No. 133/C/PK/PJK/2007Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta No.Put. 09276/PP/M.VII/12/2006 tanggal 18 Oktober 2006 yang telahberkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak No. KEP190/WPJ.01/2006 tangal 6 Juni 2006mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2002 No. 00057/203/02/122/05tanggal 23 Maret 2005, atas nama : PT.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan No.Put.43129/PP/M.XVIII/16/2013 tanggal 5 Februari 2013 telah tidakmemperhatikan atau mengabaikan fakta dalam persidangan yangmerupakan dasar alasan Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding)sehingga menghasilkan putusan yang tidak mencerminkan keadilan dantidak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku:Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak yang nyatanyata tersebut terdapatdalam

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak No.Put.43129/PP/M.XVIII/16/2013 tanggal 5 Februari 2013 atas nama PT.Autocomp Systems Indonesia (Pemohon PKdahulu Pemohon Banding).4. Bahwa dengan demikian, karena Permohonan PK ini diajukanberdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e UUPengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak No.

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan KembaliBahwa setelah Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding) membaca,meneliti dan mempelajari Putusan Pengadilan Pajak No.Put.43129/PP/M.XVIII/16/2013 tanggal 5 Februari 2013 tersebut, makadengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajaktersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan kelirudalam menilai faktafakta hukum dan dalam menerapkan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku atau paling tidak telahmembuat

Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajaksebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak No.Put.43129/PP/M.XVIII/16/2013 tanggal 5 Februari 2013 yang menyebutkan:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak No. KEP2669/WPJ.08/2011 tanggal 19 Desember2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa masa pajak Januari 2009 s.d.

Dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembaliterbukti telah menerbitkan STP No.1249/105/02/053/04 tanggal 14 Juli 2004 yangpenerbitannya bertentangan dengan Pasal 14 UndangUndang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum danTataCaraPerpajakansebagaimana telah dirubahterakhir dengan Undang Undang No. 16 Tahun 2000.Bahwa sebagaimana diuraikan pada halaman 12 (alinea 1dari atas) Putusan Pengadilan No.Put.07526/PP/M.VI/99/2006 bahwa Termohon' PeninjauanKembali telah menerbitkan STP No. 1249/105/02/053/

telahditerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitiandengan Nomor: S14.T/WPJ.07/KP.0704/2004 tanggal 30Apri 2004 yang memberitahukan bahwa PemohonPeninjauan Kembali belum memasukkan penghasilan LuarNegeri dalam penghitungan penghasilan kena pajak padaSPT Tahunan 1770 Tahun Pajak 2002, yang mengakibatkankekurangan bayar pajak Penghasilan Pasal 25/29 Tahun2002 sebesar Rp. 491.524.264, tidak termasuk sanksiadministrasi.Bahwa sebagaimana diuraikan pada halaman 13 (alinea 3dari atas) Putusan Pengadilan No.Put

Konsistensi dengan Putusan Pengadilan Pajak yang telah DiterbitkanSebelumnyaBahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak No.Put.22004/PP/M.V/16/2010 danNomor Put.39593/PP/M.II/16/2012 Pengadilan Pajak telah mengabulkanseluruhnya permohonan banding atas kasus yang sama;Bahwa dalam putusan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa produk unitlink adalah nama jenis produk asuransi jiwa, oleh karena itu Semua penghasilanyang dihasilkan dari produk unit link adalah penghasilan jasa asuransi yangseharusnya tidak

manfaatpertanggungan risiko kematian alami.Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwapembebanan biaya pengelolaan investasi merupakan bagian daripenetapan premi dalam polis asuransi jiwa unit link yang tidak terpisahkanberdasarkan Keputusan Menteri Keuangan yang merupakan penyerahanjasa asuransi yang tidak terhutang Pajak Pertambahan Nilai.Konsistensi dengan Putusan Pengadilan Pajak dan Putusan MahkamahAgung yang telah Diterbitkan SebelumnyaBahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak No.Put

