sebagaimana sudah Pembantahjelaskan dalam butir 3 dan butir 4 gugatan ini dan asli sertifikat tanahtersebut juga sudah diserahkan dan ada pada Pembantah sehinggabantahan pihak ketiga (derden verzet) yang diajukan Pembantah sebagaipemilik bidangbidang tanah tersebut adalah sesuai dengan Yurisprudensitetap Mahkamah Agung RI, dalam Putusannya Nomor 674 K/Pdt/1989tanggal 8 Desember 1990 yang berbunyi:Judex Facti yang berpendirian bahwa absahnya jual beli tanahdigantungkan secara mutlak pada adanya juridische levering

namatanah) dari pemilik semula kepada pembeli, adalah merupakan suatupendirian yang keliru dan bertentangan dengan jiwa dan ketentuan yangdiatur dalam Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5/1960 maupun denganjurisprudensi tetap yang masih diikuti sampai sekarang, yaitu karaktertransaksi jual beli tanah menurut undangundang pokok agraria adalahbersifat kontante handeling (perbuatan tunai);Azas yang berasal dari hukum adat ini dalam transaksi jual beli tanah tidakmengenal pemisahan antara juridische levering

(overschrijving) denganfeiteljk levering sehingga tanah adalah meskipun belum dilakukan baliknama (overschnijving) dari atas nama penjual kepada nama pembeli;Bahwa dalam hukum acara perdata terdapat kaidah hukum yangmelarang/tidak membolehkan sita jaminan atas harta milik pihak ketiga yangbukan merupakan pihak dalam perkara yang sedang berjalan sebagaimanadisebutkan dalam Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor476 K/Sip/1974 tanggal 14 November 1974 yang berbunyi:Penyitaan jaminan (conservatoir

Tetapi levering (penyerahan) menjadisyarat mutlak untuk terjadinya balik nama (apabila untuk tanah);Bahwa Levering (penyerahan) ada 2 (dua) yaitu penyerahan nyata(feitelijk levering) dan penyerahan yuridis (juridische levering). Dimanapertama Penyerahan nyata (feitelijk levering) bahwa benda tidakbergerak (tanah) diserahkan kepada calon pembeli/penerima hak,kedua penyerahan yuridis (juridische levering) diikuti dengan denganpenyerahan dokumendokumen yuridis.

yang punya right to dissposal hilang sehingga negara tidakHalaman 77 dari 113 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Srhbebas menjaminkan atau mengalihnkan kepada siapa pun kecuali asetyang terdaftar dalam izin negara;Bahwa terhadap harus diserahkan dan harus melalui tahapantahapansehingga timbul Hak Milik boleh dilakukan secara parsial atau kumulatiftergantung kepada Pemohon karena untuk melahirkan haknya bersifatpasif;Bahwa dalam Hukum Agraria, ketika terjadi perolehan karena peralihandan ada penyerahan (levering

) maka saat itulah levering itu sudah lahir;Ketika serahkan dan terima itu sudah /evering.

Levering ada 2 (dua)yaitu penyerahan nyata (feitelijike levering) dan penyerahan yuridis(juridische levering). Apabila penyerahan benda bergerak makapenyerahan nyata (feitelijike levering) tetapi apabila tanah selalupenyerahan yuridis (juridische levering);Bahwa dalam Hukum Agraria, terhadap tanah yang tidak bersurat ikhlarserah terima saja (Saya serahkan saya terima) sudah jadi terjadiperalihan (tegen prestasi). Apalagi dibuat Berita Acara mengukuhkantegen prestasi yang sudah terjadi.

