Ditemukan 2284 data
104 — 22
Melaporkan dan Mepertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugas SubBagian Tata Usaha.Sedangkan tugasnya sebagai Pejabat Penatausahaan Keuanganberdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun2011 tentang Tata Acara Pelaksanaan APBD, yaitu pada Pasal 34 ayat(3), sebagai berikut: Meneliti Kelengkapan SPP/LS Pengadaan Barang Jasa yangdisampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan Diketahui/ Disetujuioleh PPTK.
Kearsipan.Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Kearsipan Suku Dinas Tata AirKota.Memelihara Kebersihan, Keindahan, Keamanan dan KetertibanKantor.Melaksanakan Upacara dan Pengaturan Acara, Pengurusan RuangRapat dan Publikasi Suku Dinas.Menysaksipakan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis PekerjaanUmum yang terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Umum pada KotaAdministrasi.Menyiapkan Bahan Laporan Suku Dinas yang terkait dengan TugasSub Bagian Tata Usaha.Melaporkan dan Mepertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugas SubBagian
134 — 49
Melaksanakan tugas tugas penyelenggaraan pemerintahan pada subbagian bina perangkat kota sub bagian bina perangkat kelurahan dan subbagian bina pemerintahan.3. Melaksanakan koordinasi kegiatan dengan perangkat kota.4. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan kegiatan perangkat kecamatandan kelurahan.5. Menyelenggarakan penilaian terhadap kecamatan dan kelurahan.6. Menyusun dan melaporkan akutanbilitas kinerja instansi pemerintah(LAKIP).7.
Terbanding/Tergugat I : PT.SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk,
Terbanding/Tergugat II : PT.BANK NEGARA INDONESIA Persero Tbk, Kantor Cabang Pontianak
Terbanding/Tergugat III : PT.JASARAHARJA PUTERA Kantor Cabang Pontianak
182 — 92
Pembiayaan Bank, subbagian ili, yaitu :11.2. Prinsipal akan menjual Produk kepada Distributor denganmekanisme pembayaran sebagai berikut :A. Pembiyaan Banki. Distributor akan mengikuti ketentuan dan syaratPembiayaan Bank yang telah disepakati oleh Prinsipaldan Bank yang dipilin Prinsipal, sebagaimana diaturdalam Lampiran 4 Perjanjian ini.il. Distributor dapat melakukan pemesanan maksimumsesuai dengan jumlah dana yang telah ditempatkan diBank.
133 — 115
Jadi tidak bisa dibuat secara subbagian atau secara parsial tapi secarakeseluruhan. Karena mungkin pada tahapEksplorasi belum mempunyai dampak tapi bisajadi pada tahap Eksploitasi menimbulkanBahwa yang Saksi katakan adalah jika hanya310 dari 425 Hal Putusan Nomor : 04/G/2009/PTUN.Smg.Ekpslorasi saja tidak ada kegiatan lainyaseperti. Eksploitasi memang tidak perlu Amdal,kalau hanya untuk Eksplorasi Sajamenurut ????..
72 — 18
distribusikanke seksiseksi yang berkaitan dan laporan yang masuk pada saksitelah sesuai dengan aturan yaitu laporan tersebut harus disertaidata pendukung berupa Notice Pajak, laporan SMS, laporanrealisasi, STS dan Bukti Setoran bank, yang selama ini ia ketahuitelah sesuai semua;Bahwa benar laporan bulanan berjalan dari tanggal1 sampaidengan tanggal 15 dan setiap akhir bulan keseluruhannya dari pospelayanan dikirim ke UPTD dari UPTD dikirim kebidangPengawasan, bidang Pajak Dinas Pendapatan Provinsi, subbagian
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : YUDI WIDYANSA, S.K.M., M.M. bin ALFACHRI
107 — 68
Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Laporan RSUD Sejiran Setason.
- Fotokopi Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/192/1.2.1.1/RSUD/2017 tanggal 25 April 2017 tentang Penetapan Jasa Pelayanan dan Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat TahunAnggaran 2017.
