Ditemukan 1963 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 18-01-2011 — Putus : 09-06-2011 — Upload : 26-10-2011
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 09/Pid.B/2011/PN.BS
Tanggal 9 Juni 2011 — MICHELIA EKA PUTRI, S.Pi Pgl. MICE
12321
  • , memeriksa bukumanual dan rekening bank.Bahwa Terdakwa juga bekerja di PNPM Mandiri Kec.
    Sungai Tarab yang dikelola UPK dan didampingi olehfasilitator kecamatan PNPM Mandiri Kec. Sungai Tarab.Bahwa sepengetahuan~ saksi tentang penarikan uang yangdilakukan~ oleh = Afri Joni Zoebir Pgl. Dodong padarekening BPPK PNPM Mandiri Kec.
    puluh tujuh tibuenam puluh lima rupiah).Bahwa sistim penyetoran dana kelompok SPP PNPM Mandiriperdesaan boleh disetorkan oleh siapa saja danmengambilnya harus' pakai slip penarikan yang ditandatangani dan dibubuhi stempel PNPM yang ada padaspecimen, ditanda tangani oleh ketua UPK, bendahara UPK,dan wakil masyarakat yang ditunjuk~ serta dilengkapidengan buku tabungan PNPM yang sudah tercatat dalamadministrasi bank.Bahwa selama rekening PNPM Mandiri perdesaan kecamatanSungai Tarab berada di BPR LPN
    30 Desember 2008.Bahwa sistim penyetoran dana kelompok SPP PNPM Mandiriperdesaan boleh disetorkan oleh siapa saja danmengambilnya harus pakai slip penarikan yang ditandatangani dan dibubuhi stempel PNPM yang ada padaspecimen, ditanda tangani oleh ketua UPK, bendahara UPK,dan wakil masyarakat yang ditunjuk serta dilengkapidengan buku tabungan PNPM yang sudah tercatat dalamadministrasi bank.Bahwa saksi melihat pada slip penarikan ada tanda tangansesuai dengan specimen PNPM Mandiri yaitu Marsusuantosebagai
    SungaiTarab sehingga barang bukti' tersebut akan dikembalikankepada pemiliknya yaitu UPK Lenggogeni PNPM Kec.
Register : 09-10-2012 — Putus : 05-12-2012 — Upload : 11-06-2013
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 12/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR
Tanggal 5 Desember 2012 — YOYOK SASOETYO Als YOYOK Bin BACHTIAR
3218
  • Foto Copy Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 277 tahun 2007 tanggal 27 November 2007, tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Satker Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Melalui Program Pengembangan Kecamatan Tingkat Kabupaten Gunung Mas TA. 2008 (sesuai dengan aslinya); 2.
    Pengelola pada Tugas Pembantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009 (sesuai dengan aslinya ); 4.
    Foto Copy Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 154 tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010, tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan (sesuai dengan aslinya); 5. 1(satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor : 411.2/SPT-20-02-45/PNPM-MDR/2008 Tanggal 1 Pebruari 2008, atas nama YOYOK SASOETYO (sesuai dengan aslinya); 6. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah
    Tugas Nomor : 414.2/SPT-1-20-02-28/PNPM-MDR/2008 tanggal 1 Pebruari 2008, atas nama YOYOK SASOETYO (sesuai dengan aslinya); 7. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor : 414.2/SPT-1-20-02-25/PNPM-MDR/I/2010 tanggal 2 Januari 2010, atas nama YOYOK SASOETYO (sesuai dengan aslinya); 8.
    Foto copy rekening koran Dokumen Pelatihan Masyarakat PNPM-PPK Kecamatan Manuhing Program Nasional Pemberdayaan Priode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2010 dengan Nomor rekening 103-201-000001315-8 (sesuai dengan aslinya); 9. Foto copy rekening koran Dokumen PNPM-PPK Program Pengembangan Kecamatan Priode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2010 dengan Nomor rekening 103-201-000001225-7 (sesuai dengan aslinya);10.
    danpelakupelaku PNPM Mandiri Pedesaan di Desa dan Kecamatan (KPMD,PL, Tim Pengelola Kegiatan/TPK, Unit Pengelola Kegiatan/UPK, TimPenulis Usulan, Tim Pengawas dll);Memberikan pelatihanpelatihan dan bimbingan peningkatan kapasitaspemerintahan local baik di Desa dan antar Desa (BPD, Kepala Desa, aparatkecamatan dll);Memfasilitasi pembentukan dan pengembangan Badan Kerja Sama AntarDesa (BKAD);Melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap proses pencairan danpenggunaan dana PNPM Mandiri Pedesaan untuk
    dalam Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPMMandiri Pedesaan adalah:aBertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM MandiriPedesaan di kecamatan;Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporanseluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan;Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM MandiriPedesaan yang bersifat keuangan maupun non keuangan;Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir;Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam;Melakukan
    sosialisasi dan penegakan prinsipprinsip PNPM MandiriPedesaan dalam perencanaan,pelaksanaan dan pelestarian PNPM MandiriPedesaan bersama dengan pelaku lainnya;Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuanganmaupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuanprogram;Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuaidengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD;Membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja padaBKAD/MAD sesuai
    danmekanisme PNPM Mandiri Pedesaan untuk disahkan oleh BKAD/MADdan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian danabergulir;Hal. 7 dari 40 Hal.
    dana PNPM MandiriPedesaan di Kecamatan;b Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporanseluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan;c Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM MandiriPedesaan yang bersifat keuangan maupun non keuangan;d Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir;e Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam;f Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsipprinsip PNPM MandiriPedesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM MandiriPedesaan
Putus : 26-06-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 25/ PID/ SUS/ 2013/PN. TIPIKOR SMG
Tanggal 26 Juni 2013 — ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDIN (Alm)
4116
  • termasuk penyaluran dana fisik ;Bahwa setahu saksi wujud kegiatan PNPM untuk Pinjaman dan kegiatanFisik.
    Karena setahu saksi itudana bergulir ;Bahwa setahu saksi mulai tahun 2008 ada dana PNPM ;Bahwa setahu saksi PNPM untuk kegiatan simpan pinjam dan kegiatanfisik ;Bahwa setahu saksi, sekarang ini dana PNPM macet semua.
    Kalausudah mengembalikan pinjaman maka jumlah pinjaman bisa dinaikkanlagi ;Bahwa setahu saksi, jumlah dana PNPM yang bisa dimintakan tergantungproposal yang masuk ;29Bahwa saksi lupa, jumlah pinjaman PNPM untuk Kec. Jepon ;Bahwa setahu saksi, pengembalian pinjaman yang bisa tercover jumlahnyasesuai proposal;Bahwa setahu saksi jumlah PNPM tahun 2009 2010 masih cukup besar ;Bahwa setahu saksi setelah tahun 2010, Kec. Jepon sudah tidakmendapat perguliran dana simpan pinjam dari PNPM lagi.
    keterangan saksi dimuka penyidik mengenai Tupoksi,Perguliran dana PNPM oleh Kecamatan adalah benar semua.
    di Desa Tempel LemahAbang adalah selaku Ketua TPK PNPM Mandiri di Desa lemahAbang periode 2005 2009 ;Bahwa tugas ketua TPK adalah Mengelola kegiatan ;Bahwa kewenangan ketua TPK antara lain Merencanakan,memusyawarahkan kegiatankegiatan di PNPM dan Menjembatanipeminjaman bantuan PNPM.