Sengkawit;Sebelah Selatan dahulu Tanah Hak Sennahati sekarang Wisanggeni;Sebelah Timur dahulu tanah Kapling No. 24 sekarang Tonny As Sham;Sebelah Barat garapan Tanah Hak Lasalasia;> Bahwa Penggugat selaku~ pembeli telah =mendapatkanpenyerahan/Levering watas tanah dari penjual (Ibu Sennahati) sesualdengan surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 13 September 2004;> Adapun watas tanah tersebut berasal dari watas tanah Negara Bebasyang telah digarap sejak tahun 1990 oleh Penjual watas tanah tersebutHalaman

Dijelaskan juga dalam materi gugatan penggugat, bahwa padatanggal 13 September 2004 penggugat telah mendapatkanpenyerahan/levering watas tanah dari penjual yakni ibu Sennahati.

Pada titik inilah, akan terjadiyuridis levering (penyerahan secara hukum) dan feitelijk levering(penyerahan secara fisik).Dalam hubungan itu, transaksi antara Terdakwa dkk dengan RomiFebriawan dan Irfandi Faried adalah cacat yuridis karena belum adanyapembayaran secara sempurna dari M.

Agung RI nomor 735K/Sip/1970 tanggal 19 Februari 1972, disebutkan bahwa : SertifikatHak Guna Bangunan berdasarkan PP nomor 10 tahun 1961 adalahmerupakan akta otentik dan tanda bukti yang dimaksudkan dalam pasal19 PP nomor 10 tahun 1961 juncto UU Pokok Agraria tahun 1960,kecuali apabila ada putusan Hakim yang membu ktikan lain.14.Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang tidak mau keluarsecara sukarela dari obyek sengketa maupun tindakan Tergugat Il yangbelum pernah melaksanakan penyerahan nyata/levering

yang tidak mau keluar secarasukarela dari obyek sengketa maupun tindakan Tergugat Il yang belumpernah melaksanakan penyerahan nyata/levering kepada Karjono Soetirto(almarhun) dan/atau Para Penggugat adalah merupakan perbuatanmelanggar hukum yang menimbulkan kerugian baik meteriil maupunimmateriil bari Para Penggugat.

oleh parapihak yaituPara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat Il, Majelis Hakimhanya akan mempertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkaraini dan terhadap alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidakakan dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa kedua belah pihakadalah apakah tindakan Tergugat yang tidak mau keluar secara sukarela dariobyek sengketa maupun tindakan Tergugat Il yang belum pernah melaksanakanpenyerahan nyata/levering

telahmenjual tanah obyek sengketa kepada Karjono Soetirto sebagai pembeli, dengannilai jual belinya sebesar Rp.65.000.000,(Enam Puluh Lima Juta Rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P8 tersebut diatas MajelisHakim berpendapat telah terbukti bahwa Tergugatl telah melakukan perbuatanmelawan hukumyang menimbulkan kerugian baik meteriil maupun immateriilHalaman47dari55 Putusan Nomor 439/Pdt.G/2017/PN.Smg.bagi Para Penggugat, karena tindakan Tergugat Il yang belum pernahmelaksanakan penyerahan nyata/levering

seketika dan sekaligus secara tanggung rentengantara Tergugat dan Tergugat II kepada Para Penggugat, Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan teruraitersebut diatas maka Tergugat Il telah dinyatakan melakukan perobuatan melawanhukum yang menimbulkan kerugian baik meteriil maupun immateriil bagi ParaHalaman48dari55 Putusan Nomor 439/Pdt.G/2017/PN.Smg.Penggugat, karena tindakan Tergugat Il yang belum pernah melaksanakanpenyerahan nyata/levering

KEPADA TERGUGAT I:;Bahwa Penggugat tidak berkapasitas (legal standing) untuk mengajukangugatan kepada Para Tergugat I, hal mana antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan hukum dalam bentuk apapun;Bahwa transaksi jual beli objek sengketa (SHM No. 2365, SHM No. 1885 danSHM No. 2181) telah dilakukan sebagaimana yang diisyaratkan pasal 1457KUHPerdata, 1458 KUHPerdata serta pasal 616 KUHPerdata yaitu dengantelah adanya kesepakatan tentang kebendaan dan harganya serta telahdilakukan penyerahan (levering

