Pengajuan saksi Mahkota ini telah mendapat banyak kritikanoleh karena telah melanggar HAM dalam bentuk self incrimination. Berikut perkara yangdisplit, antara lain saksi dr. Rusman Lubis, Sp.B., FinaCS. selaku Pengguna Anggaran (PA)sebagai Terdakwa dalam perkara Nomor 121/PID.SUS.K/2013/PN.MDN., saksi Syahrulanselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Terdakwa dalam perkara Nomor 122/PID.SUS.K/2013/PN.MDN., saksi Johan Tancho selaku Wakil Direktur CV.

TPK/2017/PT MDN Tujuan PembiayaanPembelian Ruko untuk disewakankepada PDAM Tirtanadi Medan; Limit PembiayaanRp 1.000.000.000,00; Jangka Waktu 10 Tahun;PembiayaanHarga Pokok Rp 1.250.000.000,00PembelianMargin Keuntungan Rp 791.728.879,73Harga Jual Rp 2.041.728.879,73Angsuran Rp 250.000.000,00PendahuluanPembiayaan yang Rp 1.791.728.879,73diangsurAngsuran per bulan : Rp 14.391.074,00 Cara Penarikan Dicairkan ke rekening nasabah danlangsung ditransfer ke rekening penjualbeserta dana self financing nasabah.Apabila

Pembelian Ruko Skim Pembiayaan Murabahah;Tujuan Pembiayaan Pembelian Ruko untuk disewakan kepadaPDAM Tirtanadi Medan;Limit Pembiayaan Rp 1.000.000.000,00;Jangka Waktu 10 Tahun;PembiayaanHarga Pokok Rp 1.250.000.000,00PembelianMargin Keuntungan Rp 791.728.879,73Harga Jual Rp 2.041.728.879,73Angsuran Rp 250.000.000,00PendahuluanPembiayaan yang Rp 1.791.728.879,73diangsurAngsuran per bulan Rp 14.391.074,00Cara Penarikan Dicairkan ke rekening nasabah danlangsung ditransfer ke rekening penjualbeserta dana self

KetidakhadiranHalaman 256 dari 269 halaman Putusan Nomor 82/G/2020/PTUNJKTPenggugat pada sidang DKPP, jika tidak dipertimbangkan alasannya, otomatisseperti menghilangkan hak dan kesempatan yang bersangkutan untukmengajukan hak pembelaan diri (right of self defense), dalam kondisi seperti iniapabila tetap digelar maka yang terjadi adalah serupa dengan persidangan inabsentia untuk kasuskasus extraordinary crimes, sesuatu yang justru semakinkontradiktif dengan hilangnya kepentingan pengadu yang pada

Joe Mcintyre,the Judicial Function, Fundamental Principles of ContemporaryJudging (Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd, 2019), p.274.Menimbang, bahwa kewajiban memberikan alasan sebagaimana dimaksuddi atas semakin tidak terhindarkan dalam konteks pentingnya fairness bagi semuapihak, khususnya semakin beralasan bagi Penggugat karena ketidakhadirannyapada persidangan di DKPP mengisyaratkan tidak terpenuhinya hak pembelaan diri(right of self defense).

No.325/ Pdt/2017/PT.DKIPenggugatll sebagaimana termuat dalam izin dimaksud;8) Dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadapPenggugatll Tergugat telan melakukan halhal sebagaiberikut:a) Melakukan pencocokan dan penelitian untuk menjaminkebenaran besaran biaya BHP Telekomunikasi dankontribusi layanan universal (Universal ServiceObligation/USO) yang telah dibayarkan oleh Penggugat Ilsecara self assesment, berdasarkan Berita Acara HasilPencocokan dan Penelitian sebagai berikut:1.

5.125.000,00 (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 8 Oktober 2020;

Bahwa dalam Pemberitahuan Impor Barang dimaksud, sesuai denganasas self assessment yang diatur dalam ketentuan kepabeanan danperpajakan, Importir menentukan sendiri Tarif Pabean, Nilai Pabean,Bea Masuk, serta pajak dalam rangka impor atas importasi barang yangdilakukannya;d.

Namun, dalamhal Wajib Bayar menjadi terutang setelah menerima manfaat,seperti pemanfaatan sumber daya alam, maka penentuanjumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dapatdipercayakan kepada Wajib Bayar yang bersangkutanuntuk menghitung sendiri dalam rangka membayardan melaporkan sendiri (self assessment ).Ayat (2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang jumlahPenerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutangnyaditentukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b ditetapkan dengan PeraturanPemerintah

