Penjualan lelang tidak sah, jika langsung dilakukanjawatan lelang, sebab yang dimaksud dengan jawatan umum pada Pasal1211 KUHPerdata adalah Pengadilan, bukan jawatan lelang;8.

Penjualan lelang tidaksah jika langsung dilakukan jawatan lelang, sebab yang dimaksud denganjawatan umum pada pasal 1211 KUHPerdata adalah Pengadilan bukanjawatan lelang;Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun1999 tentang HAM menyatakan "Setiap orang berhak mendapat bantuandan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidakberpihak".Halaman 14 dari 18 hal.Put.

Pengangkatan seorang wali dilakukan oleh pengadilan negeri ataspermintaan para keluarga sedarah dan semenda si belum dewasa ataspermintaan para berpiutang atau pihak lain yang berkepentingan, ataspermintaan Balai Harta Peninggalan, atas tuntutan jawatan kejaksaan,bahkan pun karena jawatan, oleh pengadilan negeri yang mana si belumdewasa bertempat tinggal dalam daerah hukumnya."

Pengangkatan seorang wali dilakukan oleh pengadilan negeri ataspermintaan para keluarga sedarah dan semenda si belum dewasa ataspermintaan para berpiutang atau pihak lain yang berkepentingan, ataspermintaan Balai Harta Peninggalan, atas tuntutan jawatan kejaksaan,bahkan pun karena jawatan, oleh pengadilan negeri yang mana si belumdewasa bertempat tinggal dalam daerah hukumnya."

Kereta Api (PJKA) yang mengakibatkan peralihanasset dari PKKA beralih menjadi asset PJKA;e) Peraturan Pemerintah RI nomor 57 tahun 1990 tanggal 30 Oktober 1990 tentang Peralihan bentuk Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJIKA) menjadiPerusahaan Umum Kereta Api (Perumka) yang mengakibatkan peralihan asset dari PKKA beralih menjadi asset Perumka;f) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang perubahan namaPerumka menjadi Perusahaan Perseroan (persero) PT.

Peraturan Pemerintah RI nomor 61 tahun 1972tanggal 15 September 1971 tentang Peralihan bentuk Perusahaan NegeraKereta Api (PNKA) menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yangmengakibatkan peralihan asset dari PKKA beralin menjadi asset PJKA.Peraturan Pemerintah RI nomor 57 tahun 1990 tanggal 30O0ktober 1990tentang Peralihan bentuk Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) menjadiPerusahaan Umum Kereta Api (Perumka) yang mengakibatkan peralinan assetdari PKKA beralih menjadi asset Perumka.

Peraturan Pemerintah RI No.61 tahun 1971 tanggal 15September 1971 tentang Peralihan Bentuk Perusahaan Negara Kereta Api(PNKA) menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA). PeraturanPemerintah RI No.57 tahun 1990 tanggal 30 Oktober 1990 tentang PeralihanBentuk Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) menjadi Perusahaan UmumKereta Api (Perumka). Akta Perusahaan Perseroan (Persero) PT.

Peraturan Pemerintah RINo.61 tahun 1971 tanggal 15 September 1971 tentang Peralihan BentukPerusahaan Negara Kereta Api (PNKA) menjadi Perusahaan Jawatan KeretaApi (PJKA). Peraturan Pemerintah RI No.57 tahun 1990 tanggal 30 Oktober1990 tentang Peralihan Bentuk Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA)menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka). Akta PerusahaanPerseroan (Persero) PT.

Peraturan Pemerintah RI No.61 tahun 1971 tanggal15 September 1971 tentang Peralihnan Bentuk Perusahaan Negara Kereta Api(PNKA) menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA). PeraturanPemerintah RI No.57 tahun 1990 tanggal 30 Oktober 1990 tentang PeralihanBentuk Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) menjadi Perusahaan UmumKereta Api (Perumka). Surat Badan Pertanahan Nasional cq.