Register : 21-09-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 14-03-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 14 Februari 2019 — Penuntut Umum:
RYAN ARDIANSYAH, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD ASRI als ASRI, A.Md.Kom bin ALI
8425
  • Kab.Bulukumba Prov.Sulawesi-Selatan Periode tanggal 31 November 2015
  • Laporan perkembangan pinjaman SPP Kec.Kajnag Tanggal 30 November 2015
  • Surat edaran Menteri Desa PDT dan Transmigrasi RI, Eko Putro Sandjojo, Nomor : 5.079 / M-DPDTT / 02 / 2017, Tanggal 06 Februari 2017 tentang rekapitulasi dana perguliran dan aset lain pasca PNPM-MPd sampai dengan Desember 2016
  • Surat edaran Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ahmad Erani Yustika, Nomor : 008 / DPPMD
    / II / 2017, Tanggal 28 Februari 2017 tentang persiapan fasilitasi dana bergulir hasil kegiatan PNPM-MPd oleh BKAD dan UPK.
  • Laporan pelaksanaan PNPM-MPd Tahun 2009 (Lampiran DIPA 2009).
  • Laporan sisa dana di UPK T.A 2012 dan 2013 PNPM-MPd.
  1. Dengan Surat perintah penyitaan Nomor : Sp.Sita / 25 / VII / 2018 / Reskrim Tanggal 06 Juli 2018 Barang Bukti yang telah disita antara lain :
  • Foto Copy Surat Keputusan BKAD Kec.Kajang tentang pengangkatan bendahara baru UPK Kec.Kajang Kab.Bulukumba Tahun Anggaran 2016;
  • Foto Copy surat permohonan pergantian specimen buku rekening SPP dan Operasional UPK PNPM ke Bank BRI Unit Tanah Jaya Kec.Kajang ;
  • Buku rekening SPP PNPM dengan No.Rekening
    4903-01-012760-53-9 ;
  • Buku rekening OPS UPK dengan No.Rekening 4903-01-012758-53-2 ;
  • Rekening Koran SPP PNPM Tahun 2016 dengan no.rekening 4903-01-012760-53-9 ;
  • Rekening Koran SPP PNPM Tahun 2017 dengan nomor rekening 4903-01-012760-53-9 ;
  • Rekening Koran SPP PNPM bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2018 dengan nomor rekening 4903-01-012760-53-9 ;
  • Foto copy rekening Koran Operasional UPK Tahun 2016 dengan Nomor Rekening 4903-01-012758-53-2
    ;Rekening Koran SPP PNPM Tahun 2016 dengan no.rekening 490301012760539 ;Rekening Koran SPP PNPM Tahun 2017 dengan nomor rekening 490301012760539 ;Rekening Koran SPP PNPM bulan Januari Sampai dengan Maret Tahun2018 dengan nomor rekening 490301012760539 ;Foto copy rekening Koran Operasional UPK Tahun 2016 dengan NomorRekening 490301012758532 ;Halaman 3 Putusan Nomor 69/Pid.SusTPK/2018/PN.Mks Rekening Koran Operasional UPK Tahun 2017 dengan Nomor Rekening490301012758532 ; Rekening Koran Operasional
    yakni mengelolah laporan dari fasilitator kabupatendiantaranya laporan mengenai aset atau barang PNPM, laporanperkembangan pembangunan Fisik dan laporan keuangan termasukpengelolaan dana bergulir;Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) mulai dijalankan di Kab.Bulukumba sejak Tahun 2007sampai dengan Tahun 2014 dibawah naungan Direktorat PemberdayaanMasyarakat Desa Kementrian Dalam Negeri RI namun setelah Tahun 2015sampai dengan sekarang PNPM berada dibawah naungan
    ke Bank BRI Unit Tanah Jaya Kec.Kajang ; Buku rekening SPP PNPM dengan No.Rekening 490301012760539 ; Buku rekening OPS UPK dengan No.Rekening 490301012758532 ; Rekening Koran SPP PNPM Tahun 2016 dengan no.rekening 490301012760539 ; Rekening Koran SPP PNPM Tahun 2017 dengan nomor rekening 490301012760539 ; Rekening Koran SPP PNPM bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2018dengan nomor rekening 490301012760539 ; Foto copy rekening Koran Operasional UPK Tahun 2016 dengan NomorRekening 490301012758532
    ke Bank BRI Unit Tanah Jaya Kec.Kajang ;Buku rekening SPP PNPM dengan No.Rekening 490301012760539 ;Buku rekening OPS UPK dengan No.Rekening 490301012758532 ;Rekening Koran SPP PNPM Tahun 2016 dengan no.rekening 490301012760539 ;Rekening Koran SPP PNPM Tahun 2017 dengan nomor rekening 490301012760539 ;Rekening Koran SPP PNPM bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2018dengan nomor rekening 490301012760539 ;Foto copy rekening Koran Operasional UPK Tahun 2016 dengan Nomor Rekening490301012758532 ;Rekening
    ; Buku rekening OPS UPK dengan No.Rekening 490301012758532 ; Rekening Koran SPP PNPM Tahun 2016 dengan no.rekening 490301012760539 ; Rekening Koran SPP PNPM Tahun 2017 dengan nomor rekening 490301012760539 ; Rekening Koran SPP PNPM bulan Januari Sampai dengan Maret Tahun2018 dengan nomor rekening 490301012760539 ; Foto copy rekening Koran Operasional UPK Tahun 2016 dengan NomorRekening 490301012758532 ; Rekening Koran Operasional UPK Tahun 2017 dengan Nomor Rekening490301012758532 ; Rekening Koran
Putus : 23-06-2015 — Upload : 01-08-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 46/Pid.Sus/2015/PN.Smg
Tanggal 23 Juni 2015 — WINARTI Binti DARWOTO EDI SUWITO
5821
  • Memerintahkan agar barang bukti berupa:1) 8 (delapan) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Dana Perguliran SPP/UEP PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Lestari Bulan Januari-Oktober 2009; 2) 2 (dua) lembar asli Daftar Nama Nasabah Peminjam Dana Perguliran UEP Kelompok Lestari;3) 1 (satu) lembar asli Data Tunggakan Kelompok UEP Lestari Desa Maribaya s/d 30 November 2012;4) 21 (dua puluh satu) lembar buku setoran UEP atas nama kelompok Lestari;5) 8 (delapan) lembar asli Tanda Terima Setoran UEP
    atas nama kelompok Lestari;6) 41 (empat puluh satu) lembar Surat Pernyataan pada kelompok Lestari;Dikembalikan kepada Saksi SUKMONDRIYO.1) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Konsolidasi UPK Kecamatan Karanganyar Desember 2012 PNPM Mandiri Perdesaan;2) 1 (satu) buah Buku Kas UEP Tahun 2011;3) 9 (sembilan) bundel asli Tanda Bukti Transaksi Perguliran UEP Februari 2011 - Oktober 2011;4) 22 (dua puluh dua) lembar asli Slip Setoran atas nama Dana Perguliran UEP Karanganyar;5) 1 (satu) buah buku
    Dipergunakan sebagai barang bukti Perkara Korupsi atas nama Terdakwa SITI FATIMAH Binti MUHAMMAD DALIL.1) Fotocopy Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MD) tanggal 5 November 2008, beserta Penjelasan;2) Fotocopy Standar Operasional Prosedur (SOP) Tim Perumus AD/ART BKAD PNPM-MD Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga.Dipergunakan sebagai barang bukti Perkara Korupsi atas nama Terdakwa SITI FATIMAH Binti MUHAMMAD DALIL.7.
