Ditemukan 2017 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mengulang menyerang mengering menggang mengkuang mangirang mangerang mengkubang mentarang mengurangi mengarang mengurangu mengurani
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 28-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
SIMSON, SKM., M.Kes
111 — 33
  • PtkJaminan Sosial Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi Tahun Anggaran2014 terjadi penambahan karena adanya dana aspirasi DPRD;Bahwa kerugian Negara yang sudah disetor kepada kas keuangan negaradan atau dikembalikan adalah fakta yang penilaiannya diserahkan kepadaHakim apakah akan mengurang!
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 30-04-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PN JAMBI Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 16 September 2020 — Penuntut Umum:
RUDI FIRMANSYAH,SH
Terdakwa:
ISKANDAR ZULKARNAIN Alias RUDI Bin H. M. YUSUF
283 — 201
  • diatur di dalam Pasal 88 Peraturan PresidenNomor 54 tahun 2010 beserta peraturanperaturan perubahannya, bahwaHalaman 140 dari 260 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2020/PN.Jmb.dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saatpelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukandalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapatmelakukan perubahan Kontrak yang meliputi :a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalamKontrak.b. menambah dan/atau mengurang
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 02-02-2021 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna
Tanggal 16 Juni 2021 — Penuntut Umum:
Umar Assegaf, SH
Terdakwa:
Ir. Ali Hasmi bin alm. M. Jinu
506 — 82
  • Bahwa spesifikasi teknis ditetapbkan oleh PPK, kemudian PPK jugamenetapkan bagian dari rancangan Dokumen Pengadaan yang salahsatunya terdiri dari spesifikasi teknis, sehingga data spesifikasi teknisHalaman 94 dari 236 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2021/PN Bnayang tercantum dalam Dokumen Pengadaan menjadi dasar Pokja ULPdalam proses pelelangan oleh sebab itu Pokja ULP tidak berwenangmengubah (menambah atau mengurang) spesifikasi teknis tanpa adanyapersetujuan tertulis dari PPK dan apabila diperlukan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 15-08-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 23-01-2019
Putusan PN AMBON Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb
Tanggal 10 Desember 2018 — 1. Nama lengkap :HATIJAH ATTAMIMI, SE alias IJAH 2. Tempat lahir :Fatmite 3. Umur/tanggal lahir :42Tahun / 14 Juni 1976 4. Jenis kelamin :Perempuan 5. Kebangsaan :Indonesia 6. Tempat tinggal :Desa Fatmite Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan 7. Agama : Islam 8. Pekerjaan :ASN/PNS (Kepala Seksi Verifikasi pada BPKAD
300 — 422
  • dimaksud namun Terdakwa lupaperjalanan dinas yang dilaksanakan maupun perjalanandinas yang fiktif;Sesuai dengan SP2D anggaran yang dianggarkan dalamPejalanan Dinas dalam Daerah masih sisah Rp.155.775.000sedangkan luar Daerah masih sisa Rp.38.500.020;Terdakwa tidak tahu berapa banyak anggaran yang tidakdigunakan, setiap pencairan anggaran selalu Terdakwaberikan kepada yang melaksanakan tugas sesuai denganSPJ, namun ada juga kegiatan yg tidak dilaksanakan (fiktip)mengingat anggaran pada kas Setda mengurang
Pengadilan PN BLAMBANGAN UMPU Perdata
Register : 16-06-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 10/Pdt.Bth/2021/PN Bbu
Tanggal 16 Nopember 2021 — Penggugat:
PT. Perkebunan Nusantara III Persero
Tergugat:
PT. Bumi Madu Mandiri
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Daerah Kab Way Kanan.