./ 16Ayata 4 menyatakan hasil penyelidikan dan penunjukan batas tanahyang bersangkutan ditulis dalam Daftar Isian yang bentuknyaditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran dan ditandatanganioleh Anggota anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atauwakilnya;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara a quo pihakPenggugat telah mengajukan bukti surat dan Saksi yang bernamaMisi Husain yang menerangkan dibawah Sumpah, bahwa pada tahun1981 sampai 1984 menjabat sebagai Sekdes Desa Dutohemenerangkan

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telahmeminta kepada kuasa Tergugat untuk mengajukan bukti bukti suratyang berkaitan dengan proses penerbitan objek sengketa akantetapi pihak Tergugat tidak pernah mengajukan bukti bukti yangdiminta oleh Majelis Hakim;Menimbang, bahwa dalam proses penerbitan objek sengketadipersidangan tidak terungkap bahwa penerbitan objek sengketatelah diadakan penyelidikan bidang tanah dan penetapan batasbatas untuk diisi dalam Daftar Isian yang ditetapkan olehKepala Jawatan

dan ditandatangani oleh Anggota Panitia sertayang berkepentingan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 2Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 menyatakan sebelumsebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan,a). penyelidikan bidang tanah dan b). penetapan batasbatasnya;Ayat 4, menyatakan hasil penyelidikan dan penunjukan batas tanahbersangkutan ditulis dalam Daftar Isian yang bentuknyaditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran dan ditandatanganioleh Anggota anggota Panitia serta yang berkepentingan

Objek sengketa yang dihuni oleh Para Penggugat dalamperkembangannya telah ditanamkan pemerintah kepadaPerusahaan Jawatan Kereta Api yang ketika dialinkan kepadaPerum atau Persero tidak termasuk menjadi kekayaan negarayang dipisahkan, kecuali kemudian dialinkan kepada peraturanpemerintah sendiri.d.

Objek sengketa yang dihuni oleh Para Penggugat sertifikatnyatidak pernah diterbitkan atas nama Tergugat (PT.Kereta ApiIndonesia (Persero)) tetapi masih Perusahaan Jawatan KeretaApi, dimana modal dan kekayaan Jawatan masih menjadi modaldan kekayaan negara yang belum dipisahkan.f.

Perusahaan Jawatan Kereta Api, sebagaimana telahdiuraikan pada jawaban Bab Konpensi angka 3 (b) tersebut diatas ; Dengan demikian rumahrumah beserta tanahtanah yangsekarang dihuni oleh para Tergugat Rekonpensi adalah milikPemerintah Negara R.l, dan diserahkan kepada PenggugatRekonpensi (PT. KERETA API INDONESIA (Persero) ;Bahwa selama ini Penggugat Rekonpensi (PT.

mendasarkan suatu pengampuan, maka perlu didengarpara keluarga sedarah atau semenda.Menimbang, bahwa Pasal 439 KUHPerdata menentukan bahwa :Pangadilan Negeri setelah mendengar atau memanggil dengan sah orangorang tersebut dalam pasal yang lalu, harus mendengar pula orang yangdimintakan pengampuan, bila orang itu tidak mampu untuk datang, makapemeriksaan harus dilangsungkan di rumahnya oleh seorang atau beberapaorang Hakim yang diangkat untuk itu, disertai olen panitera, dan dalam segalahal dihadiri oleh jawatan

Danpemeriksaan ini, yang tidak perlu dihadiri jawatan Kejaksaan, harus dibuat beritaacara yang salinan otentiknya dikirimkan kepada Pengadilan Negeri.Pemeriksaan tidak akan berlangsung sebelum kepada yang dimintakanpengampuan itu diberitahukan isi Surat permintaan dan laporan yang memuatpendapat dari anggotaanggota keluarga sedarah.Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 440 KUHPerdata menentukansebagai berikut : Bila Pengadilan Negeri, setelah mendengar atau memanggildengan sah keluarga sedarah atau semenda

tahun 2005Bahwa dulu diatas tanah sengketa ada rumah jelek pemiliknya bernamaDARAMAH , dan menurut cerita nya JALAL kepada saksi bahwaDARAMAH menumpang diatas tanahnya penggugatBahwa saksi tidak tahu hubungannya antara BOEJOENG denganDARAMAH dan saksi tidak tahu anaknya DARAMAH.Bahwa saksi pernah diberitahu JALAL ,kalau tanah sengketa miliknyaJAWATAN / PERUMPEL , yang disewa oleh BOEJOENG untuk per dua( 2 ) tahunan , dan saksi pernah ditunjukkan oleh JALAL pada tahun 2013tentang surat sewa dari JAWATAN