    ) Mandiri yang terdiri dari dari PNPM MandiriPerdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan serta PNPM Mandiri Wilayah Khusus danDesa Tertinggal, sedangkan yang dimaksud dengan PNPM Mandiri Perdesaanadalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadudan berkelanjutan, sehingga tercapai peningkatan kesejahteraan dan kesempatankerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalampengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan; Bahwa PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program
    Pemerintah Pusatbersama Pemerintah Daerah, artinya Program ini direncanakan, dilaksanakan dandidanai bersamasama berdasarakan persetujuan dan kemampuan yang dimilikioleh Pemerintah Pusat dan Daerah, jadi sumber dana PNPM Mandiri Perdesaanyaitu : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran PendapatanDan Belanja Daerah (APBD), Swadaya Masyarakat dan Partisipasi Dunia Usaha; Bahwa pada tahun 2011 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalinggamemperoleh Dana PNPM Mandiri Perdesaan sebesar Rp
    Meneliti dokumendokumen pelaksanaan kegiatan pinjaman danaperguliran Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dari Dana PNPM MandiriPerdesaan pada Kelompok Lestari Desa Maribaya KecamatanKaranganyar Kabupaten Purbalingga.Il.
    ) Mandiri yang terdiri dari dari PNPM MandiriPerdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan serta PNPM Mandiri Wilayah Khusus danDesa Tertinggal, sedangkan yang dimaksud dengan PNPM Mandiri Perdesaanadalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadudan berkelanjutan, sehingga tercapai peningkatan kesejahteraan dan kesempatankerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalampengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan;Bahwa PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program
Putus : 21-02-2017 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2022 K/PID.SUS/2016
Tanggal 21 Februari 2017 — ANDI NURHAWAISA, S.Pd binti NYIWI
799649 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perakara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim berpendapat ... [Selengkapnya]
  • Nyiwi selaku BendaharaUPK PNPM MP Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo berdasarkan SuratKeputusan (SK) Bupati Wajo Nomor 203 Tahun 2013 tanggal 02 Januari 2013,baik secara bersamasama dengan Wawangsa, S.
    Nurhawaisa, S.Pd., selaku Bendaharapada UPK PNPM MP Kecamatan Takkalalla yang diangkat berdasarkanHal. 14 dari 38 hal.
    yaitu Wawangsa, S.Pd., telah mencairkan dana kegiatan PNPMMP Tahun 2013 sebanyak 8 kali pencairan pada Bank BRI PanikiKecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo total sebesar Rp320.000.000,00antara bulan Mei dan bulan Juni Tahun 2013 dengan cara memalsukantanda tangan Wakil Masyarakat, Fasilitator Teknik Kecamatan danFasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang seharusnya bertanda tanganpada slip penarikan dana PNPM MP pada rekening PNPM MPKecamatan Takalalla:Bahwa kemudian Ketua UPK PNPM MP Kecamatan Takkalalla
    danFasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang seharusnya bertanda tanganpada slip penarikan dana PNPM MP pada rekening PNPM MPKecamatan Takkalalla:Bahwa kemudian Ketua UPK PNPM MP Kecamatan Takkalalla yaituWawangsa, S.Pd., setelah mencairkan dana kegiatan PNPM MP Tahun2013 pada Bank BRI Paniki Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajosebesar Rp320.000.000,00 hanya menyalurkan dana kegiatan menjahitkepada Desa Manyili sebesar Rp23.857.000,00 dan sisanya dimasukkandalam rekening pribadi Wawangsa, S.Pd.,
    Putusan Nomor 2022 K/PID.SUS/2016dan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, Bendahara tidak dapatmencairkan dana PNPM tanpa sepengetahuan Ketua UPK;Diperkuat pula oleh keterangan kesaksian Muh.
Register : 11-10-2012 — Putus : 13-12-2013 — Upload : 10-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 64/PID.Sus/TPK/2012/PN.BDG
Tanggal 13 Desember 2013 — H. AHMAD YANI, S.Pdi Bin M. SUDARMO
11945
  • Diniyah, simpan pinjam ;Bahwa tugas pokok sekretaris TPK PNPM Mandiri desa Cimaja adalah :membuat proposal dan mencatat segala kebutuhan pelaksanaanpembangunan dan pengeluaran dana PNPM tersebut, membuatlaporan penggunaan dana (LPD), mencatat pemasukan danpengeluaran dana PNPM mandiri pedesaan ;Bahwa saksi tidak membuat Proposal pengajuan anggaran RAB),Rencana Penggunaan Dana (RPD) danLaporan Penggunaan Dana(LPD) ;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Proposal pengajuananggaran (RAB), Rencana
    ;e Bahwa sepengetahuan saksi peran dan fungsi Kepala Desa dalamkegiatan PNPM di Desa Cimaja adalah hanya sebagai Pembina ;e Bahwa benar yang mengelola keuangan PNPM di Desa Cimajaadalah TPK Desa Cimaja ;e Bahwa sepengetahuan saksi uang pencairan anggaran PNPM tidakpernah ke Kepala Desa sehinggaterdakwa tidak pernah menerimadan mengelola keuangan PNPM ;e Bahwa saksi tidak tahu permasalahan di Desa Cimaja;e Bahwa saksi juga tidak mengetahui bagaimana pelaksanaanprogram PNPM yang sebenarnya di lapangan
    mengetahui anggaran PNPM Desa Cimaja adalah sekitar400 juta ;e Bahwa saksi tahu yang mengelola keuangan PNPM adalah TPK dimanadasar hukumnya adalah Peraturan Teknis Operasional (PTO) ;e Bahwa di tingkat desa keuangan dikelola oleh TPK, sumber dana dariAPBN serta dengan sumber dana dari APBD II berupa DDUB (danadaerah urusan bersama) sebesar 20 persen dari total BLM ;e Bahwa sasaran dari PNPM adalah PNPM Mandiri Pedesaan sasarannya :penanggulangan kemiskinan sedangkan PNPM GSC sasarannyapeningkatan
    KOSIM:Bahwa saksi adalah sebagai warga masyarakat desa Cimaja dan bukan pelakudari kepengurusan PNPM di tingkat UPK ataupun di tingkat TPK Desa Cimaja ;Bahwa awalnya ada laporan atau informasi yang disinyalir adapenyalahgunaan dana yang berasal dari PNPM untuk pembelian aspal yangdilakukan oleh sdr. Dadang dan sdr.
    kelanjutan dari program PNPM Mandiri tahunsebelumnya ;Bahwa saat itu terdakwa menjabat sebagai kepala desa cimaja sejak tanggal18 April 2007 berdasarkan SK Bupati Sukabumi untuk periode tahun 2007 2011 ;Bahwa dari tahun 2009 desa cimaja sudah mendapatkan bantuan PNPM ;Bahwa Program PNPM Mandiri ini digunakan untuk kegiatan Simpan PinjamPerempuan (SPP), pembangunan dan rehab madrasah, pembangunaninfrastruktur sarana dan prasarana yaitu pengaspalan jalan ;Bahwa Sebelum dana PNPM cair awalnya dibentuk
Putus : 08-03-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2799 K/PID.SUS/2017
Tanggal 8 Maret 2018 — DAUD JETIMAUH
5420 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2799 K/PID.SUS/201711.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan diKabupaten Alor Tahun 2009 (foto copy).1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 95/HK/KEP/2010tanggal 26 April 2010 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan(UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan diKabupaten Alor Tahun 2010 (foto copy).1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 93/HK/KEP/2011tanggal
    Putusan Nomor 2799 K/PID.SUS/2017(UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan diKabupaten Alor Tahun 2009 (foto copy).11.1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 95/HK/KEP/2010tanggal 26 April 2010 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan(UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan diKabupaten Alor Tahun 2010 (foto copy).12.1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor
    : 93/HK/KEP/2011tanggal 03 Mei 2011 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan(UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan diKabupaten Alor Tahun 2011 (foto copy).13.1 (satu) buah buku tabungan dana SPP Kecamatan Alor TengahUtara Lembur Barat Kalabahi, Bank Pembangunan Daerah CabangKalabahi NTT,Nomor Rekening : 013 02.01.1121001 (asli)14.1.
