Ditemukan 2059 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 06-01-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 23-07-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 1/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
1.Maman Santra
2.SAMSUDDIN M. SALEH
Tergugat:
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (RI)
300 — 221
  • Bahwa Tergugat terbukti telah melanggar Peraturan Perundangundangan yang berlaku di antaranya:e Hukum Agraria, Peraturan dasar Pokok Agraria, UU No.5 /1960, LN1960 104 TLN 2043/Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak AtasTanah Tata Cara Pembatalan Atas Tanah.e Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 9 tahun 1999yaitu data yuridis atau data pisik tidak benar.e Pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 Peraturan pemerintah no. 24 tahun 1997tentang pendaftaran tanah.Bahwa dari keterangan uraianuraian di
Restatement Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan
Author : Yunus Husain (Penulis); M. Nur Solikhin (Tim Peneliti); Rizky Argama (Tim Peneliti), dkk;
Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
7520 — 10875
  • Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni:a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak ... [Selengkapnya]
  • LN Tahun2001 Nomor 134, TLN Nomor 4150.Indonesia. UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang. LN Tahun 2010 Nomor 122, TLN Nomor 5164.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rancangan UndangUndang tentangPerampasan Aset Tindak Pidana, 2010.101Kitab UndangUndang Hukum Perdata Burgerlijke Wetboek. Diterjemahkan oleh Subekti danTjitrosudibio.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 24-04-2014 — Putus : 02-10-2014 — Upload : 03-10-2014
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 11/G/2014/PTUN.SMD
Tanggal 2 Oktober 2014 — PT. BAIS NUSANTARA; melawan BUPATI TANA TIDUNG;
224 — 308
  • Bais NusantaraNomor : 18PT/TLN/TRK/V1V2010 tanggal 05 Juli 2010 Perihal :Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Bais Nusantara28PT/BN/TRK/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 Perihal :Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi;Nomor :Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Bais NusantaraNomor : 07PT/BN/TRK/IIV2010 tanggal 05 Maret 2010 Perihal :Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-12-2016 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 29-01-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 481/Pdt.G/2016/PN Bdg
Tanggal 31 Mei 2017 — ELIN LISTIAWATI LAWAN NINING, DKK
47 — 6
  • Lioyaitu Cipamokolan ;Hal ini telah melanggar Peraturan Perundangundangan yang berlaku diantaranya ;Hukum Agraria, Peraturan dasar Pokok Agraria; UU No.5/1960;LN 1960104 TLN 2043/Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak AtasTanah Bab. VI; Tata Cara Pembatalan Atas Tanah;a. Pasal 106 Ayat (1) Keputusan Pembatalan Hak atas Tanah karena cacathukum Administratif dalam penerbitannya;b. Pasal 107 yaitu data yuridis atau data fisik tidak benar;c. Melanggar asasasas umum Pemerintahan yang baik yaitu :1.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Pertanahan
Register : 19-12-2016 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 12-04-2017
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 50/G/2016/PTUN.PBR
Tanggal 12 April 2017 — SITI HANIFAH, DKK MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR ALI SENDHANA
116 — 77
  • Peraturan Dasar Pokok Agraria Undangundang Nomor 5Tahun 1960;LN 1960104 TLN 2043/Tata Cara PembatalanHak Atas Tanah yaitu :a. Pasal 106 Ayat (1) Keputusan Pembatalan Hak atasTanah Karena cacat hukum = Administratif dalampenerbitannya.b. Pasal 107 yaitu data fisik dan data yuridis tidak benar.Halaman 14 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR4. Ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;5.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-12-2016 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 16-04-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 481/Pdt/G/2016/PN.Bdg.,
Tanggal 31 Mei 2017 — Elin dkk lawan Nining dkk
72 — 24
  • Lioyaitu Cipamokolan ;Hal ini telah melanggar Peraturan Perundangundangan yang berlaku diantaranya ;Hukum Agraria, Peraturan dasar Pokok Agraria; UU No.5/1960;LN 1960104 TLN 2043/Tata Cara Pemberian dan Pembatalan HakAtas Tanah Bab. VI; Tata Cara Pembatalan Atas Tanah;a.Pasal 106 Ayat (1) Keputusan Pembatalan Hak atas Tanah karena cacathukum Administratif dalam penerbitannya;b. Pasal 107 yaitu data yuridis atau data fisik tidak benar;c. Melanggar asasasas umum Pemerintahan yang baik yaitu :1.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 11-02-2015 — Upload : 03-12-2015
Putusan PT SEMARANG Nomor 441/Pdt/2014/PT SMG
Tanggal 11 Februari 2015 — ALI, dkk melawan SUGANTO, dkk
111 — 64
