di tunjuk oleh saksi Elpi Eriantoni, S.Hdengan sepengetahuan terdakwa tidak melaksanakan kegiatan tersebutdikarenakan perusahaanperusahaan tersebut hanya di pinjamperusahaannya sebagai wadah untuk pencairan dana sebagaiimbalannya para pemilik perusahaan diberikan uang sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) per perusahaan yang dipinjam oleh saksiElpi Eriantoni, S.H.Bahwa untuk kegiatan bantuan Padat Karya sebesar Rp. 440.000.000,(empat ratus empat puluh juta rupiah) untuk disalurkan ke (empat) desadengan

materialbatu. tersebut dilaksanakan oleh pihak perusahaan (pihak ke3)sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK).Bahwa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) untuk upah pekerja /perangsang kerja pada Infrastruktur Jalan Program Padat KaryaInfrastruktur tidak didukung dengan bukti yang benar.Bahwa untuk pekerjaan kegiatan padat karya infrastruktur meliputi 4(empat) desa yaitu Desa Kota Niur, Desa Pagar Gunung, Desa PadangSiring serta Desa Taba Lagan, berupa pembuatan jalan lingkungan desadengan

MANDIRI atas nama FRIDUS BOY (2016 dan 2017)Bahwa Fasilitas dan sarana yang digunakan oleh Kepala Desa MakunKecamatan Biboki Feotleo Kabupaten TTU dalam melaksanakanseluruh pekerjaan fisik di Desa Makun yaitu:o 1 (satu) unit mobil dump truk (milik sendiri Kepala Desa yangdipergunakan untuk segala kegiatan pembangunan fisik yaituberupa alat angkut untuk pasir, batu, semen, kayu, beton, seng danbahan material lokal lainnya)o 1 (Satu) mesin cetak batako yang dipergunakan oleh Kepala Desadengan cara

Kepala BappedaKabupaten.Bahwa berdasarkan Perbgub No : 4 tahun 2014 menyebutkanSyarat pengajuan Proposal Dana Anggur Merah yakni :o Surat Keabsahan Kelompok Masyarakat yang ditandatanganioleh Kepala Desa;o Surat Pernyataan mengelola Ekonomi Produktif;o Surat Pernyataan Kerjasama Kepala Desa dengan Bank NTT;Oo Pernyataan dari Kelompok Masyarakat untuk bersediamengelola dana tersebut dan bersedia untuk mengembalikan;o Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani oleh Kepala Desadengan Gubernur.Bahwa

(Satu) unit Colt Diesel Dump Truck, selanjutnyadalam rentang waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, telahterlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaanpekerjaan pekerjaan fisik dan pengadaan barang yang anggarannyabersumber dari APBDes Desa Makun tahun 2014 sampai dengan tahun 2020dengan cara antara lain terdakwa mengambil alin pekerjaanpekerjaanswakelola yang seharusnya melibatkan masyarakat tetapi dalampelaksanaannya dikerjakan sendiri oleh terdakwa selaku Kepala Desadengan

Jalan nomor 11 /02/17/032/01/ KP2, tanggal 14 Februari 2017;1 (satu) lembar Surat Pengantar / Jalan nomor 12 /02/17/032/01/ KP2, tanggal 14 Februari 2017.Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD05/DK.000/01/2016,tentang harga penjualan beras perusahaan umum (Perum) Bulog diluarpenugasan Pemerintah;Pelaksanaan Logostik (laklog) Nomor : 021/l/2017/01/KP2, tanggal 27Januari 2017.Halaman 7 dari 155 Putusan Nomor 04/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdg28)19 (sembilan belas) berkas Laporan Pertanggungjawaban dari Desadengan

02/17 /032/01 /KP2, tanggal 14 Februari 2017;. 1 (satu) lembar Surat Pengantar / Jalan nomor 12 / 02/17 / 032/01 /KP2, tanggal 14 Februari 2017.26) Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD05/DK.000/01/2016, tentangharga penjualan beras perusahaan umum (Perum) Bulog diluarpenugasan Pemerintah;27) Pelaksanaan Logostik (laklog) Nomor : 021/l/2017/01/KP2, tanggal 27Januari 2017.Halaman 153 dari 155 Putusan Nomor 04/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdg28) 19 (sembilan belas) berkas Laporan Pertanggungjawaban dari Desadengan

Setelah disajikan yaitu rekening koran bank atas nama hukum tuadesa malenos baru saudah dua kali dilakukan penyetoran kerekening desadengan total sebesar Rp. 31.000.000, (tiga puluh satu juta rupiah).

