Pasal 76 ayat (1) UU.No. 7 Tahun1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU.

No3 tahun 2006, danperubahan kedua dengan UU.No.50 tahun 2009, kepada Penggugat tetapdibebani wajib bukti untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya, baik buktitulisan maupun saksi saksi keluarga atau orang dekat dengan keduabelah pihak berperkara;Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat telah dibuat olehpejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan dinasegelen, oleh karenaitu dapat dijadikan alat bukti dan memiliki nilai pembuktian yang mengikatdalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,

No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU.No 3 Tahun2006 dan perubahan yang kedua dengan UU.No.50 Tahun 2009, perkaraini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jombang;Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, perludiketengahkan bahwa disyariatkannya perkawinan dalam Islammempunyai tujuan suci dan mulia, idealnya perkawinan hanya sekaliuntuk selamanya.

hukum Islam dalam kitabGhayatul Maram susunan syekh Majdi yang menyatakan, :Le>gilasg sll ace; i= 332% lls4alb volail ale sibArtinya: Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudahsangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suamidengan talak satu ba'inMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkantalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2)UU.No

.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UU.No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU.No.50Tahun 2009, Jo. pasal 35 PP.

Nomor.9 tahun 1975.jo Pasal 73 UU.NO.7 tahun 1989 yang sudah diubah denganUU.NO.3 tahun 2006 dan UU.NO.50 tahun 2009 ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta pengakuan Pemohon bahwaPemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekannaru,serta Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkanberdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1)huruf (a) UU.NO.I tahun 1974 jis.

Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP.NO. 9 tahun 1975,Pasal 49 huruf (a) UU.NO.7 tahun 1989, yang sudah diubah dengan UU.NO.3 tahun2006 dan UU.NO.50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwewenang memeriksa danmengadili dan memutus perkara a quo ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ternyata antara Pemohon danTermohon telah dan masih terikat dalam perkawinannya yang sah sebagaimanaketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenapermohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughradari Termohon kepada Pemohon atau memberi izin kepada Pemohon untukmenjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadillan AgamaPekanbaru;Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 UU No. 7 Tahun1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU.No

Pencatatan Sipil,e Bahwa oleh karena Pemohon membutuhkan Akta Kelahirannya untukpengurusan melamar pekerjaan, namun saat ini mengalami kesulitankarena kelahirannya tersebut belum tercatat di Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil , maka belum ada Akte Kelahirannya;Bahwa ....2(2)Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mendaftarkankelahiran Anak Pemohon tersebut, oleh Kantor Catatan Sipilmemberikan petunjuk untuk dibuatkan Penetapan Kelahiran dariPengadilan Negeri sesuai dengan pasal 32 ayat (2) UU.No

Kependudukandan Pencatatan Sipil;Bahwa oleh karena Pemohon membutuhkan Akta Kelahirannya untukpengurusan melamar pekerjaan, namun saat ini mengalami kesulitankarena kelahirannya tersebut belum tercatat di Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil , maka belum ada Akte Kelahirannya;Bahwa pada wakitu Pemohon berkeinginan untuk mendaftarkankelahiran Pemohon tersebut, oleh Kantor Catatan Sipil memberikanpetunjuk untuk dibuatkan Penetapan Kelahiran dari Pengadilan Negerisesuai dengan pasal 32 ayat (2) UU.No

Kependudukandan Pencatatan Sipil;Bahwa oleh karena Pemohon membutuhkan Akta Kelahirannya untukpengurusan melamar pekerjaan, namun saat ini mengalami kesulitankarena kelahirannya tersebut belum tercatat di Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil , maka belum ada Akte Kelahirannya;e Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mendaftarkankelahiran Pemohon tersebut, oleh Kantor Catatan Sipil memberikanpetunjuk untuk dibuatkan Penetapan Kelahiran dari Pengadilan Negerisesuai dengan pasal 32 ayat (2) UU.No

diLumajang pada tanggal 24 September 1993, yang merupakananak Kandung ke 2(dua) Perempuan dari pasangan Suami Isteri : SUNOTO dan MISTATIK ;e Bahwa benar Pemohon terebut belum memiliki Akte kelahiran danpermohonan penetapan kelahirannya tersebut sebagai salah satupersyaratan untuk mendapatkan Akte Kelahiran yang terlambat, yangnantinya Akte kelahiran tersebut untuk pengurusan melamar pekerjaanpemohon ; e Bahwa benar Permohonan penetapan kelahiran Pemohon tersebut sesuaidengan pasal 32 ayat (2) UU.No

