SHARING VERSION INDONESIA, Satuan Pengawas Intern 2012;23. 1 (satu) bendel surat yang dibukukan dengan Judul Permasalahan Pengelolaan Parkir Dengan Komputerisasi di Bandara Ngurah Rai Bali, BUKU IV Dokumentasi Surat Menyurat dan Risalah Rapat;24. Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor: SP.13.1.I/KU.20.2.5/2001-DU tanggal 1 Oktober 2001;25.

Dengan sharing pendapatan parkir dari pendapatan brutto yaitu: PT.(Persero) Angkasa Pura Bandar Udara Ngurah Rai Bali sebesar 55 % (lima puluhlima persen), PT.

Dengan sharing pendapatan parkir dari pendapatanbrutto yaitu: PT. (Persero) Angkasa Pura Bandar Udara Ngurah Rai Bali sebesar55 % (lima puluh lima persen), PT.

(Persero) Angkasa Pura Bandar Udara Ngurah Rai Bali denganRevenue Sharing, PT.

AP dan AR AP / sharing pendapatan AP yang masuk ke Rek. Bank Mandiri.

AP dan AR AP / sharing pendapatan AP yangmasuk ke Rek. Bank Mandiri.e.

Kalaupun biayaoverhead allocation dikenakan PPN maka berdasarkan Surat MenteriKeuangan Nomor S604/MK.017/1998, PPN ditanggung Pemerintah dapatdijelaskan sebagai berikut:Berdasarkan isi surat tersebut ditegaskan bahwa terhadap overhead,technical services dan biaya yang timbul dari Kantor Pusat dalamrangka memenuhi kewajiban kontrak production sharing dikenakanpajak sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.Halaman 6 dari 45 halaman.

tidak menghilangkanhak Pemohon Banding terkait dengan biaya overhead allocationyang pengenaan pajaknya ditanggung' oleh pemerintahsebagaimana diatur dalam S604;Bahwa S604 tersebut pun sudah ditembuskan kepada DirekturJenderal Pajak (DJP) dan sejak diterbitkannya, surat tersebut belumpernah dibatalkan, sehingga S604 tersebut harus dihargai dandilaksanakan;Pajakpajak Ditanggung Pemerintah dalam S604 sejalan denganSection IV Rights and Obligation of the parties Pasal 1.3 huruf b TheRokan Production Sharing

Contract antara PerusahaanPertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) danPT Caltex Pacific Indonesia CONTRACTOR;Pasal 1.3 huruf b The Rokan Production Sharing Contract antaraPerusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara(PERTAMINA) dan PT Caltex Pacific Indonesia CONTRACTOR(Lampiran 8) menyebutkan bahwa:"PERTAMINA shall:Except with respect to CONTRACTOR'S obligation to pay theIncome Tax including the final tax on profits after tax deduction asset forth at subsection 1.2(r) of this Section

Putusan Pengadilan Pajak tersebutmengabulkan keseluruhan permohonan banding Pemohon Banding.Berikut kutipannya:"Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapatbahwa sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S604/MK.01 7/1998tanggal 24 November 1998 maka pembebanan overhead dariKantor Pusat Kontraktor Bagi Hasil/Production Sharing Contract(PSC) ke Pemohon Banding tidak ada kewajiban Pemohon Bandinguntuk membayar PPN; ""Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis berkesimpulanbahwa koreksi

JasaKena Pajak di dalam negeri, yang atas pembayaran PPNtersebut selanjutnya dapat dimintakan pengembalian melaluireimbursement sebagaimana diatur dalam Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 64/PMK 02/2005;Bahwa biaya Overhead Allocation yang terdiri dari General andAdministrative Cost dan Biaya Tidak Langsung Lainnya,Counsel and Service dan Parent Company Overheadmerupakan alokasi biaya dari Kantor Pusat/ Perusahaan Indukkepada anak perusahaan dalam rangka pelaksanaan KontrakBagi Hasil (Production Sharing

Bahwa Kecamatan Malili menjadi salah satu kecamatan diKabupaten Luwu Timur penerima dana Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP)yang sumber dananya dari cost sharing pusat (APBN) dancost sharing daerah (APBD) melalui Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP)yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati LuwuTimur.

Nomor : 54 Tahun 2008 Tentang PenetapanLokasi dan Alokasi Dana Cost Sharing Pusat (APBN)Dan Cost Sharing Daerah (APBD) Pada ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPerdesaan Tahun 2008 beserta lampirannya, jumlahBantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari APBNsebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dandari APBD sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus limapuluh juta rupiah);Tahun 2009, berdasarkan Keputusan Bupati LuwuTimur Nomor : 171 Tahun 2009 Tentang PerubahanAtas Keputusan Bupati

Masyarakat (BLM) dari APBN sebesar Rp.450.000.000, (empatratus lima puluh juta rupiah) dan dari APBD sebesarRp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah);Tahun 2008, berdasarkan Keputusan Bupati LuwuTimur Nomor : 54 Tahun 2008 Tentang PenetapanLokasi dan Alokasi Dana Cost Sharing Pusat (APBN)Dan Cost Sharing Daerah (APBD) Pada ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPerdesaan Tahun 2008 beserta lampirannya, jumlahBantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari APBNsebesar Rp. 1.000.000.000, (satu

daerah (APBD).Bahwa Kecamatan Malili menjadi salah satu kecamatan diKabupaten Luwu Timur penerima dana Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP)yang sumber dananya dari cost sharing pusat (APBN) dancost sharing daerah (APBD) melalui Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP)yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati LuwuTimur.