ADD (Alokasi dana desa) diterima sebesar Rp. 530.437.928..Bahwa sepengetahuan saksi bahwa ada beberapa pelaksanaanpembangunan di tahun 2019 yang tidak dilakukan secara swakelolamelainkan dilaksanakan oleh pihak ketiga/CV diantaranya adalah :Sandsheet, jalan desa, dan jalan lingkungan, namun secara rinci sayatidak bias menjelaskan;Bahwa selama saksi menjadi ketua LPMD, saksi menerima danaoperasional untuk LPMD (Ketua dan anggota) dari Bendahara Desadengan besaran Rp. 6.000.000,/tahun anggaran 2019

KesiapsiagaanMasyarakat dala Menghadapi Bencana Alam dengan realisasi anggaransebesar Rp500.000,00 dan tidak serahkan sehingga anggaran tersebut tidakdapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp500.000,00 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa pada Tahap denganrealisasi anggaran sebesar Rp7.320.000,00 dan realisasi pelaksanaankegiatan sebesar Rp. 5.000.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran yangtidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp2.320.000,00 Honorarium Tim Panitia Tahap Pada Kegiatan Sosialisasi Dana DesaDengan

yang mengesahkan APBDes dari Kabupaten bagian Pemerintahan,pengesahannya dengan ditandatangani bagian Pemerintahan , dan ditetapkanoleh Kepala Desa;Bahwa Penggunaan anggaran diajukan oleh Kepala Desa;Bahwa Pos anggaran hanya bisa diubah satu kali dalam satu tahun, itupun kalauada hal yang mendesak;20Bahwa uang disimpan di BKK , anggaran yang didapat dari Kabupaten danPropinsi disimpan di BPD, jadi tidak boleh disimpan oleh Kepala Desa;Bahwa Cara mengambilnya diambil oleh Kepala Desa dan Bendahara Desadengan

Narendra Inti Corpora mau mentranfer uang kepadaTerdakwa Lia Elia olen karena ajakan para Terdakwa untuk mendanai 16(enam belas) SPK / Proyek Desadengan janji kKeuntungan dibagi 50 % 50% antara PT.

langsungmelakukan pengecekkan ke lokasi, pada saat sampai di lokasi yaitu pada pukul14.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi melihat ada alat berat jenis Excavator danBuldozer yang sedang rolling di lokasi tersebut, Kemudian Saksi berfemu denganwarga Desa Pararungan, salah satunya adalah perangkat Desa bermargaSIMAMORA dan Tokoh Masyarakat sekaligus anggota BPD bermmargaSINAMBELA mengatakan bahwa pembukaan jalan yang dilakukan oleh operatoradalah dengan sepengetahuan mereka dan telah di musyawarahkan di Desadengan

Dalam pelaksanaan penghitunganBahwa pengumuman hasil penghitungan suara yangdibacakan oleh Ketua Panitia yang bernama ANWARtidak/tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada wargamasyarakat yang menunggu penghitungan suara tentangsah atau tidaknya penghitungan Suara ;Berita acara pemenang Pilkades Calon Kepala Desadengan suara terbanyak dan Kepala Desa terpilin masihkosong , akan tetapi saksi dari Penggugat namanyaPURWONO disuruh tanda tangan dulu di blangko yangmasih kosong dan saksi dari Penggugat telahmenyampaikan

tersebut di input padabuku register pada tanggal 03 Juni 2004 secara bersamaan dan nomor registemyaberurutan;Bahwa sepengetahuan Saksi saat sekarang ini penomoran Register SuratKeterangan Tanah apabila Surat Keterangan tersebut dibuat pada tahun yangberbeda yaitu apabila masuk pada tahun yang berbeda maka penomoran kembalilagi ke nomor Olnamun pada tahun sebelumnya (pada saat Saksi belum menjadiKepala Desa) Saksi tidak mengetahui;Bahwa yang membuat Surat Keterangan tanah tersebut di atas adalah Kantor Desadengan

