bahwa Titik dasar teknik orde 4 diberi nomoryang unik/tunggal berdasarkan wilayah desa/kelurahan sebanyak tiga digit; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut diatas, makasudah jelas diatur bahwa wilayah tata usaha pendaftaran tanah sama dengan wilayahadministrasi Pemerintahan Desa, sehingga wilayah tata usaha pendaftaran tanah harusberdasarkan wilayah administrasi Pemerintahan Desa dan Badan Pertanahan Nasionaltidak mempunyai kewenangan dalam menentukan batas wilayah antara satu Desadengan

Sedangkan Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Kepala Desadengan sendirinya menempati posisi selaku Pembina;Bahwa benar, dana bantuan PNPMMP tersebut telah dipergunakan untuk kegiatankegiatan sebagai berikut :Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 64.000.000.NhUntuk perbaikan goronggorong/selokan Rp. 3.468.000.ooPengaspalan jalan Rp. 217.750.000,Mebelair untuk Madrasah Rp. 17.200.000,Merehab Madrasah Nurul Huda Rp. 58. 929.000,Pembangunan 1 lokal (1 ruangan) Madarasah AlMutahidin Rp. 34.193.400,

tersebut di input padabuku register pada tanggal 03 Juni 2004 secara bersamaan dan nomor registemyaberurutan;Bahwa sepengetahuan Saksi saat sekarang ini penomoran Register SuratKeterangan Tanah apabila Surat Keterangan tersebut dibuat pada tahun yangberbeda yaitu apabila masuk pada tahun yang berbeda maka penomoran kembalilagi ke nomor Olnamun pada tahun sebelumnya (pada saat Saksi belum menjadiKepala Desa) Saksi tidak mengetahui;Bahwa yang membuat Surat Keterangan tanah tersebut di atas adalah Kantor Desadengan

Sehingga tidak memungkinkan untuk sampaiterjadi tumpang tindih kepemilikan atau penguasaan tanah antara duawarga desa yang berbeda, yaitu mengklaim lahan di salah satu desadengan menggunakan surat yang diterbitkan oleh apartur dari desa yanglain, mengingat terdapat tanda batas yang jelas antara wilayah DusunHalaman92dari114 Putusan No. 76/Pdt/2017/PT.SMR.7.3.7.4.PULAU YUPA dengan wilayah Dusun TANJUNG BATU (sekarang DesaTanjung Batu);Daerah HAUR BEDURI sebelum dan setelah pemekaran desa di tahun2004

memberikan keterangan di Penyidik dan keteranganSaksi tersebut adalah benar ;Bahwa saksi adalah Perangkat Desa (Kaur Kesra) Desa Limbangan,Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo ;Bahwa Saksi mengetahui saksi Tarmin yang merupakan Kepala DesaLimbangan telah memberikan uang kepada para Terdakwa ;Bahwa awal mulanya pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014 sekitar jam14.30 Wib pada saat Saksi sedang di rumah, Saksi di telpon oleh saksiTarmin / pak Kades (Kepala Desa) Limbangan agar datang ke Balai Desadengan

desa tahap ,sedanfkan untuk buktibukti pembelanjaan sudah dilampirkan didaladokumen pertanggungjawaban dana desa tahap (pertama) dan Saksimenjelaskan Dana sebesar Rp. 22.200.000, tersebut dipergunakanuntuk kegiatan pembayaran upah pembuatan goronggorong denganlama pengerjaan goronggorong selama kurang lebih 5 hari,sedangkan upah yang dibayarkan kepada pengerja dihitung selama 30hari sesuai dengan RAB dan Saksi juga menjelaskanUntuk belanjamodal pembelian material untuk kegiatan pengecoran jalan desadengan

desasangal:;Bahwa desa sangal pada tahun 2016 ada menerima anggaran ADD /DD yaitu dengan jumlah selurunnya sebesar Rp. 1.111.105.000,( satu milyar seratus sebelas juta seratus lima ribu rupiah ) untukrincian anggaran yang diterima yaitu DD tahap sebesar Rp.360.858.800,, ADD tahap sebesar Rp. 369.075.000,, ADD tahap IIsebesar Rp. 140.622.000,dan DD tahap II sebesar Rp. 240.567.200,dan Saksi menjelaskan dalam pelaksanaan anggaran ADD/DD tahun2016 sebagai bendahara sesuai dengan surat keputusan kepala desadengan

Selain itu, dalamPasal 66 Ayat (3) menyebutkan apabila terjadi keraguraguanmengenai sahnya suara, maka kewenangan memutuskan sahtidaknya suara adalah oleh Ketua Pemilihan Kepala Desadengan memperhatikan pertimbangan dari Anggota PanitiaPemilihan Kepala Desa dan saksi Calon Kepala Desa, PanitiaPengawas, Panitia Pengarah dan Pemantau.