MISTATIK, dan karenaketidaktahuan dan kelalaian orang tua Pemohon, maka kelahiran Pemohontersebut, belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehinggabelum memiliki Akte kelahiran, dan sekarang Pemohon membutuhkan AktaKelahirannya untuk pengurusan melamar pekerjaan, dan pada waktu Pemohonberkeinginan untuk mendaftarkan kelahiran Pemohon tersebut, oleh KantorCatatan Sipil memberikan petunjuk untuk dibuatkan Penetapan Kelahiran dariPengadilan Negeri sesuai dengan pasal 32 ayat (2) UU.No

No3 tahun 2006, dan perubahankedua dengan UU.No.50 tahun 2009, kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti untukmenguatkan dalil dalil permohonannya , baik bukti tulisan maupun saksi saksi keluarga danorang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon telah dibuat oleh pejabat yang berwenang,bermeterai cukup dan dinasegelen, oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti dan memilikinilai pembuktian yang mengikat dalam perkara iniMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,

harus dinyatakan terbukti antara Pemohondan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para saksi, harusdinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah berkediaman di wilayah hukumPengadilan Agama Jombang, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat 2 UU.No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU.No 3 Tahun 2006 dan perubahannyang kedua dengan UU.No.50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan PengadiklanAgama Jombang;Menimbang

9 tahun 1975 danpasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini majelis perlu mengetengahkan firmanAllah dalam Surat AlBagaroh ayat 227:Sls lo85 GUL S15 aUl Bass alleArtinya : jika kamu berazam (beketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah MahaMendengar lagi Maha Mengetahui.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diataspermohonan Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) UU.No

.7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UU.No3 Tahun 2006 danperubahan yang kedua dengan UU.No.50 Tahun 2009, Jo pasal 35 PP.

No. 053 PK /Pdt.Sus/ 2010kewajiban memiliki serifikat pendidik", dengan demikian sebenarnya PemohonPeninjauan Kembali memiliki waktu yang cukup panjang yaitu sampai dengantahun 2015, lagi pula pembicaraan tentang sertifikasi ini belum final dibicarakanantara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menolak untuk memenuhiketentuan sertifikasi pendidik sebagaimana yang ditentukan dalam UU.No.14Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;Bahwa

jelas menunjuk kepada UU.No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, karena hanya ada satu saja peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Perjanjian Kerja atau kesepakatan kerjabersama secara tertulis, dan peraturan perundangundangan yangdimaksud sudah pasti UU.No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;e Bab , Pasal 1 ayat (8), Pemutusan WHubungan Kerja ataupemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja ataukesepakatan kerja bersama guru atau dosen karena sesuatu hal yangmengakibatkan

No. 053 PK /Pdt.Sus/ 2010UU.No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dimana menurut hemat kamiselaku Pemohon Peninjauan Kembali, Pasal 75 dalam UU.No.14 Tahun 2005tentang Guru dan Dosen, telah nyatanyata menundukkan diri pada peraturanperundangundangan, tentu Saja peraturan perundangundangan yang dimaksudadalah UU.No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa dengan demikian meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak diaturdalam UU.No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, maka menurut Bab Vtentang

Dosen, bagian ketujuh tentang perlindungan Pasal 75 ayat (4) UU.No.14Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, jelasjelas telah menundukan diri danmenunjuk pada UU.No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa argumen Pemohon Peninjauan Kembali di atas juga didasarkan pada hakkonstitusional Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana yang disebutkandalam Bab X A, tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28 D, ayat (2), dalamAmandemen (perubahan) ke 2, UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustustahun 2000, yang selengkapnya

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menyimpulkanpertimbangan, dan putusannya adalah pertimbangan dan putusan"copy paste";Subsider :Atau jumlah total perhitungan lain yang lebih sesuai dengan ketentuanketentuan normatif Pemutusan Hubungan Kerja dalam UU.No.13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan;2.

Pasal 76 ayat (1) UU.No. 7 Tahun1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU.

