Nikolaus Suni, MT dengan Terdakwa PhlipBenedictus Eadhi, Amd selaku Direktur PT Dua Sekawanterdapatkemalahan harga sebagai akibat dari penilaian atas kewajaran hargapenawaran yang diajukan oleh PT Dua Sekawan oleh panitia pengadaanbarang dan jasa didasarkan pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/OwnerEstimate (OE) yang sejak awal disusun secara tidak benar dan didalamnyaterdapat kemahalan harga ; v Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) NomorUM.005/297/TTU/X/2008 tanggal 16 Oktober

Nikolaus Suni, MT dengan Terdakwa PhlipBenedictus Eadhi, Amd selaku Direktur PT Dua Sekawan terdapatkemalahan harga sebagai akibat dari penilaian atas kewajaran hargapenawaran yang diajukan oleh PT Dua Sekawan oleh panitia pengadaanbarang dan jasa didasarkan pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/OwnerEstimate (OE) yang sejak awal disusun secara tidak benar dan didalamnyaterdapat kemahalan harga;Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) NomorUM.005/ 297/TTU/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008

Indotec Perwakilan TTU dan lampiran ;3. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerja (kontrak) NomorUM.005/295.a/TTU/X/2008, tanggal 16 Oktober 2008, KegiatanPengawasan Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Type 5 x 6mDinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU, Lokasi : KecamatanMiomafo Barat, Kecamatan Miomafo Timur dan Kecamatan Noemuti,Pelaksana : PT. Indotec Cab.

Nomor 629 K/Pid.Sus/201522.23.24.20.26.27.28.29.1 (satu) jilid Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) NomorUM.005/229.a/TTU/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 kegiatanRehabilitasi Rumah Penduduk, pekerjaan Pembangunan RumahSederhana Type 5 x 6 M di Kec. Miomaffo Timur, Miomaffo Barat danNoemuti Kab. TTU TA 2008, Konsultan Perencana CV.

TTU TA. 2008 NomorUM.005/315/TTU/XII/2009 tanggal 04 Desember 2009 ;1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Terakhir (FHO 5%) atasLuncuran Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana bagi KorbanBencana di Kecamatan Miomaffo Timur, Miomaffo Barat dan Noemutisesuai Kontrak Nomor Um.005/297/TTU/X/2008 tanggal 16 Oktober2008 dan Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor21/BT/KESOS/TTU/XII/2009 tanggal O05 Desember 2009 dariBendahara Pengeluaran (Mikhael Neno) yang disetujui oleh KuasaPengguna Anggaran (Drs.

Selain itu berdasarkan Surat dariKantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Ambon NomorUM.003/20/6/KSOP.ABN15 yang isinya menyatakan Bahwa kapal tidakmemenuhi perbandingan ukuran pokok sesuai ketentuan di atas yangberakibat pada tidak laiknya kapal untuk berlayar;11.

melakukanpemeriksaan luar atas jenazah yang berdasarkan surat tersebut atas nama NYOMAN WARTA dimana hasil pemeriksaan terhadap korban dengankesimpulan sebagai berikut : Pada jenazah lakilaki berumur sekitar empat puluh tahun ini ditemukanlukaluka lecet memar yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul sedangkanluka nomor satu,tujuh yang pola dan gambarannya sesuai dengan tindakanmedis; Sebab kematian tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukanpemeriksaan dalam.yang diperkuat dengan Sertifikat Medis Kematian NomorUM

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka terbukapada perut atas bagian kiri dengan pendarahan aktif di bagianluar, ditemukan perut terasa keras disertai nyeri tekan hebatbagian perut kiri atas dan bawah yang mengarah pada tandanyaada pendarahan dalam perut serta pengeluaran jaringan ronggadalam perut melaluicelah luka akibat kekerasan benda tajam lukatersebut sesuai dengan Visum Et Repertum NomorUM/07.01.1/372/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018 yang diperiksa olehdr. Melisa Mery!

