pemutusan hubungan kerja berakhir pada bulan September2014, Penggugat tidak mendapatkan apaapa dari Tergugat;Bahwa dikarenakan Penggugat tidak mendapatkan apapun dari Tergugatdan Penggugat tetap beharap agar kiranya nanti Tergugat mau memberikanapa yang menjadi hak Penggugat, mengingat masa kerja yang sudahPenggugat lewati tersebut;Bahwa Penggugat akhirnya melaporkan perihal tersebut pada Serikat Buruhfkuisbsi, kKemudian proses perselisihanpun berjalan dengan melalui Bipartit,Tripartit dan sampai turun Ajuran

Saudara Ridwan Romli, SaudaraMursid dan Saudara Hasbullah sampai dengan adanyapenetapan Pengadilan Hubungan Industrial ;e Agar Perusahaan PT Jaya Sakti Mandiri Unggul tetapmembayar upah proses terhadap Saudara Usman Rasyad,dkk 5 (lima) orang pekerja sampai dengan adanyaPenetapan Pengadilan Hubungan Industrial ;e Agar PT Jaya Sakti Mandiri Unggul tetap mempekerjakanSaudara Usman Rasyad, dkk 5 (lima) orang pekerja sesuaidengan fungsi dan jabatan yang sama di Perusahaan PTChandra Asri ;Jika melihat pada Ajuran

No. 754 K/Pdt.Sus/2009Januari 2009 untuk siap melaksanakan isi ajuran tersebut (Bukti P.23.) ;26.Bahwa dalam melaksanakan anjuran tertulis dari Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bekasi, maka Penggugat secara persuasif memanggil Tergugatpada tanggal 6 Pebruari 2009 guna penyelesaian secara baik (Bukti P.24.) ;27.Bahwa demi tata tertib kerja dan disiplin kerja serta adanya kepastian hukumbagi karyawankaryawan yang lain, maka dengan sangatberat hati gugatanPHK ini diajukan ;Berdasarkan halhal yang Penggugat

No. 74/G/2015/PHISby.Terhadap proses mengundurkan diri tersebut bilama dicermati lebihjauh, terdapat sangka yang beralasan bahwa tawaranmengundurkan diri dengan opsi tali asin hanyalah MODUSPengusaha/Penggugat untuk mengindar dari kewajiban memberikanpesangon ;Bahwa, terhadap dalil angka 19, Para Tergugat hendakmemberikan tanggapannya sebagai berikutBenar terdapat ajuran dari Dinas Tenaga Kerja Surabayasebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor560/4299/436.6.13/2015 tertanggal 15 Juni 2015 yang pada242413

Bahwa pada tanggal 7 Juni 2018 Mahkamah Agung RI menerbitkansurat No. 1452/PAN/ HK.03/VI/2018 antara lain menyebutkan untukmengajukan gugatan ke Pengadilan WHubungan Industrial dapatmenggunakan salinan anjuran No.252/PHIJSK/X1/2017 tanggal 30Nopember 2017 yang dilegalisir oleh pejabat yang berwewenang,salinan ajuran mana telah dipergunakan pada Pengadilan HubunganIndustrial Pada Pengadilan Negeri Mamuju perkara No. 03/Pdt.SusPHI/2018/PN.Mam dan 2 (dua) perkara di Pengadilan HubunganHalaman 2 Putusan

Anmad Ramdani, dan Sadr.Deri Budiman (5 orang) memberikan jawaban tertuulis paling lambat10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini;Bahwa terhadap anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja KabupatenBekasi Penggugat dapat menerimanya tetapi Tergugat menolak dan tidakmau melaksanakanya Ajuran tersebut;Bahwa oleh karena pada bulan Januari 2014, berdasarkan KeputusanGubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di JawaBarat Tahun 2014, maka di Kabupaten Bekasi terjadi Kenaikan Upah,maka

Para Termohon Kasasi;Dan ternyata bahwa Ajuran Nomor 560/9773/DTKTR/2016 tanggal 1Halaman 32 dari 45 hal. Put. Nomor 1133 K/Pdt.SusPHI/2017September 2016 tentang PHK & Pesangon Para Termohon Kasasidiproses oleh oknumoknum di Disnakertrans Deli Serdang, secaramelanggar aturan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 pasal 3, 4, danpasal 6, karena Anjuran tersebut tidak dilengkapi dengan :1. bukti surat/tertulis upayaupaya perundingan Bipartit;2.

harus terlebih dahulu ada suratperingatan Pertama, Kedua dan ketiga.Hal inilah yang membedakannya dengan PHK dalam pasal 158, 160Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;tentang PHK dan akibat hukumnya sama sekali belum pernah dilakukanperundingan secara Bipartit antara Pemohon Kasasi dengan ParaTermohon Kasasi sebagaimana disyaratkan ketentuan pasal 3, 4 dan 6Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Jo. ketentuan pasal 151 ayat 2Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;Bahwa meskipun terdapat (Bukti P8) berupa surat Ajuran

Namunapabila perundingan bipartit tersebut tidak mencapalkesepakatan/persetujuan maka pengusaha hanya dapat melakukan PHKsetelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubunganindustrial);;.Bahwa mediasi yang dilakukan oleh Mediator pada Dinas Tenaga KerjaKabupaten Sleman gagal sehingga Mediator mengeluarkan Ajuran, No.560/0398 tertanggal 14 Juli 2017 dari Dinas Tenaga Kerja PemerintahKabupaten Sleman dan berdasarkan pertimbangan hukum dankesimpulan mediator, yaitu :1) Bahwa perusahaan tengah

pesangon sebesar 1 (satu)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerjasebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (8) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).4) Mengingat kasus PHK ini belum memperoleh penetapan dari LembagaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka gaji selamadirumahkan tetap menjadi hak pekerja.12.Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan kesimpulan Mediator(Gugatan point 12), Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Slemanmengeluarkan Ajuran