No3 tahun 2006, danperubahan kedua dengan UU.No.50 tahun 2009, kepada Penggugat tetapdibebani wajib bukti untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya, baik buktitulisan maupun saksi saksi keluarga atau orang dekat dengan keduabelah pihak berperkara;Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat telah dibuat olehpejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan dinasegelen, oleh karenaitu dapat dijadikan alat bukti dan memiliki nilai pembuktian yang mengikatdalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,

No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU.No 3 Tahun2006 dan perubahan yang kedua dengan UU.No.50 Tahun 2009, perkaraini menjadi kKewenangan Pengadilan Agama Jombang;Menimbang bahwa bukti P.3 membuktikan bahwa Tergugat sudahpergi meninggalkan Penggugat tanpa alamat yang jelas;Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor : 2465/Pdt.G/2015/PA.Jbg.Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, perludiketengahkan bahwa disyariatkannya perkawinan dalam Islammempunyai tujuan suci dan mulia

ale iArtinya: Apabila ketidak senangan si isteri kepada suaminya sudahsangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suamidengan talak satu ba'inMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkantalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor : 2465/Pdt.G/2015/PA.Jbg.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2)UU.No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah diubahdengan UU.No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU.No.50Tahun 2009, Jo. pasal 35 PP.

dibuat oleh pejabat yang berwenang,bermeterai cukup dan dinasegelen, oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti dan memilikikekuatan pembuktian yang mengikat dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti antara Penggugatdan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti Penggugat telahberkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Jombang, dan oleh karena itu berdasarkanketentuan pasal 73 ayat 91) UU.No

.7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UU.No.3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan UU.No.50 Tahun 2008, tentangPeradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jombang;Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, perlu diketengahkanbahwaperkawinan disyari'atkan di dalam Islam mempunyai tujuan suci dan mulia, dansemestinya secara ideal perkawinan hanya sekali untuk selamanya.

No3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UU.No.50tahun 2009, Pengadilan imperatif mendengar keterangan keluarga atau orang dekat darikedua pihak berperkara;Menimbang, bahwa keluarga atau orang dekat dari kedua pihak berperkaratelah memberi keterangan kesamaan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakanantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerusyang disebabkan :a. Tergugat dan Penggugat berselisih tempat tinggalb.

Islam dalam kitab Ghayatul Maramsusunan Syekh Majdi yang menyatakan, :lg G5nk ase atbj asgsll era) Glb aile wolill aalbArtinya: Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, makaHakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'inMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas gugatanpenggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadapPenggugat;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) UU.No

.7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UU.No3 Tahun 2006 danperubahan yang kedua dengan UU.No.50 Tahun 2009, Jo pasal 35 PP.

Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 tentang LaranganPersekongkolan Tender Berdasarkan UU.No.5 Tahun 1999 tentang23Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,pada Bab Ill Pasal Terkait dengan Larangan Persekongkolan dalamTender, point 3.1.

MH Guru Besar UniversitasPadjajaran Bandung di dalam pemeriksaan lanjutan Komisi PengawasPersaingan Usaha, pada tanggal 25 Februari 2016, di bawah sumpahyang berpendapat: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 UU.No.5 Tahun 1999dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 22 UU.No.5 Tahun 1999, yangmenurut pendapat ahli ketentuan Pasal tersebut harus dilihat dalam26satu kesatuan dan terhadap peraturan perundang undangan yangtelah jelas tidak boleh ditafsirkan lain, selain dari pada yang tercantumdi dalam Undang

Undang tersebut, maka Ahli berpendapat bahwakewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha berdasarkanketentuan Pasal 22 UU.No.5 Tahun 1999, hanya terbatas pada Tenderatau Pengadaan barang barang dan jasa Pemerintah.

Oleh karena itu dengan berpegang padaPenjelasan resmi dari Persekongkolan atau KonspirasiUsaha menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 UU.No.5 Tahun1999, maka amar Putusan Komisi Pengawas PersainganUsaha No.12/KPPU L/2015 tanggal 24 Juni 2016 yangmenyatakan Turut Termohon Keberatan , Il & Ill dahuluTerlapor , Il & Terlapor IV terbukti secara sah danmeyakinkan melanggar Pasal 22 UU.No.5 Tahun 1999adalah BERTENTANGAN dengan Pasal 1 angka 8UU.No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopolidan Persaingan

TENTANG URAIAN UNSUR UNSUR PASAL 22 UU.NO.5 TAHUN1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DANPERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.1.

Pasal 76 ayat (1) UU.No. 7 Tahun1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU.

