Termasuk di dalam forcemajeure tersebut adalah peperangan, pemberontakan, operasi militer,sabotase, blokade, pemogokan dan perselisihan buruh, kebakaran,epidemik, terorisme, peledakan, ledakan kebakaran, kerusuhan,keributan, pengrusakan massa (amukan massa), bencana nuklir, radioaktif, huruhara, wabah, kerusuhan buruh secara umum, perbuatanmusuh masyarakat, keadaankeadaan lain di luar Kekuasaan manusiayang langsung mempengaruhi jalannya pekerjaan, serta keadaandarurat lain yang ditetapkan oleh pemerintah

PerjanjianKerja Bersama PT Toppan Printing Indonesia periode 2012 2014 yangmenyebutkan :Ayat (1) Perbuatan yang dikategorikan sebagai alasan mendesak / kesalahanberat meliputi jenisjenis pelanggaran sebagai berikut:h.88.1213Mengganggu ketenangan kerja, menghasut, merongrong dan perbuatanperbuatan lainnya secara sendiri atau bersamasama yang akibat maupunhasilnya maupun tujuannya menghambat, menghalanghalangi ataumenggagalkan tujuan perusahaan tanpa seijin Pengusaha.Menghasut sesama karyawan melakukan sabotase

/PN Clp36.37.38.39.kesalahannya, sehingga menimpakan semua kesalahan kepadaTergugat Il;Bahwasanya pada pelaksanaan SPK 3 desa di Kabupaten Purbalingga,Penggugat bersekongkol bersama komanditer dengan sengajamelakukan sabotase dengan tidak m.embayar kewajiban kepada CV.Inka Mandiri Sejahtera dengan tujuan agar Tergugat II menjadi pihakyang paling bertanggung jawab;Bahwasanya penggugat dengan komanditer telah bersekongkoldengan sengaja melakukan tindakan; menguasai, menahan,menyalahgunakan, dana pembayaran

memerintahkan kepada Satuan Tugas Patroli untuk:mengamankan awak sarana pengangkut dengan cara melokalisirke bagian sarana pengangkut yang paling mudah diawasi ataudipindahkan ke kapal patroli setelah dapat dipastikan awak saranapengangkut tersebut tidak membahayakan Satuan Tugas PatroliLaut dan kapal patroli;melakukan pemeriksaan terhadap awak sarana pengangkut dansarana pengangkut untuk menemukan kemungkinan adanyasenjata api/tajam atau benda benda lain yang dapat dipakaiuntuk melakukan perlawanan atau sabotase

Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN BIs.a. mengamankan awak sarana pengangkut dengan cara melokalisirke bagian sarana pengangkut yang paling mudah diawasi ataudipindahkan ke kapal patroli setelan dapat dipastikan awak saranapengangkut tersebut tidak membahayakan Satuan Tugas PatroliLaut dan kapal patroli;b. melakukan pemeriksaan terhadap awak sarana pengangkut dansarana pengangkut untuk menemukan kemungkinan adanyasenjata api/tajam atau benda benda lain yang dapat dipakaluntuk melakukan perlawanan atau sabotase

kepada Satuan Tugas Patroli untuk :a.mengamankan awak sarana pengangkut dengan cara melokalisir kebagian sarana pengangkut yang paling mudah diawasi ataudipindahkan ke kapal patroli setelan dapat dipastikan awak saranapengangkut tersebut tidak membahayakan Satuan Tugas PatrollLaut dan kapal patroli;melakukan pemeriksaan terhadap awak sarana pengangkut dansarana pengangkut untuk menemukan kemungkinan adanyasenjata api/tajam atau benda benda lain yang dapat dipakai untukmelakukan perlawanan atau sabotase

Sehingga tidakberlebihan kiranya Penggugat menilaisesungguhnya tindakan Tergugat C dalammenerbitkan surat dimaksud adalah merupakantindakan sabotase dari Tergugat C terhadapKUD Namli Pakandangan ;4.