.22004/PP/M.V/16/2010dan No.Put.39593/PP/M.II/16/2012 Majelis Hakim mengabulkan seluruhnyapermohonan banding atas kasus yang sama.Dalam putusan tersebut,Majelis Hakim berpendapat bahwa unit link adalah nama Jjenis produkasuransi jiwa, oleh karena itu semua penghasilan yang dihasilkan dariproduk unit link adalah penghasilan jasa asuransi yang seharusnya tidakdikenakan Pajak Pertambahan Nilai.Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 217/B/PK/Pjk/2012 atasPutusan Pengadilan Pajak No.Put.22004/PP/M.V

Konsistensi dengan Putusan Pengadilan Pajak yang telah DiterbitkanSebelumnyaBahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak No.Put.22004/PP/M.V/16/2010 danPut.39593/PP/M.1I/16/2012 Pengadilan Pajak telah mengabulkanseluruhnya permohonan banding atas kasus yang sama;NomorBahwa dalam putusan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa produk unitlink adalah nama jenis produk asuransi jiwa, oleh karena itu semua penghasilanyang dihasilkan dari produk unit link adalah penghasilan jasa asuransi yangseharusnya tidak

uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwapembebanan biaya pengelolaan investasi merupakan bagian daripenetapan premi dalam polis asuransi jiwa unit link yang tidak terpisahkanberdasarkan Keputusan Menteri Keuangan yang merupakan penyerahanjasa asuransi yang tidak terhutang Pajak Pertambahan Nilai.Konsistensi dengan Putusan Pengadilan Pajak dan Putusan MahkamahAgung yang telah Diterbitkan SebelumnyaHalaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 1250 B/ PK/PJK/2016Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak No.Put

.22004/PP/M.V/16/2010dan No.Put.39593/PP/M.II/16/2012 Majelis Hakim mengabulkan seluruhnyapermohonan banding atas kasus yang sama.Dalam putusan tersebut,Majelis Hakim berpendapat bahwa unit link adalah nama jenis produkasuransi jiwa, oleh karena itu semua penghasilan yang dihasilkan dariproduk unit link adalah penghasilan jasa asuransi yang seharusnya tidakdikenakan Pajak Pertambahan Nilai.Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 217/B/PK/Pjk/2012 atasPutusan Pengadilan Pajak No.Put.22004/PP/M.V/

Konsistensi dengan Putusan Pengadilan Pajak dan Putusan MahkamahAgung yang telah Diterbitkan SebelumnyaBahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak No.Put.22004/PP/M.V/16/2010dan No.Put.39593/PP/M.II/16/2012 Majelis mengabulkan seluruhnyapermohonan banding atas kasus yang sama.

Dalam putusan tersebut,Majelis berpendapat bahwa unit link adalah nama jenis produk asuransijiwa, oleh karena itu semua penghasilan yang dihasilkan dari produk unitlink adalah penghasilan jasa asuransi yang seharusnya tidak dikenakanPajak Pertambahan Nilai.Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 217/B/PK/Pjk/2012 atasPutusan Pengadilan Pajak No.Put.22004/PP/M.V/16/2010, MahkamahAgung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkanseluruhnya permohonan banding sudah tepat dan benar yaitu

Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak Jakarta tanggal 21 Maret 2002 No.Put.0189/PP/A/M.IV/16/2002 diberitahukan kepada Pemohon' BandingsekarangPemohon Peninjauankembali yang dikirim melalui Kantor Pos Jakarta Pusat cappos tanggal 14 Juni 2002, kemudian terhadapnya oleh PemohonPeninjauankembali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2002diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis

sebagimana dari akte permohonan peninjauankembaliNo. 17/PP/PK/AB/IX/2002 tanggal 16 September 2002 yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Pajak Jakarta permohonan mana kemudian disusul dengan memori /risalah peninjauankembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan PajakJakarta tersebut pada tanggal 16 September 2002 ;Menimbang, bahwa permohonan peninjauankembali diterimaKepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 September 2002, padahalputusan yang dimohonkan ~ peninjauankembali, yaitu. putusan No.Put

