Ditemukan 2017 data
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
SIMSON, SKM., M.Kes
111 — 33
PtkJaminan Sosial Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi Tahun Anggaran2014 terjadi penambahan karena adanya dana aspirasi DPRD;Bahwa kerugian Negara yang sudah disetor kepada kas keuangan negaradan atau dikembalikan adalah fakta yang penilaiannya diserahkan kepadaHakim apakah akan mengurang!
RUDI FIRMANSYAH,SH
Terdakwa:
ISKANDAR ZULKARNAIN Alias RUDI Bin H. M. YUSUF
283 — 201
diatur di dalam Pasal 88 Peraturan PresidenNomor 54 tahun 2010 beserta peraturanperaturan perubahannya, bahwaHalaman 140 dari 260 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2020/PN.Jmb.dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saatpelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukandalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapatmelakukan perubahan Kontrak yang meliputi :a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalamKontrak.b. menambah dan/atau mengurang
Umar Assegaf, SH
Terdakwa:
Ir. Ali Hasmi bin alm. M. Jinu
506 — 82
Bahwa spesifikasi teknis ditetapbkan oleh PPK, kemudian PPK jugamenetapkan bagian dari rancangan Dokumen Pengadaan yang salahsatunya terdiri dari spesifikasi teknis, sehingga data spesifikasi teknisHalaman 94 dari 236 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2021/PN Bnayang tercantum dalam Dokumen Pengadaan menjadi dasar Pokja ULPdalam proses pelelangan oleh sebab itu Pokja ULP tidak berwenangmengubah (menambah atau mengurang) spesifikasi teknis tanpa adanyapersetujuan tertulis dari PPK dan apabila diperlukan
300 — 422
dimaksud namun Terdakwa lupaperjalanan dinas yang dilaksanakan maupun perjalanandinas yang fiktif;Sesuai dengan SP2D anggaran yang dianggarkan dalamPejalanan Dinas dalam Daerah masih sisah Rp.155.775.000sedangkan luar Daerah masih sisa Rp.38.500.020;Terdakwa tidak tahu berapa banyak anggaran yang tidakdigunakan, setiap pencairan anggaran selalu Terdakwaberikan kepada yang melaksanakan tugas sesuai denganSPJ, namun ada juga kegiatan yg tidak dilaksanakan (fiktip)mengingat anggaran pada kas Setda mengurang
PT. Perkebunan Nusantara III Persero
Tergugat:
PT. Bumi Madu Mandiri
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Daerah Kab Way Kanan.
2.PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
246 — 171
PELAWANberkepentingan untuk mempertahankan objek sengketa yang didalamnyatermasuk objek sita eksekusi melalui gugatan perlawanan perkara a quo.Lepasnya Objek Sengketa (yang didalamnya termasuk objek sita eksekusi)DariKepemilikan TURUT TERLAWAN II Akan Mengganggu StabilitasPerekonomian dan Sosial Kemasyarakatan.3.4.9,Dalam hal objek sengketa (yang didalamnya termasuk objek sita eksekusi)lepas dari aset TURUT TERLAWAN II yang merupakan anak perusahan dariPELAWAN, maka hal tersebut secara otomatis akan mengurang
MUHAMMAD SALAHUDDIN, S.H
Terdakwa:
Ir. H. SISWO IRYANA
196 — 59
Debitur atas pemberian kredit Riteldan/ataupembiayaan;4) Memantau keseluruhan kegiatan perkreditan di Kantor Cabang untukkredit Ritel yang berada pada kategori 1 dan 2, untuk memastikankelancaran pelaksanaan kegiatan perkreditan di Bank serta untukmengetahui sedini mungkin apabila terjadi deviasi atas perjanjianyang telah disepakati;5) Memonitor pembinaan perkreditan, bimbingan serta saran dalamlingkup bidang usaha Debitur, sebagai upaya mendukungpeningkatan kinerja bisnis Debitur sehingga dapat mengurang
HERLINA SAMOSIR, SH.,MH
Terdakwa:
RIRIS OPAT JULIANA SIMANJUNTAK, S.AP
148 — 43
UP yang harus dikembalikan pada tahun 2016 sebesarRp 656.100.000,00 (enam ratus lima puluh enam juta seratus riburupiah) dilakukan cara menambah kegiatan lain sehingga dana UPyang dikembalikan berkurang menjadi Rp 298.035.977,00 (dua ratussembilan puluh delapan juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuhpuluh tujuh rupiah), dan UP tersebut dikembalikan setelah dana cairdari UP tahun 2017.Bahwa kronologis terkait kesepakatan untuk menambah kegiatanlain dari kegiatan kerjasama media cetak guna mengurang
HARIS FADILLAH HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
IWAN SETIANTO Bin ASRORI
154 — 43
Dari pemeriksaan,hasil restrukturisasi kredit sebesar Rp621.635.973 (enam ratus duapuluh satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuhpuluh tiga rupiah) digunakan untuk menutup/menyelesaikan kredit fiktifdan domplengan yang dibuat oleh Saudara Iwan Setianto Bin Asrori.Pelaksanaan kebijakan yang dimaksudkan untuk mengurang!
232 — 185 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, klien kamilangsung mengurang!