No3 tahun 2006, danperubahan kedua dengan UU.No.50 tahun 2009, kepada Penggugat tetapdibebani wajib bukti untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya, baik buktitulisan maupun saksi saksi keluarga atau orang dekat dengan keduabelah pihak berperkara;Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat telah dibuat olehpejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan dinasegelen, oleh karenaitu dapat dijadikan alat bukti dan memiliki nilai pembuktian yang mengikatdalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,

No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU.No 3 Tahun2006 dan perubahan yang kedua dengan UU.No.50 Tahun 2009, perkaraini menjadi kKewenangan Pengadilan Agama Jombang;Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, perludiketengahkan bahwa disyariatkannya perkawinan dalam Islammempunyai tujuan suci dan mulia, idealnya perkawinan hanya sekaliuntuk selamanya.

menyatanan, :lerg5J asa sil arts 32 S525 IlsZaiL iolall ale sibHalaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor : 1960/Pdt.G/2015/PA.Jbg.Artinya: Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudahsangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suamidengan talak satu bainMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkantalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2)UU.No

.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UU.No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU.No.50Tahun 2009, Jo. pasal 35 PP.

Pasal 76 ayat (1) UU.No. 7 Tahun1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU.

No3 tahun 2006, danperubahan kedua dengan UU.No.50 tahun 2009, kepada Penggugat tetapdibebani wajib bukti untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya, baik buktitulisan maupun saksi saksi keluarga atau orang dekat dengan keduabelah pihak berperkara;Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat telah dibuat olehpejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan dinasegelen, oleh karenaitu dapat dijadikan alat bukti dan memiliki nilai pembuktian yang mengikatdalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,

No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU.No 3 Tahun2006 dan perubahan yang kedua dengan UU.No.50 Tahun 2009, perkaraini menjadi kKewenangan Pengadilan Agama Jombang;Menimbang bahwa bukti P.3 membuktikan bahwa Tergugat sudahpergi meninggalkan Penggugat tanpa alamat yang jelas;Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, perludiketengahkan bahwa disyariatkannya perkawinan dalam Islammempunyai tujuan suci dan mulia, idealnya perkawinan hanya sekaliHalaman 7 dari 12 halaman Putusan

Islam dalam kitabGhayatul Maram susunan syekh Majdi yang menyatakan, : lerg5) asa sil arts 232 S525 IlsZaiL silall ale sibArtinya: Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudahsangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suamidengan talak satu ba'inMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkantalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2)UU.No

.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UU.No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU.No.50Tahun 2009, Jo. pasal 35 PP.

Pasal 76 ayat (1) UU.No. 7 Tahun1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU.

No3 tahun 2006, danperubahan kedua dengan UU.No.50 tahun 2009, kepada Penggugat tetapdibebani wajib bukti untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya, baik buktitulisan maupun saksi saksi keluarga atau orang dekat dengan keduabelah pihak berperkara;Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat telah dibuat olehpejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan dinasegelen, oleh karenaitu dapat dijadikan alat bukti dan memiliki nilai pembuktian yang mengikatdalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,

No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU.No 3 Tahun2006 dan perubahan yang kedua dengan UU.No.50 Tahun 2009, perkaraini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jombang;Menimbang bahwa bukti P.3 membuktikan bahwa Tergugat sudahpergi meninggalkan Penggugat tanpa alamat yang jelas;Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor : 2565/Pdt.G/2015/PA.

/bg.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2)UU.No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UU.No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU.No.50Tahun 2009, Jo. pasal 35 PP.

Pasal 76 ayat (1) UU.No. 7 Tahun1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU.

No3 tahun 2006, danperubahan kedua dengan UU.No.50 tahun 2009, kepada Penggugat tetapdibebani wajib bukti untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya, baik buktitulisan maupun saksi saksi keluarga atau orang dekat dengan keduabelah pihak berperkara;Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat telah dibuat olehpejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan dinasegelen, oleh karenaitu dapat dijadikan alat bukti dan memiliki nilai pembuktian yang mengikatdalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,

No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU.No 3 Tahun2006 dan perubahan yang kedua dengan UU.No.50 Tahun 2009, perkaraini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jombang;Menimbang bahwa bukti P.3 membuktikan bahwa Tergugat sudahpergi meninggalkan Penggugat tanpa alamat yang jelas;Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor : 1908/Pdt.G/2015/PA.

/bg.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2)UU.No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UU.No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU.No.50Tahun 2009, Jo. pasal 35 PP.