Penggugat dan Tergugat melakukan jual beli yang hanyauntuk melakukan kredit pada Bank yakni Bank Central Asia Tbk, hal manasecara jelas dan nyata telah terjadi transaksi jual beli antara Penggugat danTergugat atas objek sengketa (SHM No. 2365, SHM No. 1885 dan SHMNo.2181), jual beli mana telah dilakukan sebagaimana yang disyaratkan pasal1457 KUHPerdata, pasal 1458 KUHPerdata serta pasal 616 KUHPerdatayaitu dengan telah adanya kesepakatan tentang kebendaan dan harganyaserta telah dilakukan penyerahan (levering

Adapun transaksi jual beli objek sengketa (SHMNo. 2365, SHM No. 1885 dan SHM No. 2181) antara Penggugat denganTergugat telah tercapai kesepakatan tentang kebendaan dan harganya sertatelah dilakukan penyerahan (levering) dengan balik nama ke atas nama Tergugat, dengan demikian objek sengketa adalah merupakan hak milik Tergugat secara mutlak dan sempurna.

ribu empat ratus lima puluh lima)hektare yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 29 tertanggal24 Desember 2010, tidaklah juga memenuhi ketentuan yang diatur danditetapkan dalam 3 (tiga) buah Yurisprudensi yang dihunjuk dan dikemukakanoleh Judex Facti sebagai dasar hukum pertimbangannya sebagaimanatermaktub pada halaman 12 (dua belas) alinea terakhir sampai halaman 13 (tigabelas), karena pembayaran tidak pernah dapat dibuktikan telah dilakukan danpenyerahan secara fisik (feiteljke levering

;Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada peradilan kitaberkenaan dengan pengalihan alas hak atas tanah, haruslah dilakukan denganmelakukan penyerahan secara yuridis (juridische levering) yaitu denganmelakukan pengalihan hak dalam bentuk Akta Jual Beli (karena sudah terdaftardengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 102/Desa Beurandang tanggal 18Juni 1996) dan melakukan penyerahan secara nyata (feitelijke levering) yaitudengan menyerahkan tanah tersebut kedalam penguasaan yang bebas daripembeli

;Bahwa akan halnya dalam peristiwa perkara ini, secara jelas dapatdiketahui dan terbukti adanya, terhadap tanah kebun sawit seluas 3.455 Hayang termaktub dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 102/Desa Beurandangtanggal 18 Juni 1996, belum pernah dilakukan pengalihan hak yang dituangkandalam suatu Akta Jual Beli, sehingga dalam peristiwa perkara ini belum pernahdilakukan baik penyerahan secara yuridis (jundische levering) dengansempurna apalagi penyerahan secara nyata (feitelijke levering);Bahwa sesuai

Nomor 260 K/PDT/201311.12.13.Bahwa jual beli tanah yang tidak diikuti dengan Levering berdasarkan Pasal1459 KUHPerdata hak milik tanah tersebut belum berpindah kepada siPembeli jadi masih tetap berada pada pemilik lama (Putusan MahkamahAgung Nomor 516/K/Pdt/1997), bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebuttelah ternyata karena Akta tersebut adalah Akta Perjanjian Jual Beli makaharuslah ditindak lanjuti dengan Penyerahan secara Yuridis (Juridischelevering) dengan sempurna dan juga Penyerahan secara

Menghukum Tergugat I untuk menandatangani peralihan hak atau balik nama (levering jurisdische) atas tanah sengketa kepada Para Penggugat ;11. Menghukum Tergugat II, III, IV dan siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan lasia dan tanpa beban apapun kepada Para Penggugat dan bila perlu dalam pelaksanaannya (eksekusi) atas bantuan alat negara ;12.

