NEGARA INDONESIA,Tbk CABANG SURAKARTA
33 — 22
33 — 22
Putus : 08-11-2018 — Upload : 27-11-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 410/Pdt/2018/PT SMG Tanggal 8 Nopember 2018 — Anggoro Tri Wibowo lawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dkk
66 — 24
66 — 24
Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukumberupa utang piutang dalam rangka pemberian kredit dimana Tergugat sebagai kreditur dan Penggugat sebagai debitur hal ini diakui secara tegasoleh Penggugat dalam dalil gugatan Penggugat butir 1. Mengenaihubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat ini dapat dijelaskansebagai berikut:a.
prosedur yangberlaku, terobukti dengan tidak adanya blokir atas sertipikat sehingga dapatdiikat Hak Tanggungan secara sempurna dan dibuktikan denganmunculnya Sertipikat Hak Tanggugan;Bahwa dengan dibebaninya Hak Tanggungan terhadap jaminan tersebutpada jawaban angka 4 di atas, maka Tergugat mempunyai hak preferenatas jaminan guna kepentingan pelunasan kredit dari Tergugat haltersebut sebagaimana yang diamanatkan oleh Undangundang No. 4Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;Bahwa hubungan hukum hutang piutang
Sebagaimana dalil bantahan Tergugat dalam eksepsi butir 2 diatas, bahwa timbulnya hubungan hukum hutang piutang/pemberianfasilitas kredit dari Tergugat kepada Penggugat didasarkan padahubungan timbal balik yang didudukan dalam suatu perjanjian kredit yangdibuat secara sah berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani olehkedua belah pihak secara sadar dan tanpa paksaan;Halaman 11, Putusan Nomor 410/Padt/2018/PT SMGPenggugat selaku debitor/oemohon telah menerima syarat danketentuan pemberian fasilitas
Upload : 14-09-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 216/Pdt/2018/PT SMG Drs. RUDDY TRI SANTOSO lawan HM. HIMAWAN SALIM HARDJO dkk
112 — 133
112 — 133
dan TergugatIl dengan perceraian pada tahun 2009, tidak serta merta memutuskanatau meniadakan hubungan hukum hutang piutang denganPenggugat, sehingga Tergugat!
Perlu diketahui Tergugat tidak pernah menanda tanganiperjanjian hutang piutang dengan Penggugat, baik dalam bentukperjanjian dibawah tangan dan/atau dalam bentuk Akta Notariil,sehingga permohonan sita jaminan (Conservatori Beslag) yangdimohonkan Penggu gat adalah ilussoir maka mohon Yth.
MajelisHakim untuk menolaknya;Bahwa dalil gugatan Penggugat posita 9a adalah tidak benar harusdikesampingkan dan dito lak , karena antara Tergugat denganPenggugat tidak pernah ada hubungan hukum hu tang piutang, baikpada saat perkawinan dengan Tergugat II maupun setelah perceraiandengan Tergugat Il. Tidak ada perjanjian dibawah tangan maupunperjanjian Akta notariil yang membuktikan adanya hutangpiutangbahkan tidak ada APHT. (Akta Pembebanan Hak Tanggungan )Halaman 46.
Sertifikat Hak Milik (GHM) No.1973/ Pondok Bambu Kec.DurenSawit Kotamadya Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus IbuKota Jakarta atas pemegang hak RUDDY TRI SANTOSOdengan batasbatas sebagaimana tertulis dalam Gambar Situasitanggal 461993 No.2350/1993 luas 147 m2;Dalam hal hutang piutang yang terjadi antara Penggugat denganTergugat dan Terggugat Il, Tergugat Ill sangat mengetahui haltersebut7.
Atas halini Tergugat Ill menentukan sikap yakni dengan adanya perhitunganhutang piutang dengan Penggugat dan untuk dapat mengembalikanhutang tersebut kepada Penggugat agar hubungan kekeluargaanantara semua pihak tetap dapat terjalin baik dikemudian hari;Bahwa pada posita ke 15 gugatan Penggugat adalah benar.
Putus : 09-11-2017 — Upload : 05-12-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 421/Pdt/2017/PT SMG Tanggal 9 Nopember 2017 — PURWONINGSIH melawan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Surya Yudhakencana Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah Cabang Kajen Pekalongan dkk
59 — 18
59 — 18
Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, TergugatRekonvensi I/Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensil/Turut Tergugat Konvensi telah menandatangani Surat PerjanjianKredit No.114104002992/INV/PKL/2015 tertanggal 9 bulan Junitahun 2015 tentang perjanjian hutang piutang yang mengatur hakdan kewajiban (sebagaimana tertuang pada setiap pasalnya) antaraPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Tergugat RekonvensiVPenggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi IV/Turut TergugatKonvensi ;4.