6 Mei1982;Menurut Terbanding;Bahwa dalam penjelasan koreksi huruf b dan huruf c Hasil Penelitian Keberatan,disebutkan bahwa:"Berdasarkan Product Sharing Contract diketahui bahwa persentase bagianPemerintah adalah sebesar 71,1538% sementara bagian Wajib Pajak adalahHalaman 6 dari 67 halaman Putusan Nomor 1828/B/PK/PJK/201728,8462%.

Hal itu) membuktikan bahwa sebelumpenandatanganan PSC pihak Indonesia telah berpegang teguh padakonsep bagi hasil 85% : 15%, di mana hal ini juga diketahui oleh pihakkontraktor;Bahwa di dalam buku International Petroleum Fiscal Systems AndProduction Sharing Contracts hal 49 disebutkan The most famousgovernment/contractor take statistic is the Indonesian 85%/ 15% split.

;Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut jugaselaras dengan praktik Pemerintah RI yang telah menyetujui penerapantarif Branch Profit Tax menurut Tax Treaty (Persetujuan PenghindaranPajak Berganda) untuk Bentuk Usaha Tetap yang terikat denganProduction Sharing Contract dalam bidang minyak dan gas.

Berikut adalah kutipan butir 5 Protocol Tax TreatyIndonesia Malaysia:In connection with Article 10 "Dividends", nothing in this Article shall affectthe provisions contained in any Production Sharing Contracts relating tothe exploitation and Production of oil and natural gas which have beennegotiated with the Government of Indonesia or the relevant state oilcompany of Indonesia, provided that a company which is resident inMalaysia deriving income from a Production Sharing Contract shall not beless

favourably treated with respect to tax than that levied on a company ofa third state deriving income from a similar Production Sharing Contract.

Garam Suryayang didalamnya berisi barang berupa:Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca bening.Bahwa 2 (dua) buah potongan pipet plastik bening bergaris merah yangberbentuk sendok.Bahwa 1 (satu) buah korek api gas.Bahwa 1 (satu) buah korek api gas yang masih terdapat Ssumbu kompornya.Bahwa pada saat saksi dan tim menginterogasi terdakwa mengakui bahwabarang berupa narkotika jenis shabu tersebut rencananya sebagian untukdipakai/ konsumsi sendiri oleh terdakwa dan sebagiannya lagi untuk dijualdengan cara sharing

bersama temantemannya, dimana temanteman dariterdakwa tersebut harus mengeluarkan uang sebesar Rp 50.000, (limapuluh ribu rupiah) Sampai dengan Rp 100.000,(seratus ribu rupiah) untukdapat ikut samasama atau sharing menggunakan barang shabu milikterdakwa AGUS BADRUN Alias DRUN tersebut.Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Mtr.

bersama temantemannya, dimana temanteman dariterdakwa tersebut harus mengeluarkan uang sebesar Rp 50.000, (limapuluh ribu rupiah) Sampai dengan Rp 100.000,(seratus ribu rupiah) untukdapat ikut Ssamasama atau sharing menggunakan barang shabu milikterdakwa AGUS BADRUN Alias DRUN tersebut.Bahwa pengakuan terdakwa Agus Badrun Alis Drun memperoleh Narkotikajenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr.

NAJAM tersebut menyerahkan kepada terdakwa barang berupa 1 (Satu)bungkus kristal putih jenis shabu;Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebutadalah rencananya sebagian untuk terdakwa pakai/konsumsi sendiri dansebagian lagi untuk dipakai sharing dengan temanteman terdakwa yangmana temanteman terdakwa tersebut harus mengeluarkan uang sebesar Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,(seratus ribu rupiah) untuk dapat ikut Samasama atau sharing menggunakanbarang

NAJAMadalah Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 2.000.000, (dua jutarupiah) untuk 1 (Satu) bungkus shabu;Bahwa terdakwa sengaja memecah barang shabu miliknya tersebut menjadibungkusanbungkusan kecil agar memudahkan terdakwa pada saat terdakwamenggunakan barang shabu tersebut dan pada saat sharing dengan temanHalaman 13 dari 22 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Mtrteman terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut

menyediakan Pembiayaan Mudharabah kepadaPelawan (Nasabah) sejumlah Rp. 500.000.000, (Lima Ratus JutaRupiah), dengan Jangka waktu Pembiayaan Mudharabah berlangsungselama 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung mulai tanggal 26Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016, denganNisbah Bagi Hasil untuk masingmasing pihak adalah 28,47 % (duapuluh delapan koma empat puluh tujuh prosen) untuk NASABAH dan71,53% (tujuh pulun satu koma lima puluh tiga prosen) untuk BANK,didasarkan pada prinsip Net Revenue Sharing

menyediakan Pembiayaan Mudharabah kepadaPelawan (Nasabah) sejumlah Rp. 1.000.000.000, (Satu MilyardRupiah), dengan Jangka waktu Pembiayaan Mudharabah berlangsungselama 36 (tiga pulunh enam) bulan, terhitung mulai tanggal 27 Juni2013 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015, dengan Nisbah Bagi Hasiluntuk masingmasing pihak adalah : 28,47 % (dua puluh delapan komaempat puluh tujuh prosen) untuk NASABAH dan 71,53% (tujuh puluhsatu koma lima puluh tiga prosen) untuk BANK, didasarkan padaprinsip Net Revenue Sharing