2.PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
246 — 171
  • PELAWANberkepentingan untuk mempertahankan objek sengketa yang didalamnyatermasuk objek sita eksekusi melalui gugatan perlawanan perkara a quo.Lepasnya Objek Sengketa (yang didalamnya termasuk objek sita eksekusi)DariKepemilikan TURUT TERLAWAN II Akan Mengganggu StabilitasPerekonomian dan Sosial Kemasyarakatan.3.4.9,Dalam hal objek sengketa (yang didalamnya termasuk objek sita eksekusi)lepas dari aset TURUT TERLAWAN II yang merupakan anak perusahan dariPELAWAN, maka hal tersebut secara otomatis akan mengurang
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 20-02-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD SALAHUDDIN, S.H
Terdakwa:
Ir. H. SISWO IRYANA
196 — 59
  • Debitur atas pemberian kredit Riteldan/ataupembiayaan;4) Memantau keseluruhan kegiatan perkreditan di Kantor Cabang untukkredit Ritel yang berada pada kategori 1 dan 2, untuk memastikankelancaran pelaksanaan kegiatan perkreditan di Bank serta untukmengetahui sedini mungkin apabila terjadi deviasi atas perjanjianyang telah disepakati;5) Memonitor pembinaan perkreditan, bimbingan serta saran dalamlingkup bidang usaha Debitur, sebagai upaya mendukungpeningkatan kinerja bisnis Debitur sehingga dapat mengurang
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 29-06-2020 — Putus : 13-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
Tanggal 13 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
HERLINA SAMOSIR, SH.,MH
Terdakwa:
RIRIS OPAT JULIANA SIMANJUNTAK, S.AP
148 — 43
  • UP yang harus dikembalikan pada tahun 2016 sebesarRp 656.100.000,00 (enam ratus lima puluh enam juta seratus riburupiah) dilakukan cara menambah kegiatan lain sehingga dana UPyang dikembalikan berkurang menjadi Rp 298.035.977,00 (dua ratussembilan puluh delapan juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuhpuluh tujuh rupiah), dan UP tersebut dikembalikan setelah dana cairdari UP tahun 2017.Bahwa kronologis terkait kesepakatan untuk menambah kegiatanlain dari kegiatan kerjasama media cetak guna mengurang
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 31-10-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 13 Februari 2019 — Penuntut Umum:
HARIS FADILLAH HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
IWAN SETIANTO Bin ASRORI
154 — 43
  • Dari pemeriksaan,hasil restrukturisasi kredit sebesar Rp621.635.973 (enam ratus duapuluh satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuhpuluh tiga rupiah) digunakan untuk menutup/menyelesaikan kredit fiktifdan domplengan yang dibuat oleh Saudara Iwan Setianto Bin Asrori.Pelaksanaan kebijakan yang dimaksudkan untuk mengurang!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 25-06-2009 — Upload : 24-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 331K/PDTSUS/2009
Tanggal 25 Juni 2009 — Sandra Ang, Cs ; Lift Leasing Sarl, dkk. ; PT. Adam Skyconnection Air Lines ; Sdr. Gunawan Widyaatmadja, SH, dkk.
232 — 185 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu, klien kamilangsung mengurang!
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 16-06-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 14-09-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
Tanggal 9 September 2020 — Penuntut Umum:
WAHYU DWI OKTAFIANTO
Terdakwa:
SUHERI TERTA
2157 — 1219
  • Jadi koreksi itubukan untuk menambah atau mengurang;Bahwa pada bulan Agustus 2014 ada surat dari Gubernur Riau untukmengajukan revisi atas SK No: SK.673/MenhutII/2014 namun tanggalsuratnya tidak tertulis (kosong) yang isinya adalah usulanusulan baruuntuk dimasukkan kembali dan salah satunya adalah ada keinginanGubernur Riau Ssupaya SK tersebut direvisi Sesuai dengan usulan timterpadu;Bahwa disposisi Menteri Kehutanan kepada Direktur Jenderal PlanologiKehutanan menyebutkan mohon saran tindak lanjut
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 19-08-2021 — Putus : 10-01-2022 — Upload : 24-01-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 10 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.RIAUZIN, SH
2.MAROLLAH,SH
3.ISMAIL, SH
4.I MADE SUTAPA
5.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH.
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR A.MALO,SH.
8.EMA MULIAWATI,SH.
9.INDRAWAN PRANACITRA
10.I WAYAN SURYAWAN, SH
11.I.A.K. YUSTIKA DEWI,SH.
12.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
13.MILA MEILINDA
Terdakwa:
LALU IKHWANUL HUBBY SH
307 — 214
  • UU No. 15 Tahun 2004 BPK punya kewenangan melaporkan keAparat Penegak Hukum jika dari hasil audit ditemukan perbuatanmelawan hukum / unsur pidana; Bahwa dalam audit PKN dikenal tahun buku / tahun anggaran, jikakerugian negara terjadi dalam TA 2017 tahun buku 2017, ditindak lanjutipembayaran di tahun 2020 maka atas pembayaran tersebut akanmenjadi pendapatan bukan pajak di tahun 2020; Bahwa pada saat ada temuan kerugian negara, dari sisi akuntansi jikaada pengembalian dia akan mencatat maka akan mengurang
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 08-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Aditia Sulaeman, S.H.