SosBahwa saksi mengetahui ada permasalahan dana tali asih di DesaBinawara Tahun 2015 dam yang saksi ketahui Berawal dari adanyaMOU antara Pemerintah Desa Binawara yang diwakili Kepala Desadengan PT KAM yang isinya antara lain:1. Pernyataan pengakuan dari Pemerintah Desa Binawara ataslahan HGU PT KAM diwilayah Desa Binawara yang sebelumnyadiklaim oleh masyarakat ;2. Dengan adanya pengakuan tersebut PT KAM akan memberikanDana Kompensasi kepada masyarakat melalui Kepala DesaBinawara ;3.

TAUHIDdengan jabatan Ketua Tim Pelaksana ADD, danBendahara BAMBANG SUPRIADI selaku BendaharaDesa, tanpa tanggal bulan Mei 2016; 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan PertanggungJawaban Penyampaian Data Bobot Desa yang di tandatangani oleh Kepala Desa Sungai Jernih SUKIMANtanpa tanggal bulan Mei 2016;12.1 (satu) Bundel Arsip Berkas usulan Pencairan Tahap 2(40%) APBDes Desa Sungai Jernih Tahun Anggaran 2016yang berisikan; 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)oleh Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan DesaDengan

selaku BendaharaDesa, tanpa tanggal bulan Mei 2016; 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan PertanggungJawaban Penyampaian Data Bobot Desa yang di tandaHalaman 181 dari 189 halaman Putusan Nomor 9/Pid.SusTTPK/2019/PN Bgltangani oleh Kepala Desa Sungai Jernih SUKIMANtanpa tanggal bulan Mei 2016;12.1 (satu) Bundel Arsip Berkas usulan Pencairan Tahap 2(40%) APBDes Desa Sungai Jernih Tahun Anggaran 2016yang berisikan; 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)oleh Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan DesaDengan

Bahwa proses pencairan yaitu Pemerintah Kabupaten mengumpulkan seluruh Kepala Desadengan didampingi Bendahara dan unsur BPD, dana diserahkan oleh Bupati secara simbolissebesar 10 juta rupiah tunai dan sisanya masuk melalui rekening desa. Bahwa Dana ADD tahap I sebesar 21 juta rupiah digunakan untuk persiapan pembangunanJoglo dan sisanya sebesar 40 juta rupiah digunakan untuk kepentingan pemerintahan Desa. Bahwa Penggunaan dana tahap I tidak ada masalah dan ada laporanpertanggungjawabannya.

. ; 13.453.212,06 13.453.212pertanggungjawabannyaJumlah Kerugian Keuangan Negara 716.189.092,06Bahwa terkait penggunaan Anggaran Dana Desa yang tidak dapatdipertanggungjawabkan sebesar Rp. 716.189.092,06Bahwa terdakwa sebagai bendahara dalam mengelola Keuangan Desadengan cara mengambil dan menggunakan uang untuk keperluan pribadisenilai Rp.319.870.000,Bahwa saksi MULYADI Bin HERMAN (Alm) pada tahun 2014 selain menjabat sebagaiKaur Pemerintah Desa juga menjabat PJ.Kepala Desa sejak bulan Juni 2014

menerma Dana ADD Tahun2008 dari cerita orangorang;Bahwa kegiatan yang dikerjakan di Desa Buhung Pitue pada tahun 2008 yangdananya bersumber dari dana ADD Tahun 2008 yang saksi tahu hanyaperpustakaan dan fasilitasnya saja;Bahwa Saksi tidak tahu pagu anggaran perpustakaan dan fasiltasnya tersebut;Bahwa Pembangunan perpustakaan dan fasilitasnya sudah seksai dilaksanakantapi terdapat masalah dalam pembangunan perpustakaan tersebut disebabkankarena adanya perbedaan antara laporan pertanggungjawaban kepala Desadengan

Sedangkan Terdakwa Kepala DesaKeboromo sejak tahun 2008 dan diberhentikan pada tanggal 30Nopember tahun 2011, tetapi Saksi tidak tahu penyebab Terdakwadiberhentikan;Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Ketua Rt tahun 2010 tidakpernah menerima honor / uang yang bersumber dari ADD;Bahwa pada akhir tahun 2011 di Balai Desa pernah ada rapat yangdihadiri semua ketua RT, Perangkat Desa, BPD dan Kepala Desadengan membahas mengenai sisa dana sebesar Rp.55.000.000, (limapuluh juta rupiah) lebih;51Bahwa pada

danKeputusan Badanpermusyawaratan Desa(BPD) Desa Bukal Kecamatan BukalNomor : 02/07.19/BPD/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentangPenetapan Calon Kepala Desa Terpilin Pemilinan Kepala Desa,Desa Bukal Kecamatan Bukal Kabupaten Buol dikaitkan puladengan pasal 72 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor19 Tahun 19Tahun 2015 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Secara Serentak danPemberhentian Kepala Desa yang secara subtansi Bupatimenetapkan dan Mengesahkan Pengangkatam Kepala Desadengan

itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpadisertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi, maka dengandikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat aquo telah menimbulkanakibat hukum, yakni pada dasarnya Penggugat yang telah menjalankansemua tahapan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkatdesa oleh tim pelaksana pelaksanaan penjaringan dan penyaringanperangkat desa dan Penggugat mendapatkan rangking 1 (Satu), akantetapi Penggugat tidak diangkat dan dilantik sebagai perangkat desadengan

mendokumentasikan pencatatanpembelanjaan.Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang PengelolaanKeuangan Desa bahwa tugas bendahara adalah menerima, menyimpan,menyetorkan/membayar, menatausahakan danmempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa danpengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa,tetapi saksi tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab tersebut;Bahwa desa Ujan Mas Bawah ada melaksanakan pembangunan desadengan

