Ditemukan 2075 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : thery theon terry theos theo therry thenry theomy theody theovy theora theori theoby
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Putus : 18-03-2008 — Upload : 19-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 02PK/KPUD/2008
Tanggal 18 Maret 2008 — KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) PROVINSI SULAWESI SELATAN ; H. M. AMIN SYAM ; PROF. DR. MANSYUR RAMLY
103 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor: 2 PK/KPUD/2008executable), yang jika dijalankan akan menimbulkan ketidakpastian hukumdan ketidakadilan;Oleh karena itu sangat relevan pendapat John Rawls dalam bukunya TeoriKeadilan (A Theory of Justice) yang membahas dasardasar Filsafat Politikuntuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam Negara, dalam halaman 70,menyatakan antara lain :Salah satu jenis ketidakadilan adalah kegagalan para hakim dan otoritaslain untuk mematuhi aturanaturan yang sesuai atau interpressiinterprestasinya dalam pernyataan
Pengadilan PN Parigi Pidana Umum Pembunuhan
Register : 15-12-2016 — Putus : 02-05-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN Parigi Nomor 194/Pid.B/2016/PN PRG
Tanggal 2 Mei 2017 — ANDI IFDAL alias IDAL VS JPU
112 — 11
  • Pemikiran berdasarkanpertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apaHalaman 90 dari 102 Putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN.Prgyang diketahui belum tentu dikehendaki, korelasi keduanya ini sematamatauntuk mengetahui sejauhmana terdakwa melakukan suatu tindak pidanadidahului dengan Kesengajaan.Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan ini Majelis Hakim lebihcondong pada pendapat/teori perkiraan atau voorstelling theory, yangberpendapat bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-09-2015 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 K/PID.SUS/2015
Tanggal 21 September 2015 — AMIR USMAN alias AMIR
62 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terdakwa berkehendakuntuk mengemukakan halhal yang berkenaan dengan sistem pembuktian, alatbukti dan kekuatan pembuktiannya, dengan tidak bermaksud menggurui YangMulia Majelis Hakim Kasasi, namun Terdakwa sebagai manusia biasa yangdalam hal ini sangat mendambakan keadilan dan sangat berkeyakinan bahwaMajelis Hakim tentu telah mengetahui secara jelas, sebagaimana disebutkan didalam Pasal 183 KUHAP, dapat diketahui bahwa dalam hukum acara pidanakita menganut sistem pembuktian "negatief wetteiijk bewijs theory
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 01-04-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 34/PDT/2021/PT BNA
Tanggal 4 Mei 2021 — Pembanding/Tergugat I : Pokja Pemilihan Pembangunan Gedung Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Tahap 1 yang pada waktu itu susunan Pokja pekerjaan tersebut yakni Nesri Hendrifa, S.T., M.T, Hendra Gunawan, S.T.,M.T dan Novita Peni Palupi, S.Sos Diwakili Oleh : EUIS AISYAH
Pembanding/Tergugat II : 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PNBP BLU Universitas Syiah Kuala Kementerian Pendidikan Diwakili Oleh : EUIS AISYAH
Pembanding/Tergugat III : 3. Prof. Dr. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Universitas Syiah Kuala Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I Diwakili Oleh : EUIS AISYAH
Pembanding/Tergugat IV : 4. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Biro Umum Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Diwakili Oleh : EUIS AISYAH
Pembanding/Tergugat V : Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dari Inspektorat Jenderal Kemendikbud Republik Indonesia Diwakili Oleh : EUIS AISYAH
Pembanding/Tergugat VI : 6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Ind
203 — 179
  • Menurut teori fiksi (fictitious Theory)sebagaimana dikemukakan oleh Sarjana Hukum Indonesia, M. YahyaHarahap, S.H., dalam bukunya, Hukum Perseroan Terbatas, Cet.