dimiliki, dikuasai, dihasili dandinikmati, akan tetapi belum sempat dibalik namakan GEDE NATIH,dengan batas bats sebagai berikut :Utara : Jalan ;Timur : Jalan ;Selatan : Telabah/Tanah milik GEDE RENCANA ;Barat : Tanah Milik MADE TIRSA ;Yang untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa beserta tanamanyang ada dibawahnya 5Bahwa Tergugat I (selaku penjual) setelah menerima pembayaran secarakontan (tunai) dan dilanjutkan dengan menyerahkan tanah dan pohon pohon sengketa secara fakta (feitelijke levering

pohon sengketakepada Gede Natih pada tahun 1970, dengan harga Rp. 3.200.000, (tigajuta dua ratus ribu rupiah) dan telah diterima sepenuhnya (tunai) dan tanahsengketa sejak jual beli pada tahun 1970 telah diserahkan kepada GEDENATIH, bahwa dengan dibuat dan ditandatangani Surat Pernyataan danAkta Perjanjian Pengikatan tersebut, jual beli tanah dan pohon pohonsengketa adalah sah menurut hukum dan tidak terbantahkan, makaTergugat I dihukum untuk menyerahkan dan menandatangani penyerahansecara hukum (levering

jurisdische) atau peraliahan hak atau balik namaatas tanah sengketa kepada Para Penggugat ;Bahwa sebagai rasa tanggung jawab bagi diri Tergugat I, karena secarariil (nyata) tanah dan pohon pohon sengketa telah dijual belikan kepadaGede Natih dan telah pula diserahkan (feitelijke levering) maka demikelancaran penyerahan secara hukum (juridishe levering) atau peralihanhak atau balik nama kepada Para Penggugat, selanjutnya Tergugat Imengajukan permohonan sertifikat hak milik, yang saat ini masih dalamproses

Selamet, sedangkan saudara kandungnyayang lain yaitu Tergugat III (Gede Ngurah Surya Anjaya) dan Tergugat IV(Nyoman Arjaya) tidak ikut menyatakan keberatan, namun demikian untukmemenuhi formalitas gugatan maka kedua orang tersebut didudukkansebagai pihak Tergugat ;Bahwa maksud dan tujuan permohonan pensertifikatan atas tanah sengketaadalah bahwa setelah terbit sertifikat tersebut, pihak Tergugat I seketika ituakan melakukan peralihan hak atau balik nama atau penandatanganan jualbelinya (juridische levering

keberatan dari Tergugat II (Komang AgusDarma Putra) dengan dalih bahwa tanah sengketa dibeli oleh ayahnya yangbernama Made Selamat sedangkan saudara kandungnya yang lain yaituTergugat III (Gede Ngurah Surya Anjaya) dan Tergugat IV (NyomanArjaya) tidak ikut menyatakan keberatan ;Bahwa tujuan dari permohonan pensertifikatan atas tanah sengketa bahwasetelah terbit sertifikat tersebut pihak Tergugat I (Ketut Oka) akanmelakukan peralihan hak atau balik nama atau penandatanganan jualbelinya (jurisdishe levering

MENGAJUKANGUGATAN KEPADA TERGUGAT ;Bahwa Penggugat tidak berkapasitas (legal standing) untuk mengajukangugatan kepada Para Tergugat , hal mana antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan hukum dalam bentuk apapun;Bahwa transaksi jual beli objek sengketa (SHM No. 2365, SHM No. 1885dan SHM No. 2181) telah dilakukan sebagaimana yang diisyaratkan pasal1457 KUHPerdata, 1458 KUHPerdata serta pasal 616 KUHPerdata yaitudengan telah adanya kesepakatan tentang kebendaan dan harganya sertatelah dilakukan penyerahan (levering

yanghanya untuk melakukan kredit pada Bank yakni Bank Central Asia Tbk, halHalaman 7 Putusan No. 187/Pdt/2018/PT SMGmana secara jelas dan nyata telah terjadi transaksi jual beli antaraPenggugat dan Tergugat atas objek sengketa (GHM No. 2365, SHM No.1885 dan SHM No.2181), jual beli mana telah dilakukan sebagaimana yangdisyaratkan pasal 1457 KUHPerdata, pasal 1458 KUHPerdata serta pasal616 KUHPerdata yaitu dengan telah adanya kesepakatan tentangkebendaan dan harganya serta telah dilakukan penyerahan (levering

Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat/Pembanding tidakmampu membuktikan adanya penghibahan tanah sengketa dari Emma Urakepada Termohon PK, lagi pula peralinan hak atas tanah menurut hukum harusdengan Akta (Pasal 19 UUPA, UU No.5 Tahun 1960) dan disertai denganpenyerahan secara nyata (levering) bukan karena surat pernyatan sepihak yangtidak diketahui oleh siapasiapa sama dengan surat hibah yang dimaksukanoleh Termohon PK.Il.

meninggalnya Lause dan Mansur ditanah dan rumah obyek sengketa, sehingga ukuran tentang lamanya tingalEmma Ura bersama Termohon PK bukanlah ukuran menurut hukum untukdapat dipakai memiliki tanah obyek sengketa, melainkan yang menjadi buktiperalihan hak atas tanah sengketa menurut hukum, yaitu UU No. 5 Tahun 1960tentang UUPA 1960 Pasal 19 dan Peraturan Pelaksanaannya menentukanharus dengan Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) danharus pula disertai dengan penyerahan secara yuridis (levering

terletak di Perumahan PT.Majumakmur Bagasanti Perkasa, Blok E.1/07, Desa Ngampelsari, KecamatanCandi, Kabupaten Sidoarjo;Bahwa harga yang disepakati adalah sebesar Rp. 425.000.000, (Empat RatusDua Puluh Lima Juta Rupiah) yang telah dibayar Lunas oleh Penggugatsebagaimana tertuang dalam pasal 2 Perjanjian Ikatan Jual belli;Bahwa setelah menandatangani Perjanjian Ikatan Jual beli tersebut, TergugatI telah menyerahan Tanah dan Bangunan Rumah dengan memberikan/menyerahkan kunci Rumah kepada Penggugat (levering

Sebab menurut KUHPerdata, perpindahan hak milik belum terjadiselama belum ada LEVERING (Vide hal. 11, Aneka perjanjian cet ke 7,Prof Subketik, SH).18.Bahwa selanjutnya, keberatan pembanding kepada Majelis Hakim,adalah pertimbangan Majelis Hakim yang terlalu dini menyatakan bahwalokasi tanah sengketa berada diwilayah desa Kampung Kapas, Kec,Batahan, Kab, Mandailing Natal, keberatan mana di ungkapkan KARENATIDAK terbukti Fakta fakta yang rill seperti :e Apakah telah ada PERDA Kab.

Pendapatpembanding bahwa Akte PPAT adalah bukti kepemilikan adalah sauatupendadapat yang salah dan keliru dan cendrung memutarbalikkan faktahukum dengan menyelundupkan hukum yang tidak benar ke dalammemory bandingnya, oleh karena itu demi hukum alasan keberatanpembanding tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;Bahwa mengenai poin 17 pembanding kurang memahami kaidah hukumTanah menurut Hukum Perdata, seharusnya pembanding mengertihukum perdata bahwa levering atau Penyerahan hak atas tanah terjadipada

saat sudah tercapai konsesus dan pembayaran, beda denganbenda bergerak, levering terjadi pada saat penyerahan pengusaan bendatersebut.

Jual beli antara TERMOHON KASASI dengan TURUTTERMOHON KASASI belum diikuti dengan Levering;Bahwa nyatanyata tanah objek sengketa tersebut belum pernahdiserahkan oleh TURUT TERMOHON ' KASASI kepadaTERMOHON KASASI, begitu pula sertifikat asli atas tanah objeksengketa juga belum diserahkan kepada TERMOHON KASASI,karena yang pernah diserahkan hanyalah sertifikat palsu. Olehkarena itu, jual beli dimaksud adalah tidak sah menurut hukum, haltersebut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.