    Terdakwa selaku Ketua UPK PNPM MPd Kecamatan Alor TengahUtara melaksanakan kegiatan perguliran dana Simpan PinjamPerempuan (SPP) bersumber dari APBN dan APBD dari TA 2008 Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 2799 K/PID.SUS/20172011/2012 sebesar Rp1.140.250.000,00 (satu milyar seratus empatpuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktuperguliran dana selama 1 tahun dengan bunga 1, 5 %.
    Padahal kelompok fiktif tersebut tidak berhak untukmenerima dana bergulir tersebut;Berdasarkan alasan pertimbangan' tersebut Terdakwa dalamkedudukannya selaku Ketua UPK PNPM terbukti melakukanHal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 2799 K/PID.SUS/2017penyimpangan dengan cara melakukan perbuatan melawan hukumdalam pengusulan dan pengelolaan dana UPK PNPM;f.
Putus : 30-04-2014 — Upload : 26-05-2014
Putusan PN GORONTALO Nomor 27/PID.SUS.TIPIKOR/2013/PN.GTLO
Tanggal 30 April 2014 — -SUPANDI
6656
  • Kelompok Mawar Tahun 2010;7. 1 (satu) bundel foto copy pembayaran Dana Simpan Pinjam Kelokmpok Perempuan (SPKP) Kelompok Barat I Tahun 2010-2011; 8. 3 (tiga) lembar foto copy pembayaran Dana Simpan Pinjam kelompok perempuan (SPKP) Kelompok Mandiri I Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2010;9. 1 (satu) bundel foto copy kwitansi pembayaran Dana Simpan pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) dan bukti pembayaran pinjaman SPKP yang diterima oleh Supandi;10. 1 (satu) bundel foto copy print out rekening koran PNPM
    (satu) bundel foto copy Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus Penanganan Masalah SPKP Kecamatan Potilanggio, tanggal 25 Juli 2012;15. 1 (satu) bundel foto copy Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan perempuan Mandiri Perdesaan (PNPM) Mandiri perdesaan ;16. 1 (satu) lembar foto copy saldo buku tabungan BRI Kantor Cabang Pembantu Marisa tanggal 14 Maret 2012, dengan nomor rekening 0648-01-001659-50-9 atas nama SPKP Kecamatan Potilanggio;17. 6 (enam) lembar foto
    TIM KORDINASI PNPM KABUPATEN POHUWATO2. TIM KORDINATOR PNTIM KORDINATOR PNPM PROVINSIGORONTALO (FMS PNPM GORONTALO)3. FASILITATOR PNPM Mpd & GSC KABUPATEN POHUWATO4. PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KEGIATAN (PJOK)KECAMATAN PATILANGGIO5. FASILITATOR PEMBERDAYAAN & TEKNIK KECAMATANPATILANGGIO6.
    Mengarsipkandokumen PNPM, 3.
    perkara Terdakwa, danbenar keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan Penyidik;Bahwa kaitan Saksi dengan Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kecamatan PatilanggioKabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2005 s/d Tahun Anggaran 2011adalah : Tahun 20052006 sebagai Ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan)PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Manawa,Tahun 20082012 sebagaiKetua PK (Pelaksana Kegiatan) PNPM Generasi Sehat dan Cerdas diDesa Manawa, Tahun 20092011 sebagai Ketua TPK PNPM MandiriPerdesaan
    Bendahara UPK dalam ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri PerdesaanKecamatan Patilanggio Kab.
Register : 15-11-2016 — Putus : 07-02-3017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PLG
Tanggal 7 Februari 3017 — HUSNI TAMRIN BIN MASHUR
254182
  • APBN tahap I No.4222.2/82/Betung/2013 tanggal 5 Maret 2013;5. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Nomor :01/PNPM-MPd/SP2/BTG/III/2013 tanggal 5 Maret 2013, 2 (dua) satu lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD);6. 1(Satu) lembar foto copy legalisir buku tabungan Bank Sumsel Babel dengan Nomor 159-09-06803, Surat keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 76/KPTS/MPD/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang penetapan pejabat pengelola satuan
    Dikembalikan kepada PNPM-MP Cabang Betung melalui MITA FEBRIYANTI Binti SUGIYANTO.7. Surat penetapan camat (SPC) kecamatan Betung Nomor : 411.2/56/ Betung/2013 tanggal 13 Pebruari 2013, Struktur Organisasi Kelembagaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kec.
    Betung Kabupaten Banyuasin;8. 2 (Dua) lembar warkat/keterangan kode aplikasi S, Nomor rekening : 159-09-06803 tanggal 29 Juli 2013; 9. 2(dua) lembar warkat/ keterangan kode aplikasi S, Nomor Rekening : 159-09-07061 tanggal 29 Juli 2013;10. 1(Satu) lembar fotocopy legalisir formulir penarikan dengan nama pemilik BLM PNPM-MP Kec.
    B nomor Rekening 159-09-06803 tanggal 1 Juli 2013 dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 310.000.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);11. 1(Satu) lembar fotocopy legalisir penarikan dengan nama pemilik BLM PNPM MP Kec. B Nomor Rekening 159-09-06803 tanggal 1 Juli 2013 dengan jumlah penarikan sebesar Rp.185.700.000 (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah); 12. 1(Satu) lembar fotocopy legalisir penarikan dengan nama pemilik BLM PNPM MP Kec.
    Buku Bank Dana BPNPM-Mpd unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-Mpd) April 2013 Bank Cabang Betung Nomor Rekening : 159-09-06803;Point 6.7 sampai dengan point 6.13 Dikembalikan kepada PNPM-MP Cabang Betung melalui AGUS RAHMAT, S.Sos Bin ALHUSAINI AZIZ.7. Membebankan terdakwa HUSNI TAMRIN Bin MASHUR
    Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM MandiriPerdesaan di kecamatan.2. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruhtransaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.3. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaanbaik yang bersifat keuangan maupun non keuangan.4.
    Bertanggung jawab terhadap selurun pengelolaan dana PNPM MandiriPerdesaan di kecamatan.2. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporanseluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.3.
    Bertanggung jawab terhadap selurun pengelolaan dana PNPM MandiriPerdesaan di kecamatan.2. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporanseluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.3. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM MandiriPerdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan.4.
    MPd yang dialokasikan untuk PNPM MPdKecamatan Betung belum masuk seluruhnya ke rekening BLM PNPM MPdKecamatan Betung Kabupaten Banyuasin karena dana tersebut masuk dalamtiga tahapan dimana tahap sebesar 40 % tahap Il 40 % dan tahap Ill sebesar20 %.