Sedangkan Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Kepala Desadengan sendirinya menempati posisi selaku Pembina;Bahwa benar, dana bantuan PNPMMP tersebut telah dipergunakan untuk kegiatankegiatan sebagai berikut :Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 64.000.000.NhUntuk perbaikan goronggorong/selokan Rp. 3.468.000.ooPengaspalan jalan Rp. 217.750.000,Mebelair untuk Madrasah Rp. 17.200.000,Merehab Madrasah Nurul Huda Rp. 58. 929.000,Pembangunan 1 lokal (1 ruangan) Madarasah AlMutahidin Rp. 34.193.400,

penyidikan, keteranganyang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidikyang ditandatangani oleh saksi;Bahwa saksi seharihari sebagai Perangkat Desa Ketangi dengan jabatankaur Pembangunan sejak tahun 2001 sampai dengan kurang lebih bulanMaret 2018, setelah itu pindah jabatan sebagai Kadus Krajan Il DesaKetangi Sampai sekarang ini.Bahwa tugaS pokok Kaur Pembangunan merencanakan danmelaksanakan pembangunan yang ada di desa.Bahwa saksi mendapatkan bengkok desa, berdasarkan SK Kepala Desadengan

Bahwa fasilitasi yang dilakukan oleh Dinas Permendes terkait di DesaKetangi yaitu :Dari tahun 2015, 2016 dan 2017 kami dari Bagian pemdes Setdadan Dinpermades telah melakukan sosialisasi berlokasi diKecamatan Purwodadi dengan peserta semua Desa diwilayahKecamatan Purwodadi.Tiap tahun melakukan pelatinan administrasi keuangan desadengan materi yang berbeda, pesertanya bendahara atau perangkatdesa.Pada tahun 2017 terjadi permasalahan proses pencairan dana desatahap Tahun 2017 Desa Ketangi akan dicairkan

AmMbyah Panggung Sutanto.b) Tahun 2016> Pekerjaan Penegasan Batas Tanah Milik Desadengan anggaran dalam RAB tahun 2016 sebesarRp3.506.300,00 tidak dilaksanakan, karenadananya digunakan oleh Sdr. Ambyah PanggungSutanto.> Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton RT 02 RW03 dengan anggaran dalam RAB tahun 2016sebesar Rp12.852.900,00, tidak direalisasikanpembayarannya dengan dana DBHPRD, namunatas pekerjaan pada lokasi tersebut tetapdilaksanakan dan dibiayai dengan Dana Desatahun 2016.

di tunjuk oleh saksi Elpi Eriantoni, S.Hdengan sepengetahuan terdakwa tidak melaksanakan kegiatan tersebutdikarenakan perusahaanperusahaan tersebut hanya di pinjamperusahaannya sebagai wadah untuk pencairan dana sebagaiimbalannya para pemilik perusahaan diberikan uang sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) per perusahaan yang dipinjam oleh saksiElpi Eriantoni, S.H.Bahwa untuk kegiatan bantuan Padat Karya sebesar Rp. 440.000.000,(empat ratus empat puluh juta rupiah) untuk disalurkan ke (empat) desadengan

materialbatu. tersebut dilaksanakan oleh pihak perusahaan (pihak ke3)sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK).Bahwa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) untuk upah pekerja /perangsang kerja pada Infrastruktur Jalan Program Padat KaryaInfrastruktur tidak didukung dengan bukti yang benar.Bahwa untuk pekerjaan kegiatan padat karya infrastruktur meliputi 4(empat) desa yaitu Desa Kota Niur, Desa Pagar Gunung, Desa PadangSiring serta Desa Taba Lagan, berupa pembuatan jalan lingkungan desadengan

Ali Sangaji) beserta beberapa AnggotaDPRD lainnya, yakni memberangkatkan beberapa orang Kepala Desadengan menggunakan uang/ dana pribadi dari para Anggota Dewan yanghadir dalam hearing saat itu, belum terealisasi, namun beberapa harikemudian kami (para anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai) mendengar Putusan Nomor 08/Pid.SusTPK/201 7/PNTteHal. 144 dari...kalau seluruh Kepala Desa yang ada di Kabupaten Pulau Morotaidiberangkatkan ke Jakarta oleh Terdakwa entah dengan menggunakananggaran dari mana,