Bahwa, untuk fasilitas 1, Plafond Rp. 750.000.000, (Tujun Ratus LimaPuluh Juta Rupiah), dengan Jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam)bulan, terhitung mulai tanggal 21 Nopember 2012 sampai dengan tanggal21 Nopember 2015 dan dalam kurun waktu tersebut Pelawan (Nasabah)telah melaksanakan kewajibannya membayar Nisbah Bagi Hasil sesuaiprinsip Net Revenue Sharing setiap bulannya (periode 1 bulan), sebagaiberikut : Tgl. 20122012, angsuran (bagi hasil dan pokok) sebesarRp. 25.633.200, Tgl. 20012013, angsuran

Bahwa, untuk fasilitas 2 Plafond sejumlah Rp. 500.000.000, (Tujuh RatusLima Puluh Juta Rupiah), dengan Jangka waktu selama 36 (tiga puluhenam) bulan, terhitung mulai tanggal 26 Februari 2013 sampai dengantanggal 26 Februari 2016 dan dalam kurun wakiu tersebut Pelawan(Nasabah) telah melaksanakan kewajibannya membayar Nisbah BagiHasil sesuai prinsip Net Revenue Sharing setiap bulannya (periode 1bulan), sebagai berikut : Bulan Maret 2013, angsuran (bagi hasil dan pokok) Rp. 17.638.888, Bulan April 2013

Bahwa, untuk fasilitas 3 Plafond sejumlah Rp. 1.000.000.000, (SatuMilyard Rupiah), dengan Jangka waktu Pembiayaan Mudharabahberlangsung selma 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung mulai tanggal 27Juni 2013 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015 dan dalam kurun waktutersebut Pelawan (Nasabah) telah melaksanakan kewajibannyamembayar Nisbah Bagi Hasil sesuai prinsip Net Revenue Sharing setiapbulannya (periode 1 bulan), sebagai berikut : Tgl. 30072013,angsuran (bagi hasil dan pokok)sebesar Rp. 48.963.100

menemukanbungkus rokok Samporna MILD yang di simpan di jendela kamarterdakwa HERIYANTO dan saat dibuka ternyata dalam kotak rokok ituterdapat 1 buah plastic obat yang di dalamnya terdapat serbuk putihyang di duga sabu dan selanjutnya setelah itu saksi menanyakan barangSiapa 1 poket sabu itu dan saat itu di jawab oleh terdakwa HERIYANTOkalau 1 poket sabu itu milik terdakwa ANDIKA CAHYA PUTRA yang dititip kepada terdakwa HERIYANTO dan 1 poket sabu itu di beli olehterdakwa ADIKA CAHYA PUTA secara sharing

Moyo Hilir Kab, Sumbawa yangmana saat itu saksi beli dengan harga Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah);Bahwa 1 poket Narkotika yang ditemukan oleh aparat Kepolisian didalamkamar terdakwa HERIYANTO adalah Narkotika yang saat itu saya beliyang sebelumnya saksi serahkan kepada terdakwa HERIYANTO namunuang untuk membeli sabu tersebut sharing/ patungan dengan terdakwaHERIYANTO;Bahwa posisi pada saat dilakukan penggeledahan oleh aparat Kepolisianberada di ruang tamu namun saat itu saksi bisa melihat aparat

HERIYANTO Sharing (mengumpulkan uangsamasama 250.000,), 1 buah bong, 1 klip obat bekas shabu dan 3 buahpipa kaca, 1 buah gunting, pipet warna putin buah pipet berbentuk skop,1 buah bungkus rokok merk Sampoerna, 2 buah korek gas merupakanmilik terdakwa HERIYANTO, 1 unit Hp merk OPPO dan uang tunalsebesar Rp. 880.000, (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)merupakan milik saksi dan 1 unit Ho MITO merupakan milik terdakwaHERIYANTO; Bahwa saksi menggunakan narkotika jenis shabu baru 3 bulan lebih iniyang

Poto Kec, Moyo Hilir Kab,Sumbawa.Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu inidengan cara terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu yang kemudianrencana akan menggunakannya bersama dengan saksi ANDIKA dan Sadr.JAYADI dan saat ditangkap/ diamankan terdakwa bersama dengan saksiANDIKA;Bahwa kejadian tersebut pada hari sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekitar jam17.30 Wita terdakwa dihubungi saksi ANDIKA melalui Via Handphonedan mengatakan kepada terdakwa untuk mengajak terdakwa membeli(sharing

Bahwa terdakwa belum sempat memberikan uang kepada skasi ANDIKAyang mana sebelumnya terdakwa dan saksi ANDIKA berencana sharing(membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara patungan) yangmana saya memberikan uang untuk membeli Narkotika jenis shabutersebut kepada saksi ANDIKA ketika berhasil menjual HP terdakwatersebut namun nyatanya HP terdakwa tersebut tidak terjual; Bahwa 1 (satu) poket besar Narkotika jenis shabu, 1 buah bong, 1 klipobat bekas shabu dan 3 buah pipa kaca, 1 buah gunting,

Kedua, terlepas dari Production SharingContract merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang dasarnyasecara umum berlaku tax domestic law, sedangkan P3B merupakanperjanjian G to G yang berlaku international tax law, namun di sisi lainsepanjang perjanjian yang telah mengatur PE dalam hubungannyaBranch Profit Tax atau additional tax akan berlaku sebaliknya, dalam artiP3B akan meredusir Production Sharing Contract, dan berlaku secaraequilbrium dimana PSC secara mutatis mutandis akan mengadopsi P3Ba

Ketiga, dalam postulat hukum bahwa Production Sharing Contractwalaupun selama ini merupakan perjanjian atau kesepakatan atas usahapatungan yang mengatur bagi hasil produksi di bidang pertambangan.Sedangkan P3B mengatur bahwa pembebanan atas pemberlakuanpembagian perpajakan secara seimbang sehubungan dengan timbulnyahak dan kewajiban yang melekat dari perjanjian yang berasal darikegiatan business profit, yang sudah barangtentu mempunyai yuridiksidan tunduk pada regulasi konvensi internasional.