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata
Register : 12-03-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Psp
Tanggal 29 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
236 — 319
  • Pasal 1977 KUHPerdata (pengusaan fisik lebih dari 30 tahun olehmasyarakat hukum adat Luhat Janji Lobi, menunjukan bahwamasyarakat hukum adat tersebut sah sebagai pemilik yangsesungguhnya/occupation theory).h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 TentangPengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.I. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-12-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2147 K/PID.SUS/2016
Tanggal 7 Desember 2016 — Drs. H. ABDUL LATIF, A.H., M.Si
69 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,Menguak Teori Hukum (Legal Theory dan Teori Peradilan JucialPrudence), Kencana Jakarta, halaman 478, Tahun 2009,mengemukakan:Paradigma Hakim sekedar terompet undangundang inilah, yangharus dihapuskan dari praktik peradilan kita di Indonesia, jika kitamenginginkan lahirnya putusanputusan yang lebih responsive,meminjam istilah Nonet dan Serlznick, yang dipopulerkan olehSatjipto Raharjo;Yang merupakan desiderata (kebutuhan utama) untuk melakukanreformasi didunia peradilan adalah merubah paradigma legalisticmenjadi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-06-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2229 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 3 Juni 2014 — TENGKU AZUWIR, SE
46 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No 2229 K/Pid.Sus/2013bukan untuk melakukan kesepakatan jahat, maka ini digunakan untukmengeliminir orangorang yang berniat dan bertujuan baik sesuai denganperuntukannya, jadi sejalan dengan theory tentang penyertaan olehRoeslan Saleh, yang menyebutkan mereka yang bersamasama dengansengaja melakukan tindak pidana, sedangkan Pemohon Kasasi/Terdakwatidak melakukan perbuatan melawan hukum maka dengan demikianperbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam perkara a quo tidak dapatdikualifikasi secara bersamasama
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-09-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1447 K/PID.SUS/2013
Tanggal 12 September 2013 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian ; H. RAMLAN ZAS, S.H. M.H.;
65 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam hal pemberlakuan hukum,hukum ketatanegaraan Indonesia menganut teori berjenjang (Stufen Theory)dari Hans Kelsen. Teori tersebut mengandung ajaran ajaran sebagai berikut:a. Dasar berlakunya dan legalitas suatu norma terletak pada norma yang adadi atasnya (dari bawah ke atas), ataub. Suatu norma yang menjadi dasar berlakunya dan legalitas norma yang adadi bawahnya (dari atas ke bawah)c.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-04-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 23 Juli 2020 — Penggugat:
Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, MSP
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2855 — 3697
  • Alasan Kelima, Bahwa kedudukan kelembagaan DKPPsebagai organ tata usaha negara namun dengan kewenangan yangserupa dengan badan peradilan yaitu memeriksa dan memutus (ataumenegakkan/mengadili) aduan dan/atau laporan dugaan pelanggaranHalaman 47 dari 269 halaman Putusan Nomor 82/G/2020/PTUNJKT(sengketa) kode etik yang wajib bersikap pasif dan netral, dapatdipahami dari pendapat Hans Kelsen ("General Theory of Law andState, New York: Russel dan Russel, 1971, diterjemahkan RaisulMuttagien, Bandung: Nusa
    Hakikat dari fungsiyudikatif, menurut Kelsen ("General Theory if Law and State,halaman 387388) (Bukti P34), terlihat dari prosedur pemeriksaan dipengadilan biasanya memiliki bentuk perselisihan diantara duapihak. Satu pihak menuntut bahwa hukum telah dilanggar oleh pihaklain, dan pihak lain menyangkal tuntutan ini. Keputusan pengadilanHalaman 48 dari 269 halaman Putusan Nomor 82/G/2020/PTUNJKTadalah keputusan tentang suatu perselisihan.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 09-03-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 22/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 21 Juli 2021 — Penggugat:
DPK APINDO Kabupaten Bekasi
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC SPN) Kabupaten Bekasi
2.Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
3.Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC GSPMII)
4.Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC K-SPSI) Kabupaten Bekasi
198 — 124
  • menetapkan UMSK sebagaimana diatur dalamPasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2018Tentang Upah Minimum.Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut selaras dengankaidah hukum yang terkandung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RINomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,khususnya pada Rumusan Hasil Rapat Pleno Pada Kamar Candra Huruf Aangka 2 Tentang Pengertian Teori Melebur (Opplosing Theory
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Pidana Umum Kehutanan
Register : 22-02-2017 — Putus : 16-08-2017 — Upload : 05-09-2017
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 17/Pid.B/LH//2017/PN Tjs
Tanggal 16 Agustus 2017 — RONI AKASE BIN JOHN AKASE
615 — 221
  • Berdasarkan theory of accomplice liability, karyawan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana meskipun ia tidak terlibat dalamtndak pidana secara langsung dan meskipun tindak pidana dilakukanoleh teman kerjanya berdasarkan instruksi yang diberikannya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-06-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 18 Juni 2014 — Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE Bin MA’ATENG
76 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini sesuai denganStufenbauw theory dari HANS KELSEN bahwa peraturan perundangundangan yang memiliki karakter dan dimensi tersendiri tidak bolehdicampuradukkan antara satu dengan yang lainnya. Sejalan pula denganPrinsip Lex Specialis Systematic Derogat Lex Generalis (asas kekhususanyang sistematis).