Reg.516.K/Pdt/1995, tertanggal 27 Juni 1997 yang menyatakan:Jual beli yang tidak diikuti Levering, maka berdasarkan Pasal 1459BW, hak milik atas tanah belum berpindah tangan kepada si pembeli,jadi masih tetap berada pada pemilik lama.;1.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Februari 2004 Tentang PemberianHalaman 19 dari 70 hal Putusan Nomor 257/Padt/2021/PT MDNHak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Deli Serdang,Propinsi Sumatera Utara, maka dapat disimpulkan bahwa Jjikapunsekiranya benar guad non masing masing Penggugat telahmembeli tanahtanah objek perkara itu, namun atas tanahtanahobjek perkara itu belum terjadi yuridis levering kepada masingmasing Penggugat selaku pembeli, dan atas

(cetak tebal oleh Tergugat ).Bahwa merujuk pada ketentuan ketentuan dalam KUHPerdatatersebut di atas, maka penyerahan dalam jual beli harus dilakukandengan dua perbuatan hukum, yaitu yuridis levering dan feitelijkelevering.Bahwa sebagaimana yang dapat disimpulkan dari bunyinya dalildalil posita gugatan para Penggugat seperti telah disebutkan dimuka, bahwa atas masing masing tanah objek perkara itu belumterjadi yuridis levering kepada masing masing Penggugat selakuoembeli, dan atas seluruh tanah objek

Simalingkar A tanggal 07082009 jo.Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Februari 2004 Tentang PemberianHak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Deli Serdang,Propinsi Sumatera Utara.Bahwa dengan demikian dalam faktanya, bahwa belum terjadiyuridis levering dalam jual beli" atas tanah tanah objek perkaraantara masing masing "penjual" dan masing masing Penggugatselaku pembeli.Bahwa KUHPerdata telah menentukan sebagai berikut :Pasal 1480 : Jika penyerahan karena

Tjitrosudibio, Kitab Undang UndangHukum Perdata, Burgerlijk Wetboek, Cetakan kelima belas, PradnyaParamita, Jakarta,(cetak tebal oleh Tergugat I).Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 1480 jis Pasal 1266 dan1267 KUHPerdata tersebut, maka seharusnya subjek yang ditariksebagai tergugat utama dalam perkara ini adalah para penjual(incasu Marjuki, Suherman, Sugianto, Ramadhani dan Sukimin)yang belum memenuhi yuridis levering dan atau feitelijk, leveringkepada masing masing Penggugat selaku pembeli dalam

dalam Jual beli" atas masing masingtanah objek perkara antara masing masing penjual dan masingmasing Penggugat selaku pembeli.Bahwa oleh karena belum terjadi yuridis levering, maka masingmasing Penggugat sama sekali tidak memiliki kualitas sebagai volleeigenaar atas masing masing tanah objek perkara atau setidaknya lagibahwa gugatan para Penggugat adalah masing masing merupakanpengajuan milik yang tidak sempurna ( Vitiosae Possessionis).Bahwa berdasarkan alasan faktual dan juridis di atas, maka

adat, bahwa saksisaksi tergugatdalam kasasi/penggugat asal bukan Kepala Adat atau Jural tetapi pendatangdari daerah Jain yang umurnya sudah tus schingga tidak bisa dipercuya, sedangkan kebun sengketa berasal dari Jurang Raya, bukan peninggalen Tjut Barevdan Tjut Bareu meninggal dunia pada tahun 1930, jedi dapakeah yang membagi 1/3 bahagian dan 2/3 bahagian tersebut, dan tergugat dalam kesasi lahir padatahun 1944, seandainya T.Ben shliwaris Tjut Baren maka kebun sengketadimiliki T.Ben tanpa adanya levering

Penyerahan Secara Yuridis ( Yuridische Levering);Walaupun dalam kasus ini ada penyerahan secara yuridis, namunbanyak terkandung pelanggaranpelanggaran yang bersifat CacatFormal dan Cacat materiil, sehingga akta semacam itu Tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat/batal demi hukum;13.2.