Putusan Nomor 855/B/PK/Pjk/2019Branch Profit Tax, memiliki keterkaitan hubungan hukum (innerlijkesamenhang) antara Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract)dengan P3B Indonesia Belanda sebagaimana yang dimuat dalamArticle 10.8 yang menyatakan bahwa : Notwithstanding any otherprovisions of this Agreement, where a company which Is a resident ofone of the two States has a permanent establishment in the other State,the profits of the permanent establishment may be subjected to anadditional tax

Dirjen Lembaga Keuangan / Dirjen Anggaran; Dirjen Pajak; KPP Wajib Pajak Besar Satu; Kepala Bidang Evaluasi Kebijakan Pendapatan Negara; BP Migas; dan, Perwakilan Kontraktor Kontrak Kerjasama/KKKS;Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 1639 B/PK/PJK/2016Bahwa dalam pertemuanpertemuan tersebut, selalu terdapat konfirmasiBahwa pajakpajak yang timbul sehubungan dengan biaya overhead,biaya technical services dan biaya yang timbul dari Kantor Pusat dalamrangka memenuhi kewajiban kontrak production sharing

tersebut merupakanpembebanan jasa yang dilakukan di luar negeri dan dimanfaatkan diwilayah pabean Indonesia, maka atas transaksi tersebut terutang PPhPasal 26;Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 1639 B/PK/PJK/20167.4.Fate7< 6,7.7.Bahwa sesuai S604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998 pajakyang terutang dari transaksi di atas ditanggung pemerintah yangpelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal LembagaKeuangan (DJLK);Bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan tersebut KontraktorProduction sharing

dari home office sesuai dengan surat dari Direktur Pertaminanomor 947/c.0000/81 tanggal 5 Juni 1981 dan tidak ada realisasipembayaran atas biaya tersebut sehingga tidak diketahui pihak mana yangmemperoleh pembayaran/pembebanan/alokasi biayabiaya tersebut;Berdasarkan butir 1 Surat Menteri Keuangan Nomor S604/MK.017/1998tanggal 24 November 1998 dinyatakan bahwa terhadap overhead,technical services dan biaya administrasi yang timbul dari Kantor Pusatdalam rangka memenuhi kewajiban kontrak production sharing

(Bermuda), selaku pihak yang terikat KontrakProduction Sharing. Oleh karena home office (kantor pusat) PemohonBanding berada di negara Bermuda, bukan Delaware, AmerikaSerikat, maka COD ConocoPhillips Company dari Pejabat yangberwenang di Amerika Serikat dan P3B antara Indonesia Amerikatidak berlaku. Karena tidak terdapat P3B antara Indonesia denganBermuda/ maka terhadap transaksi di atas tetap berlaku ketentuanperpajakan domestik Indonesia.

Surat bantahan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) Nomor GBCOJFVENL00444 tanggal 25 Januari 2012menyatakan Dengan demikian seharusya Terbanding tidakmenerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan menunjukannya kepadaPemohon Banding karena sudah jelas bahwa apabila ada pajak yangtimbul sehubungan dengan biaya overhead, biaya technical servicesdan biaya timbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajibankontrak production sharing merupakan tanggung jawab Pemerintahyang pelaksanaanya

Pengadaan Buku Sebesar Rp. 50.000.000,Diharapkan Pemerintah Kota Tual dapat memberikan sharing danasebesar 25 % dari bantuan dana yang diterima sebesar Rp.310.000.000,(tiga ratus sepuluh juta rupiah).;Tidak diperkenankan dana Unit Sekolah Baru (USB) tersebut digunakanuntuk membayar honor panitia, penggusuran tanah atau pembebasan /ganti rugi tanah dan lain lain.

diambil dari dana imbal swadaya (sharing) Pemerintah Kabupaten / Kota.

disebutkan bahwa biaya operasionalkepanitiaan dapat dialokasikan maksimal 4 % dari nilai bantuan (block grant)yang diambil dari dana imbal swadaya (sharing) Pemerintah Kabupaten / Kota.

Menyediakan dana sharing minimal sebesar 25 % yang dianggarkandalam DPA (Dokumen Pengalokasian Anggaran) pada unit kerja dinas pendidikankabupaten / kota yang bersangkutan pada tahun anggaran berjalan. Kenyataanyang terjadi Dana Sharing tidak ada namun pekerjaan pembangunan UnitSekolah Baru (USB) SMA Negeri Tayando Kecamatan Tayando tetap dilaksanakan. ;Point. 20. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh sekolahpenerima block grant.