CHAIDIR ( saksi Tergugat )Bahwa saksi kenal dengan tergugat ( ASNAH CHANIAGO ) karena iakeponakan saksiBahwa sepengetahuan saksi tergugat , menguasai tanah sengketa sejaktahun 1958Bahwa saksi tidak tahu jual beli tanah antara DARAMAH denganBOEJOENGBahwa saksi tidak tahu BOEJOENG Il , yang ada hanyalah BOEJOENGsaja.Bahwa saksi kenal dengan yang namanya JALAL : JULINAR ; JUMALI ,namun saksi tidak tahu mereka keturunan / anak anaknya siapa.Bahwa menurut cerita ayah saksi yang dulu pernah kerja di Jawatan

, kalautanah yang dijalan Citandui Ujung adalah tanah yang dimohonkan ayahsaksi kepada Jawatan dan dikabulkan namun sifatnya sementara ataupermanen saksi tidak tahu.5.Saksi DAMSAR RASYAD ( saksi Tergugat )e Bahwa saksi kenal dengan ASNAH CHANIAGO , namun tidak kenaldengan DARAMAHe Bahwa ASNAH CHANIAGO sepengetahuan saksi telah menguasai tanahsengketa sekitar tahun 1958e Bahwa dasar ASNAH CHANIAGO menguasai tanah sengketa dasarnyamemberikan ganti rugi sebesar Rp 1.500 , kepada BOEJOENG IIe Bahwa

saksi tahu ketika terbit sertipikat atas nama ASNAH CHANIAGOpada tahun 2005 , ketika itu tidak ada ribut ribut / complain dari pihakmanapun.e Bahwa saksi membenarkan dipersidangan mengenai bukti surat T.I 9e Bahwa menurut saksi yang dimaksud BOEJOENG dan BOEJOENG IIorangnya cuma satu orang saja yaitu bernama BOEJOENG NAZAR yanganaknya bernama H CHAIDIR ., sedangkan BOEJOENG III itu tidak adaorangnya.e Bahwa disekitar tanah sengketa itu dulunya adalah tanah milik jawatan ,tetapi sewaktu ada pembersihan

dariPenggugat semata bertumpu / berawal dari dalil pokok bahwa tanah / obyeksengketa yang dikuasai / dimiliki oleh Tergugat ( sebagaimana SHM No 762 ) telah DIAKU adalah miliknya Alm BOEJOENG III , sedangkan telah dipertimbangkandiatas bahwa TERBUKTI , kalau tanah / obyek sengketa ( sebagimana SHM No:762 ) adalah BUKAN MILIK dari Alm BOEJOENG III , karena ia Alm BOEJOENGlll hanya berkapasitas sebagai penyewa ( karena sewa menyewa ) / pemakai(karena Hak Pakai ) atas tanah / obyek sengketa kepada Jawatan

Jawatan ialah Organisasi suatu Kementrian yang berdirisendiri sebagai yang dimaksud dalam PeraturanPemerintah Nomor 20 Tahun 1952. (Lembaran NegaraNomor 26) ;c.

Sesuatu Kementrian atau Jawatan untuk melaksanakankepentingan tertentu Kementerian atau Jawatan itu ;(2).

Kementerian, Jawatan, atau Daerah Swatantra ,sebelum dapat menggunakan tanah tanah Negara yangpenguasaannya diserahkan kepadanya itu menurutperuntukannya, dapat memberi izin kepada pihak lain,untuk memakai tanah tanah itu dalam waktu yang pendek ;(2). Perizinan untuk memakai tersebut dalam ayat (1) Pasalini bersifat sementara dan setiap waktu harus dapat dicabutkembali ;(3).