SebagaiTersangka, telah dilakukan klarifikasi terhadap Pemohon terkaitadanya keterangan dari saksisaksi dan buktibukti yangmenunjukkan dugaan keterlibatan Pemohon dalam tindak pidanagratifikasi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana tertuangdalam BAPK tanggal 4 Janauri 2018 dan Berita Acara Pemeriksaantanggal 20 Januari 2018;Dalam setiap pemeriksaan seseorang sebagai tersangka, Termohontidak mengejar pengakuan dari tersangka karena dalam prinsiphukum pidana Tersangka memiliki hak ingkar (non self

tulis, kertas gambar, tempat pena, kotak pensil, tempat pensil,binder; klip, penggaris, rautan pensil, mesin tik, kertas HVS; memo, buku catatan (notebook), organizer buku harian diary), pembungkus plastik (wrapping), kertas file (looseleaf), bukuuku pelajaran, kalender, kartukartu ucapan, kartu undangan, sampul surat,map, stop map, ordner, snellhecter, paku payung, perforator, alat pelubang kertas,pemotong kertas (keperluan kantor), stapler, staples, nietjes, papan nama, papanreklame, lem kertas, self

Jadi justru Bursa Efeksebagai SRO, Self Regulatory Organization, Bursa Efek sebagailembaga yang boleh mengatur dirinya sendiri. Dia bisa menentukan,tidak boleh para anggota Bursa melakukan transaksi di luar Bursa.Kalau dia tetap menggunakan transaksi Bursa, harus masuk kesistem, karena sekarang semua sudah scriptless.

kelebihan itudikompensasikan, dan kalau misalnya ada kelebihan dikatakan bahwa akandilakukan surat ketetapan lebin bayar, kKemudian kalau berupa kekuranganbayar akan ditetapkan surat kekurangan bayar ;Bahwa pada saat tahun 2001 sampai tahun 2008 tidak ada keterlibatan pihakkantor pajak, karena petugas pajak itu tidak boleh mengintervensi, kalausekarang, karena sudah ada AR dan setelah kita modernisasi kita adamemberikan semacam penyuluhan, tapi kalau masalah menghitung dan segalamacamnya karena itu self

danPemberantasan Perusakan Hutan.Sedangkan Penggunaan Mesin Bandsaw pada TPTKO merupakan kegiatanMemanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk,ukuran termasuk pemanfaatan limbahnya sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 huruf g jo Pasal 95 ayat (2) huruf a Undangundang RI Nomor 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.Bahwa Dokumen yang menyertai pada saat pengangkutan kayu olahanyang berasal dari TPTKO adalah Nota Angkutan, Nota Angkutan diterbitkansecara self

serta merta diterima sebagai sesuatu pasti dan tepat.Dengan demikian Unsur ke tiga Pasal 351 ayat (2) KUHP sesuai DakwaanKomulatif kedua dan Tuntutan Oditur Militer TIDAK TERBUKTI atauTIDAK TERPENUHI dalam perbuatan atau tindakan Terdakwa.Selanjutnya ada hal mendasar lain yang perlu kami sampaikan sehubungan denganPledooi ini, yaitu bahwa tindakan Terdakwa melepaskan tembakan menggunakansenjata Air Sftgun kepada Saksi1 adalah merupakan wujud Pembelaan Darurat atauPembelaan Terpaksa ( Noodweer, Self

Memeriksa dan memverifikasi biayabiaya pendahuluan, yang telahdikeluarkan sebagai self financing serta dana yang berasal dari Kredit Bank.. Memeriksa dokumen yang berkaitan dengan perijinan dan kontrak kerja sama..

Memeriksa dan memverifikasi biayabiaya pendahuluan, yang telahdikeluarkan sebagai self financing serta dana yang berasal dari Kredit Bank.2. Memeriksa dokumen yang berkaitan dengan perijinan dan kontrak kerjasama.3. Melakukan pengawasan dan evaluasi fisik terhadap pelaksanaanpembangunan dan pengadaan peralatan PROYEK.4. Melakukan pengawasan dan evaluasi biaya ditinjau dari segi rencanapembiayaan PROYEK.e Obyek dan Lokasi Pengawasan :1.

Memeriksa dan memverifikasi biayabiaya pendahuluan, yang telahdikeluarkan sebagai self financing serta dana yang berasal dari Kredit Bank.Halaman 213 dari 361 Patusan No.05/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst2142. Memeriksa dokumen yang berkaitan dengan perijinan dan kontrak kerjasama.3. Melakukan pengawasan dan evaluasi fisik terhadap pelaksanaanpembangunan dan pengadaan peralatan PROYEK.4.

Berkas Pencairan Dana Bantuan Panitia Pelaksana Training Self Motivation LDK444 Karisma a.n Hendra Gunawan No.Rek. 515201022166533 (Bank BRI Unit 1 (satu) Asli Limboto) sebesar Rp. 3.000.000, sesuai SP2D No. 02403/SP2D rangkapBANTUAN/1 2052/2012 tanggal 08 Mei 2012.