M.Si atas petunjuk dan arahan dari Saksi Saifudin Nuhuyanan,S.Pd melakukan kebijakan untuk membayarkan honorarium panitia dan biayaoperasional panitia dengan menggunakan dana bantuan pemerintah sebesarRp.600.000, (enam ratus' ribu rupiah) sehingga total terbayarkan yaituRp.14.700.000, (empat belas juta tujunh ratus ribu rupiah), yang seharusnyamenggunakan Dana Imbal Swadaya (sharing) pemerintah kabupaten / kota,dengan tujuan anggaran tersebut nanti akan dipulinkan dengan dana sharing,tetapi sampai

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :575/KMK.04/2000, tanggal 26 Desember 2000;: bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh TimPenelaah Keberatan yang memutuskan bahwa penghasilan yang diterima PemohonBanding sebagai bentuk sharing income atas traffic incoming dari Luar Negeri adalahpenyerahan yang terutang PPN;: bahwa yang menjadi sengketa banding antara Pemohon Banding denganTerbanding adalah koreksi DPP PPN Masa Pajak Juli 2009 atas Jasa Interkoneksiincoming

pemberian jasa interkoneksi internasional trafficincoming call, adalah percakapan dari panggilan pelanggan provider telekomunikasiluar negeri yang berada di luar negeri ke pelanggan provider telekomunikasi diwilayah Indonesia yang dihubungkan melalui penggunaan system komunikasi kabellaut yang secara serentak, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pelanggan provider diluar negeri dalam kegiatan melakukan panggilan ke penerima telepon di wilayahIndonesia;bahwa interkoneksi a quo merupakan bagi hasil (revenue sharing

sebesar Rp.55.000.000, (limapuluh lima juta rupiah) untuk setiap bulannya, hal tersebut sudahdinyatakan PENGGUGAT pada surat Nomor : 040/DirYR/VIII/2016,tertanggal 02 Agustus 2016, Perihal : Pembayaran Royalti.Halaman 6 dari 57.Putusan Perdata No.49/Pdt.G/2017/PN CbiForm02/SOP/06.03/201710.11.12.18.dan pembayaran tersebut sudah berjalan selama 1 (satu) tahun danTERGUGAT menerimanya dengan baik, bukti pembayaran melaluitransfer dan Cek Tunai, dengan perincian sebagai berikut :14/11/2014, Profit Sharing

TERGUGAT, Oktober & November Rp.110.000.000.02/12/2014, Profit Sharing TERGUGAT, Desember Rp.55.000.000,04/02/2015, Profit Sharing TERGUGAT, Januari dan Februari Rp.110.000.000,/03/2015, Profit Sharing TERGUGAT, Maret 2015 Rp.55.000.000,02/04/2015, Profit Sharing TERGUGAT, April 2015 Rp.55.000.000,05/05/2015, Profit Sharing TERGUGAT, Mei 2015 Rp.55.000.000,03/07/2015, Profit Sharing TERGUGAT, Julis/d November 2015 ~ Rp.247.500.000.08/08/2015, Kekurangan profit TERGUGAT, Juli s/d November Rp.9.900.000,08

/12/2015, Profit Sharing TERGUGAT, desember 2015 Rp.50.000.000,08/01/2016, Profit Sharing TERGUGAT, Januari 2016 Rp.25.000.000,11/01/2016, Profit Sharing TERGUGAT, Januari 2016 Rp.25.000.000,10/03/2016, Profit Sharing TERGUGAT, Februari 2016Rp.20.000.000,JUMIAN 20... tte rete ttre = RD.817.400.000.Bahwa pada pertengahan tahun 2016, kegiatan usaha PENGGUGATsangat terpuruk, sehingga sangat mempengaruhi Cash Flowpembayaran yang merupakan kewajiban PENGGUGAT, seperti kitaketahui kegiatan bidang usaha

GH.938667, tanggal 30 Oktober 2014sebesar Rp.2.000.000.000,(dua milyar rupiah), diberi tanda P27;Foto copy Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 22 September 2014sebesar Rp.1.300.000.000,(satu milyar tiga ratus juta rupiah) diberitanda P28;Foto copy Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 13 Oktober 2014, sebesarRp.500.000.000,(lima ratus ribu rupiah), diberi tanda P29;Foto copy Surat Penggugat Nomor :040/DirYR/VIII/2016, PerihalPembayaran Royalti atau Profit Sharing tanggal 02 Agustus 2016 yangditujukan

kepada Tergugat, diberi tanda P30;Foto copy Bukti Pembayaran atau Profit Sharing dari Penggugat kepadaTergugat sejak bulan Oktober 2014 sampai Pebruari 2016, baik tranfermelalui ATM maupun transfer melalui Bank Mandiri, diberi tanda P31;Foto copy Surat dari PT.

Pengadaan Buku sebesar Rp. 50.000.000,Diharapkan Pemerintah Kota Tual dapat memberikan sharing danasebesar 25% dari bantuan dana yang diterima sebesar Rp.310.000.000, (tiga ratus sepuluh juta rupiah).Tidak diperkenankan dana Unit Sekolah Baru (USB) tersebutdigunakan untuk membayar honor panitia, penggusuran tanah ataupembebasan/ ganti rugi tanah dan lainlain.

Hal tersebut dapatdibayarkan melalui dana sharing dan tidak diperkenankan jugabangunan tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga (kontraktor).Untuk pekerjaan Konstruksi seluas 561.50 M2 terdiri dari :a. Ruang Kantor = seluas 125 M2.b. 3Ruang Kelas seluas 216 M2.c. 1 Ruang Labortorium IPA seluas 120 M2.d. 1Ruang Perpustakaan seluas 96 M2.e. 1Ruang WC siswa seluas 4,5 M2.Halaman 5 dari 76 Putusan No. 19/PID.SUSTPK/2016/PT.AMB.3.