, atau daerah Swatantra berkewajiban akanmenyerahkan kembali penguasaan ATAS TANAH NEGARAkepada Menteri Dalam Negeri di dalam hal atau sebagian daritanah itu tidak dipergunakan lagi untuk melaksanakan ataumenyelenggarakan kepentingan kementerian, jawatan, ataudaerah swatantra itu sendiri ;Halaman 35 dari 88 halaman.

Bahwa, terkait dengan kewenangan Pemerintah Kota Surabaya untukmenerbitkan izin atas tanahtanah yang dikuasai adalah didasarkanpada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 yangmengatur : "Kementerian, Jawatan atau Daerah Swatantra, sebe/umdapat menggunakan tanahtanah Negara yang penguasaannyadiserahkan kepadanya itu menurut peruntukannya, dapat memberi izinkepada pihak lain untuk memakai tanahtanah itu da/am waktu yangpendek;8.

No. 256 K/Pdt/2009Agraria Jawatan Pendaftaran Tanah dengan ukuran dan batasbatassebagai berikut; Sebelah Utara sepanjang 21,30 meter dahulu berbatasan dengan tanahM. Yunan ; Sebelah Selatan sepanjang 23,50 meter dahulu/sekarang berbatasandengan Jalan Kol. M. Akhyar (d/h Jl. Mongonsidi) ; Sebelah Timur sepanjang 33,70 meter dahulu berbatasan dengan tanahHaji Rahmah ; Sebelah Barat sepanjang 34,30 meter dahulu berbatasan dengan tanahRasih ;.

Zainal Abidin (Penggugat)yang dikeluarkan oleh Departemen Agraria Jawatan Pendaftaran Tanah(sekarang disebut Kantor Pertanahan Kota Binjal) ;Bahwa di dalam uraiannya, Penggugat tidak ada menyebutkan berapa luastanah keseluruhannya yang tercantum di dalam Tanda Bukti Hak Milik No. 1Tahun 1961 dan siapa yang menguasai sebahagian yang lain dari tanahtersebut ;Bahwa karena Penggugat tidak secara tegas menyebutkan berapa luastanah yang dimilikinya sebagaimana yang tercantum di dalam Tanda BuktiHak Milik

Binjai Kota, Kota Binjai, sesuai Tanda Bukti HakMilik No.1 Tahun 1961 a.n Zainal Abidin yang dikeluarkan oleh DepartemenAgraria Jawatan Pendaftaran Tanah dengan ukuran dan batasbatassebagai berikut: Sebelah Utara sepanjang 21,30 m2 dahulu berbatas dengan tanah M.Yunan ; Sebelah Selatan sepanjang 23,50 m2 dahulu/sekarang berbatas denganJalan Kol. M. Achyar (d/h JI. Monginsidi) ; Sebelah Timur sepanjang 33,70 m2 dahulu berbatas dengan tanah HajiRahma;Hal. 10 dari 17 hal. Put.

Pdt.P/2010/PNPlp. tertanggal 29 April 2010;Bahwa selain dari pada itu penetapan yang diputus oleh Pengadilan NegeriPalopo terbukti demi hukum telah melanggar hukum yang berlaku dan lalaimemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan UndangUndang sebab Pasal 468KUHPerdata mensyaratkan apabila atas panggilan ketiga kali tidak datangmenghadap baik si yang meninggalkan tempat tinggalnya, maupun oranglain untuknya guna membuktikan bahwa ia masih hidup, maka atas tuntutanJawatan Kejaksaan dan setelah mendengar Jawatan

tentang masih hidupnya harimana harus disebutkan dengan jelas dalam putusan;12.Bahwa selain dari pada itu Pengadilan Negeri Palopo seharusnya demihukum dan keadilan tidak perlu tergesagesa dalam memutus PenetapanNomor 01/Pdt.P/2010/PN Plp. tertanggal 29 April 2010 apabila belum jelaspokok permasalahan yang terjadi, sebab berdasarkan pasal 469KUHPerdata menyatakan: sebelum mengambil keputusan, dan jika perlupun setelah pemeriksaan saksisaksi yang untuk itu diperintahkan dandiadakan dengan hadir Jawatan

dengan tegas akan ditunjuk oleh PengadilanNegeri pada waktu memberikan ijin yang pertama dan tiaptiap kali jugaharus ditempelkan pada pintu utama ruang sidang Pengadilan dan padapintu masuk kantor keresidenan tempat tinggal terakhir orang yang tidakhadir tersebut;Pasal 468 KUHPerdata menegaskan pula bahwa bila atas panggilan tidakdatang menghadap, baik orang yang dalam keadaan tidak hadir maupunorang lain yang cukup menjadi petunjuk tentang adanya orang itu, makaPengadilan Negeri atas tuntutan Jawatan

