Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, ParaPemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai P.1 sampai dengan P.7,dimana buktibukti tersebut telah ditempel meterai cukup dan telah cocokdengan aslinya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dapat dinyatakantelah terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukumPengadilan Agama Purwodadi, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 34 Ayat(2) Peraturan Menter

baik tindakan hukum sepihak maupuntindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;Menimbang, bahwa dalam permohonan aquo adalah mengenai jual bellitanah bahwa pelaksanaan tersebut dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) yang salah satu tahapannya adalah pembuatan akta yang dalamhal ini pelaksanaannya melibatkan anak yang masih dibawah umur yang dalamhal ini tidak diatur secara jelas dalam Undangundang Pokok Agraria (UUPA,PP No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maupun Peratuan Menter

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6303144505890006 tanggal 27 Juli2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;.

AnwarSuprijadi, M.Sc ;putusan Tergugat bersifat individual, dimanakeputusan Tergugat ditujukan khusus' kepadapenunjukan anggota dan Ketua Komite PengawasPerpajakan untuk melakukan suatu' perbuatanhukum tertentu sebagai mana termuatSurat Keputusan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 125/KMK.01/2010 tertanggal 19Maret 2010 tentang Penetapan Ketua, WakilKetua, dan anggota Komite Pengawas Perpajakankhususnya sepanjang terkait atas nama Drs.Anwar Suprijadi, M.Sc yang mendasarkanpadaPeraturan Menter

tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai di atas;Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas dalam permohonanPemohon dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (bukti P.1),ternyata Pemohon bertempat kediaman dalam wilayah hukum PengadilanHal. 4 dari 10 hal.Pent.No.0013/Pdt.P/2017/PA.BwiAgama Banyuwangi dan Pemohon mengajukan permohonan PerubahanPenulisan Nama/Perubahan Biodata Akta Nikah Pemohon, sehinggaberdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (5) dan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menter

ada pihak yangmerasa keberatan atas pernikahannya; Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Pemohon II tidak pernah mendapatkanBuku Nikah yang sah dari Kantor Urusan Agama;Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sahbilamana dilakukan = menurut hukum masingmasing agamanya dankepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 KompilasiHukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menter

menyatakan tidak lagimengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makaditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acarapemeriksaan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonpada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (5) dan34 ayat (2) Peraturan Menter

. + crc rrr cre rere eeeBahwa bangunan direksi skeet tersebut dibangun Penggugatdalam tahun 2005, pada saat itu) Perda No. 7 tahun 1992berlaku dan menjadi dasar hukum yangSahj ++ rrr rrr rrr rrr rrr eeeSelain tidak diperlukan IMB, untuk bangunan direksi keetjuga tidak diperlukan harus memenuhi persyaratan teknisfasilitas dan aksesibilitas, sebagaimana tercantum padaLampiran Peraturan Menter i Pekerjaan UmumNo. 30/PRT/2006 tanggal 1 Desember 2006, Bab Ketentuan7.

Bahwa, terbukti sejak Mei 2014 Tergugat pergi meninggalkanPenggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkahserta tidak memperdulikan kewajibannya sebagai suami;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah cukupbukti bahwa Tergugat telah melanggar janji talik talaknya angka 1 dan 2yang diucapkannya sesudah akad nikah, dan Penggugat telahmenyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, danuntuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar (Vide Keputusan Menter

Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbladh bois as JI We pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!

bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan agar tidakmenimbulkan masalah dan kesalahbahaman mengenai nama dan tanggal lahirPemohon dan untuk kepastian hukum dalam dokumendokumen yangbersangkutan, maka nama dan tanggal lahir Pemohon di Kutipan Akta NikahPemohon Nomor : 99/30/81 tanggal 13 Juni 1981 yang tertulis nama : RH,lahir : 21 tahun diubah sehingga berbunyi nama : PEMOHON I, lahir : tanggal21 Maret 1961;Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo.Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Menter

tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan tidak ditemukan aturan mengenai kewenanganPengadilan Agama dalam menyelesaikan permohonan perubahanidentitas pada buku Kutipan Akta Nikah, namun dalam Peraturan Menter

Hal 8 dari 11 hal.Pemohon dengan alasan karena tidak mau jika Pemohon dijadikan istrikedua/dipoligami;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelishakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukumsesuai pasal 23 Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 2 Peraturan Menter!

