Majelis Hakim mengistbatkan pernikahan Pemohon dan Termohondemi kepentingan Pemohon mengurus perceraian di Pengadilan AgamaMorotai di Tobelo;2. Bahwa, setelah menikah Pemohon danTermohon tinggal dirumah orang tua Pemohon kurang lebih selama 4 bulan, kemudianPemohon dengan Termohon pindah ke Desa Wayabula dan tinggal dirumah orang tua Termohon hingga Pemohon dengan Termohonberpisah;3.

Pasal 57,Pasal 58 ayat (1), dan Pasal 55 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasanmengabulkan permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan tentangpermohonan Pemohon untuk mengistbatkan pernikahannya dengan Pemohon II;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis P.1, "P.2", P.3 danp.4 dan fakta dari kKeterangan saksi pertama dan saksi kKedua Pemohon, dan faktayang dapat dianggap

Dahlan,yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1959, di Kelurahan Panji,Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Majelis Hakimakan mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, paraTermohon dalam jawabannya menyatakan mengakui/membenarkankeseluruhan dalildalil permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa sebelum mengistbatkan perkawinan orang tuaPemohon tersebut, terlebin dahulu harus dibuktikan apakah akad nikah antaraorang tua Pemohon yang bernama

UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena itsbatnikah ini adalah untuk dijadikan sebagai alas hak dalam pengurusanperceraian sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah terlebih dahulu,maka demi untuk kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuanhukum Islam Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam karenaitu secara formal permohonan penggugat untuk diitsbatkan perkawinannyadengan tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga yang perludiperiksa terlebih dahulu adalah mengistbatkan

Muhsinsebagai suami isteri untuk mengistbatkan pernikahan tersebut, oleh karena ituMajelis Hakim telah berdasarkan hukum untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi HukumIslam yang menyatakan: /tsbat nikah yang dapat diajukan ke PengadilanAgama terbatas mengenai halhal yang berkenaan dengan: (e). perkawinanyang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam permohonan isbatnikah

Bitg.berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akantetapi perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukumsebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilanberpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yangmemang bersifat eksepsional selama memenuhi syarat rukunnya dan tidakbertentangan dengan perundangundangan;Petitum Tentang Sahnya PerkawinanMenimbang bahwa menurut hukum, mengistbatkan perkawinan yangdilangsungkan

Ali, akan tetapi hingga saat ini Pemohon dan Termohontidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, untuk itu saat ini Pemohon mohonkepada Bapak Ketua Pengadilan Agama KABUPATEN BERSAMA diKECAMATAN SAKSI 1 mengistbatkan pernikahan Pemohon danTermohon demi kepentingan Pemohon mengurus perceraian di PengadilanAgama KABUPATEN BERSAMA di KECAMATAN SAKSI 12.2.

itsbatnikah ini adalah untuk dijadikan sebagai alas hak dalam pengurusan perceraiansehingga diperlukan adanya pengesahan nikah terlebih dahulu, maka demiuntuk kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam PasalHalaman 8 dari 19 Putusan Nomor 648/Pdt.G/2019/PA.Sgm7 ayat (2) ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam karena itu secara formalpermohonan Pemohon untuk diitsbatkan perkawinannya dengan Termohondapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga yang perlu diperiksa terlebihdahulu adalah mengistbatkan

sebagai bukti adanyapernikahan yang sah guna mengurus pengalihan harta benda terkait denganpeninggalan dari almarhum Romli bin Hamim;Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Pemohontersebut, meski Termohon tidak hadir dalam persidangan dengan alasanyang sah yaitu dikarenakan sakit stroke dan mengirimkan surat pernyataanditandatangani di atas meterai cukup dan diketahui ketua Rt dan ketua Rwsetempat, yang pada intinya Termohon menyatakan tidak keberatanterhadap permohonan Para Pemohon untuk mengistbatkan

jawab yangditimbulkan akibat pernikahan poligami, akan tetapi para Pemohon tetap padapermohonannya.Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonanpara Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan.Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Termohon telah memberikanjawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :1 Bahwa Termohon membenarkan dalil dalil permohonan para Pemohon.2 Bahwa Termohon menyetujui dan tidak keberatan atas niat Pemohon I danPemohon II untuk mengistbatkan

UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena itsbatnikah ini adalah untuk dijadikan sebagai alas hak dalam pengurusanperceraian sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah terlebih dahulu,maka demi untuk kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuanhukum Islam Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam karenaitu secara formal permohonan penggugat untuk diitsbatkan perkawinannyadengan tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga yang perludiperiksa terlebih dahulu adalah mengistbatkan

pengumumanPengadilan Agama/Mahkamah Syariah;Menimbang bahwa ternyata sejak perkara ini diumumkan sampaipemeriksaan perkara ini dilangsungkan tidak ada tuntutan pihakpihak yangditerima Majelis yang menyatakan keberatan terhadap hubungan Penggugatdengan suaminya sebagai suami isteri dan untuk permohonan istbat nikahtersebut, oleh karena itu Majelis telah berdasarkan hukum untuk memeriksadan mengadili perkara ini ;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara inibahwa Penggugat memohon agar Pengadilan mengistbatkan

Dengan adanya Akta Nikah tersebut bisadipastikan Pemohon dan Termohon sebagai istri dan anak kandung tidak akanmengalami kendalakendala yang dapat menghambat proses pengurusantersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakimmenilai, permohonan Pemohon untuk mengistbatkan pernikahan pemohon danalmarhum Mijo bin Darmo Karyo tidak bertentangan hukum meskipun alasanHalaman 16 dari 18 PutusanNomor 83/Pdt.G/2022/PA.

berlakunyaUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena itsbat nikah ini adalah untukdijadikan sebagai alas hak dalam pengurusan perceraian sehingga diperlukan adanyapengesahan nikah terlebih dahulu, maka demi untuk kemaslahatan dengan merujukkepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf a Kompilasi HukumIslam karena itu secara formal permohonan Penggugat untuk diitsbatkanperkawinannya dengan Tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga yangperlu diperiksa terlebih dahulu adalah mengistbatkan

Tergugat telah terikatpernikahan dengan perempuan lain, sehingga hal tersebut pada dasarnyabertentangan dengan peraturan yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yangdilaksanakan dalam keadaan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, makapernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah dikategorikansebagai poligami liar yang tidak dibenarkan oleh peraturan yang berlaku, makapada dasarnya mengistbatkan

UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena itsbatnikah ini adalah untuk dijadikan sebagai alas hak dalam pengurusan perceraiansehingga diperlukan adanya pengesahan nikah terlebih dahulu, maka demiuntuk kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal7 ayat (2) ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam karena itu secara formalpermohonan Penggugat untuk diitsbatkan perkawinannya dengan Tergugatdapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga yang perlu diperiksa terlebihdahulu adalah mengistbatkan

untuk mengumumkan permohonanpengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman padamedia massa cetak atau elektronik atau sekurangkurangnya diumukan padapapan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'ah;Menimbang bahwa ternyata sejak perkara ini diumumkan sampaipemeriksaan perkara ini dilangsungkan tidak ada tuntutan pihakpihak yangditerima Majelis Hakim yang menyatakan keberatan terhadap hubunganPemohon dengan suami Pemohon yang bernama Arina bin Salian sebagaisuami isteri untuk mengistbatkan

No. 389/Pdt.G/2021/PA.MblBahwa, tujuan Pemohon mengistbatkan pernikahannya dengan XXXXX(almarhum) agar pernikahannya dapat dicatatkan, dan untuk keperluanmelengkapi persyaratan mencairkan dana BPJS milik alamarhumsuaminya;2. XXXXX, umur 64 tahun, agama islam, pendidikan S.1, pekerjaan pensiunanPNS Kementerian Agama, tempat tinggal di XXXXX Kecamatan MuaraBulian Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.

Blkmaka demi untuk kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukumIslam Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam karena itusecara formal permohonan Penggugat untuk diitsbatkan perkawinannyadengan Tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga yang perludiperiksa terlebih dahulu adalah mengistbatkan pernikahan Penggugat denganTergugat dari gugatan perceraiannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P yang dinilai telahmemenuhi syarat formal bukti autentik, dan dalam

itsbatnikah ini adalah untuk dijadikan sebagai alas hak dalam pengurusanperceraian sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah terlebih dahulu,Hal. 9 dari 20 Putusan Nomor 597/Pdt.G/2016/PA.Blkmaka demi untuk kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukumIslam Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam karena itusecara formal permohonan Penggugat untuk diitsbatkan perkawinannyadengan Tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga yang perludiperiksa terlebih dahulu adalah mengistbatkan