Kejaksaan setelah mendengarJawatan itu, boleh menyatakan adanya dugaan hukum bahwa orang itu telahmeninggal, terhitung sejak hari meninggalkan tempat tinggalnya atau sejakhari berita terakhir mengenai hidupnya, yang harinya secara pasti harusdinyatakan dalam keputusan itu;Pasal 460 KUHPerdata menyatakan bahwa sebelum mengambil keputusanatas tuntutan itu, jika perlu setelah mengadakan pemeriksaan saksisaksi27yang diperintahkan untuk itu, dengan kehadiran Jawatan Kejaksaan,Pengadilan Negeri harus

tersebut, namun hanya berpedoman pada tenggang waktu 5(lima) tahun yang terlewati sejak tidak adanya kabar dari suami TermohonBanding, yang sebenarnya tidak cukup kuat untuk dijadikan dasarmengeluarkan penetapan tersebut;10.Bahwa hal permohonan penetapan mengenai keadaan tidak hadir sangat11.berbeda dengan permohonan penetapan atas suatu kepentingan hukumbiasa, itu sebabnya KUHPerdata mengaturnya secara khusus melalui Pasal468 dan 469 KUHPerdata yang secara spesifik mensyaratkan adanyakehadiran Jawatan

(lebih kurang empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluhdelapan meter persegi) atas nama pemegang hakDepartemen Perhubungan Republik Indonesia Cq.Perusahaan Jawatan Kereta Api, Alamat : Bandung: 4.

Perusahaan Jawatan Kereta Api Alamat: Bandung tersebut merupakan aset dari PENGGUGAT (in casuPT. KAI (Perser0)); 222222 oo one one nn ee.

Perusahaan Jawatan Kereta Api Alamat: Bandung, sedangkan TERGUGAT (in casu Kantor PertanahanKabupaten Batang) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor :05184/Kelurahan Kauman seluas 351 m* atas nama pemeganghak YAYAN NURYANAH: 2 200202002222 2. Bahwa kepemilikan ganda (tumpang tindih) atas objek sengketaa quo dapat dilihat sebagai berikut : Sertipikat Hak Milik Nomor : 05184/Kelurahan Kauman, tanggal07 Maret 2012, Surat Ukur Nomor : 02351/Kauman/2011 tanggal13 Desember 2011 seluas 351 m?

atas nama pemegang hak DepartemenPerhubungan Republik Indonesia Cag.Perusahaan Jawatan Kereta Api. Alamat :Bandung (fotocopy sesuai dengan aslinya);Sertipikat Hak Milik Nomor05184/Kelurahan Kauman, tanggal 07Maret 2012, Surat Ukur Nomor02351/Kauman/2011 tanggal 13 Desember2011, luas 351 m?

Sedangkan penghuni rumah dinas diJalan Lampersari Semarang dulunya adalah pejabat Polri yang ditunjukberdasarkan SK Penunjukan yang dikeluarkan oleh Jawatan GedunggedungNegara Daerah Semarang setidaktidaknya sejak tahun 1971 yaitu atas nama:a. RM Soeharto Soedirman (Kombes Pol Purn) menempati rumah dinasJalan Lampersari Nomor 49 Semarang;b. RM. Soenarto Kolopaking (AKBP Purn) menempati rumah dinas JalanLampersari No 51 Semarang;c. R.