NegeriPekalongan tersebut, dengan alasan sebagaimana secara lengkaptersebut dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagaiberikut :Proses penjaminan sertifikat tanah milik Pembanding atas perjanjianhutang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Pembanding,sebagai pihak yang berhak atas jaminan tersebut dan sebagai isitriTurut Terbanding, karena itu apa yang dilakukan Turut Terbandingcacat hukum, sehingga perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatanhukum ;Pembanding merasa dirugikan akan hutang piutang
Putus : 06-01-2017 — Upload : 29-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 442/Pdt/2016/PT SMG Tanggal 6 Januari 2017 — PERI SAYANTO EKOPUTRO melawan PT. BANK UOB INDONESIA berkedudukan di Jakarta Pusat Cq PT. BANK UOB INDONESIA Tbk CABANG SEMARANG (M99PB00999) GANG TENGAH N0,16 SEMARANG 50137 JAWA TENGAH
53 — 30
53 — 30
Putus : 16-03-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 6/Pdt/2017/PT SMG Tanggal 16 Maret 2017 — H. MOCHAMAD PALAL melawan PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG PEKALONGAN
85 — 70
85 — 70
Pembuatan dan kualitas SPPK tahun 2012 sama denganSPPK tahun 2008 ke1; SPPK tahun 2008 ke2; SPPKtahun 2009; SPPK tahun 2010; dan SPPK tahun 2011menjadi dasar hukum Adendum Ke 6 Perjanjian KreditModal Kerja Nomor : 139.05/024/PKMK/2008 tanggal 26Juni 2008 tanggal 19 Juni 2012 dibuat dan dipersiapkanTergugat dengan beberapa lampiran memuat ketentuan ketentuan, syarat syarat dan resiko tanggungjawabPenggugat, sebagai berikut : Perjanjian pengalihnan dan penyerahan hak (cessie)atas piutang Nomor : CRO.PKG
kuasa tentang fasilitas kredit) ; Surat Pernyataan tanggal 19 Juni 2013 bersediamencadangkan minimal 1 (satu) kali pembayarankewajiban bunga berjalan direkening tabungan ; Surat Penggugat tanggal 19 Juni 2013 perihalpenarikan fasilitas kredit modal kerja ; Surat Kuasa Khusus Menjual Agunan Persediaantanggal 19 Juni 2013 (isinya sama dengan kuasakhusus menjual agunan pada SPPK tahun 2010tertanggal 10 Juni 2010 kuasa tentang menjual agunan) ; Perjanjian Pengalihan Dan Penyerahan Hak (Cessie)Atas Piutang
danPerjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : 139.05/024/PKMK/2008 tanggal 26 Juni 2008 dengan limitRp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah) yang telahkami tandatangani bersama istri, dan sehubungandengan seluruh persyaratan kredit yang tercantumpada Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK)tersebut diatas telah kami penuhi, dengan ini kamimengajukan permohonan fasilitas kredit yang dimaksud ;Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2014 menjual agunan persediaan ;Perjanjian Pengalinan Dan Penyerahan Hak (Cessie)Atas Piutang
Pembuatan dan kualitas SPPK tahun 2015 sama denganSPPK tahun 2008 ke1; SPPK tahun 2008 ke2; SPPKtahun 2009; SPPK tahun 2010; SPPK tahun 2010; SPPKtahun 2011; SPPK tahun 2012; SPPK tahun 2013; danSPPK tahun 2014 menjadi dasar hukum Adendum Ke 9Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : 139.05/024/PKMK/2008 tanggal 26 Juni 2015 dengan beberapa lempiranmemuat kententuan ketentuan, syarat syarat danresiko tanggungjawab Penggugat, sebagai berikut : Perjanjian Pengalihan Dan Penyerahan Hak (Cessie)Atas Piutang
Oleh karenanyaberdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Penjelasannya dalam UUHak Tanggungan, Tergugat selaku pemegang Hak Tanggunganberhak dan diberi kewenangan oleh Undangundang untukmenjual obyek agunan dan hasilnya digunakan sebagai pelunasan hutang kredit Penggugat ;Selain itu pada Pasal 2 dash keenam APHT diatur bahwa pemilikagunan telah berjanji, jika Debitur (in casu Penggugat) tidakmemenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkanperjanjian utang piutang, oleh Pihak Pertama (in casu PemilikAgunan
Upload : 08-03-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 44/Pdt/2019/PT SMG Hendra Setyawan lawan Christine Kurnia Gustiningsih Binti Iman Satriadi dkk
60 — 0
60 — 0
Putus : 19-12-2016 — Upload : 26-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 412/Pdt/2016/PT SMG Tanggal 19 Desember 2016 — H. MUHAJIRIN dkk melawan PT. BANK BPR CENTRAL INTERNASIONAL dkk
32 — 15
32 — 15
No.412/Pat/2016/PT SMG1996 dan Klausul Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor :384/2010 tanggal 15 September 2010, nomor 385/2010 tanggal15 September 2010, nomor 386/2010 tanggal 15 September 2010dan nomor ; 1300/2013 tanggal 18 Oktober 2013, yang berbunyi"Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya,berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut diatas, oleh pihakpertama, pihak kedua selaku Pemegang Hak TanggunganPeringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakanmenerima kewenangan
Penjualan melalui pelelangan umum, melalui pelelangan umumsebagai formalitas dengan suatu conditio sine qua non (kataserta) akan terlunasi piutang kreditur.11. Bahwa prosedur eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalampasal 6 UUHT, kreditur pemegang hak tanggungan pertamacukup mengajukan permohonan untuk pelaksanaan pelelangankepada Kantor Lelang Negara.
Upload : 06-03-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 8/Pdt/2019/PT SMG AHMAD SUNARTO lawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pusat Jakarta
15 — 0
15 — 0