Melakukan mogok kerja illegal dan turut serta didalamnya;Melakukan tindakan boikot atau sabotase yang menghambat/melumpuhkan kegiatan perusahaan, sehingga menyebabkanperusahaan mengalami kerugian ( bukti T13);Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang telah dengan sengajamelakukan aksi boikot proses operasional perusahaan PenggugatRekonvensi, membujuk, menghasut pekerja lain untuk tidak bekerja sertayang paling meresahkan adalah tindakan Para Tergugat Rekonvensi yangmenutup akses masuk perusahaan

tentang Pengadaan dan PemasanganAC di Garbarata, Pasal 19 tentang Force Majeure dinyatakan sebagaiberikut:(1) Kegagalan PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajibanberdasarkan Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagaikelalaian atau pelanggaran Perjanjian apabila kegagalantersebut diakibatkan oleh Force Majeure;(2) Force Majeure dalam Perjanjian ini adalah keadaan tidakterduga atau keadaan memaksa yang terjadi diluar kKekuasaanPARA PIHAK, termasuk tetapi tidak terbatas pada: kebakaran,perang, pemogokan, sabotase

No. 2483 K/Pdt/2014dugaan sebagai force majeure (bencana alam, gempa bumi, perang,sabotase, dan lainlain) dan atau peraturan moneter pemerintah,sehingga dapat menimbulkan kerugian pihak kedua, maka pihakkedua dapat mengajukan pertimbangan kepada pihak pertama untukmendapatkan penyesuaian harga atau ganti rugi. Dengan demikian,penyampaian kenaikan harga harus didasarkan atas keadaantertentu (force majeure);b.

Bahwa berulangkali pihak PENGGUGAT mencoba meminta kompensasiberupa pengiriman ulang atau penggantian karton / box yang rusak namuntidak pernah ditanggapi oleh TERGUGAT dengan berbagai macam alasanmulai dari sabotase pabrik hingga demo, yang semuanya intinya berupamenghindari dari kewajiban yang seharusnya dipenuhi TERGUGAT yaitumembuat karton / box dalam kondisi baik dan mengirimkannya kepadapelanggan PENGGUGAT..

Bahwa Addendum Perjanjian No. 2/70WK/1996 dan Nomor.018/MPP/X1I/1996 tanggal 30 Nevember 1996 adalah harus danwajib dilakukan karena terjadi force majeur berdasarkan Pasal 16Perjanjian No. 270WK/1996 dan Nomor. 018/MPP/XI/1996 tanggal30 Nevember 1996 menyebutkan;Pasal 16keadaan darurat, embargo, peperangan, kebakaran, sabotase,badai, banjir, gempa bumi, atau keadaan lainya yangmengakibatkan resesi ekonomi adalah merupakan force majeur.Dan apabila teyadi perubahan dalam peraturan pemerintah,termasuk

Bahwa Addendum Perjanjian No. 270WK/1996 dan Nomor.018/MPP/XI/1996 tanggal 30 Nevember 1996 adalah harus dan wajibdilakukan karena terjadi force majeur berdasarkan Pasal 16 PerjanjianNo. 270WK/1996 dan Nomor. 018/MPP/X1/1996 tanggal 30 Nevember1996 menyebutkan;Pasal 16keadaan darurat, embargo, peperangan, kebakaran, sabotase,badai, banjir, gempa bumi, atau keadaan lainya yangmengakibatkan resesi ekonomi adalah merupakan force majeur.Dan apabila terjadi perubahan dalam peraturan pemerintah,termasuk

Bahwa menurut Pasal 16 Perjanjian Kerjasama Nomor 270WK/1996dan Nomor 018/MPP/XI/1996 tanggal 30 November 1996 tentangPembangunan Peremajaan Pasar Pusat Sukaramai berbunyikedaan darurat, embargo, peperangan, kebakaran, sabotase, badai,banjir, gempa bumi, atau keadaan lainnya yang mengakibatkanresesi ekonomi adalah merupakan force majure.