  • Associates sebagai warga Negara asing(Singapura) yang mewakili badan hukum SMM Group Pte.Ltd dan SMMInternational Invesment Pte.Ltd TIDAK memenuhi ketentuan hukumyang berlaku untuk beracara di Negara Republik Indonesia sehinggaKuasa Hukum Penggugat II tidak mempunyai legal standing mewakiliPenggugat II;Bahwa UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(LN.tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756), dengan tegas menyatakan :Pasal 1 angka 5:Direksi adalah organ perseroan yang berwenang danbertanggungjawab
Pengadilan PN STABAT Pidana Umum Penganiayaan
Putus : 20-12-2013 — Upload : 22-01-2014
Putusan PN STABAT Nomor 333/Pid.B/2013/PN.Stb
Tanggal 20 Desember 2013 — EDI SUMAJI alias MAJI
34 — 30
  • Menimbang,bahwa dengan mengacu kepada pengertian ataudefinisi di atas apabila dikaitkan dalam perkara ini maka 1 Indonesia, UndangUndang Tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8, LN No.76 Tahun 1981,TLN. No.3209,Pasal. 183.Hal. 57 dari 77 Hal.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 20-11-2015 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 29-07-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 161/G/2015/PTUN-BDG
Tanggal 27 Juni 2016 — Fatimah binti H.A. Madjidi Beiji, dkk VS Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, Haerul Ihwan, Ny. T.P Rachmat L.R Imanto, Hj. Enih
158 — 147
  • sejak berlakunya UndangundangPokok Agraria, jika yang mempunyainyapada tanggal 24 september 1960 tidakmemenuhi syarat untuk mempunyai hakmilik dan tanahnya merupakan tanahperumahan ; Pasal 7 ayat1 : Mengenai hakhak yang tidak ada atau tidakada lagi tanda buktinya, sebagaimana yangdimaksudkan dalam pasal 2 dan pasal 3,maka atas permohonan yang berkepentingandiberikan pengakuan hak, atas dasar hasilpemeriksaan Panitia Pemeriksaan Tanah Atersebut dalam Keputusan Menteri AgrariaNomor Sk.113/Ka/1961 (TLN
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 23-09-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 15-12-2015
Putusan PTUN SERANG Nomor 40/G/2015/PTUN-SRG
Tanggal 14 Desember 2015 — MUHAMMAD GUNTUR SUAIB MELAWAN : 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG 2. PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DALAM HAL INI DIWAKILI BUPATI TANGERANG
140 — 60
  • Hukum Agraria, peraturan dasar pokok agrarian UU No.5/1960;LN1960104 TLN 2043/Tata cara Pemberian dan pembatalan hak atastanah;5.2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-09-2014 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 182 PK/PID.SUS/2012
Tanggal 29 September 2014 — Drs. CHAIRULLAH, SIP., MAP
55 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 182 PK/Pid.Sus/201213.2.13.3.13.4.13.5.Kehakiman (LN Tahun 2004 Nomor 8, TLN Nomor 4358 :UndangUndang Kekuasaan Kehakiman) ;Bahwa Pasal 25 ayat (1) UndangUndang KekuasaanKehakiman tersebut berbunyi Segala putusan pengadilanselain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut,memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundangundangan yang bersangkutan atau sumber hukum taktertulis yang dijadikan dasar untuk mengaadili ;Bahwa Pasal 25 ayat (1) UndangUndang KekuasaanKehakiman tersebut, merupakan
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 01-02-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 8/G/2021/PTUN.Mks
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
H.YANUAR FACHRUDIN, SE. MM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Intervensi:
1.HJ. SYAMSIDAR
2.HJ. SITTI ROSMINAH
250 — 186
  • Sitti Rosminah ST di atas obyek tanah milik ParaPenggugat telah melanggar Peraturan Perundangundangan yang berlakudiantaranya:e Hukum Agraria, Peraturan Dasar Pokok Agraria, UU No.5 Tahun 1960, LN1960104 TLN 2043/Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak AtasTanah;e Bab VI: Tata Cara Pembatalan Atas Tanah;Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum Administratif; Pasal 106 Ayat (1) Keputusan Pembatalan Hak atas Tanah karenacacathukum Administratif dalam penerbitannya; Pasal 107 yaitu data yuridis atau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 06-04-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 209 K/TUN/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — FATIMAH BINTI H.A. MADJIDI BEIJI, DKK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK., II. HAERUL IHWAN., III. NY. T.P. RACHMAT L.R. IMANTO., IV. HJ. ENIH., V. MULYADI., VI. DRA. YANTI W TANUMIHARDJA., VII. ANITAWATI;
102 — 627 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 209 K/TUN/201712.20.21.Pasal 7 ayat1 : Mengenai hakhak yang tidak ada atau tidak adalagi tanda buktinya, sebagaimana yangdimaksudkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3, makaatas permohonan yang berkepentingan diberikanpengakuan hak, atas dasar hasil pemeriksaanPanitia Pemeriksaan Tanah A tersebut dalamKeputusan Menteri Agraria Nomor Sk.113/Ka/1961 (TLN Nomor 2334).