    . 480.000.000, (empat ratus delapanpuluh juta rupiah);Bahwa bank yang digunakan oleh PNPM MPd Kecamatan Betung KabupatenBanyuasin untuk menerima dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) tersebutyaitu Bank Sumsel babel cabang betung dengan nomor rekening 1590906803an BLM PNPM Kecamatan Betung;Persyaratan yang diajukan oleh PNPM Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasinsebelum menerima dana BLM pada tahun 2013 tersebut yaitu dokumenpengajuan dana BLM APBN Tahap ;Bahwa Persyaratan yang diajukan oleh PNPM Kecamatan
Register : 29-05-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN MAMUJU Nomor -71/Pid.B/2015/PN.Mam
Tanggal 13 Juli 2015 — -SAMSIDAR binti Alm. MANGGU ;
267
  • ALI BASO, e Bahwa pada hari senin tanggal 08 desember 2014sekitar pukul 09.30 wita bertempat diruang Guru kelas 1SDN Inpres Baubatu desa Bambu Kecamatan MamujuKabupaten Mamuju.e Bahwa terdakwa melakukan penghinaan dengan caradengan nada keras didepan temanteman saksi sesamaguru. bahwa saksi kau kurang ajar setan banyak utangmenghabiskan /membelanjakan uang PNPM dan juga66098mengatakan issi telikmu setan yang dalam bahasaIndonesia diartinya vagina dan hal tersebutdikatakannya berulangulang.e Bahwa
    RAUFe Bahwa adapun kejadiannya pada hari senin tanggal 08 Desember tahun2014 sekitar pukul 09.30 wita tepatnya di dalam ruang guru di SD InpresBau batu desa bamboo kelurahan mamuju kecamatan mamuju kab.mamuju.e Bahwa adapun yang saksi dengar pada saat itu setelah bertengkar mulutsaksi mendengar terdakwa mengatakan kepada saksi korban Mardawati*meccapuiki belanja PNPM mu tau dalam bahasa Indonesia kamu habisiuang PNPM mu orang kemudian saksi korban mencolek jilbab terdakwapada bagian belakang dan
    saksi tidak perhatikan lagi apa yang terjadikarena sudah ada guru yag lain menghalangi.e Bahwa saksi hanya sempat mendengar *meccapuiki belanja PNPM mu taudalam bahasa Indonesia kamu habisi uang PNPM mu orang setelah itusaksi keluar ruangan karena taku.e Bahwa terdakwa mengatakan hal tersebut di tempat umum dalam ruanganguru dan banyak orang yang ikut mendengarkan.e Bahwa saksi tidak ketahui apa maksud terdakwa mengatakan hal tersebutkepada saksi korban.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut
    Dimana cekcoktersebut diakibatkan adanya perselisihan antara anak terdakwa dengan anak saksiMARDAWATI;Bahwa benar dari cekcok mulut tersebut mengakibatkan terdakwa dan saksiMARDAWATI menjadi samasama emosi; Bahwa benar dikarenakan emosi tersebut, selanjutnya terdakwa mengatakankepada saksi MARDAWATI banyak utang, bayar ko utangmu...habis ko pakeuang PNPM dan iuran anggotamu...
    SOESILO dalam bukunya Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarkomentarnya lengkap pasal demi pasal,POLITEIA BOGOR disamakan dengan Penghinaan yang berarti : Menyerang kehormatan dannama baik seseorang, yang mengakibatkan orang tersebut merasa malu;Menimbang, bahwa perkataan terdakwa yang mengatakan kepada saksiMARDAWATI banyak utang, bayar ko utangmu...habis ko pake uang PNPM dan iurananggotamu... adalah termasuk dalam kualifikasi penghinaan (vide R.
Putus : 08-04-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN GORONTALO Nomor 15/Pid.Sus.Tipikor/2013/PN.Gtlo
Tanggal 8 April 2014 — -MUZNA MUSTAFA alias UNA
5312
  • KPPN Marisa sebesar Rp.270.000.000,- untuk pembayaran Tahap I 40 % Bantuan Langsung Masyarakat PNPM-PASCA KRISIS untuk Kec.
    Boalemo T.A 2011 sebanyak 1 paket sesuai SPC No. 900/KeC/DLP I 337 / XII / 2011 tanggal 9 Desember 2C11, SP2 No. 17/PNPM-PASCA KRISiS / 001 / XII / 2011 tanggal 12 Desember 2011 dengan nilai kontrak Rp.675.000.Q00,- -------------8) Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 00011 / Sos - PM / BLM PNPM - Mpd .
    Bantuan Langsung Masyarakat PNPM-PASCA KRISIS untuk Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo T.A 2011 sebanyak 1 paket sesuai SPC No. 900/Kec/DLP/337/ XII / 2011, tanggal 9 Desember 2011, SP2 No. 17/PNPM-PASCA KRISIS/001/XII/2011, tanggal 12 Desembar 2011 dengan nilai kontrak Rp.675.000,000,----------------------------------------------------------------------------------------9) Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 00013 / Sos - PM / BLM - PNPM - Mpd-lntegrasi /IV/2012, tanggal 24 April
    SP2 No. 17/PNPM-PASCA KRISIS / 001 / XII / 2011 tanggal 12 Desember 2011 dengan nilai kontrak Rp.675.000.000,- ---------------------------------10) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 133 / Sos PM / BLM PNPM- PK/XII 2011, tanggal 14 Desember 2011;-----------------------------------------------------------11) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 010 / Sos PM / BLM-PNPM.
    Boalomo pada program PNPM - MP Generasi Sehat Cerdas dan Integrasi di Kab.
    ) lembar kwitansi penyerahan dana Proyek PNPM Desa Tangga Jaya Kec.
    Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 660/4669/PMD tanggal 23 Agustus2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO ) PNPM Lingkungan MandiriPerdesaan LMP sebagai berikut : * Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MP dalam Penjelasan IX PendanaanDan Admmistrasi pada poin 9.2 Penyaluran Dana PNPM MP : Butir c : Penyaluran Dana dari UPK ke TPK harus dilakukan sesuai dengankebutuhan... 9kebutuhan dan jadwal pelaksanaan kegiatan di desa.
    Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 660/4669/PMD tanggal 23 Agustus2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO ) PNPM Lingkungan MandiriPerdesaan LMP sebagai berikut :* Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MP dalam Penjelasan IX PendanaanDan Admmistrasi pada poin 9.2 Penyaluran Dana PNPM MP : Butir cButir dButir fPenyaluran dana dari UPK ke TPK harus dilakukan sesuai dengankebutuhan dan jadwal pelaksanaan kegiatan di desa.
    penyerahan dana Proyek PNPM Desa Tangga Jaya Kec.
    PNPMadalah merupakan program nasional yang ditujukan untuk daerah yang masih be rada di bawahgaris kemiskinan; = Bahwa Saksi menerangkan, dalam program PNPM di Kecamatan Dulupi, yang sebagianpelaksanaannya bermasalah ini; Saksi berkapasitas sebagai Ketua Unit Pelaksana Kegiatan(UPK) Kecamatan Dulupi; Bahwa bentuk atau jenis kegiatan PNPM itu terdiri dari PNPM Mandiri Pedesaan (PNPMMP), PNPM Generasi Sehat Cerdas (PNPMGSC), PNPM Integrasi, PNPM Pasca krisis; Bahwa sumber dana yang dipergunakan untuk
Register : 07-01-2014 — Putus : 06-05-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 2/PIDSUS/TIPIKOR/2014/PN.PL.R
Tanggal 6 Mei 2014 — ARBATINAH Binti INDARGIRI
3711
  • Pedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan serta PNPM Mandiriwilayah khusus dan desa tertinggal.
    PNPM Mandiri Pedesaan adalahprogram untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadudan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Pedesaan merupakanpengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan ( PKK ), yangselama ini dinilai berhasil.
    ) Mandiri yangterdiri dari PNPM Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan sertaPNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal.