Soetopo (Kompol Purn) menempati rumah dinas Jalan LampersariNomor 70 Semarang;Bahwa berdasarkan Surat Kepala Jawatan GedungGedung Negara DaerahHal. 4 dari 28 hal. Put. No.199 PK/Padt/2015Semarang Nomor 65.12/2/15 tanggal 1 Maret 1977, Jawatan Gedunggedung membatalkan Surat Penunjukan dan menyerahkan kewenanganpenunjukan kepada, Instansi Polda Jawa Tengah. Penyerahan kewenanganpenunjukan kepada.

Bahwa pada dalil angka 1 surat gugat Penggugat mendalilkan tanah danbangunan merupakan Inventarisasi Kekayaan Milik Negara (IKMN)Kepolisian Daerah Jawa Tengah tahun 1991;Bahwa dalil angka 1 surat gugat Penggugat tersebut tidak benar, yang benarKepolisian Daerah Jawa Tengah (Penggugat) bukan pemilik tanah danbangunan yang ditempati Para Tergugat, dan Kepolisian Daerah JawaTengah (Penggugat) sebatas diberi Kewenangan penunjukan penghunian,sebagaimana Surat Keputusan Jawatan Gedunggedung Negara DaerahSemarang

Bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai pihak yang mengajukangugatan, karena sejak Surat Kepala Jawatan Gedunggedung NegaraDaerah Semarang Nomor 65.12/2/15 tanggal 1 Maret 1977 atau lebih dari 25(dua puluh lima) tahun Penggugat menterlantarkan tanah dan bangunanyang disengketakan, tidak pernah merawat dan tidak pernah mengelolasebagaimana yang ditentukan Undangundang dan melanggar Pasal 8Undang Undang Nomor 4 Tahun 1992, maka berdasarkan Pasal 1948KUHPerdata Kepolisian Daerah Jawa Tengah

KA) selanjutnya telah menjadi Perusahaan Jawatan KeretaApi (PJKA), selanjutnya lagi telah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api(Perum KA) dan yang saat ini telah menjadi badan hukum privat yangbernama PT Kereta Api Indonesia (Persero)/PT KAI (Persero);Bahwa setidaknya pada tahun 1960 almarhum Kadar Slamet menjalankantugas di Daop 9 Jember, dan setidaknya pada tahun 1965 menempatirumah dinas Perusahaan Negara Kereta (PN.

Bahwa selama kurun waktu tahun19652003 baik orang tua Penggugat dan Penggugat tidak pernahsekalipun terusik dan/atau ditegur dan/atau didatangi oleh pihakPerusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA)/Perusahaan Umum Kereta Api(Perum KA)/PT Kereta Api Indonesia (Persero)/PT KAI (Persero)/ParaTergugat yang maksud dan tujuannya menyatakan bahwa objek tanah danbangunan tersebut adalah aset Tergugat dan atau Tergugat II dan ataupihakpihak lain yang merasa memiliki hak terhadap objek tanah danbangunan tersebut;

pengurusan kedudukanPara Tergugat sebagai pemegang hak atas tanah; dengan kata lain bahwaPara Tergugat telah membengkalaikan objek tanah dan bangunantersebut, sehingga pada tahun 1985 dan tahun 1990 almarhum KadarSlamet/orang tua Penggugat (merujuk ketentuan Keppres Nomor 81 Tahun1982 juncto tentang Perubahan Keppres Nomor 13 tahun 1979 tentangPerubahan Status Rumah Negara) pernah melakukan permohonanpembelian atas tanah dan bangunan tersebut dan/atau melakukanpermohonan pelepasan pada Perusahaan Jawatan

Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, sepenuhnyatunduk pada regulasi UndangUndang Pokok Agraria (UUPA) atau UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 yang disahkan pada tanggal 24 September1960, tersirat jelas secara notoir memerintahkan bahwasanya semua tanahhak barat wajib seluruhnya dikonversi statusnya menjadi tanah negaraselambat lambatnya tanggal 24 September 1980 (batas watu dua puluhtahun sejak UUPA disahkan) dan tunduk menuju UndangUndang PokokAgraria, akan tetapi sampai hari ini, baik DKA (Jawatan

Kereta Api), PNKA(Perusahaan Negara Kereta Api), PJUKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api),PERUMKA (Perusahaan Umum Kereta Api) serta PT Kereta Api Indonesiatidak pernah melakukan konversi hak barat tersebut;Halaman 23 dari 26 hal .Put.