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata Tanah
Register : 04-05-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 15-05-2017
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 11/PDT/2017/PT TJK
Tanggal 4 Mei 2017 — PT. BUDI TATA SEMESTA >< M. ROHIM dk.
120 — 261
  • Dan Pada Petitum (Primer) angka 11 Para Penggugat meminta agar ParaTurut Tergugat merevisi/merubah Sertipikat Hak Guna Bangunan No.370/Way Huwi tertanggal 28 Agustus 1996, Surat Ukur No. 10/1996 tanggal7 Juli 1996, seluas 351.200 m2 (Tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratusmeter persegi);Hal mana merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, bukanwewenang peradilan Umum.Hal tersebut di atas sesuai pula dengan apa yang digariskan oleh PeraturanPemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 LN No. 1997/59; TLN
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 10-10-2017 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 05-06-2018
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 31/G/2017/PTUN.JPR
Tanggal 22 Maret 2018 — Penggugat:
DANNY FRANKLIN WALDENS MANUMPIL
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA
Intervensi:
1.Belsida Sagala
2.Rudolf Rumbino
131 — 333
  • sebagai penjualtanah,sehingga tindakan penggugat mengeluarkan obyek sengketa tidaksesuai procedural sebagaimana Undangundang No. 5 Tahun 1960 Peraturandasar Pokok Agraria,Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentangPendaftaran Tanah; 18.Bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas tergugat terbukti melanggarperaturan perundangundangan yang berlaku diantaranya: e Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran TanahHukum Agraria, Peraturan dasar Pokok Agraria; UU No.5 /1960;LN1960104 TLN
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Putus : 10-04-2018 — Upload : 15-05-2018
Putusan PT DENPASAR Nomor 7/Pdt/2018/PT DPS
Tanggal 10 April 2018 — MARHENDRO ANTON INGGRIYONO sebagai : PEMBANDING; M E L A W A N : 1.GUNAWAN PRIAMBODO sebagai TERBANDING ; 2. PUTU AGUS SURADNYANA sebagai TERBANDING ; 3. PUTU TRISNA ROSILAWATI, SH sebagai TURUT TERBANDING; 4. KETUT NELI ASIH, SH sebagai TURUT TERBANDING ; 5. TRISKA DAMAYANTI, SH sebagai TURUT TERBANDING ; DAN : SARI YANTO sebagai TERBANDING
121 — 81
  • kecuali yang diakuinya secara tegas dan jelas;Dimana TERBANDING Il sebelumnya sebagai TERGUGAT ilASAL/TERGUGAT Ill INTERVENSI mendalilkan dalam eksepsinya bahwagugatan Penggugat salah subyek karena semestinya yang digugat adalah PTNuansa Bali Utama sebagai pihak yang namanya tercantum dalam sertifikatHak Guna Bangunan no. 7062/Kel Benoa sebagaimana yang dinyatakanHalaman 37 dari 78 Putusan Perkara Perdata Nomor 7/Pdt/2018/PT DPSdalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (LN. 2007 106,TLN
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 14-10-2019 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 23-01-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 487/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 23 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat II : SRI HASTUTI Diwakili Oleh : SRI HASTUTI
Pembanding/Penggugat I : MUHAMMAD SAID Diwakili Oleh : MUHAMMAD SAID
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Pematang Siantar
Terbanding/Tergugat III : REDI ASTON SIMARMATA
Terbanding/Tergugat I : PT.Bank Mandiri , Persero
72 — 53
  • Pengadilan NegeriTebing Tinggi,maka terindikasi Tergugatl bekerjasama dengan Tergugatll telahmenggunakan tanggal mundur atas Proses dan prosedur Pelelanganterhadap Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik No. 1314 tertanggal 26022013 yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Tebing Tinggidan Sertifikat Hak Milik No.1315 tertanggal 26022013 yang di keluarkan olehBadan Pertanahan Nasional Kota Tebing Tinggi telah terindikasirekayasa,karena sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (6) ke1 (TLN