Terdakwa:
Ir. ABDURRONI, MT Bin ISRONI
173 — 30
  • olehTerdakwa Ir.Abdorruni,MT dan saksi Mulyanto,ST,MM,MT dilakukanAdendum bukan keinginan mereka akan tetapi merupakan permintaandari Direktur PDAM dan kemudian disusul dengan Surat Permintaan dariBupati Bangka Nomor. 539/0524/vi2016 tanggal 14 Maret 2016 tentangDukungan dan Rekomendasi sebagai tindak lanjut dari Surat DirekturPDAM Tirta Bangka Nomor. 690/50/PDAM TR/2016 tanggal 18 Januari2016;Bahwa terhadap Adendum disetujui Pembangunan tambah kurang untukmembangun Intake beserta perangkatnya dengan mengurang
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 22-11-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 35/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR
Tanggal 21 Desember 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : TONNY FRENGKY PANGARIBUAN
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : MELIA BOENTARAN
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : HANDOKO SETIONO
764 — 636
  • NASIR sehinggaditandatangani Addendum V Nomor 600/PUBM/SPMY/XII/2015/006.ADD.005 tanggal 28 Desember 2015 yang mengubah (mengurang))volume pekerjaan menjadi sebesar Rp.291.589.313.168,00 (dua ratussembilan puluh satu milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta tigaratus tiga belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah), padahalterhadap progres pekerjaan yang terlambat seharusnya dilakukanpemutusan kontrak dan bukan dengan melakukan addendum untukHal. 37 dari 524 Hal.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 16-01-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 25 April 2019 — Penuntut Umum:
HERPIN HADAT, SH.
Terdakwa:
KOKO ANDRYANTO, ST Bin H. SUBANDRIO.
80 — 29
  • SUBANDRIOpernah menyampaikan pondasi pagar yang lama menggunakanpondasi setempat dan usia bangunan tidak lama akan rapuh.Tambah kurang tersebut tidak mengurang!
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 30-12-2020 — Putus : 05-02-2021 — Upload : 08-02-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 28/PID.TPK/2020/PT BDG
Tanggal 5 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum II : BUDI NUGRAHA
Terbanding/Terdakwa I : TOMTOM DABBUL QOMAR.
Terbanding/Terdakwa II : KADAR SLAMET.
522 — 563
  • keberatan dalamMemori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa I,kami berpendapat bahwa materi tersebut pada garis besarnya merupakanpengulangan dari apa yang telah disampaikannya dalam nota pembelaan, yangmana halhal tersebut sudah dipertimbangkan dengan cermat dan teliti olehJudex Facti sebagaimana dalam putusannya Nomor29/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg tanggal 26 Oktober 2020 (Pembanding kelirumenyebutkan tanggal putusan yaitu 23 Oktober 2020), namun demikian tanpabermaksud untuk mengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-02-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 336 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 23 Februari 2015 — M. AKIL MOCHTAR
1775 — 1595 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaanPemilihan Kepala Daerah", tidak ada tolok ukurnya untuk mengatakan halseperti demikian, hanya retorika belaka;Dan pertimbangan Pengadilan Tipikor yang menyatakan "PerbuatanTerdakwa mengakibatkan runtuhnya kewibawaan lembaga MK RIsebagai benteng terakhir penegakan hukum dan diperlukan waktu yangcukup lama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadaplembaga MK RI" tidak terbukti adanya, sebab hingga saat ini denganadanya perkara a quo tidak mengurang
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-04-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plg
Tanggal 24 Agustus 2017 — IKHWANUDDIN
450 — 2300
  • tidak dimasukkan kedalam RAPBD, maka tidak bisadibelanjakan;Bahwa tahun 2012 bantuan yang diterima oleh pemerintah provinsi SumateraSelatan dari pemerintah pusat adalah dana bagi hasil ;Bahwa saksi tidak tahu kalau di nomenklaturnya dana bagi hasil itudipergunakan untuk apa;Bahwa dana alokasi bagi hasil biasanya diawal tahun sudah ada dari pusat,sehingga kita menyusun berpatokan dengan PAG, tapi pada saat dalamperjalanan ketika kita mau menyusun anggaran RAPBD ternyata adaperubahan menambah atau mengurang