Putri Mahakam Lestari tidak memenuhiketentuan keberlakuan data isian kualifikasi dalam hal ini terdapat dokumenatau informasi tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukandalam dokumen pemilihan, maka Tergugat III melaksanakan rapatPersiapan Penunjukan Penyedia bersama pemenang cadangan ( Tergugat1);Bahwa setelah diadakan rapat sesuai surat undangan NomorUM.207/1/18/PPK.II/BPTDII/V2020 tersebut diatas maka selanjutnyaTergugat ditunjuk untuk Pelaksana Paket Pekerjaan PembangunanPelabuhan

Penyeberangan Muara Tahap Ill Sesuai dengan SuratPenunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) NomorPL.104/1/7/PPK.1I/BPTDII/V/SPPBJTSDP.03/MUARA/2020 tanggal 19 Mei2020 ;Bahwa sebagai tindak lanjut atas penunjukan Tergugat tersebut diatasmaka oleh Tergugat III mengundang Tergugat untuk mengadakan RapatPersiapan Pra Kontrak sesuai dengan surat Tergugat Ill NomorUM.207/1/19/PPK.II/BPTDII/V/2020 tertanggal 26 Mei 2020 ;Bahwa selanjutnya antara Tergugat Ill dan Tergugat menandatanganikontrak sesuai dengan

Tergugat, Ssesuai Surat NomorUM.006/13/17/ITJEN2020, tertanggal 30 April 2020, yang padapokoknya menyebutkan agar Kepala BPTD Wilayah II ProvinsiSumatera Utara ic. Tergugat menerbitkan Surat KeputusanPenetapan Sanksi Daftar Hitam apabila persyaratannya sudahterpenuhi sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangHalaman 24 dari 73Putusan Perdata Gugatan Nomor 465/Pdt.G/2020/PN Mdndan Jasa Pemerintah No. 17 Tahun 2018, tentang Sanksi DaftarHitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;4.7.

Sri Makmur GT 125 dikeluarkan pada tanggal 23 Oktober2017; 1 (Satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan pengawakan Kapal Penangkapanikan dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 2017; 1 (Satu) lembar surat ukurdalam negeri No. 1785/Ppa dikeluarkan pada tanggal 20 oktober 2017; 1 (Satu)lembar Surat Keterangan Pengukuran ulang/ verifikasi NomorUM.002/15/10/Syb.Blw17 dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran UtamaBelawan; 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUPOT)Nomor : 26.19.0001.01.42731

Fotokopi Akta Kelahiranatas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON DAN PEMOHON II NomorUM.9332/XII2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Payakumbuh tanggal 6 Desember 2010, telahdinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudiandiberi tanda bukti P.5 dan diparaf;6.

pihak ketiga, dapat dibuktikan bahwadata pada isian kualifikasi untuk pengalamankerja perusahaan Penggugat tidak benar, yaitu(bukti T9) ; 1).Pengalaman Pengawasan Pembangunan TanggulWaduk Jati Gede Tahun 2006 oleh pemberitugas/pengguna jasa Dinas PSDA Propinsi JawaBarat Bahwa Pembangunan Tanggul Waduk Jati Gedeyang benar adalah dibawah PelaksanaanInduk Pengembangan Wilayah Sungai Cimanukyang sekarang menjadi, Kantor Balai BesarWilayah Sungai Cimanuk/Cisanggarung ; Bahwa sesuai Surat Keterangan nomorUM

Foto copy surat PPK Nomor : UM.02.03/SatkerPRNTT/142/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 perihalMenanyakan kembali pengajuan klaim jaminan uangmuka.46. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PPK NomorUM.02.03/SatkerPRNTT/122/I/2012 tanggal 18 Januari2012 perihal Teguran e3 (pernyataan Wanpretasi)beserta lampirannya.47. 1 (satu) jepitan foto copy Surat PPK NomorUM.02.03/SatkerPRNTT/122/I/2012 tanggal 18 Januari2012 perihal Teguran e3 (pernyataan Wanpretasi)beserta lampirannya.48.

Dengan demikian dalil Penggugatpada romawi V angka 20 s.d. 26 yang menyatakan bahwa tindakanTERGUGAT mengeluarkan Objek Gugatan tanpa dasar kewenangan adalahdalil yang keliru.Bahwa perlu TERGUGAT tegaskan kembali, terbitnya Objek Gugatandidasarkan pada Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut NomorUM.008/81/18/DJPL18 tanggal 28 September 2018 tentang Tindak LanjutPenertiban Perizinan Terminal Khusus (TERSUS) dan Terminal UntukKepentingan Sendiri (TUKS), yang pada diktum keempat mengintruksikankepada