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 06-01-2014 — Putus : 21-08-2014 — Upload : 03-09-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 02/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 21 Agustus 2014 — KOMBES (Purn) Drs S.C SIMAMORA ,Dkk : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
62 — 34
  • Jauman Simamora yang bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku atas objek perkara dapat diklasifikasikansebagai perbuatan melanggar ketentuan ;1) Hukum Agraria atau Undangundang Pokok Agraria/Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria, UU No. 5/1960 ; LN 1960104 TLN 2043, dan2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu ; Pasal 17 ayat (2) menyatakan Dalam penetapan batas bidang tanah padapendaftaran secara sistematik dan sporadik diupayakan penataan batasberdasarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-03-2016 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2869 K/Pdt/2015
Tanggal 29 Maret 2016 — JAMALUDIN VS DJIAN Bin NAJIM, DKK
55 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2869 K/Pdt/20151.Bahwa Judex Facti telah mengabaikan begitu saja Ketentuan Pasal 2dari Perpu 51/1960; LN 1960158;TLN 2106, yang berbunyi sebagaiberikut :Pasal 2Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yangsahBahwa Judex Facti telah mengabaikan begitu saja Ketentuan Pasal 23UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 ayat(1) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 yang menegaskan sebagaiberikut:Pasal 25ayat 1:Bahwa
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 28-10-2021 — Putus : 17-12-2021 — Upload : 17-12-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN
Tanggal 17 Desember 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : HEROWHIN TUMPAL FERNANDO SINAGA,AP,M.Si Diwakili Oleh : Dahyar Muda Harahap, S.H
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Nixon.A.Lubis,SH.M,si
181 — 92
  • Namun dengan adanya putusanMahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 25PUUXIV2016 tanggal 26Januari 2017 yang memutuskan : menyatakan kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1)dan Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 jo UU RI No. 20 Tahun 2001 (LN RI Tahun2001 No. 134), (TLN No. 415) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat.Bahwa penerapan unsur merugikan keuangan Negara dengan menggunakankonsep actual loss lebin memberikan kepastian hukum yang adil dan bersesualdengan upaya
    Namun dengan adanya putusanMahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 25PUUXIV2016 tanggal 26Januari 2017 yang memutuskan : menyatakan kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1)dan Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 jo UU RI No. 20 Tahun 2001 (LN RI Tahun2001 No. 134), (TLN No. 415) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat.Bahwa penerapan unsur merugikan keuangan Negara dengan menggunakan konsepactual loss lebin memberikan kepastian hukum yang adil dan bersesuai denganupaya
    Namun dengan adanya putusanMahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 25PUUXIV2016 tanggal 26Januari 2017 yang memutuskan : menyatakan kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1)dan Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 jo UU RI No. 20 Tahun 2001 (LN RI Tahun2001 No. 134), (TLN No. 415) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat.Bahwa penerapan unsur merugikan keuangan Negara dengan menggunakankonsep actual loss lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan bersesualdengan upaya
    Namun dengan adanya putusanMahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 25PUUXIV2016 tanggal 26Januari 2017 yang memutuskan : menyatakan kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1)dan Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 jo UU RI No. 20 Tahun 2001 (LN RI Tahun2001 No. 134), (TLN No. 415) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat.Bahwa penerapan unsur merugikan keuangan Negara denganmenggunakan konsep actual loss lebih memberikan kepastian hukum yang adil danbersesuai dengan upaya