akanmembutuhkan pengorbanan dan biaya yang sangat besar dari pihakdebitur, maka hal ini sangat bertentangan dengan apa yang disebutsebagai force majeure;Force Majeure adalah atau keadaan memaksa (overmacht) dimanaposisi salah satu pihak, misalnya Pihak Pertama gagal melakukankewajiban akibat sesuatu yang terjadi diluar kuasa Pihak Pertama.Force Majeure yang sering dialami berupa, tanah longsor, banjir, angintopan, badai gunung meletus, epidemik, kKeadaan perang, kerusuhan,pemberontakan, terorisme, sabotase

Sedangkan kondisikuning dan merah misalnya adanya ancaman terorisme, sabotase, perangdan gangguan keamanan lainnya, tanggung jawab keamanan BandaraJuanda berada di Komandan Lanudal Juanda ; Bahwa dalam pengamanan Bandara Udara Juanda Surabaya terhadapgangguan Kamtibmas selama ini diserahkan pelaku dan barang buktinyakepada Polri, yaitu Polsek Sedati dan hubungan koordinasi LanudalJuanda dengan Polri sampai saat ini telah berjalan dengan baik ; Bahwa untuk Pengamanan Bandara Juanda Surabaya tidak

Untuk keadaanhujan bukan termasuk keadaan kahar sesuai ketentuan dalam SSUKbutir 22 huruf b, yang mengatur bahwa :yang dimaksud dengan keadaan Kahar dalam perjanjian ini adalahbanjir, kebakaran, gempa bumi, badai dan bencana alam lainnya,sabotase, kerusuhan, pemberontakan, pemogokan, embargo, blockade,peraturanperaturan pemerintah yang berkaitan langsung denganpelaksanaan perjanjian ini, huru hara politik, perang, epidemic, tindakanpemerintah dibidang moneter, bencana alam yang berakibat langsungterhadap

Sartika Hafifa Perdana (Bapak Ibrahim Salim, St)dengan sepak terjang Penggugat tersebut Tergugat beranggapan bahwa Penggugat sejakawal terindikasi tidak beritikad baik dan tidak serius serta tidak profesional dalammelaksanakan pekerjaan, Itikad tidak baik tersebut semakin memperkuat dugaanTergugat dengan adanya tindakan sabotase Penggugat dengan cara memaksa operatormengubah dan meghilangkan beberapa isi kontrak yang berakibat dilakukannyakesepakatan penanda tanganan revisi isi kontrak.

Masingmasing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atasketerlambatan atau kegagalan memenuhi kewajiban yang tercantumdalam Perjanajian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadiandiluar kekuasaan masingmasing pihak yang dapat digolongkansebagai Force Majeure: Peristiwa yang apat digolongkan sebagai Force Maejure adalahantara lain seperti bencana alam, seperti gempa bumi, taufan,banjir bandang, wabah penyakit, adanya perang, peledakan,sabotase revolusi, pemberontakan, huru hara; Keadan Force

Penggugat tidak pernah sekali kaliberbuat dengan maksud mempersulit, menghambat,menghalangi atau. sabotase menggagalkan ' kegiatanLPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejakOperasional tahun 2004 sampai sekarang, tidakmenyimpan perasaan dendam kepada pimpinan, rekansejawat, bawahan, atau menunjukkan sikap bermusuhanHal. 17 dari 109 hal.

Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja ataupengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja.11.Membongkar atau) membocorkan rahasia perusahaan yangseharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara.12.Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yangdiancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.13.Mengadakan kekacauan di dalam lingkungan Perusahaan dan/ataudengan sengaja merusakkan harta benda Perusahaan, sehinggamengakibatkan kerusakan dan menghambat jalannya produksi(sabotase

Keadaan Kahardidefinisikan sebagai setiap situasi luar biasa yang tidakdapat diduga, tidak terhindarkan dan/atau berada di luarkendali sewajarnya dari Para Pihak termasuk namun tidakterbatas pada epidemi, bencana alam, perang,pemberontakan, agresi, sabotase, kerusuhan massa, danadanya peraturan pemerintah dalam urusan keuangan yangsecara langsung mempengaruhi pelaksanaan Peranjian ini.18.2 Jika salah satu Pihak terlambat atau terhalangi dalammelaksanakan kewajibankewajibannya berdasarkanPenanjian