Bahwa, terhadap anjuran yang telah ditetaobkan DISNAKER Kota Medan ini,Tergugat sama sekali tidak berniat untuk membayarkannya kepada Penggugat,hal ini ditandai dengan sikap diam / pengabaian yang dilakukan Tergugat baikterhadap undangan DISNAKER KOTA MEDAN maupun ajuran yang sudahditetapkan Mediator. Bahwa, oleh karena itu perbuatan Tergugat yang mengabaikan / tidakmembayarkan hak hak normative Penggugat, tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Upah Proses 27 Nov 2014 s/d Februari 2015: 3 bulan x Rp.2.441.000 =Rp. 7.323.000.JUMLAH = Rp. 62.535.550,(Terbilang: Enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratuslima puluh rupiah);Bahwa dengan itikad baik, Penggugat tertanggal 2 Maret mengirim suratkepada Tergugat, untuk dapat melaksanakan isi ajuran Nomor 946/1.831SUDINAKERTRAS Jakarta Utara, secara sukarela, tetapi Tergugat tidakmerespon surat tersebut;15.

Korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan ajuran untuk kontroldalam waktu satu bulan ke depan.Dengan kesimpulan bahwa korban adalah seorang anak dengankeadaan umum baik, ditemukan adanya tandatanda kehamilan denganumur kehamilan antara delapan sampai sembilan minggu.Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidanapada pasal 81 ayat (1) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2016 TentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun2016 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang

Ukuran panjang janin dari kepala hingga bokong (CRL) dua komadua belas sentimeter; Denyut jantung janin positif; Umur kehamilan antara delapan sampai sembilan minggu;Pada korban dilakukan pemberian obatobatan;Korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan ajuran untuk kontroldalam waktu satu bulan ke depan.Dengan kesimpulan bahwa korban adalah seorang anak dengankeadaan umum baik, ditemukan adanya tandatanda kehamilan denganumur kehamilan antara delapan sampai sembilan minggu.Perbuatan Terdakwa Tersebut

Bahwa, dari Ajuran Nomor. 567/1900Disnaker tertanggal 21 Mei2012 yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, Penggugatmenolaknya, karena Dinas Tenaga Kerja tidak mempertimbangkan samasekali mengenai kerugian imateriil yang dialami oleh Penggugat;23.

Bahwa dengan telah diterbitkannya ajuran tersebut diatas pihak PENGGUGATtelah memberikan jawaban kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabayadengan jawaban menerima dari anjuran tersebut namun pihak TERGUGATmenolak untuk menerima anjuran ; 16.

Bahwa dengan telah diterbitkannya ajuran tersebut diatas pihak PENGGUGATtelah memberikan jawaban kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja KabupatenSidoarjo dengan jawaban menerima dari anjuran tersebut namun pihak TERGUGATmenolak untuk menerima anjuran ;Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 08/G/2013/PHISby.1.

No. 3054 K/Pdt/2009maka apabila ajuran itu tidak dipenuhi akan berakibat tidak terpenuhinyaketentuan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok, sehingga olehkarenanya penggunaan tata cara Gugatan petwakilan Kelompok menjaditidak sah dan pemeriksaan gugatan harus dihentikan dengan suatuputusan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (5) PERMA No. 1Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telahmenyangkal dalildalil gugatan tersebut dan

Agustus 2014, 3 x Rp5.000.000,00 = Rp15.000.000,00Rp147.250.000,00Jadi jumlah yang seharusnya diterima penggugat sebesar Rp147.250.000,00(seratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);Bahwa atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusatdengan Nomor Perkara 254/PdtSusPHI/2014, yang tidakmempertimbangkan ajuran tersebut sangat melukai rasa keadilanterhadap Pemohon Kasasi yang seharusnya pembayaran uang pesangon,uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, upah proses

memang tepat untuk Poskesdes yangjuga adalah Kader Posyandu, bukan semata untuk bidan dan terdakwadalam forum pertemuan memberikan Rp. 45.000.000 (Empat Puluh LimaJuta Rupiah) disaksikan semua kader posyandu jadi menurut terdakwatidak ada kejanggalan karena telah diperiksa juga oleh BAWASDA(Badan Pengawas Daerah);Bahwa Saksi korban sebelumnya telah melakukan pengumpulan tandatangan kepada masyarakat mengenai kejanggalaan ADD;Bahwa yang mengumpulkan masyarakat untuk klarifikasi ADD dibalaidesa adalah ajuran

Menerima Ajuran Dinas Sosial Tenagakerja Kota Tanjungpinang;Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 10 PK/Pdt.SusPHI/20157.

Bahwa oleh karena tergugat secara sepihak dan dengan sengaja telah mengurangi danmembayar upah para penggugat dibawa UMP yang. berlaku merupakantindakan/perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku maka, para penggugat mengajukan masalah ini ke DinasTenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Kupang maupun pengawas Disnakertrans KotaKupang yang telah menghitung dan mengeluarkan ajuran maupun penetapanpengawas, agar terguggat segera membayar hakhak para penggugat.

;Totalnya hak Penggugat = Rp. 18.489.600,;11.Bahwa di dalam ajuran Mediator tersebut tertulis dengan jelas :a. Agar Tergugat (Pengusaha) membayarkan hakhak Penggugat (Pekerja)berupa uang pesangon, uang masa kerja dan uang penggantian hak;b. Agar Penggugat (Pekerja) mau menerima pemutusan hubunga kerjadengan mendapat hak sesuai dengan poin a (sesuai denganketentuan Pasal 164 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan);c.