Penyerahan Secara Nyata (Feitelijk Levering),Dalam kasus ini sama sekali tidak pernah ada penyerahan secaranyata, terbukti Tergugat I/Pemohon Kasasi dilaporkan secara pidanaoleh Penggugat/Termohon Kasasi karena tidak mau menyerahkanTanah/Rumahnya;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena JudexFacti/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan NegeriSumenep tidak salah menerapkan hukum

Nomor 216 K/Pdt/2016hukum, serta telah diiakukan levering sesuai surat perjanjian penyerahanobjek sengketa tanggal 23 September 2010 yang dibuat antara Penggugatdengan Tergugat selaku kuasa dan para Tergugat II sampai Tergugat VII:14.Bahwa Turut Tergugat selaku Notaris yang membuat akta surat kuasamenjual Nomor 2 tanggal 17 Maret 2010 antara Tergugat selaku penerimakuasa dengan para Tergugat II sampai Tergugat VII selaku pemberi kuasa,berdasarkan surat tembusan Nomor 11/PPAT/01/2011 tanggal 28 Januari2011

maupun tidakdikembalikan uang pembelian apabila dinilai total Ro2.100.000.000,00 (duamiliar seratus juta rupiah);Kerugian mana sudah sepatutnya harus dibebankan kepada Tergugat ,Tergugat Il sampai Tergugat VII, dan Tergugat VIII serta Turut Tergugatsecara merata dan tanggung renteng, dengan dwangsom 1 (satu) jutaperhari setiap keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini;16.Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan buktibukti autentik, berupakwitansi pembayaran objek sengketa serta perjanjian levering

Menyatakan perjanjian levering objek sengketa tanggal 23 September 2010antara Tergugat dengan Penggugat adalah sah dan mengikat;7. Menyatakan Tergugat , Tergugat Il sampai Tergugat VII dan Tergugat VIItelah melakukan wanprestasi;8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketasebagaimana yang dirinci pada point 1 gugatan;9.

Nomor 216 K/Pdt/2016Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat melaksanakan jual beliobjek sengketa dan menerima uang pembayarannya atas namaTergugat Il sampai Tergugat VII adalah sah dan berdasar hukum;Menyatakan pembayaran objek sengketa oleh Pembanding/Penggugat kepada Terbanding/Tergugat selaku kuasa menjualTergugat Il sampai Tergugat VII adalan sah dan mengikat;Menyatakan perjanjian levering objek sengketa tanggal 23September 2010 antara Tergugat dengan Penggugat adalah sahdan mengikat;Menyatakan

disebabkan karena pada saat pelaksanaanpengosongan obyek a.quo dikuasai serta dipertahankan secara fisiktanpa diketahui alasan dan sebabsebabnya oleh pihak ketiga,yaitu Tergugat IV, yang selanjutnya menjadi subyek dan obyeksengketa dalam perkara ini.Bahwa konsekwensi adanya penguasaan atas bidang tanah a.quooleh Tergugat IV, serta tidak terlaksananya pengosonganberdasarkan permohonan Penggugat dimaksud menyebabkanbelum dipenuhinya salah satu kewajiban Penjual untukmenyerahkan secara nyata (feitlijke levering

Dan Kewajiban Penjual untuk menjaminpenguasaan benda secara aman dan tentram dan terhadap adanyacacat yang tersembunyi (Pasal 1491 KUHPerdata).Bahwa berdasarkan data dan fakta serta norma hukum tersebut diatas, maka obyek perjanjian yang belum diserahkan secara nyata(feitliike levering) oleh Tergugat selaku Penjual dan belumditerima oleh Penggugat selaku Pembeli adalah obyek tanah seluas+ 120 m2 (lebih kurang dua belas are) dari bidang tanah sawahluas luas 3.350 m2 SKPT 306/1982 tanggal 541982 kelas

Bahwa meskipun fakta tanah sengketa nota bene merupakanbagian dari bidang obyek tanah sawah luas 3.350 m2, belum dapatdikosongkan, Penggugat selaku Pembeli atas kuasa berdasarkanklausul Risalah Lelang Nomor : 19/19911992 Tanggal 16 Juli Tahun1991, telah melakukan balik nama (juridische levering) ataskeseluruhan tanah luas 3.350 m2 SKPT 306/1982 tanggal 541982kelas Il atas nama SUPAEN (obyek lelang angka 1.1) ke atas namaPenggugat tanpa adanya keberatan dari pihak manapun termasukoleh Tergugat IV.10