Nomor : UM.003/01/10/ KSOP.Lbr2019,tertanggal 8 Juli 2019, perihal Undangan (fotokopi sesuai denganasli) ;Daftar Hadir Peserta Rapat, tertanggal 10 Juli 2019 (fotokopi sesuaidengan asli) ;Notulen Rapat Sosialisasi Penertiban Perijinan dan PembinaanTentang Pembangunan Tersus/Tuks, tertanggal Juli 2019 (fotokopisesuai dengan asi) ;: Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut, NomorUM.008/81/18/DJPL18, tertanggal 28 September 2018, tentangTindak Lanjut Penertiban Perizinan Terminal Khusus (TERSUS)

Barat, terkaitdengan rencana pembangunan Jety yang akan dilakukan terdakwa di Pantai Bantokelurahan Kolo, Kecamatan Asakota Kota Bima, hasil rapat tersebut terdakwamengajukan surat Rekomandasi ke Kepala Kesyahbandaran dan OtoritasPelabuhan Bima karena tempat Jety yang akan dibangun terdakwa masuk dalamkawasan DLKp (daerah lingkup kepentingan) Pelabuhan KSOP (Kesyahbandarandan Otoritas Pelabuhan) Bima, selanjutnya Kepala Kantor Kesyahbandaran danotoritas Pelabuhan Kelas IV Bima mengeluarkan surat NomorUM

Barat, terkaitdengan rencana pembangunan Jety yang akan dilakukan terdakwa di Pantai Bantokelurahan Kolo Keamatan Asakota Kota Bima, hasil rapat tersebut terdakwamengajukan surat Rekomandasi ke Kepala Kesyahbandaran dan ObtoritasPelabuhan Bima karena tempat Jety yang akan dibangun terdakwa masuk dalamkawasan DLKp (daerah lingkup kepentingan) Pelabuhan KSOP (Kesyahbandarandan Otoritas Pelabuhan) Bima, selanjutnya Kepala Kantor Kesyahbandaran danotoritas Pelabuhan Kelas IV Bima mengeluarkan surat NomorUM

1181/Gc tertanggalJuwana 23 November 2015 ;Pas Besar Nomor PK.205/274/IIVUPP.Jwn15 tertanggal Juwanatanggal 23 November 2015 ; Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran TonaseKotor 35 s/d 300 (100 M s/d 850 M) dikeluarkan di Juwana tanggal03 November 2015 ;Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor :PK.001/1534/129/UPP.JWN2015 yang dikeluarkan di Juwana tanggal03 November 2015 yang dilengkapi dengan data perlengkapan ; Surat Keterangan dari KUPP kelas Ill Juwana NomorUM

1181/Gc tertanggalJuwana 23 November 2015 ;Pas Besar Nomor PK.205/274/IVUPP.Jwn15 tertanggal Juwanatanggal 23 November 2015 ; Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran TonaseKotor 35 s/d 300 (100 M s/d 850 M) dikeluarkan di Juwana tanggal03 November 2015 ;Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor :PK.001/1534/129/UPP.JWN2015 yang dikeluarkan di Juwana tanggal03 November 2015 yang dilengkapi dengan data perlengkapan ; Surat Keterangan dari KUPP kelas Ill Juwana NomorUM

Bahwa lagipula berdasarkan Surat dari Departemen Kebudayaan DanPariwisata Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Mojokerto NomorUM.304/0115/UPT/DKP/2010 tanggal 13 Januari 2010, telah jelasdisebutkan bahwa Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala MojokertoHalaman 17 dari 28 Perkara Nomor 401/PDT/2017/PT SBYNomor sudah tidak menerima tenaga Juru Pelihara baru di Makam SunanGiri, mengingat Juru Pelihara dirasa sudah cukup;SANKSI SCORSING SEBAGAIMANA SURAT NOMOR : 005.3/YAMSURI/1xX/2015 TANGGAL 8 SEPTEMBER

Sesuai Hasil Pemeriksaan/surat keterangan NomorUM.050/S1.44/VIII/LPPMHP/2016 tanggal 18 Agustus2016 yang dibuat oleh Neni Fitriani Safril, S.Pi an. Kepala LaboratoriumPembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, setelah dilakukan pengujiansecara organoleptic maka disimpulkan bahwa ikan/sampel tersebut diatasadalah benar penangkapannya dilakukan dengan bahan peledak/bom. Hal inidapat dibuktikan dengan ciriciri sebagai berikut:1. Ada beberapa bagian pada tulang belakang (back bone) yang patah;2.