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-02-2015 — Putus : 30-12-2015 — Upload : 04-01-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg
Tanggal 30 Desember 2015 — -MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA -PT. BUMI MEKAR HIJAU
1767 — 752
  • siapa yangmenyebabkan kebakaran, ini dalam ketentuan harus ada kalau padahukum pidana barang siapa, itu harus dibuktikan;Bahwa apabila dalam pembuktian tidak pernah dibuktikan siapa danbagaimana asal muasal api tersebut dalam gugatan, karena itu tidak adadisebutkan jadikan gugatan itu obscure libel (tidak jelas) dari sejaksemula, sehingga harus dikesampingkan dan tidak bisa masuk ke dalamperkara;Bahwa pembuktian siapa pelaku atau sebab terjadinya peristiwa itu harusdilakukan, pembuktian approach theory
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-01-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1935 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 21 Januari 2015 — EDY SUTOYO, ST., MT
73 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketentuan tersebut secara eksplisit memerintahkanpenegak hukum untuk mengesampingkan penerapan ketentuanUndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 terhadap kasus pelanggaranketentuan undangundang administratif jika pelanggaran ketentuantersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi ;Hal ini selaras dengan stufen bouw theory dari Has Kelsen bahwaperaturan perundangundangan yang memiliki karakter dan dimensiHal. 87 dari 115 hal. Put.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-06-2017 — Putus : 24-10-2017 — Upload : 27-10-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 334/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 24 Oktober 2017 — PT.BANK DAGANG BALI ( DALAM LIQUIDASI) >< Ny.NI KETUT SRI ADNYANI CS
100 — 61
  • Bahwa, sebagai badan hukum PT PURI BUNGA BEACH HOTEL(sekarang bernama PT SPECTRUM DUTA INVESTMENT) padanyaberlaku teori personalitas perseroan yaitu Teori Fiksi (FictitiousTheory)perseroan merupakan organisme yang mempunyai identitas hukum yangterpisah dari anggotanya atau pemiliknya(M Yahya Harahap, "HukumPerseroan Terbatas", Penerbit Sinar Grafika, halaman 54), dan teoryperseroan sebagai symbol (symbol theory) keseluruhan dariperorangan kelompok yang bergabung dalam kegiatan usaha perseroanHalaman
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 09-02-2016 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 20-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8 P/HUM/2016
Tanggal 29 Agustus 2016 — SATRIA ARIEF ANANDA (Ketua Komisariat REI Bogor Raya), DK VS WALIKOTA DEPOK, DK;
140 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 08 P/HUM/2016Akademik RTRW Kota Depok 20122032 yang menjadi kajian dari penyusunanPeraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana TataRuang Wilayah Kota Depok Tahun 20122032, yang lebin mengarahkanpengembangan perumahan menjadi perumahan dalam bentuk rumah susun(rusunawa, ruSunami, rusuna) atau apartemen.Apabila menggunakan paradigm critical theory et. all, patutlahdipertanyakan secara subjektif mengenai kepentingan tertentu yang dilegitimasidalam sebuah peraturan birokratik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 27-10-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1899 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 27 Oktober 2011 — ARISMANTRI, A.Md Pgl. ARIS , DK
32 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Teori Bayangan / Pengetahuan (Vorstellong Theory) dari Frankseorang Guru Besar dari Tubingen, Jerman atau *WaarschinjnlijkheidsHal. 219 dari 226 hal. Put.
    No. 1899 K/Pid.Sus/2011220terjadi oleh pembuat ;theory atau "teori praduga atau teori perkiraan dari Prof.VanBemmelen dan Pompe yang mengatakan bahwa perbuatan itumemang dikehendaki pembuat, akan tetapi dari pada perbuatantersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi olehpembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 29-08-2012 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1300 K/PID.SUS/2012
Tanggal 29 Agustus 2012 — RICHARD LATIEF
118 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsurunsur dari suatuperaturan pidana korupsi atau tidak, perbuatan sesuai dengan suatuperaturan atau undangundang dan lainlain ketentuan yang tentunyadiperoleh dari alatalat bukti yang ditemukan ;Kami berkeyakinan Majelis Hakim tentu telah mengetahui secara jelas,sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, dapat diketahui bahwadalam hukum acara pidana kita menganut sistem pembuktian negative wettelijkbewijs theory yaitu pembuktian yang harus didasarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 18-08-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1148 K/PID.Sus/2016
Tanggal 18 Agustus 2016 — KHUSLAINI, SE, DK
60 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Halinipbun sejalan dengan Stufenbau Theory dari Han Kelsen bahwaperaturan perundangundangan yang memiliki karakter dan dimensitersendiri tidak boleh dicampur adukkan antara satu dengan yanglainnya. Sejalan pula dengan prinsip /ex sepecialis systematic derogatelex generalis (azas kekhususan yang sistimatis).
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Putus : 05-03-2015 — Upload : 03-07-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 57/PDT.G/2014/PN.JKT.TIM
Tanggal 5 Maret 2015 — 1. DJAELANI, Cs melawan 1. ROSYID ACHMAD, bin SARMADA Cs
57 — 31
  • to control an economic good; an aggregate ofrights guaranteed andprotected by the government; everything which is thesubject of ownwrship; a social institution whereby people regulate theacquisition and use of the resources of our environment according to a system ofrules; a concept that refers to the right, obligators, privilages and restrictions thatgovern the relations of men with respect to things of value;b) Berbeda dengan Margaret Jane Radin yang mengemukakan pendapatnya mengenaiProperty Theory