Pengadaan Buku sebesar Rp. 50.000.000,00Diharapkan Pemerintah Kota Tual dapat memberikan sharing danasebesar 25% dari bantuan dana yang diterima sebesarRp. 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah).Tidak diperkenankan dana Unit Sekolah Baru (USB) tersebutdigunakan untuk membayar honor panitia, penggusuran tanah ataupembebasan/ ganti rugi tanah dan lainlain.

Hal tersebut dapatdibayarkan melalui dana sharing dan tidak diperkenankan jugabangunan tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga (kontraktor).2. Untuk pekerjaan Konstruksi seluas 561.50 M2 terdiri dari :a. Ruang Kantor = seluas 125 M2.b. 3Ruang Kelas seluas 216 M2.Halaman 25 dari 76 Putusan No. 19/PID.SUSTPK/2016/PT.AMB.c. 1 Ruang Labortorium IPA seluas 120 M2.d. 1Ruang Perpustakaan seluas 96 M2.e. 1Ruang WC siswa seluas 4,5 M2.3.

Bahwa, sharing dana sebesar 25% dari bantuan dana yang diterimasebesarRp. 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) TIDAK cairdan .kemudian dana untuk membayar honor panitia, penggusuran tanahatau pembebasar/ ganti rugi tanah dan lainlain menggunakan dari BlockGrand..Halaman 64 dari 76 Putusan No. 19/PID.SUSTPK/2016/PT.AMB.9.

Bahwa Tergugat dan Tergugat II tidak melaksanakan isi perjanjian yang telahditanda tangani tanggal 17 Nopember 2015, yaitu: Ketentuan pasal 3 tentangkeuntungan kerjasama, berupa revenue sharing, yaitu sebesar TahunPertama sebesar Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah)/bulan, ketentuanpasal 6 point (3), tentang kewajiban para Tergugat untuk membayar biayadepresiasi atau penyusutan barang sebesar Rp. 5.000.000. (lima jutarupiah)/bulan, dan biaya service charge sebesar Rp. 3.000.000.

Biaya revenue sharing Rp. 33.000.000.Total Rp. 64.574.504Halaman 3Putusan No.167/Pdt.G/2016/PN.Mdn.10.11.12.13.14.15.16.Bahwa kewajiban para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.64.574.504. adalah hanya terhadap perhitungan kewajiban bulan Desember2015, akan tetapi belum dihitung sampai dengan operasional terakhir bulanFebruari 2016, sehingga dengan demikian kewajiban para Tergugat kepadaPenggugat adalah sebesar 3 x Rp. 64.574.504. = Rp. 193.723.512.

Menyatakan sah dan berharga surat perjanjian kerjasama tanggal 17 Nopember 2015.Menghukum Tergugat dan Tergugat II membayar uang kerugian besertabunga kepada Penggugat secara tunai, kontan dan sekaligus sebesar:Biaya depresiasi sebesar Rp. 5.000.000.Biaya tagihan listrik dan air Rp. 23.274.504.Biaya service charge Rp. 3.300.000.Biaya revenue sharing Rp. 33.000.000.Sub Total Rp. 64.574.504Ditambah 3 x Rp. 64.574.504. Rp. 193.723.512Total Rp. 258.298.016Ditambah bunga/ bulan sebesar Rp. 1.937.235.

Invoice, Revenue Sharing periode Desember 2015, tanggal 09 Januari2016, bukti P6.7. Invoice, Service Charge periode 01 Januari 2016 31 Januari 2016, tanggal09 Januari 2016, bukti P7.8. Invoice, pemakaian listrik Flying Dutchman periode 1 Desember 31Desember 2015 dan pemakaian air Flying Dutchman periode 1 Desember 31 Desember 2015, tanggal 09 Januari 2016.Halaman 13Putusan No.167/Pdt.G/2016/PN.Mdn.9.

Invoice, Revenue Sharing periode Januari 2016 tanggal 04 Februari 2016,bukti P14.15. Receipt, given to : Flying Dutchman, tanggal 19 Januari 2016, bukti P15.16.Reminder Letter No.001/KBH/AR/2016 tanggal 19 Januari 2016, bukti P16.17.Receipt, given to: Flying Dutchman tanggal 27 Januari 2016, bukti P17.18. Reminder Letter Il No.002/KBH/AR/2016 tanggal 27 Januari 2016, bukti P18.19.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :575/KMK.04/2000, tanggal 26 Desember 2000;: bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh TimPenelaah Keberatan yang memutuskan bahwa penghasilan yang diterima PemohonBanding sebagai bentuk sharing income atas traffic incoming dari Luar Negeri adalahpenyerahan yang terutang PPN;: bahwa yang menjadi sengketa banding antara Pemohon Banding denganTerbanding adalah koreksi DPP PPN Masa Pajak November 2009 atas JasaInterkoneksi

pemberian jasa interkoneksi internasional trafficincoming call, adalah percakapan dari panggilan pelanggan provider telekomunikasiluar negeri yang berada di luar negeri ke pelanggan provider telekomunikasi diwilayah Indonesia yang dihubungkan melalui penggunaan system komunikasi kabellaut yang secara serentak, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pelanggan provider diluar negeri dalam kegiatan melakukan panggilan ke penerima telepon di wilayahIndonesia;bahwa interkoneksi a quo merupakan bagi hasil (revenue sharing

SRT0343/SKKMA0000/2017/S0, perihalPeringatan Terkait Pemenuhan Kewajibankewajiban Kontrak KerjaSama Wilayah Kerja Onshore Selat Panjang / Notice On Onshore SelatPanjang Contract Area Production Sharing Contract ObligationsFullfillment, yang pada pokoknya memberitahukan (dikutip) :1.