Bahwa benar berdasarkan Peraturan Desa Ujan MasBawah Nomor 03 tahun 2016 tanpa tanggal dan bulan Septembertahun 2016 tentang perubahan anggaran pendapatan dan BelanjaDesa TA 2016 dan ada APBDes awal sebelum perubahan TIDAKada, terdapat belanja bidang pelaksanaan Pembangunan Desadengan total anggaran Rp. 397,357,000 dengan rincian yaitu :Pembangunan Jalan Rabat Beton dengan anggaran Rp.30.791.000Putusan Nomor : 39/Pid.SusTPK/2019/PN.Bgl Hal 94 dari 192Pembangunan Jembatan dan Rabat dengan anggaran

(satu) lembar dokumen Fotocopy Daftar Nama Perusahaan PelaksanaPaket Pekerjaan Pemetaan Rupabumi Indonesia Menggunakan DataCitra Tegak Satelit Resolusi Sangat Tinggi;3 (tiga) lembar dokumen Fotocopy Sebaran Desa/Kelurahan pada setiapProvinsi berdasarkan Permendagri No. 137 tahun 2017;1 (Satu) lembar dokumen Fotocopy Rekap Sumber Data untuk PemetaanBatas Desa;3 (tiga) bundel dokumen Fotocopy Data Lokasi Pemetaan Batas Desa tahun20132018;2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Peta Lokasi Pemetaan Batas Desadengan

(Satu) lembar dokumen Fotocopy Daftar Nama Perusahaan PelaksanaPaket Pekerjaan Pemetaan Rupabumi Indonesia Menggunakan DataCitra Tegak Satelit Resolusi Sangat Tinggi;3 (tiga) lembar dokumen Fotocopy Sebaran Desa/Kelurahan pada setiapProvinsi berdasarkan Permendagri No. 137 tahun 2017;1 (Satu) lembar dokumen Fotocopy Rekap Sumber Data untuk PemetaanBatas Desa;3 (tiga) bundel dokumen Fotocopy Data Lokasi Pemetaan Batas Desatahun 20132018;2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Peta Lokasi Pemetaan Batas Desadengan

biayanya adalah sama besarnya dengan apabila mendaftar diKantor Pertanahan yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun2002, hanya saja pemohon tidak perlu repot datang ke Kantor Pertanahansehingga dapat menghemat waktu dan biaya transport ;Bahwa program Larasita di Desa Trimulyo tahun 2011 adalah merupakanbagian yang menjadi kewenangan Desa dalam menyelenggarakan urusanpemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dapatmenimbulkan hak dan kewajiban antara lain sebagai pendapatan desadengan

yangditunjuk atas musyawarah desa, secara melawan hukum telah melakukanpungutan kepada pemohon pensertifikatan tanah melalui program LARASITA diDesa Trimulyo tahun 2011 sehingga menguntungkan diri sendiri maupun orang laindengan cara sebagai berikut : Bahwa program Larasita di Desa Trimulyo tahun 2011 adalah merupakanbagian yang menjadi kewenangan Desa dalam menyelenggarakan urusanpemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dapatmenimbulkan hak dan kewajiban antara lain sebagai pendapatan desadengan

dengan jumlah anggaranRp.902.000.000 (Ssemlian ratus dua juta rupiah), Adapun kegiatan Padatahun 2018 tahun 2019 adanya pembangunan pembangkit ListrikMikro Hidro (PLTMH) dan saksi sebagai Sekertaris TPK (Tim PelaksanaKegiatan) yang diketuain oleh Jhonli Lasoru.Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan PLTMH dikerjakan oleh pihakKetiga yaitu Bapak Yaris Anak dari Tamban jadi tugas saksi hanyauntuk melakukan pengawasan terhadap pembangunan PLTMH.Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kontrak antara kepala desadengan

dua juta rupiah), Adapun kegiatan Padatahun 2018 tahun 2019 adanya pembangunan pembangkit ListrikHal. 17 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.MksMikro Hidro (PLTMH) dan saksi sebagai Sekertaris TPK (Tim PelaksanaKegiatan) yang diketuain oleh Jhonli Lasoru.Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan PLTMH dikerjakan oleh pihakKetiga yaitu Bapak Yaris Anak dari Tamban jadi tugas saksi hanyauntuk melakukan pengawasan terhadap pembangunan PLTMH.Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kontrak antara kepala desadengan