Pasal 76 ayat (1) UU.No. 7 Tahun1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU.

No3 tahun 2006, danperubahan kedua dengan UU.No.50 tahun 2009, kepada Penggugat tetapdibebani wajib bukti untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya, baik buktitulisan maupun saksi saksi keluarga atau orang dekat dengan keduabelah pihak berperkara;Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat telah dibuat olehpejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan dinasegelen, oleh karenaitu dapat dijadikan alat bukti dan memiliki nilai pembuktian yang mengikatdalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,

No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU.No 3 Tahun2006 dan perubahan yang kedua dengan UU.No.50 Tahun 2009, perkaraini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jombang;Menimbang bahwa bukti P.3 membuktikan bahwa Tergugat sudahpergi meninggalkan Penggugat tanpa alamat yang jelas;Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor : 1986/Pdt.G/2015/PA.

/bg.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2)UU.No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UU.No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU.No.50Tahun 2009, Jo. pasal 35 PP.

Pasal 76 ayat (1) UU.No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubahdengan UU.

No3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UU.No.50 tahun 2009,kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil dalilpermohonannya, baik bukti tulisan maupun saksi saksi keluarga atau orang dekatdengan kedua belah pihak berperkara;Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon telah dibuat oleh pejabat yangberwenang, bermeterai cukup dan dinasegelen, oleh karena itu dapat dijadikanalat bukti dan memiliki nilai pembuktian yang mengikat dalam perkara iniMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,

No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU.No 3 Tahun 2006dan perubahan yang kedua dengan UU.No.50 Tahun 2009, perkara ini menjadikewenangan Pengadilan Agama Jombang;Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, perludiketengahkan bahwa perkawinan disyari'atkan di dalam Islam mempunyaitujuan suci dan mulia, dan idealnya perkawinan hanya sekali untuk selamanya.Dibukanya pintu perceraian harus difahami sebagai pintu darurat yang bolehdilalui apabila keutuhan rumah tangga benarbenar

Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini majelis perlumengetengahkan firman Allah dalam Surat AlBaqaroh ayat 227 :Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor : 1310 /Pdt.G/2015/PA.Jhbg.Artinya : jika kamu ber'azam (beketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnyaAllah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas permohonan Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) UU.No

.7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah denganUU.No3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan UU.No.50 Tahun 2009,Jo pasal 35 PP.

Menyatakan terdakwa Riki Sanjaya Pgl Riki dengan identitastersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana Kehutanansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3)huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) UU.No 41 Tahun 1999 tentangKehutanan.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu)tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.3.

41 Tahun 1999 tentang kehutanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidanawalaupun demikian dalam Surat Tuntutan, Penuntut umum tidak lagimempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana maka dalam hal iniMajelis Hakim berpendapat akan tetap akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHPidana sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah diajukan kedepanpersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal78 ayat (7) UU.No 41 Tahun 1999

Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan19mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidakdilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;Menimbang bahwa memperhatikan bunyi Pasal 50 ayat (3) huruf h JoPasal 78 ayat (7) UU.No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maka yangmenjadi delik atau perbuatan pidana yang dapat dikenakan sangsi pidanaadalah setiap perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatanpengangkutan, penguasaan atau memiliki hasil hutan

41 Tahun1999 tentang kehutanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana telah terbuktidan terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan atas analisa faktafakta yang terungkapdi persidangan dengan masingmasing unsur hukum yang termuat dalam Pasal50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) UU.No 41 Tahun 1999 tentangkehutanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana, Majelis Hakim berpendapatsemua unsurunsur delik pidana yang termuat dalam Pasal 50 ayat (3) hurufh Jo Pasal 78 ayat (7) UU.No 41 Tahun 1999

tentang kehutanan jo Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHPidana telah terbukti dan terpenuhi;a)Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 50ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) UU.No 41 Tahun 1999 tentang kehutananjo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana maka dakwaan Penuntut Umum harusdinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 50 ayat (3)huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) UU.No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan telahterbukti, maka Majelis Hakim berkeyakinan

di atas,maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon denganPemohon II yang dilangsungkan pada tanggal pada tanggal 27 Oktober 2010 diDesa Gogorea Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru tersebut tidak dilakukanmenurut Hukum Islam, karena tidak memenuhi rukun perkawinan sebagaimanadiatur dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan ParaPemohon harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU.No