157 — 170
;Bahwa saksi tidak ingat untuk kasus uang pesangon ini apakah ada SPP yangdilampiri nota dinas ;Siti Sulastri Binti Sukardi, pada pokoknya menerangkan :e Bahwa sejak tahun 1999 saksi bertugas di bagian keuangan sebagai staf subbagian anggaran yang bertugas menerima, meregister SPP (surat permintaanpencairan dana) yang masuk di subbag anggaran untuk dicocokkan dengankendali, setelah SPP sesuai dan cocok dengan kendali saya serahkan keKepala Subbag Anggaran lalu dibawa ke Subbag Perbendaharaan untukdibuatkan
PT. WANA HALMAHERA BARAT PERMAI
Tergugat:
1.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI
2.Badan Koordinasi Penanaman Modal
3.Gubernur Maluku Utara
4.Bupati Halmahera Timur
5.6. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah â Maluku Utara
6.PT. Position
Intervensi:
PT. Position diwakili Oleh : Stephanus Eka Dasawarsa Sutantio
595 — 673
., Kepala SubBagian Tata Usaha, Badan KoordinasiPenanaman Modal ;8. Ridhani Hanulari, S.H., M.H.,Penyusun Abstraksi Hukum, BadanKoordinasi Penanaman Modal ;9. Detica Pakasih, S.H., M.H., AnalisBantuan Hukum, Badan KoordinasiPenanaman Modal ;10.
ANGGA WARDANA, SH
Terdakwa:
TINUS, SE. anak dari SAMUEL NGAMPUN Alm.
125 — 35
IBERAHIM Bin ABDURAHMAN :Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kutai Barat dantetap pada keterangannya;Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS dan pernah menjabat sebagai Kepala SubBagian (Kasubag) Sarana Ekonomi pada tahun 2009 s/d 2016;Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Kasie Pengelolaan Keuangan dan AsetKampung pada Setda Pemkab Kutai Barat, sejak tahun 2018 s/d sekarang;Bahwa benar Saksi pernah menjabat sebagai anggota Dewan PengawasPerusahaan Daerah Witeltram, berdasarkan :e
53 — 12
NANASUPRIATNA, yang jabatannya pada saat itu adalah sebagai Kepala SubBagian Produk DPRD dan Perundangundangan pada Bagian Persidangan,Risalah Rapat dan Perundangundangan Sekretariat DPRD Kota Cimahiberdasarkan Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor : 821.27/Kep.113KKD/2011 tanggal 23 Februari 2011 dan diangkat sebagaiPejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan DaerahDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi tahun 2011 yang untukselanjutnya disebut PPTK,
95 — 276
hasil analisadiberikan kepada Front Liner agar diperiksa;Bahwa job diskription saksi berhubungan dengan Terdakwa;Bahwa saksi pernah menerima uang dari Muhtar berupa uang lemburdan transport pada bulan Pebruari, Maret, April, Mei 2013;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkansemuanya;ae11.Saksi ABDUL ROZAK, dibawah sumpah menerangkan;Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Kepolisisan dan keterangansaksi semuanya sudah benar;Bahwa saksi bertugas di Bea cukai Mataram sejak 2011 pada subbagian
104 — 68
Tugas371)Membantu kepala Bagian Operasional dengan sebaikbaiknyadalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala SubBagian Kredit.2)Mengusulkan kepada Kepala bagian Operasional tentang rencanakerja dan anggaran serta Laporan Tahunan3)Menyelenggarakan ,koordinasi dan mengawasi dalam pelaksanaantugastugas pegawai yang berada dibawahnya serta melaksanakanpengendalian terhadap seluruh tugas secara efektif dan efesiendengan memperhatikan prinsip kehatihatian .4)Meneliti mengelola dokumen, administrasi
BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran tersebut ;Menimbang, bahwa sebagai Kepala Bagian marketing dan Kredit terdakwamempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab, antara lain: Membantu kepala Bagian Operasionaldengan sebaikbaiknya dalam melaksanakantanggung jawabnya sebagai kepala SubBagian Kredit.e Mengusulkan kepada Kepala bagianOperasional tentang rencana kerja dananggaran serta Laporan Tahunan.e Menyelenggarakan, koordinasi danmengawasi dalam pelaksanaan tugastugaspegawai yang berada dibawahnya
65 — 22
. 3.197.525.000,00 (tiga milyar seratursembilahpuluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);e Bahwa penasehat hukum mencocokkan barang bukti dengan majelisbahwa dengan kami ada sebelas kali pengamprahan;e Bahwa saksi CD ditempatkan di ruang sub keuangan, diserahkan ke saksi,tidak ada diserahkan ke orang lain kecauli pada saat TAKPA;e Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat SPK;Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan ada keberatan karenasetahu terdakwa SPK dibuat di subbagian
1384 — 672
., MAP.Jabatan : Kepala Subbagian Pembelaan danPendampingan Hukum5. Nama : ARIPRASETYO, S.H., MPA, M.A.Jabatan : Staf PerencanaKesemuanya adalah pegawai pada Biro Hukum KementerianPerencanaan Pembangunan Nasional/Badan PerencanaanPembangunan Nasional yang beralamat di Taman Suropati Nomor :2 Jakarta Pusat DKI Jakarta.2.