201202305/SP2DBANTUAN/1 2052/2012Bayar BantuanPembangunan Masjid AlMuslimun Desa PangguloKec.Botupingge SesuaiPersetujuan20.000.000 127.08 Mei 201202385/SP2DBANTUAN/1 2052/2012Bayar BantuanPembangunan MasjidNurul Qalbi DesaUabanga Kec.BonepaniaiSesuai Persetujuan2.500.000 128.08 Mei 201202386/SP2DBANTUAN/1 2052/2011Bayar Bantuan KepadaKarang TarunaMootilangoKec.Tilongkabila SesuaiPersetujuan Terlampir1.500.000 129.08 Mei 201202403/SP2DBANTUAN/1 2052/2012Bayar Bantuan KepadaPanitia PelaksanaTraining Self

Care No.Rek. 010.02.11.0025747 (Bank Sulut Capem Suwawa) sebesar engiRp. 1.500.000, sesuai SP2D No. 00976/SP2DBANTUAN/12052/2012 9Kaptanggal 08 Maret 2012.Asli Halaman 270 dari 399 Putusan Nomor: 9/Pid.SusTPK/2016/PN.GTO Berkas Pencairan Dana Bantuan Panitia Pelaksana Training Self MotivationLDK Karisma a.n Hendra Gunawan No.Rek. 515201022166533 (Bank 1 (satu)BRI Unit Limboto) sebesar Rp. 3.000.000, sesuai SP2D No. 02403/SP2D rangkapBANTUAN/12052/2012 tanggal 08 Mei 2012.444.

Care No.Rek. 010.02.11.0025747 (Bank Sulut Capem Suwawa) sebesarRp. 1.500.000, sesuai SP2D No. 00976/SP2DBANTUAN/12052/2012tanggal 08 Maret 2012.1 (Satu)rangkap Asli Berkas Pencairan Dana Bantuan Panitia Pelaksana Training Self MotivationLDK Karisma a.n Hendra Gunawan No.Rek. 515201022166533 (Bank 1 (satu)BRI Unit Limboto) sebesar Rp. 3.000.000, sesuai SP2D No. 02403/SP2D rangkapBANTUAN/12052/2012 tanggal 08 Mei 2012.444.

Namun demikian, guna terangnya perkara a quo, perlu Turut Tergugat XIVjelaskan secara singkat, sebagai berikut:a.Bahwa, sistim perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah selfassessment, yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung,membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya kepadaKantor Pelayanan Pajak;Berdasarkan sistim self assessment, wajib pajak yang telah memenuhipersyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundangundangan di bidang perpajakan, wajib mendaftarkan

Putusan No. 977/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.UtrBahwa sejarahnya sebenarnya dalam UndangUndang Kepabeanantidak ada hukum pidana, semuanya hanya berbentuk sanksi administrasisaja, lalu pada Tahun 1937 ada amandemen dan disitulah baru adapidana yang disebut Penyelundupan, yaitu tidak membuat dokumensama sekali, kemudian Tahun 1995 ada Ordonansi Bea, UndangUndangini tujuannya bukan penjara tetapi untuk mendapatkan uang ke Negara;Bahwa di dalam UndangUndang Perpajakan ada self assessmentdiantaranya yaitu UndangUndang

Perusahaan Perkreditan Consumer dan Ritel Organik, yangdikeluarkan oleh Divisi PGV (Police Goverment) Buku I, Bab PersetujuanKredit , Sub Bab : Pencairan Kredit , Sub Sub Bab : Pencairan Kredit,Indeks : 0100301, Bab : Il, Sub Bab : H, Sub Sub Bab : 01, Halaman : 1,Nomor Instruksi : IN/56/PGV/001, Tanggal Berlaku : 0703201 Yang antaralain mengatur bahwa Pencairan Kredit dapat dilaksanakan apabilapersyaratanpersyaratan yang telah ditetapbkan dalam Surat KeputusanKredit (SKK) telah dipenuhi, antara lain : Self

Artibersekongkol adalah berkomplot ataubersepakat melakukan kejahatan.Kedua, menurut Blacks' Law Dictionary(1968:382) = mendefinisikan persekongkolan(conspiracy), a combination or confederacybetween two or persons formed for the purposeof committing, by their joint efforts, someunlawtul or criminal act, or some act which isinnocent in itself, but becomes unlawul whendone concerted action of the conspirators, or forthe purpose of using criminal or unlawul meansto the commission of an act not in it self

dilakukan secarakekerasan (violence) maupun penyiksaan (torture) olehpejabat penyidik menurut KUHAP (Polisi) terhadap tersangkaakan merupakan suatu kegagalan dari subsistem lainnya danakan mempengaruhi sistem peradilan pidana secarakeseluruhan, misalnya Kejaksaan (sebagai pejabat penuntutumum menurut KUHAP) dan Pengadilan.Kejaksaan akan menilai bahwa penyidikan yang dilakukansecara torture ini sangat bertentangan dengan asasPresumption of Innocence, bahkan dianggap tidak sejalandengan prinsip Non Self