Pasal 439 KUHPerdata: Pangadilan Negeri setelah mendengar ataumemanggil dengan sah orangorang tersebut dalam pasal yang lalu, harusmendengar pula orang yang dimintakan pengampuan, bila orang itu tidakmampu untuk datang, maka pemeriksaan harus dilangsungkan di rumahnyaoleh seorang atau beberapa orang Hakim yang diangkat untuk itu, disertaioleh panitera, dan dalam segala hal dihadiri oleh jawatan Kejaksaan.

Dan pemeriksaan ini, yang tidakperlu dihadiri jawatan Kejaksaan, harus dibuat berita acara yang salinanotentiknya dikirimkan kepada Pengadilan Negeri. Pemeriksaan tidak akan berlangsung sebelum kepada yang dimintakanpengampuan itu diberitahukan isi Surat permintaan dan laporan yangmemuat pendapat dari anggotaanggota keluarga sedarah.

Penjualan lelang tidak sah, jika langsung dilakukan jawatan lelang. Sebab yang dimaksud jawatan umum pada Pasal 121 KUHPerdataadalah Pengadilan, bukan jawaban lelang.8. Bahwa Penggugat beralasan dalam peristiwa diatas, karena dalam pasal224 HIR, jo Pasal 121 KUHPerdata Setiap penjualan lelang (executorialeverkoop) mestinya melalui campur tangan Pengadilan.

Dengan tujuanuntuk memperoleh keadilan yang hakiki dan kebenaran bagi para pihakpihak; Penjualan lelang tidak sah, jika langsung dilakukan jawatan lelang;Sebab yang dimaksud jawatan umum pada Pasal 121 KUHPerdataadalah Pengadilan, bukan jawatan lelang;9.

Perwakilan Jawa Barat dari Jawatan P.D. dan K. Jalan Riau No. 209Bandung, Tergugat Tergugat dalam Kasasi, dahulu Tergugat, Terbanding ;dan ;1. Nji Nana, 2. Nji Utju, 3. Nji Epon, 4.

NijiSukarmi, Nji Saripah, semua tinggal berumah di Jalan : Garuda No. 85Bandung, 14 Perwakilan Jawa Barat dari Jawatan P.D. dan K. Jalan Riau No.209 Bandung, dulu Tergugat Tergugat sekarang Terbanding Terbanding ;1. Nji Nana, 2. Nji Utju, 3. Nji Epon, 4.

NijiSukarmi, Nji Saripah, semua tinggal berumah di Jalan : Garuda No. 85Bandung, 14 Perwakilan Jawa Barat dari Jawatan P.D. dan K. Jalan Riau No.209 Bandung ;Tergugat dalam kasasi, dahulu Tergugat, Terbanding ;1. Nji Nana, 2. Nji Utju, 3. Nji Epon, 4.

NijiSukarmi, Nji Saripah, semua tinggal berumah di Jalan : Garuda No. 85Bandung, 14 Perwakilan Jawa Barat dari Jawatan P.D. dan K. Jalan Riau No.209 Bandung ;Tergugat dalam Kasasi, dahulu Tergugat, Terbanding, dan1. Nji Nana, 2. Nji Utju, 3. Nji Epon, 4.

Perwakilan Jawa Barat dari Jawatan P.D. dan K. Jalan Riau No. 209Bandung, Tergugat Tergugat dalam Kasasi, dahulu Tergugat Terbanding,dan ;1. Nji Nana, 2. Nji Utju, 3. Nji Epon, 4.