SRT0343/SKKMA0000/2017/S0, perihalPeringatan Terkait Pemenuhan Kewajibankewajiban Kontrak KerjaSama Wilayah Kerja Onshore Selat Panjang / Notice On Onshore SelatPanjang Contract Area Production Sharing Contract Obligationsfullfillment ;Bahwa pada tanggal 13 September 2017, Tergugat men yampaikan suratkepada Penggugat, No.

SRT0622/SKKMA0000/2018/S0 perihal Kontrak Kerja Sama WilayahKerja Onshore Selat Panjang / Onshore Selat Panjang Contract AreaProduction Sharing Contract tanggal 26 Juli 2018 adalah Keputusan TataUsaha Negara yang tidak dapat disengketakan ;Pasal2 :Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurutUndang undang ini:Halaman 94 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUNJKTa.

BuktiP 2 : Production Sharing Contract antara PerusahaanPertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara(Pertamina) dan PT. Petronusa Bumibakti tanggal 6September 1991, (fotokopi dari fotokopi) ;3. BuktiP 3 : Terjemahan Resmi dan Bersumpah, Kontrak KerjaSama antara Perusahaan Pertambangan Minyak danGas Bumi Negara dan PT. Petronusa Bumibakti tanggal6 September 1991, (fotokopi sesuai denganterjemahan);4.

PetronusaBumibakti, (fotokopi dari fotokopi);Production Sharing Contract between PerusahaanPertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara(Pertamina) and PT. Petronusa Bumibakti tanggal 6September 1991, (fotokopi sesuai dengan Aslinya);Terjemahan Resmi dan bersumpah Kontrak Bagi Hasilantara Perusahaan Pertambangan Minyak dan GasBumi Negara (Pertamina) dan PT.

Bahwa Kecamatan Malili menjadi salah satu kecamatan diKabupaten Luwu Timur penerima dana Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP)yang sumber dananya dari cost sharing pusat (APBN) dancost sharing daerah (APBD) melalui Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP)yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur.Adapun rinciannya sebagai berikut :e Tahun 2007, berdasarkan Keputusan Bupati Luwu TimurNomor : 16 B Tahun 2007 Tentang Lokasi dan AlokasiDana

Cost Sharing Pusat (APBN) Dan Cost SharingDaerah (APBD) Pada Program Nasitional PemberdayaanMasyarakat (PNPMPPK) Tahun 2007beserta..........beserta lampirannya, jumlah Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) dari APBN sebesar Rp. 50.000.000,(empat ratus lima puluh juta rupiah) dan dari APBDsebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah);Tahun 2008, berdasarkan Keputusan Bupati Luwu TimurNomor : 54 Tahun 2008 Tentang Penetapan Lokasi danAlokasi Dana Cost Sharing Pusat (APBN) Dan CostSharing Daerah (APBD

Bahwa Kecamatan Malili menjadi salah satu kecamatan diKabupaten Luwu Timur penerima dana Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP)yang sumber dananya dari cost sharing pusat (APBN) dancost sharing daerah (APBD) melalui Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP)oFyang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur.Adapun rinciannya sebagai berikut :Tahun 2007, berdasarkan Keputusan Bupati Luwu TimurNomor : 16 B Tahun 2007 Tentang Lokasi dan AlokasiDana

daerah (APBD).Bahwa Kecamatan Malili menjadi salah satu kecamatan diKabupaten Luwu Timur penerima dana Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP)yang sumber dananya dari cost sharing pusat (APBN) dancost sharing daerah (APBD) melalui Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP)yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur.Adapun rinciannya sebagai berikut :e Tahun 2007, berdasarkan Keputusan Bupati Luwu TimurNomor : 16 B Tahun 2007 Tentang

Lokasi dan AlokasiDana Cost Sharing Pusat (APBN) Dan Cost SharingDaerah (APBD) Pada Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPMPPK) Tahun 2007 besertalampirannya, jumlah Bantuan Langsung Masyarakat67(BLM) dari APBN sebesar Rp. 450.000.000, (empatratus lima puluh juta rupiah) dan dari APBD sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah);Tahun 2008, berdasarkan Keputusan Bupati Luwu TimurNomor: 54 Tahun 2008 Tentang Penetapan Lokasi dan AlokasiDana Cost Sharing Pusat (APBN) Dan Cost SharingDaerah

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah teman dan saling kenal sejaktahun 2014, kemudian Tergugat mengajak Penggugat untuk berinvestasipada salah satu bisnis yang dijalankan oleh Tergugat yaitu bisnis Supplierdaging di McDermott Batam, dan berjanji akan memberikan keuntungan(profit sharing) dari hasil investasi tersebut sebesar 10% per 35 hari darijumlah modal investasi sehingga Penggugat tertarik dan memutuskan untukmenjadi investor dari bisnis Tergugat tersebut;2.

Bahwa setelah investasi berjalan Penggugat kesulitan untuk mengambiluang keuntungan (profit sharing) dari investasi tersebut kepada Tergugatdengan berbagai alasan;10.