PN.Pngsebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013Tentang Administrasi Kependudukan pencatatan perubahan namadilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempatpemohon, ayat (2) pencatatan perubahan nama sebagaimanadimaksu ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada InstansiPelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30(tiga puluh) hari sejak diterimannya salinan penetapan pengadilannegeri olen Penduduk;Menimbang, bahwa dalam Pasal 80 Ayat (1) Peraturan Menter

Bahwa pelaku yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin menter!dan membawa alat alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotongdan membelah pohon dalam kawasan HPT Air Manjunto yang diamankanpetugas Polres Mukomuko pada hari Selasa tanggal 26 September 2017berjumlah 10 (Sepuluh) orang, diantaranya adalah terdakwa.

Bahwa pelaku yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin menter!dan membawa alat alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong danmembelah pohon dalam kawasan HPT Air Manjunto yang diamankan petugasPolres Mukomuko pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 berjumlah 10(sepuluh) orang, diantaranya adalah terdakwa Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan kegiatan perkebunan secaraperseorangan dan mengolah kebun dengan cara tradisional tanpamenggunakan alat berat.

Lapangan Banteng Barat No.34 JakartaPusat;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIIPemerintah Republik Indonesia,Cq Pemerintan Pusat,CqPresiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaanNegara R.I yang dibantu oleh wakil Presiden dan Menter!sebagaimana dimaksut oleh UUD Negara R.I tahun1945,Cq Menteri Agama R.I.Cq Dirjen Pendais DEPAG R.1Cq. Dirt Pendais DEPAG R.I,Cq Kepala Subdit kerjasamadan kelembagaan Dirtis,Ditjen.Pendais DEPAG R.I,CqDitien Pendais DEPAG RI,Cq Dr.

Lapangan Banteng Barat No.34 JakartaPusat;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IXPemerintah Republik Indonesia,Cq Pemerintan Pusat,CqPresiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaanNegara R.I yang dibantu oleh wakil Presiden dan menter!sebagaimana dimaksut oleh UUD Negara R.I tahun1945,Cq Menteri Agama RI.Cq Dirjen Pendais CqDirt.Pendidikan Tinggi Islam Ditpendais DEPAG RI CqProf.Dr.Machasin,MA, beralamat di Jl.

Lapangan BantengBarat No.34 Jakarta Pusat ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XPemerintah Republik Indonesia,Cq Pemerintan Pusat,CqPresiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaanNegara R.I yang dibantu oleh wakil Presiden dan Menter!sebagaimana dimaksut oleh UUD Negara R.I tahun1945,Cq Menteri Agama RI, Cq.

I Halaman 6 dari 4212.13.14.Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Pusat,CqPresiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaanNegara R.I yang dibantu oleh wakil Presiden dan Menter!sebagaimana di maksut oleh UUD Negara R.I tahun1945,Cq Menteri Dalam Negeri R. Cq Gubernur LampungCq Abdurahman Sarbini selaku kedudukanya sebagaiBupati Tulang Bawang Cq Umar Ahmad selakukedudukannya sebagai Bupati Tulang Bawang Barat,beralamat di Jl.

dengan berat netto 0,220 gram sebelum dilakukan Ujilaboratorium dan setelah dilakukan uji Laboratoris Kriminalistik menjadi0,158 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml,setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristalkristal putin pada tabel01 dan urine pada tabel 02 milik RULLIANSYAH als ABLE Bin R.AHMAD NAWAW/I positif mengandung metamfetamina yang terdaftarsebagai Golongan (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menter

dengan berat netto 0,220 gram sebelum dilakukan Ujilaboratorium dan setelah dilakukan uji Laboratoris Kriminalistik menjadi0,158 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml,setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristalkristal putin pada tabel01 dan urine pada tabel 02 milik RULLIANSYAH als ABLE Bin R.AHMAD NAWAW/I positif mengandung metamfetamina yang terdaftarsebagai Golongan (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menter

Oleh karenanya perkara perubahan identitas atau biodata, sepanjangberhubungan dengan identitas yang termuat dalam akta nikah (baca akta perkawinan)bagi orangorang yang beragama Islam termasuk dalam pengertian perkawinan a quo;Menimbang, bahwa di samping itu secara explisit dalam Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menter Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentangPencatatan Nikah ditegaskan Perubahan yang menyangkut biodata suami, istnataupun wali harus berdasarkan kepada putusan (baca penetapan)

Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arblasl byis ac Jl Le pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!