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.DJINO D. TALAKUA, SH
4.IRKHAN OHOIULUN, SH
5.SESCA TABERIMA, SH
6.EKA YACOB HAYER, SH
7.NOVANEMA DUHA, SH. MH
Terdakwa:
PETRUS ERUPLEY, SE ALIAS ETUS
121 — 51
Kepala Subbagian Hukum pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku (2016Sekarang);oF oN >Halaman 63 dari 137 Putusan Nomor 36/Pid. SusTPK/2017/PN Amb Bahwa ahli pernah dimintakan pendapat dalam bentuk Keterangan ahli terkaittindaak pidana korupsi yaitu:1. Perkara Dugaan Tindak Pidana korupsi pemberian dana kegiatanpenunjang/operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanegara Tahun anggaran 2005 ;2.
1.ERWIN BARUS
2.SULAEMAN
3.KENJI JOSH PRINCEN LEE
4.HORMAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR
Intervensi:
PT. PERTAMINA (PERSERO)
433 — 1448
KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur Kepala SubBagian Tata Usaha Nomor : 251/100/62.13/X/2019 Perihal :Pengecekan Klaim Sertipikat Tanah PT. SEM tanggal 25Oktober 2019 (fotokopi dari fotokopi);21. Bukti T ll Int 21a: Laporan KegiatanPembahasan Pengelolaan Aset Jalan Pertamina diKabupaten Barito Timur tanggal 23 Mei 2019 (fotokopi darifotokopi);22.
ARIE PRATAMA ,SH
Terdakwa:
ACHIRUDDIN Bin ABDUL AZIZ MASHUR
163 — 47
satu) lembar Data Ukuran Pakaian dan Sepatu Sat LinmasUntuk Kegiatan PAM TPS PILKADA 2018;1 (Satu) rangkap Bukti Bayar Pajak Kegiatan Termin 1 ke BPDJambi tanggal 31 Mei 2018 Kode Billing : 018053977273914:1 (Satu) rangkap Bukti Bayar Pajak Kegiatan Termin Il Ke BPDJambi tanggal O6 September 2018 Kode Billing018090114009811;1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat KeputusanBupati Merangin Nomor : 694/BKD/2016 tanggal 30 Desember2016 tentang pengangkatan FACHRIZAL, S.E sebagai Kepala SubBagian
264 — 174
kesehatan dankepribadian, serta tahapan wawancara adalah berupa penilaian ternadap hasilpemeriksaan kesehatan dan hasil rekam jejak, serta hasil asesment.Bahwa, penilaian terhadap hasil pemeriksaan kesehatan dan hasil rekam jejak,serta hasil asesment tersebut bersifat kualitatif yang bentuknya beruparekomendasi, misalnya hasil asesment itu layak atau tidak layak, begitu pulaterhadap hasil pemeriksaan kesehatan dan hasil rekam jejak.Bahwa, berdasarkan pengalaman Saksi selama menjabat sebagai Kepala SubBagian
108 — 47
IRAWAN,SEDibawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang diberikandihadapan penyidik KPK sebagaimana tertuang dalam Berita AcaraPemeriksaan;Bahwa saksi sejak tahun 2010 sampai Januari 2012 sebagai Kepala SubBagian Keuangan di Kementerian Perhubungan, saksi mengenal Terdakwabaik sebagai Kapus PPSDM dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;Bahwa saksi
456 — 298 — Berkekuatan Hukum Tetap
Doddy Anugerah Putra adalah sebagai Kepala SubBagian Belanja Bagian Keuangan Kabupaten Pesawaran;Bahwa benar berdasarkan keterangan Panitia Lelang dan DokumenDokumen Pengadaan maka Terdakwa R.