Ali Sangaji) beserta beberapa AnggotaDPRD lainnya, yakni memberangkatkan beberapa orang Kepala Desadengan menggunakan uang/ dana pribadi dari para Anggota Dewan yanghadir dalam hearing saat itu, belum terealisasi, namun beberapa harikemudian kami (para anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai) mendengarkalau selurunh Kepala Desa yang ada di Kabupaten Pulau Morotaidiberangkatkan ke Jakarta oleh Terdakwa entah dengan menggunakananggaran dari mana, yang belakangan kemudian baru di ketahui kalauanggaran

Ali Sangaji) beserta beberapa AnggotaDPRD lainnya, yakni memberangkatkan beberapa orang Kepala Desadengan menggunakan uang/ dana pribadi dari para Anggota Dewan yanghadir dalam hearing saat itu, belum terealisasi, namun beberapa harikemudian kami (para anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai) mendengarkalau seluruh Kepala Desa yang ada di Kabupaten Pulau Morotai Putusan Nomor 08/Pid.SusTPK/201 7/PNTteHal. 149 dari...diberangkatkan ke Jakarta oleh Terdakwa entah dengan menggunakananggaran dari mana,

Pulau Morotai.Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil pada saat Hearing para kepala desadengan anggota DPRD Kab. Pulau Morotai tahun 2013.Bahwa Sebelum keberangkatan, Saksi mendapat telepon dari Rahman Dg.Suki (Kades Darame) untuk datang ke rumah Abubakar Hairuddin/ Manto(Kepala BPMD) untuk untuk mengambil uanguntuk perjalanan keJakarta.ketika saksi tiba di rumah pak Manto, pak manto mengatakan agassaksi cepat saksi berangkat ke terrnate karena temanteman sudah adayang ke ternate.

., diatas obyek terperkara ini berdiri satu unit bangunanHalaman 60 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/201 6/PA.Kispermanen rumah tempat tinggal dan tanaman pohon kelapa sawit yangmana ditengahtengah badan bidang tanah tersebut terdapat jalan desadengan lebar badan jalan + 3 meter, menghubungkan Dusun Il danDusun Ill Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara(dulunya, lebih kurang tiga bulan sebelum dilakukan pemeriksaansetempat (descente) merupakan jalan tanah dan sekarang jalantersebut

Menyatakan pendaftaran tanah objek sengketa ke dalam Buku Desadengan Tanda Bukti Hak Pasini nomor : 226 Folio No. 114, tidakmemiliki kekuatan berlaku dan mengikat secara hukum;6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Pelepasan HakNomor: 398 /KL APHXII/96, tanggal 19 Desember 1996,yang dibuat oleh dan dihadapan TERGUGAT V;7.

Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa disebutkan sebagai berikut :Pasal 41Ayat (5) Huruf c : Bupati/Walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahandan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (Tiga Puluh) Hari sejakditerima laporan dari Badan Permusyawaratan desaMenimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014 Tentang Pemilinan Kepala Desa disebutkan sebagai berikut :Pasal 44Ayat (3) Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desadengan

Bahwa proses pencairan yaitu Pemerintah Kabupaten mengumpulkan seluruh Kepala Desadengan didampingi Bendahara dan unsur BPD, dana diserahkan oleh Bupati secara simbolissebesar 10 juta rupiah tunai dan sisanya masuk melalui rekening desa. Bahwa Dana ADD tahap I sebesar 21 juta rupiah digunakan untuk persiapan pembangunanJoglo dan sisanya sebesar 40 juta rupiah digunakan untuk kepentingan pemerintahan Desa. Bahwa Penggunaan dana tahap I tidak ada masalah dan ada laporanpertanggungjawabannya.

Namun Terdakwasering mengambil/mencairkan sendiri Dana Desa dan Alokasi Dana Desadengan memalsukan tanda tangan Bendahara Desa.

bahwa Titik dasar teknik orde 4 diberi nomoryang unik/tunggal berdasarkan wilayah desa/kelurahan sebanyak tiga digit; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut diatas, makasudah jelas diatur bahwa wilayah tata usaha pendaftaran tanah sama dengan wilayahadministrasi Pemerintahan Desa, sehingga wilayah tata usaha pendaftaran tanah harusberdasarkan wilayah administrasi Pemerintahan Desa dan Badan Pertanahan Nasionaltidak mempunyai kewenangan dalam menentukan batas wilayah antara satu Desadengan