    Adapun tugasnyamemfasilitasi penyaluran dana PNPM ke UPK Kecamatan melalui FK Kecamatandan FT Kecamatan; 61Bahwa kegiatan PNPM ada yang berbentuk fisik ada juga yang berbentuk SPPyang dilaksanakan oleh satker PNPM itu sendiri, oleh karena itu saksi tidak tahusiapa yang menerima dana, karena ada di satker PNPM; Bahwa pencairan dana PNPM ini dilakukan secara global untuk beberapakegiatan; Bahwa sepengatahuan saksi yang mencairkan dana adalah ketua UPK Kecamatandan perwakilan masyarakat; Bahwa saksi
Putus : 13-09-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan PN BALIGE Nomor 208/Pid.B/2012/PN.BLG
Tanggal 13 September 2012 — -Alboin Sihotang Alias Amani Golden
4820
  • Rina Bolak, dengan waktu pelaksanaan kegiatanselama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak penandatanganan surat perjanjian ;Bahwa selanjutnya cara pembayaran dilakukan secara bertahap, sesuai denganSurat Perjanjian Kontrak, dimana pencairan dana tersebut telah dilakukan seluruhnyadari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir kepada Tim PengelolaKegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Desa RinaBolak
    dengan jumlahkeseluruhan sebesar + Rp. 26.000.000, (dua puluh enam juta rupiah),namun terdakwa tidak membayar pemesanan bahanbahan materialtersebut sehingga saksi korban berusaha meminta kepada terdakwa,namun terdakwa selalu berkata dana dari PNPM Kecamatan belum cair,sehingga saksi korban berusaha menanyakan kepada saksi Ramauli BoruSitanggang Alias Nai Gembira selaku Bendahara PNPM Desa Rina Bolakmengenai pencairan dana PNPM tersebut, selanjutnya saksi Ramauli BoruSitanggang memberitahukan bahwa
    dengan jumlah keseluruhansebesar + Rp. 26.000.000, (dua puluh enam juta rupiah), namun terdakwa tidakmembayar pemesanan bahanbahan material tersebut sehingga saksi korban berusahameminta kepada terdakwa, namun terdakwa selalu berkata dana dari PNPM Kecamatanbelum cair, sehingga saksi korban berusaha menanyakan kepada saksi Ramauli BoruSitanggang Alias Nai Gembira selaku Bendahara PNPM Desa Rina Bolak mengenaipencairan dana PNPM tersebut, selanjutnya saksi Ramauli Boru Sitanggangmemberitahukan bahwa
Putus : 04-09-2014 — Upload : 18-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 20/Pid.Sus/2012/PN.TPI
Tanggal 4 September 2014 — -NURMALIA (Terdakwa) -ZAINUR ARIFIN SYAH SH (JPU)
5813
  • ( satu ) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 03 / SPTJB / PNPM Mp / LGG / I / 2009 tanggal 23 Januari 2009.23. 1 ( satu ) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 04 / SPTJB / PNPM Mp / LGG / I / 2009 tanggal 23 Januari 2009.24. 1 ( satu ) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 04 / SPTJB / PNPM Mp / LGG / I / 2009 tanggal 27 Januari 2009.25. 1 ( satu ) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 04 / SPTJB / PNPM
    Mp / LGG / XI / 2008 tanggal 17 November 2008.26. 1 ( satu ) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 05 / SPTJB / PNPM Mp / LGG / I / 2009 tanggal 23 Januari 2009.27. 1 ( satu ) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 27 / SPTJB / PNPM Mp / LGG / XI / 2009 tanggal 23 November 2009.28. 1 ( satu ) lembar surat perjanjian kerja FK PNPM Mp nomor : 414.2 / Ktr 05.02 42 / PNPM MPd / 2009 tanggal 02 Maret 2009.29. 1 ( satu
    singkep barat nomor : 414.2/SPT -05.02.27/PNPM MPd / 2010 tanggal 05 Januari 2010.33. 1 ( satu ) lembar Surat perintah tugas NANIK EKAWATI lokasi Kecamatan Kundur utara Kab Karimun nomor : 414.2/SPT-05.02.128/PNPM-MPd/ 2010 tanggal 28 Desember 2010.34. 1 ( satu ) lembar Surat perintah tugas NANIK EKAWATI lokasi Kecamatan Kundur utara Kab Karimun nomor : 414.2/SPT-05.02.22/PNPM-MPd/ 2011 tanggal 12 Januari 2011.35. 1 ( satu ) lembar surat perjanjian kerja fasilitator kecamatan PNPM-MPd
    nomor : 414.2/Ktr-05.02.27/PNPM- MPd / 2010 tanggal 05 Januari 2010.36. 1 ( satu ) rangkap Surat Indikasi penyimpangan dana SPP PNPM di Kec.
    Md yang dikeluarkan oleh Dirjend Pemberdayaan Masyarakat dan desa263. 1 (satu) buku Petunjuk teknis operasional ( PTO ) PNPM- PPK yang dikeluarkan oleh Tim koordinasi PNPM PPK tahun 2007.264. 1 ( satu ) buku Petunjuk teknis operasional ( PTO ) penjelasan PNPM Md yang dikeluarkan oleh tim koordinasi PNPM Md 265. 1 (satu) buku Penjelasan X pengelolaan dan bergulir yang dikeluarkan Tim Koordinasi PNPM-Md.266. 1 ( satu ) bundel perguliran VII tanggal 19 April 2010 267
    nomor : 05 / SPTJB/ PNPM Mp /LGG /1/ 2009 tanggal 23 Januari 2009.1 (satu ) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 27 / SPTJB/ PNPM Mp /LGG / XI / 2009 tanggal 23 November 2009.1 ( satu ) lembar surat perjanjian kerja FK PNPM Mp nomor: 414.2 / Ktr 05.02 42 / PNPM MPd/ 2009 tanggal 02 Maret 2009.1 ( satu ) lembar surat perjanjian kerja FK PNPM Mp nomor: 414.2 / Ktr 05.02 27/ PNPM MPd/ 2010 tanggal 05 Januari 2010.1 (satu ) lembar Surat Perintah Tugas NANIK EKAWATI sebagai FK Nomor
    Badan Pengawas Ketua UPK PNPM MPd yaitu Saksi ABDULRAHMAN ;10. Badan Pengawas Ketua UPK PNPM MPd yaitu Saksi M.PONHARSA ;11.
    Ketua UPK PNPM MPd yaitu Saksi MELI ROSANI ;3. Sekretaris UPK PNPM MPd yaitu Saksi LIA SUSANTI ;4. Bendahara UPK PNPM MPd yaitu Saksi NURMALIA ;5. Fasilitator Kecamatan yaitu Terdakwa NANIK EKAWATI, S.Pd ;6. PJOK UPK PNPM MPd yaitu Saksi LILIK NURHAYATI ;7. Fasilitator Tekhnik periode tahun 2009 yaitu Saksi CHANDRA EKAPUTRA ;8. Fasilitator Tekhnik periode tahun 2010 yaitu Saksi MAHYUDI ;9. Badan Pengawas Ketua UPK PNPM MpPd yaitu Saksi ABDULRAHMAN ;10.
    Badan Pengawas Ketua UPK PNPM MpPd yaitu Saksi M.PONHARSA ;11.
    Putusan No.02/Pid.Sus/2012/TIPIKOR PN.TPI261. 1 (satu ) buku kas harian Simpan pinjam perempuan ( SPP )262. 1 ( satu ) buku Petunjuk teknis operasional ( PTO ) PNPM Md yangdikeluarkan oleh Dirjend Pemberdayaan Masyarakat dan desa263. 1 (satu) buku Petunjuk teknis operasional ( PTO ) PNPM PPK yangdikeluarkan oleh Tim koordinasi PNPM PPK tahun 2007.264. 1 ( satu ) buku Petunjuk teknis operasional ( PTO ) penjelasan PNPM Mdyang dikeluarkan oleh tim koordinasi PNPM Md265. 1 (satu) buku Penjelasan X pengelolaan
Register : 02-03-2021 — Putus : 15-04-2021 — Upload : 14-06-2021
Putusan PT PADANG Nomor 4/TIPIKOR/2021/PT PDG
Tanggal 15 April 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : SELAMAT INDRA WIJAYA,SH,MH
Terbanding/Terdakwa : ROBER ANIZA DATUAK TALANAI SATI
23478
  • Asli 1 (satu) bundel buku PNPM Mandiri Perdesaan tentang Petunjuk Teknis Operasional/PTO yang diterbitkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.