. 7 tahun1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU.No. 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UU.No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada parapemohon, namun berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkaradari Ketua Pengadilan Agama Namlea, Nomor: W24A6/152/HK.05/I/2021tertanggal 12 Januari 2021, maka biaya perkara di bebankan pada DIPAPengadilan Agama Namlea tahun 2021, yang jumlah sebagaimana dalamdiktum penetapan ini;Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku

dibuat oleh pejabat yang berwenang,bermeterai cukup dan dinasegelen, oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti dan memilikikekuatan pembuktian yang mengikat dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti antara Penggugatdan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti Penggugat telahberkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Jombang, dan oleh karena itu berdasarkanketentuan pasal 73 ayat 91) UU.No

.7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UU.No.3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan UU.No.50 Tahun 2008, tentangPeradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jombang;Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, perlu diketengahkanbahwa perkawinan disyari'atkan di dalam Islam mempunyai tujuan suci dan mulia, dansemestinya secara ideal perkawinan hanya sekali untuk selamanya.

No3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UU.No.50tahun 2009, Pengadilan imperatif mendengar keterangan keluarga atau orang dekat darikedua pihak berperkara;Menimbang, bahwa keluarga atau orang dekat dari kedua pihak berperkara telahmemberi keterangan kesamaan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan antaraPenggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yangdisebabkan :a. Tergugat sering minumminiman kerasb.

dalam kitab Ghayatul Maram susunanSyekh Majdi yang menyatakan, :o a w lb siolall aile gl lgz35) a53 ill aib3 Ase S545 blyArtinya: Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, ~maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'inMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas gugatanpenggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadapPenggugat;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) UU.No

.7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UU.No3 Tahun 2006 danperubahan yang kedua dengan UU.No.50 Tahun 2009, Jo pasal 35 PP.

danPencatatan Sipil ;Bahwa oleh karena Pemohon membutuhkan Akta Kelahiran Anaknyatersebut untuk pengurusan persyaratan sekolah, namun saat inimengalami kesulitan karena kelahiran Anaknya tersebut belum tercatatdi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , maka belum ada AkteKelahirannya;Bahwa pada wakitu Pemohon berkeinginan untuk mendaftarkankelahiran Anak Pemohon tersebut, oleh Kantor Catatan Sipilmemberikan petunjuk untuk dibuatkan Penetapan Kelahiran dariPengadilan Negeri sesuai dengan pasal 32 ayat (2) UU.No

kelalaian Pemohon, makakelahiran Anaknya tersebut, belum dicatatkan di Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil , maka belum ada Akte Kelahirannya;Bahwa Saksi tahu sekarang Pemohon membutuhkan Akta KelahiranAnaknya tersebut untuk pengurusan' persyaratan sekolah, namunmengalami kesulitan dan pada waktu Pemohon berkeinginan untukmendaftarkan kelahiran Anak Pemohon tersebut, oleh Kantor Catatan Sipilmemberikan petunjuk untuk dibuatkan Penetapan Kelahiran dariPengadilan Negeri sesuai dengan pasal 32 ayat (2) UU.No

Pemohon, makakelahiran Anaknya tersebut, belum dicatatkan di Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil , maka belum ada Akte Kelahirannya;e Bahwa Saksi tahu sekarang Pemohon membutuhkan Akta KelahiranAnaknya tersebut untuk pengurusan' persyaratan sekolah, namunmengalami kesulitan dan pada waktu Pemohon berkeinginan untukmendaftarkan kelahiran Anak Pemohon tersebut, oleh Kantor Catatan Sipilmemberikan petunjuk untuk dibuatkan Penetapan Kelahiran dariPengadilan Negeri sesuai dengan pasal 32 ayat (2) UU.No

Menimbang,...4)(4 )Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohonpada pokoknya menerangkan :e Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan penetapankelahiran anak Pemohon yang bernama: :MUHAMMAD WAHYUHIDAYAT, Lahir di Lumajang pada Tanggal 11 JUNI 2004 yangmerupakan anak Kandung ke2( Dua) LakiLaki ,dari pasangansuami isteri:S AT dan KARNI;e Bahwa benar anak tersebut belum memiliki Akte kelahiran danpermohonan penetapan kelahiran Anaknya tersebut sesuai denganpasal 32 ayat (2) UU.No

kelahiran Anaknya tersebut, belum dicatatkan di DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil, maka belum ada Akte Kelahirannya,dan sekarang Pemohon membutuhkan Akta Kelahiran Anaknya tersebutuntuk pengurusan persyaratan sekolah, namun saat ini mengalami kesulitandan pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mendaftarkan kelahirananaknya tersebut, oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ,memberikan petunjuk untuk dibuatkan Penetapan Kelahiran dari PengadilanNegeri sesuai dengan pasal 32 ayat (2) UU.No