PUTUSANNomor 1116/Pdt.G/2017/PA.Rbg7; may) 2po)DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Rembang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukanoleh :PEMOHON, tempat tanggal lahir Rembang 14 November 1980 (umur 37tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tani,alamat tempat tinggal dahulu di Dukuh Jawatan, Rt.6 Rw.5,

DesaSelopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, tempat tinggalsekarang di rumah ibu Minatun, Dukuh Badek, Rt. 2 Rw.7, DesaSridadi, Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, untuk selanjutnyadisebut sebagai Pemohon ;MelawanTERMOHON, tempat tanggal lahir Rembang, 27 Januari 1978 (umur 37tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaanpembantu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal Dukuh Jawatan,Rt.6 Rw.5, Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang,sekarang tidak diketahui secara jelas

Bahwa, Penggugat telan memiliki beberapa bidang tanah / lahan diEmplasemen Kampung Bandan Jakarta Utara berdasarkan kepemilikanPJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api dan sekarang dinamakan PT. KeretaApi Indonesia ( Persero ) ic. Penggugat berupa Grondkaart No. 1Btanggal 29 Agustus 1936 dan diantaranya masih terikat perjanjian keijasamadengan Tergugat;2.

Bahwa, berdasarkan Pengumuman No. 2 Menteri Perhubungan, Tenagadan Pekerjaan Umum tanggal 1 Januari 1950 disebutkan dengan jelasbahwa mulai tanggal 1 Januari 1950 DKARI dan SSA / S digabungkanmenjadi satu jawatan dengan nama Jawatan Kereta Api ( DKA ), sekarangPT. Kereta Api Indonesia ( Persero ), dan semua kekayaan, hakhak dankewajiban dari DKARI dan SSA / S mulai tanggal 1 Januar 1950 di oper keDKA;4.

Pada Bab , Pasal 1 ayat (3) PP ini disebutkan bahwa segala hakdan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari JawatanKereta Api beralih kepada Perusahaan Negara Kereta Api;5, Bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 tahun 1990Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) berubah menjadi PerusahaanUmum Kereta Api (Perumka).

Pasal 2 ayat (2) menyebutkan, "dengandialinkannya bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api menjadiPerusahaan Umum (Perum) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),Perusahaan Jawatan (Peijan) Kereta Api dinyatakan bubar pada saat pendirianPerum tersebut dengan ketentuan segala hak dan kewajiban, kekayaan dantermasuk seluruh pegawai Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Apiyang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perum yang bersangkutan";6.

HARBANI / Kepala Perusahaan jawatan Kereta Apipada bulan januari 1991 memohon persetujuan kepada Menteri Perhubunganuntuk tukar menukar tanah dengan PT.

MitraSetia Ekaperwira yang menyatakan bahwa tanah PJKA tersebut tidak bolehdilakukan tukar menukar dengan pihak swasta;Selanjutnya Kepala Perusahaan Jawatan Kereta Api (A. HARBANI)menyampaikan surat tertanggal 3 April 1991 kepada Sekjen DepartemenPerhubungan minta persetujuan penjualan tanah sepur simpang dari stasiunKlari menuju ke sungai Citarum di Desa Gintung kerta, Kec.

HARBANI / Kepala Perusahaan jawatan KeretaApi pada bulan januari 1991 memohon persetujuan kepada MenteriPerhubungan untuk tukar menukar tanah dengan PT.

Mitra Setia EkaPerwira, kemudian surat Kepala Perusahaan jawatan Kereta Apidijawab oleh menteri perhubungan CQ Sekjen DepartemenPerhubungan bulan Januari 1991 yang intinya tukar menukar assetmilik BUMN dengan aset milik pihak Ketiga tidak dibenarkan agardiusulkan penghapusan/penjualan sesuai prosedur dan ketentuan yangberlaku;Kemudian pada tanggal 12 Maret 1991 Kasubdit Jalan rel danBangunan (almarhum PY. SUYATNO) membuat surat yang ditujukankepada PT.

Mitra Setia Ekaperwira yang menyatakan bahwa tanahPJKA tersebut tidak boleh dilakukan tukar menukar dengan pihakswasta;Selanjutnya Kepala Perusahaan Jawatan Kereta Api (A. HARBANI)menyampaikan surat tertanggal 3 April 1991 kepada SekjenDepartemen Perhubungan minta persetujuan penjualan tanah sepursimpang dari stasiun Klari menuju ke sungai Citarum di Desa Gintungkerta, Kec. Klari, Kab.