  • Asli 1 (satu) bundel buku PNPM Mandiri Perdesaan tentang Penjelasan yang diterbitkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.
  • Fotocopy dilegalisir 1 (satu) bundel buku PNPM Mandiri Perdesaan tentang Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana bergulir yang diterbitkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.
  • Asli dokumen Surat Penetapan Camat (SPC) Pariangan Unit Pengelola Kegiatan/UPK Kecamatan Pariangan PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2008 s/d tahun 2014.
  • Fotocopy dilegalisir 1 (satu) rangkap surat keputusan Bupati Tanah Datar tentang pengangkatan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan/UPK Kecamatan Pariangan PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Tanah Datar tahun anggaran 2014.
  • Asli Berita Acara Musyawarah Antar Nagari tentang pengangkatan Pengurus Badan Kerjasama Antar Nagari/BKAN PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Tanah datar tahun anggaran 2013.
  • Dikembalikan kepada Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Pariangan PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Tanah Datar.

    1. Asli 1 (satu) bundel dokumen berita acara Musyawarah Antar Nagari/MAN tahun 2015 yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 tentang pelaksanaan MAN rutin akhir tahun 2014.
    2. Asli dokumen Laporan tutup buku tahun 2014 Unit Pengelola Kegiatan/UPK Kecamatan Pariangan PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Tanah Datar.
    3. Asli 1 (satu) lembar Surat tanda terima nomor: 03/2015 pada kantor Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah H. Septidarson, SH, M.Kn.
    4. Asli dokumen warkah Sertipikat Hak Milik No. 297 di Jorong Tabek Nagari Tabek Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar dengan pemilik hak atas nama Paulo Ricke.
      ketua Badan Kerjasama AntarNagari (BKAN) dan Bambang Antasena bertempat di kantor Unit PengelolaKegiatan (UPK) PNPM Kecamatan Pariangan.
      /UPK Kecamatan Pariangan PNPM Mandiri Pedesaan KabupatenTanah Datar dari tahun 2008 s/d tahun 2014.Fotocopy dilegalisir 1 (Satu) rangkap surat keputusan Bupati TanahDatar tentang pengangkatan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan/UPKKecamatan Pariangan PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Tanah Datartahun anggaran 2014.Asli Berita Acara Musyawarah Antar Nagari tentang pengangkatanPengurus Badan Kerjasama Antar Nagari/BKAN PNPM Mandiri PedesaanKabupaten Tanah datar tahun anggaran 2013.Dikembalikan kepada Kantor
      Aniza DT Talanai Sati selaku perwakilan Unit PengelolaKegiatan/UPK kecamatan Pariangan PNPM Mandiri Pedesaan KabupatenTanah Datar dengan penjual an.
      Satu) bundel buku PNPM Mandiri Perdesaan tentang Penjelasanyang diterbitkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.Fotocopy dilegalisir 1 (Satu) bundel buku PNPM Mandiri Perdesaantentang Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana bergulir yang diterbitkanoleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.Asli dokumen Surat Penetapan Camat (SPC) Pariangan Unit PengelolaKegiatan/UPK Kecamatan Pariangan PNPM Mandiri Pedesaan KabupatenTanah Datar dari tahun 2008 s/d tahun 2014.Fotocopy dilegalisir
      1 (Satu) rangkap surat keputusan Bupati Tanah Datartentang pengangkatan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan/UPK KecamatanPariangan PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Tanah Datar tahunanggaran 2014.Asli Berita Acara Musyawarah Antar Nagari tentang pengangkatanPengurus Badan Kerjasama Antar Nagari/BKAN PNPM Mandiri PedesaanKabupaten Tanah datar tahun anggaran 2013.Dikembalikan kepada Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) KecamatanPariangan PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Tanah Datar.Asli 1 (satu) bundel dokumen
Putus : 08-04-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN GORONTALO Nomor 14/Pid.Sus.Tipikor/2013/PN.Gtlo
Tanggal 8 April 2014 — -SEMUEL MASSIE alias DEREK
5219
  • Negara KPPN Marisa sebesar Rp.270.000.000,- untuk pembayaran Tahap I 40 % Bantuan Langsung Masyarakat PNPM-PASCA KRISIS untuk Kec.
    - PNPM - Mpd-lntegrasi /IV/2012, tanggal 24 April 2013, tentang perintah melakukan pembayaran kepada kuasa Bendahara Umum Negara KPPN Marisa sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta Rupiah) untuk pembayaran Tahap III 20% Bantuan Langsung Masyarakat PNPM PASCA KRISIS untuk Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo T.
    SP2 No. 17/PNPM-PASCA KRISIS / 001 / XII / 2011 tanggal 12 Desember 2011 dengan nilai kontrak Rp.675.000.000,- ---------------------------------10) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 133 / Sos PM / BLM PNPM- PK/XII 2011, tanggal 14 Desember 2011;----------------------------------------------11) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 010 / Sos PM / BLM-PNPM.
    Boalomo pada program PNPM - MP Generasi Sehat Cerdas dan Integrasi di Kab.
    Surat-surat dan dokumentasi foto dari enam bangunan hasil realisasi proyek PNPM dari enam bangunan hasil realisasi proyek PNPM yang sempat bermasalah itu sebagai lampiran pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu : - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Jalan Dan Plat Duiker Dusun IV, Desa Tangga Jaya, PNPM Pasca Krisis TA 2011, - Surat Keterangan Kades Tangga Jaya atas penerimaan barang-barang bahan toko dari CV Sahara (Direktur Muzna Mustafa-dari uang pribadinya) dan keterangan bahwa dana HOK
    penyerahan dana Proyek PNPM Desa Tangga Jaya Kec.
    PNPMadalah merupakan program nasional yang ditujukan untuk daerah yang masih be rada di bawahgaris kemiskinan; Bahwa Saksi menerangkan, dalam program PNPM di Kecamatan Dulupi, yang sebagianpelaksanaannya bermasalah ini; Saksi berkapasitas sebagai Ketua Unit Pelaksana Kegiatan(UPK) Kecamatan Dulupi; Bahwa bentuk atau jenis kegiatan PNPM itu terdiri dari PNPM Mandiri Pedesaan (PNPMMP), PNPM Generasi Sehat Cerdas (PNPMGSC), PNPM Integrasi, PNPM Pasca krisis; Bahwa sumber dana yang dipergunakan untuk
    Saksisempat mengatakan jika itu terjadi maka pihak PNPM menuntut saja CV.
    PNPM merupakanprogram nasional yang ditujukan untuk daerah yang masih berada di bawah garis kemiskinan.Adapun bentuk kegiatannya terdiri dari PNPM Mandiri Pedesaan (PNPM MP), PNPMGenerasi Sehat Cerdas (PNPMGSC), PNPM integrasi, PNPM Pasca Krisis; Bahwa Saksi mengaku pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan adanya perkara ini, dantanda tangan yang tertera di BAP Penyidik itu adalah benar tanda tangan Saksi; Bahwa sumber dana yang dipergunakan untuk program tersebut bersumber dari dana APBN80 % (delapan
    Mandiri Perdesaan Kabupaten dan KepalaSekretariat PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten, bertanggung jawab atas penyelenggaraanoperasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dikabupaten, melaporkan hasil penyusunan SAI kepada sekretariat nasional PNPM MandiriPerdesaan melalui tim koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi pada setiap bulan,melaksanakan koordinasi dengan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan didaerahnya, dst.