Nomor.9tahun 1975.jo Pasal 73 UU.NO.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU.NO.3tahun 2006 dan UU.NO.50 tahun 2009, Tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan juga berdasarkanpengakuan Penggugat bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum PengadilanAgama Pekanbaru, serta Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinanmereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.NO.I tahun 1974 jis.

Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b)PP.NO. 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU.NO.7 tahun 1989, yang sudah diubahdengan UU.NO.3 tahun 2006 dan UU.NO.50 tahun 2009 Pengadilan Agamaberwewenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo ;hal 7 dari hal 14 put.no:0219/Pdt.g/2015Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ternyata antara Penggugat danTergugat telah dan masih terikat dalam perkawinannya yang sah sebagaimanaketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor Tahun 1974 jo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang telah dipertimbangkansebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertamaantara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat 2Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputusdengan menjatuhkan talak satu Bain sughra Tergugat kepada PenggugatMenimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 UU No. 7 Tahun1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU.No

:

1. Menyatakan Terdakwa PATTTA HAJI Bin BANDONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;;Penanggung Jawab

Alat Angkut yang sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang

tidak melalui tempat pemriksaan pejabat Imgrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di tempat pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) UU.No

Menyatakan Terdakwa PATTA HAJI Bin BANDONGE bersalahmelakukan tindak pidana Penanggung Jawab Alat Angkut yang sengajamenurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui tempatpemeriksaan Pejabat Imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan ditempat pemeriksaan Imgrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17ayat (2), dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 114 ayat (2) UU.No.6Tahun 2011 tentang Keimigrasian;2.

untuk hari Kamis, tanggal 8 November 2018 sekira pukul 21.30wib., di Pantai Teluk Mata Ikan Kec.Nongsa tidak terdapat kantorPemeriksaan Imigrasi yang sah dan tidak ada pegawai Imigrasi karenatempatnya bukan pelabuhan resmi yang sesuai dengan petunjuk keputusanMenteri Hukum dan HAM RL;Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN BtmBahwa apabila ada seseorang yang masuk atau keluar wilayah Indonesiatanpa melalui tempat pemeriksaan imigrasi tidak dibenarkan dan dasarhukumnya adalah Pasal 9 UU.No

.06 Tahun 2011 tentang Ke Imigrasian, danberkaitan dengan pasal yang dilanggar, yang lebin berwenang menjelaskanadalah PPNS Ke Imigrasian sesuai pasal 105 UU.No.06 Tahun 2011 tentangKe Imigrasian;Bahwa Dokumen perjalanan yang seharusnya dilengkapi bagi WNI untukpergi ke luar negeri maupun pulang, harus memiliki Paspor yang sah danmasih berlaku dan pulang harus melalui tempat pemeriksaan Imigrasi sertamelalui Pelabuhan resmi dan dilengkapi Visa kerja apabila bekerja;Bahwa berkaitan dengan Pasal yang

.06 Tahun 2011, dan berkaitan dengan pasal yang dilanggar bahwaterhadap Terdakwa dan saksi Andy agus salim adalah Pasal 120 UU.No.06Tahun 2011 tentang Kelmigrasian; Bahwa terhadap pemilik kapal atau penanggung jawab alat angkut atautekong atau Nakhoda dapat disangkakan Pasal 114 UU.No.06 Tahun 2011; Bahwa dokumen perjalanan yang seharusnya dilengkapi bagi WNI untukpergi ke luar negeri maupun pulang harus memiliki Paspor yang sah danmasih berlaku atau Surat Perjalanan Laksana Paspor apabila hilang

Menyatakan Terdakwa PATTTA HAJI Bin BANDONG ierbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;;PenanggungJawabAlat Angkut yang sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yangtidak melalui tempat pemriksaan pejabat Imgrasi atau petugas pemeriksapendaratan di tempat pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 17 ayat (2) UU.No.06 Tahun 2011 tentang Ke Imigrasian;Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Btm2.