WAHYU DWI OKTAFIANTO
Terdakwa:
SUHERI TERTA
2157 — 1219
Jadi koreksi itubukan untuk menambah atau mengurang;Bahwa pada bulan Agustus 2014 ada surat dari Gubernur Riau untukmengajukan revisi atas SK No: SK.673/MenhutII/2014 namun tanggalsuratnya tidak tertulis (kosong) yang isinya adalah usulanusulan baruuntuk dimasukkan kembali dan salah satunya adalah ada keinginanGubernur Riau Ssupaya SK tersebut direvisi Sesuai dengan usulan timterpadu;Bahwa disposisi Menteri Kehutanan kepada Direktur Jenderal PlanologiKehutanan menyebutkan mohon saran tindak lanjut
1.RIAUZIN, SH
2.MAROLLAH,SH
3.ISMAIL, SH
4.I MADE SUTAPA
5.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH.
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR A.MALO,SH.
8.EMA MULIAWATI,SH.
9.INDRAWAN PRANACITRA
10.I WAYAN SURYAWAN, SH
11.I.A.K. YUSTIKA DEWI,SH.
12.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
13.MILA MEILINDA
Terdakwa:
LALU IKHWANUL HUBBY SH
307 — 214
UU No. 15 Tahun 2004 BPK punya kewenangan melaporkan keAparat Penegak Hukum jika dari hasil audit ditemukan perbuatanmelawan hukum / unsur pidana; Bahwa dalam audit PKN dikenal tahun buku / tahun anggaran, jikakerugian negara terjadi dalam TA 2017 tahun buku 2017, ditindak lanjutipembayaran di tahun 2020 maka atas pembayaran tersebut akanmenjadi pendapatan bukan pajak di tahun 2020; Bahwa pada saat ada temuan kerugian negara, dari sisi akuntansi jikaada pengembalian dia akan mencatat maka akan mengurang
Aditia Sulaeman, S.H.
Terdakwa:
Ir. ABDURRONI, MT Bin ISRONI
173 — 30
olehTerdakwa Ir.Abdorruni,MT dan saksi Mulyanto,ST,MM,MT dilakukanAdendum bukan keinginan mereka akan tetapi merupakan permintaandari Direktur PDAM dan kemudian disusul dengan Surat Permintaan dariBupati Bangka Nomor. 539/0524/vi2016 tanggal 14 Maret 2016 tentangDukungan dan Rekomendasi sebagai tindak lanjut dari Surat DirekturPDAM Tirta Bangka Nomor. 690/50/PDAM TR/2016 tanggal 18 Januari2016;Bahwa terhadap Adendum disetujui Pembangunan tambah kurang untukmembangun Intake beserta perangkatnya dengan mengurang
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : MELIA BOENTARAN
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : HANDOKO SETIONO
764 — 636
NASIR sehinggaditandatangani Addendum V Nomor 600/PUBM/SPMY/XII/2015/006.ADD.005 tanggal 28 Desember 2015 yang mengubah (mengurang))volume pekerjaan menjadi sebesar Rp.291.589.313.168,00 (dua ratussembilan puluh satu milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta tigaratus tiga belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah), padahalterhadap progres pekerjaan yang terlambat seharusnya dilakukanpemutusan kontrak dan bukan dengan melakukan addendum untukHal. 37 dari 524 Hal.
HERPIN HADAT, SH.
Terdakwa:
KOKO ANDRYANTO, ST Bin H. SUBANDRIO.
80 — 29
SUBANDRIOpernah menyampaikan pondasi pagar yang lama menggunakanpondasi setempat dan usia bangunan tidak lama akan rapuh.Tambah kurang tersebut tidak mengurang!
Terbanding/Terdakwa I : TOMTOM DABBUL QOMAR.
Terbanding/Terdakwa II : KADAR SLAMET.
522 — 563
keberatan dalamMemori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa I,kami berpendapat bahwa materi tersebut pada garis besarnya merupakanpengulangan dari apa yang telah disampaikannya dalam nota pembelaan, yangmana halhal tersebut sudah dipertimbangkan dengan cermat dan teliti olehJudex Facti sebagaimana dalam putusannya Nomor29/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg tanggal 26 Oktober 2020 (Pembanding kelirumenyebutkan tanggal putusan yaitu 23 Oktober 2020), namun demikian tanpabermaksud untuk mengurang
1775 — 1595 — Berkekuatan Hukum Tetap
khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaanPemilihan Kepala Daerah", tidak ada tolok ukurnya untuk mengatakan halseperti demikian, hanya retorika belaka;Dan pertimbangan Pengadilan Tipikor yang menyatakan "PerbuatanTerdakwa mengakibatkan runtuhnya kewibawaan lembaga MK RIsebagai benteng terakhir penegakan hukum dan diperlukan waktu yangcukup lama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadaplembaga MK RI" tidak terbukti adanya, sebab hingga saat ini denganadanya perkara a quo tidak mengurang
450 — 2300
tidak dimasukkan kedalam RAPBD, maka tidak bisadibelanjakan;Bahwa tahun 2012 bantuan yang diterima oleh pemerintah provinsi SumateraSelatan dari pemerintah pusat adalah dana bagi hasil ;Bahwa saksi tidak tahu kalau di nomenklaturnya dana bagi hasil itudipergunakan untuk apa;Bahwa dana alokasi bagi hasil biasanya diawal tahun sudah ada dari pusat,sehingga kita menyusun berpatokan dengan PAG, tapi pada saat dalamperjalanan ketika kita mau menyusun anggaran RAPBD ternyata adaperubahan menambah atau mengurang