Supardi Husni.Adalah Obyek Tanah Lelang yang belum diserahkan secara nyata(feitliike levering) oleh Penjual kepada Pembeli yaitu Penggugatyang dikuasai secara Tidak Sah dan Melawan Hak oleh Tergugat IV(Ir. He. MUHAMMAD LUTFI MALI).5.

., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Medan, telah puladilakukan cek bersih atas Sertifikat Hak Milik No. 931 Cinta Damai, padakantor Badan Pertanahan Kota Medan ;Bahwa penyerahan secara jurdis (juridis levering) yang dituangkandalam Akta Jual Beli No. 175/2004 tertanggal 02 Juni 2004, yang dibuatdihadapan Sopar Siburian, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Medan,Hal. 17 dari 35 hal. Put.

No. 3290 K/Pdt/2010pada hari dan tang gal yang sama telah diikuti dan disertai penyerahansecara nyata (feitelijke levering), atas tanah dan rumah terperkara dariTergugat Il dr/Tergugat dk, kepada Penggugat dr/Tergugat Il dk, dengancara menyerahkan kuncikunci rumah terperkara di tanah dan rumahterperkara ;Bahwa oleh karena jual beli atas tanah dan bangunan rumah yangdituangkan dalam Akta Jual Beli No. 175/2004 tertanggal 02 Juni 2004,yang dibuat dihadapan Sopar Siburian, S.H., Pejabat Pembuat Akta

terperkarasebagaimana dituangkan dalam Akta Jual Beli No. 175 / 2004 tertanggal02 Juni 2004, telah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum adanya, makapatut dan beralasan pula kiranya apabila Penggugat dr/Tergugat Il dk,dinyatakan sebagai satusatunya pemegang alas hak yang sah atas tanahdan bangunan rumah terperkara sebagaimana termaktub dalam SertifikatHak Milik (pengganti) No. 931 Cinta Damai ;Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, setelah dilakukanpenyerahan baik penyerahan secara juridis (juridis levering

) sekaliguspenyerahan secara nyata (feitelijke levering) atas tanah dan bangunanrumah terperkara pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2004 yang lalu, tanah danbangunan rumah terperkara langsung diusahai dan ditempati olehPenggugat dr/Tergugat Il dk ;Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, pengalihan alashak atas tanah dan bangunan rumah terperkara dalam bentuk jual bellikepada Penggugat dr/Tergugat Il dk, telah dilaksanakan di hadapan SoparSiburian, S.H., selaku PPAT, di Medan, maka apabila terdapat

Bahwa oleh karena tanah sengketa terbukti diperoleh secara sah melaluipengoperan hak secara tunai dan kontan disertai penyerahanlangsung/Levering lokasi tana sengketa kepada Tergugat Il sejak tanggal 8September 1975, ketika masih berstatus tana negara dibawa pengelolaan/Proyek HOME BASE KODAM XIV/HASANUDDIN dari pemiliknya yang sah(pembagian W.LUBIS) sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi di atas,yang kemudian dengan itikad baik langsung dikelola dengan memanggilMARTHA LAPU bersama keluarganya

Pembelian tanah sengketa ternyata dilakukan secara tidak cermat, tidak telitidan tidak hatihati, karena itu Penggugat selaku Pembeli dalam hal iniHal. 10 dari 48 halaman, No. 21/Pdt.G/2013/PN.Mrs.masuk kategori pembeli yang beritikad buruk yang tidak dilindungi hukum.Dengan demikian maka secara yuridis Akta jual beli yang lahir dari prosesyang ceroboh seperti itu dan tidak disertai levering obyek sengketa adalahakta jual beli yang cacad yuridis karenanya tidak sah/ batal atau tidakmemiliki kekuatan