Putusan Nomor 1316 kK/Pid.Sus/2018Disita dari Sarosa Agung Nugroho:37.38.39.40.41.1 (satu) bundel Kontrak Pengawasan lengkap Nomor KU.08.08/PPKPKP/PKP2B/325/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 dengan PT CiptaWahana Konsultan;1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (kontrak) nomorKU.08.08/PPKPKP/323/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 dengan PT.Vikri Abadi Group;1 (satu) bundel Surat Keputusan Pokja NomorUM.01.03/PKP/67/2015 tanggal 27 Januari 2015;1 (satu) bundel Surat Keputusan Penetapan Perubahan LampiranKeputusan

Pelabuhan Indonesia (Persero) NomorUM.50/19/12/P.I10 tanggal 21 Juni 2010 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) :Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2016/PT.PBRa. Pada pelaksanaan pekerjaan/docking KT. Bayu II tidak dibuat rencanakerja dan syaratsyarat (RKS) hal ini tidak sesuai dengan Pasal 17 ayat(2) huruf a.

Pelabuhan Indonesia (Persero) NomorUM.50/19/12/P.I10 tanggal 21 Juni 2010 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) :a. Pada pelaksanaan pekerjaan/docking KT. Bayu II tidak dibuat rencanakerja dan syaratsyarat (RKS) hal ini tidak sesuai dengan Pasal 17 ayat(2) huruf a.

Cipta Wahana Konsultan.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (kontrak) nomor :KU.08.08/PPKPKP/323/V1I/2015 tanggal 10 Juli 2015 dengan PT.Vikri Abadi Group.1 (satu) bundel Surat Keputusan Pokja NomorUM.01.03/PKP/67/2015 tanggal 27 Januari 2015.1 (satu) bundel Surat Keputusan Penetapan Perubahan LampiranKeputusan ULP Nomor : SK.01.03/KPTS/ULPCK/11.03 tanggal17 November 2014.1 (satu) bundel Buku Direksi.DISITA dari Wahyudi Hidayat1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan kedua(FHO)

Cipta Wahana Konsultan.38 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (kontrak) nomorKU.08.08/PPKPKP/323/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 dengan PTVikri Abadi Group.391 (satu) bundel Surat Keputusan Pokja NomorUM.01.03/PKP/67/2015 tanggal 27 Januari 2015..Hal. 62 dari 86 halaman, Pts.Perk.

Cipta Wahana Konsultan.38. 1(satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (kontrak) nomorKU.08.08/PPKPKP/323/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 denganPT Vikri Abadi Group.39.1(satu) bundel Surat Keputusan Pokja NomorUM.01.03/PKP/67/2015 tanggal 27 Januari 2015.40.1 (satu) bundel Surat Keputusan Penetapan Perubahan LampiranKeputusan ULP Nomor : SK.01.03/KPTS/ULPCK/11.03tanggal 17 November 2014.41.1 (satu) bundel Buku Direksi.42.1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan kedua(FHO) tanggal 13 Juni

menyelesaikan Sengketa Tata UsahaNegara;TENGGANG WAKTU GUGATAN1) Bahwa Penggugat merupakan pihak yang dirugikan denganditerbikannya Surat Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin MajelisKehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor15/P/MKDKI/V/2016 Tanggal 02 Mei 2018 / Objek Sengketa I, yangdiputus oleh Tergugat pada tanggal 02 Mei 2018, dan dibacakandalam sidang terbuka pada tanggal 16 Mei 2018 yang SalinanPutusan resminya disampaikan kepada Penggugat melaluiSurat Konsil Kedokteran Indonesia NomorUM

ENDE.Bahwa berdasarkan Visum et Repertum NomorUM.01.05/X.1.3.17.2/091/2019 tanggal 8 Desember 2019 An.

CiptaWahana Konsultan;1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (kontrak) nomorKU.08.08/PPKPKP/323/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 dengan PT.Vikri Abadi Group;1 (satu) bundel Surat Keputusan Pokja NomorUM.01.03/PKP/67/2015 tanggal 27 Januari 2015;1 (satu) bundel Surat Keputusan Penetapan Perubahan LampiranKeputusan ULP Nomor : SK.01.03/KPTS/ULPCK/11.03 tanggal 17November 2014;Hal. 8 dari 28 hal.