Medan No.PUT/18 K/PMTI/BDG/AU/II/2011 tanggal 08 Maret 2011,Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan LingkunganPeradilan Militer Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 105/Pen/Tah/Mil/S/2011 tanggal 27 April 2011Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (limapuluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 April 2011sampai dengan tanggal 14 Juni 2011 ;Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Muda UrusanLingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung RepublikIndonesia

Memerintahkan Terdakwa ditahan ;Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan No.PUT/18 K/PMTI/BDG/AU/II/2011 tanggal O08 Maret 2011 yangamar lengkapnya sebagai berikutMenyatakan : 1. Menerima secara formal permohonanbanding yang diajukan oleh Terdakwa : YUDIHARDIANTO PRADA NRP. 533510 ;2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I05Pontianak Nomor : 48K/PM I 05/AU/X1/2010tanggal 19 Januari 2011 untuk seluruhnya ;3.

Kepala Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya selama 60 hari terhitungmulai tanggal 29 April 2009 sampai dengan tanggal 27 Juni 2009berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/58K/PMT.III/BDG/AD/ IV/2009 tanggal 28 April 2009 ;Dibebaskan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Surabaya terhitungmulai tanggal 28 Juni 2009 berdasarkan Surat Pembebasan PenahananNomor : TAP/90K/PMT.III/BDG/AD/VI/2009 tanggal 23 Juni 2009 ;Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No.PUT

Sementara dari JasdamVII/Wrb tanggal 3 Februari 2008 atas nama Evayanti.10. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Desa Tawondu KecamatanSuli Kabupaten Luwu atas nama Evayanti, umur 21 tahun, tidak berdomisililagi di Desa Tawondu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.Agar tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan.Membebani Terdakwa Kapten Inf Parwoko NRP 11990000330469 untukmembayar biaya perkara sebesar Rp15.000, (lima belas ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Militer IIl16 Makassar No.PUT

No. 36 K/MIL/2010Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya No.PUT/50K/PMT.III/BDG/AD/V/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukanoleh Penasihat Hukum Terdakwa PARWOKO KAPTEN INF NRP.11990000330469.2. Menguatkan putusan Pengadilan Militer IIl16 Makassar Nomor PUT/52K/PM.III16/III/2009 untuk seluruhnya.3.

Put No. 49 C/PK/PJK/2008Dengan adanya buktibukti tersebut, kami mohon dapatlah kiranya Bapakmenyetujui permohonan peninjauan kembali kami sehingga PPh Badanterutang beserta sanksi pasal 13 (2) KUP sebesar Rp. 6.472.004.778 menjadilebih bayar sebesar Rp. 90.555.365, dan kerugian fiskal untuk tahun yangbersangkutan diakui.Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 2 Agustus2007 No.Put. 11376/PP/HT.II/15/2007 yang telah berkekuatan tetap tersebutadalah sebagai berikut :Menyatakan permohonan

Menerima dan mengabulkan selurunnya Permohonan PeninjauanKembali dan karena itu membatalkan Putusan Pengadilan Pajak No.Put.72655/PP/M.XIB/16/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang diucapkantanggal 27 Juli 2016 terkait koreksi positif atas retur penjualan yangdimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);2.

phisik tersebut disimpulkan jumlah dan jenis barang sesuai Packing List;Bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut diatas bersama ini Pemohon Bandingmengajukan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP6318//KPU.01/2009tanggal 2 September 2010 atas penolakan keberatan SPKPBM Nomor: 015386/NOTUL/KPUTP/BD.02/2009 tanggal 2 Juli 2009 yang mengharuskan perusahaan PemohonBanding membayar kekurangan BM dan PDRI sejumlah Rp.61.320.120,00;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 09 Juni 2010 No.Put

Sehingga olehkarenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: No.Put.44141/PP/M.1/16/2013 yang diucapkan tanggal 25 Maret 2013 dan dikirim pada tanggal05 April 2013 tersebut harus dibatalkan demi hukum.B.