Bahwa adapun kerugian Materiil yang dialami Penggugat berupa :1) Hutang pokok/sisa dana investasi yang belum dikembalikan olehTergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 404.173.544, (Empat RatusEmpat Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat PuluhEmpat Rupiah);2) Keuntungan/profit sharing yang seharusnya didapatkan olehPenggugat sejak tanggal perjanjian yaitu 20 Desember 2016 hinggasekarang, sebagaimana yang dimaksud pada angka 8 Posita Gugatanini yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat

Menyatakan sah menurut hukum hakhak Penggugat yaitu:1) Hutang Pokok/Sisa Dana Investasi usaha yang belum dibayarkanTergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 404.173.544,00 (Empat RatusEmpat Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat PuluhEmpat Rupiah);2) Keuntungan/profit sharing yang seharusnya didapatkan olehPenggugat sebagaimana yang dimaksud pada angka 3 Posita Gugatanini yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalahsebesar Rp. 2.103.238.972,032 (Dua Miliar Seratus Tiga Juta

Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat yang belumdibayarkan secara tunai yaitu:1) Hutang Pokok (sisa dana investasi usaha) sebesar Rp.404.173.544,00 (Empat Ratus Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga RibuLima Ratus Empat Puluh Empat Rupiah);2) Keuntungan/profit sharing yang seharusnya didapatkan olehPenggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugatadalah sebesar Rp. 2.103.238.972,032 (Dua Miliar Seratus Tiga Juta DuaRatus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua

memenuhi persyaratan yang diatur pada Pasal 5di atas pihak Pertama akan menyetor sisa dana ke Kas Negara kemudian pada bulan Juni2006 Terdakwa kemudian ditelepon oleh saksi Rosali (Team Monitoring dan Evaluation)untuk memberitahukan bahwa dana telah masuk ke rekening sebesar Rp 70.000.000(tujuh puluh juta rupiah) untuk tahap pertama setelah dana tahap pertama masukkerekening kemudian Terdakwa melakukan penarikan dari rekening kemudianmengerjakan pengerjaan tahap pertama yang dibantu dengan dana Sharing

memenuhi persyaratan yang diatur pada Pasal 5 di atas pihakPertama akan menyetor sisa dana ke Kas Negara kemudian pada bulan Juni 2006Terdakwa kemudian ditelepon oleh saksi Rosali (Team Monitoring dan Evaluation) untukmemberitahukan bahwa dana telah masuk ke rekening sebesar Rp 70.000.000, (tujuhpuluh juta rupiah) untuk tahap pertama setelah dana tahap pertama masuk kerekeningkemudian Terdakwa melakukan penarikan dari rekening kemudian mengerjakanpengerjaan tahap pertama yang dibantu dengan dana Sharing

Perintah Membayar) Nomor : 00344/APBN/DISDIKSU/2006 tertanggal 12 September 2006 ;i Surat Kepala Dinas Propsu Nomor : 421.3/1221.Disdiksu/2008 tertanggal17 April 2008 tentang teguran I Penyampaian Laporan Block Grant BISRKB Tahun Anggaran 2006 ;j Surat Kepala Dinas Pendidikan Provsu perihal Permintaan DataPendidikan Persekolahan Kebutuhan Block Grant Tahun 2006 tertanggal03 Oktober 2005 ;Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ;Barang bukti berupa :a Kuitansi penerimaan dana sharing

No.828 K/Pid.Sus/2010i Surat Kepala Dinas Propsu Nomor : 421.3/1221.Disdiksu/2008 tertanggal17 April 2008 tentang teguran I Penyampaian Laporan Block Grant BISRKB Tahun Anggaran 2006 ;j Surat Kepala Dinas Pendidikan Provsu perihal Permintaan DataPendidikan Persekolahan Kebutuhan Block Grant Tahun 2006 tertanggal03 Oktober 2005 ;Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ;Barang bukti berupa :a Kuitansi penerimaan dana sharing/pendamping untuk pembangunan 2 RKB diSMUN 1 Laubaleng

Perintah Membayar) Nomor : 00344/APBN/DISDIKSU/2006 tertanggal 12 September 2006 ;r Surat Kepala Dinas Propsu Nomor : 421.3/1221.Disdiksu/2008 tertanggal17 April 2008 tentang teguran I Penyampaian Laporan Block Grant BISRKB Tahun Anggaran 2006 ;s Surat Kepala Dinas Pendidikan Provsu perihal Permintaan DataPendidikan Persekolahan Kebutuhan Block Grant Tahun 2006 tertanggal03 Oktober 2005 ;Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ;Barang bukti berupa :k Kuitansi penerimaan dana sharing

Kedua, terlepas dariProduction Sharing Contract merupakan perjanjian yang bersifat G to Byang dasarnya secara umum berlaku tax domestic law, sedangkan P3Bmerupakan perjanjian G to G yang berlaku international tax law, namundi sisi lain sepanjang perjanjian yang telah mengatur PE dalamhubungannya Branch Profit Tax atau additional tax akan berlakusebaliknya, dalam arti P3B akan meredusir Production SharingContract, dan berlaku secara equilibrium di mana PSC secara mutatismutandis akan mengadopsi P3B

Ketiga, dalam postulat hukumbahwa Production Sharing Contract walaupun selama ini merupakanperjanjian atau kesepakatan atas usaha patungan yang mengatur bagihasil produksi di bidang pertambangan. Sedangkan P3B mengaturbahwa pembebanan atas pemberlakuan pembagian perpajakan secaraseimbang sehubungan dengan timbulnya hak dan kewajiban yangmelekat dari perjanjian yang berasal dari kegiatan business profit, yangsudah barang tentu mempunyai yuridiksi dan tunduk pada regulasikonvensi internasional.

Keempat, in casu Branch Profit Tax, memilikiketerkaitan hubungan hukum (innerlijke samenhang) antara KontrakBagi Hasil (Production Sharing Contract) dengan P3BIndonesiaBelanda sebagaimana yang dimuat dalam Article 10.8 yangHalaman 5 dari 10 halaman.