Putus : 19-02-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2646 K/PID.SUS/2017
Tanggal 19 Februari 2018 — ROSTIN AHMAD alias TINI
7636 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan No. 2646 K/PID.SUS/201710.11.12.13.14.15.16.17.18.Perdesaan, Generasi, Masterplan Percepatan dan PerluasanPengurangan Kemiskinan Indonesia di Kabupaten Boalemo tahunanggaran 2014;1 (satu) eksemplar dokumen pencairan PNPM MPSKI tahap 40 %Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014;1 (satu) eksemplar dokumen pencairan PNPM MPSKI tahap II 40 %Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014;1 (satu) eksemplar dokumen pencairan PNPM MPSKI tahap III 20 %Kecamatan Dulupi, Kabupaten
    Putusan No. 2646 K/PID.SUS/201719.20.21.22.23.24.1 (satu) eksemplar dokumen lelang paket Desa Tabongo PNPM MP3KI Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalotahun anggaran 2014;1 (satu) eksemplar dokumen lelang paket Il Desa Tabongo PNPM MP3KI Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalotahun anggaran 2014;1 (satu) eksemplar dokumen lelang paket Desa Tangga Barito PNPM MPS3KI Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalotahun anggaran 2014;1 (satu) eksemplar dokumen
    Haluti kepada Azis Sune;46.5 (lima) lembar foto copy buku rekening Bank Sulut dengan nomorRekening: 003.02.11.0018544 atas nama Sahid Abdullah Djibu;47.3 (tiga) lembar foto copy buku rekening Bank BRI dengan nomorrekening: 515101025129536 atas nama PNPM MP3kKI;48.1 (satu) eksemplar foto copy dokumen petunjuk teknis operasionalProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan(PNPM Mandiri Perdesaan) pola khusus Percepatan dan PenguatanMasterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan KemiskinanIndonesia
    MPSKI tahap 40 %Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014;11) 1 (satu) eksemplar dokumen pencairan PNPM MPSKI tahap II 40 %Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014;12) 1 (satu) eksemplar dokumen pencairan PNPM MPS3kKI tahap III 20 %Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014;13) 1 (satu) lembar SPM (surat perintah membayar) tahap 40 % nomor00103/SOSMP/PNPMMP3kI/X/2014, tanggal 16 Oktober 2014sebesar Rp1.172.001.600,00 (satu miliar seratus tujuh puluh dua
    Il Desa Tabongo PNPM MP3KI Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalotahun anggaran 2014;21) 1 (satu) eksemplar dokumen lelang paket Desa Tangga Barito PNPM MP3KI Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalotahun anggaran 2014;22) 1 (satu) eksemplar dokumen lelang paket Il Desa Tangga BaritoPNPM MP8KI Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, ProvinsiGorontalo tahun anggaran 2014;23) 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak nomor 3/TPKKontrak/IX/2014, tanggal 30 September 2014
Register : 30-01-2015 — Putus : 03-03-2015 — Upload : 04-09-2020
Putusan PT PALU Nomor 04/PID.TPK/2015/PT PAL
Tanggal 3 Maret 2015 — Pembanding/Terdakwa : Arianto SL. Gite Alias Anton
Pembanding/Jaksa Penuntut : Adi Nugraha, SH
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : Adi Nugraha, SH
9725
  • GITE alias ANTON selaku MantanKetua UPK PNPM MPd Kec.
    disetorkan kembali kepadaBendahara UPK PNPM MPd Kecamatan Gadung, sehingga Kelompok/AnggotaSimpan Pinjam Perempuan (SPP) seolaholah tidak atau belum melakukanpembayaran pengembalian dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP), untukmenindaklanjuti hal tersebut maka pada tanggal 17 juni 2011 dibentuklah AuditInvestigasi pada UPK PNPM MPd Kecamatan Gadung, berdasarkan hasil TimAudit Investigasi pada UPK PNPM MPd Kecamatan Gadung yang dibentuktersebut dan telah di validasi oleh Fasilitator Kecamatan, dana Simpan
    PinjamPerempuan (SPP) yang telah disetorkan oleh Kelompok/Anggota Simpan PinjamPerempuan (SPP) kepada terdakwa namun tidak disetorkan kembali kepadaBendahara UPK PNPM MPd Kecamatan Gaduang adalah kurang lebihRp.29.800.000.
    Pinjam Perempuan(SPP) yang telah disetorkan kepada terdakwa tidak disetorkan kembali kepadaBendahara UPK PNPM MPd Kecamatan Gadung, sehingga Kelompok/AnggotaSimpan Pinjam Perempuan (SPP) seolaholah tidak atau belum melakukanpembayaran pengembalian dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP), untukmenindaklanjuti hal tersebut maka pada tanggal 17 juni 2011 dibentuklah AuditInvestigasi pada UPK PNPM MPd Kecamatan Gadung, berdasarkan hasil TimAudit Investigasi pada UPK PNPM MPd Kecamatan Gadung yang dibentuktersebut
Register : 16-03-2015 — Putus : 05-05-2015 — Upload : 08-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 12/PID.TPK/2015/PT BNA
Tanggal 5 Mei 2015 — Pembanding/Terdakwa : Isnadi Rasyid Bin ABD. Rasyid
Pembanding/Terdakwa : Ir. Sumadi Bin Mohd Sabil
Pembanding/Terdakwa : Hernida Binti Zulkifli Zainon
Pembanding/Terdakwa : Selamat BA Bin Samizan
Pembanding/Jaksa Penuntut : ISMIYADI, SH.
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : ISMIYADI, SH.
Terbanding/Jaksa Penuntut : AULIA, SH
5625
  • Meminjam Dana PNPM MP Dari ISNADI RASYID Dengan Tanda BuktiMemakai Kwitansi tanggal 20 Oktober 2012.Bahwa Berdasarkan PTO (Petunjuk Tehnis Operasional ) PNPM MP padaPenjelasan X Nomor 10.1 Angka 10.1.2 huruf b tentang Ketentuan Pendanaan Poin 1halaman 7 .
    Keuangan Satker PPK/ PNPM Kab.
    Rachim Syahputra, tanggal 18 Januari2010.1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor : 58/SPTFASKAB/PNPM/I/2010,a.n LAILAN NUSYUR, SE tanggal 18 Januari2010.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Tugas, Nomor : 524/SPTFASKEC/PNPM/I/2010, a.n Ir. SUMADI tanggal 18 Januari 2010, kepada Ir.SUMADI sebagai FK Kecamatan.83) 1 (Satu) Lembar Surat Perjanjian Kerja Fasilitator Kecamatan PNPM MP,a.n Drs H.M.
    BANK BPD ACEH.2 (Dua) Lembar Lampiran dari Bupati Bener Meriah untuk Indikasi Lokasidan Alokasi BLM untuk PNPM Mandiri T.A 2010, tanggal 14 September2009.1 (Satu) Exs Naskah Kesepahaman Pemerintah untuk Pembiayaan danPelaksanaan PNPMMP bedasrakan Azas Tugas dan Bantuan, Nomor : NP0101 / PNPM MANDIRI PEDESAAN / I / 2009, tanggal 14 September2009.Pencairan Dana Cost Sharing PNPM Mp kec.
    BANK BPD ACEH.2 (Dua) Lembar Lampiran dari Bupati Bener Meriah untuk Indikasi Lokasidan Alokasi BLM untuk PNPM Mandiri T.A 2010, tanggal 14 September2009.1 (Satu) Exs Naskah Kesepahaman Pemerintah untuk Pembiayaan danPelaksanaan PNPMMP bedasrakan Azas Tugas dan Bantuan, Nomor :NP0101 / PNPM MANDIRI PEDESAAN / I / 2009, tanggal 14September 2009.Pencairan Dana Cost Sharing PNPM Mp kec.