Sehingga oleh karenanya,Putusan Pengadilan Pajak Nomor: No.Put.44141/PP/M.1/16/ 2013 yangdiucapkan tanggal 25 Maret 2013 dan dikirim pada tanggal 05 April 2013tersebut harus dibatalkan demi hukum;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding

Kep077/WPJ.11/BD.0403/2006 tanggal 27 Juni 2006 danmenerima permohonan Banding Pemohon Banding ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 22 Mei2007 No.Put. 10715/PP/M.V/16/2007 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut : Menyatakan permohonan Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor.

Konsistensi dengan Putusan Pengadilan Pajak yang telah DiterbitkanSebelumnyaBahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak No.Put.22004/PP/M.V/16/2010 danPut.39593/PP/M.1I/16/2012 Pengadilan Pajakseluruhnya permohonan banding atas kasus yang sama;Nomor telah mengabulkanBahwa dalam putusan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa produk unitlink adalah nama jenis produk asuransi jiwa, oleh karena itu semua penghasilanyang dihasilkan dari produk unit link adalah penghasilan jasa asuransi yangseharusnya tidak

uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwapembebanan biaya pengelolaan investasi merupakan bagian daripenetapan premi dalam polis asuransi jiwa unit link yang tidak terpisahkanberdasarkan Keputusan Menteri Keuangan yang merupakan penyerahanjasa asuransi yang tidak terhutang Pajak Pertambahan Nilai.Konsistensi dengan Putusan Pengadilan Pajak dan Putusan MahkamahAgung yang telah Diterbitkan SebelumnyaHalaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 1246 B/PK/PJK/2016Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak No.Put

.22004/PP/M.V/16/2010dan No.Put.39593/PP/M.II/16/2012 Majelis Hakim mengabulkan seluruhnyapermohonan banding atas kasus yang sama.Dalam putusan tersebut,Majelis Hakim berpendapat bahwa unit link adalah nama Jjenis produkasuransi jiwa, oleh karena itu semua penghasilan yang dihasilkan dariproduk unit link adalah penghasilan jasa asuransi yang seharusnya tidakdikenakan Pajak Pertambahan Nilai.Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 217/B/PK/Pjk/2012 atasPutusan Pengadilan Pajak No.Put.22004/PP/M.V

(PERSERO) ANGKASA PURA I, beralamat di Kota BaruBandar Kemayoran Blok B12, Kav.2, Jakarta Pusat 10610 ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak No.Put.15578/PP/M.VIII/16/2008, tanggal 25 September 2008 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliiniberpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadiladilnya (ex aequo etbono) ;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak No.Put. 15578/PP/tetap tersebut adalah sebagai berikut :Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorM.VIII/16/2008, tanggal 25 September 2008 yang telah berkekuatan hukum Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap> KEP305/WPJ.19/BD.05/2007tanggal 10 Juli 2007 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak

Putusan Pengadilan Pajak No.Put. 15578/PP/M.VIII/16/2008,tanggal 25 September 2008 diberitahukan kepada Terbanding sekarangPemohon Peninjauan Kembali yang dikirim melalui Kantor Pos Jakarta PusatCap Pos tanggal 23 Oktober 2008, kemudian terhadapnya oleh Terbandingdengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus No. SKU01/PJ./2009, tanggal 5 Januari 2009 diajukan permohonan peninjauan kembalisecara tertulis sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembaliNo.

Tentang Putusan Pengadilan Pajak No.Put.15578/PP/M. VIII/16/2008tanggal 25 September 2008 Telah Cacat Hukum (Juridisch Gebrek).1.2. Tentang Koreksi terhadap Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN MasaPajak Januari sampai dengan Desember 2003 atas Jasa PenunjangKegiatan Penerbangan Internasional (Jasa Kebandarudaraan untukPenerbangan Internasional) sebesar Rp. 473.058.018.432,00.

UUPPh dan penjelasannya.Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara nyatanyatakoreksi positif penghasilan neto dari luar usaha sebesarRp. 42.324.352.462,00 yang dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding) telah sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1)UU PPh dan penjelasannya.bahwa berdasarkan dalildalil dan faktafakta di atas, telah terbuktipula secara nyatanyata bahwa pertimbangan dan amar putusan(dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkandalam Putusan Pengadilan Pajak No.Put

Pertimbangan dan amar sertaputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak No.Put : 20483/PP/M.V/Hal 27 dari 30 hal. Put. No. 267/B/PK/PJK/20112815/2009 tanggal 22 Oktober 2009, nyatanyata telah melanggarketentuan Pasal 4 Ayat (1) UU PPh dan penjelasannya, serta Pasal70, Pasal 76 dan Pasal 78 Undangundang Nomor 14 Tahun 2002Tentang Pengadilan Pajak serta Pasal 1870 KUH Perdat.

MakaPutusan Pengadilan Pajak No.Put: 20483/PP/M.V/15/2009 tanggal 22Oktober 2009 tersebut harus dibatalkan demi hukum.Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbang kan alasanalasan Peninjauan Kembali dari Pemohon sebagai berikutBahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan karenaputusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonanbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor :KEP626/PJ.07/2008 tanggal 17 Nopember 2008 mengenai keberatan atasSurat Ketetapan

Konsistensi dengan Putusan Pengadilan Pajak yang telah DiterbitkanSebelumnyaBahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak No.Put.22004/PP/M.V/16/2010 danPut.39593/PP/M.1I/16/2012 Pengadilan Pajakseluruhnya permohonan banding atas kasus yang sama;Nomor telah mengabulkanBahwa dalam putusan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa produk unitlink adalah nama jenis produk asuransi jiwa, oleh karena itu semua penghasilanyang dihasilkan dari produk unit link adalah penghasilan jasa asuransi yangseharusnya tidak

uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwapembebanan biaya pengelolaan investasi merupakan bagian daripenetapan premi dalam polis asuransi jiwa unit link yang tidak terpisahkanberdasarkan Keputusan Menteri Keuangan yang merupakan penyerahanjasa asuransi yang tidak terhutang Pajak Pertambahan Nilai.Konsistensi dengan Putusan Pengadilan Pajak dan Putusan MahkamahAgung yang telah Diterbitkan SebelumnyaHalaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 1252 B/PK/PJK/2016Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak No.Put

.22004/PP/M.V/16/2010dan No.Put.39593/PP/M.II/16/2012 Majelis Hakim mengabulkan seluruhnyapermohonan banding atas kasus yang sama.

Dalam putusan tersebut,Majelis Hakim berpendapat bahwa unit link adalah nama jenis produkasuransi jiwa, oleh karena itu semua penghasilan yang dihasilkan dariproduk unit link adalah penghasilan jasa asuransi yang seharusnya tidakdikenakan Pajak Pertambahan Nilai.Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 217/B/PK/Pjk/2012 atasPutusan Pengadilan Pajak No.Put.22004/PP/M.V/16/2010, MahkamahAgung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkanseluruhnya permohonan banding sudah tepat dan benar

No.Put.0109/PP/A/MIII/16/2002 tanggal 26 April 2002;2. No.Put.13657/PP/M.1/16/2008 tanggal 26 April 2008;3. No.Put.13658/PP/M.1/16/2008 tanggal 26 April 2008);Bahwa betapa pentingnya masalah pembahasan akhir pemeriksaan tentu sudahsama sama kita maklumi terutama sejak berlakunya Undang Undang Nomor 28Halaman 3 dari 22 halaman.

Kep074/WPJ.11/BD.0403/2006 tanggal 27 Juni 2006 danmenerima permohonan banding Pemohon Banding ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 22 Mei2007 No.Put. 10712/PP/M.V/16/2007 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut : Menyatakan permohonan Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor.