Ditemukan 2424 data
85 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan seluruh fakta dan uraian tersebut di atas, sangatlah jelas bahwaTergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberi putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk tidak meneruskan terlebihdahulu pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPRRIsebagaimana surat Tergugat Nomor: 7193/DPP03/V/A.1/III/2011 tertangggal
46 — 39
Bahwa Tergugat , Tergugat Il, dengan secara sengaja mengabaikan suratnomor 23/KHMZA/X/Umum.Pulpis,tertanggal 10 Oktober 2016 dan Somasinomor 27/KHMZA/X/Umum.Pulpis tertanggal 11 Nopember 2016 sertasurat nomor 29/KHMZA/V/2017.Umum.Pulpis tertangggal 05 Januari 2017.(buktiP18;P20;P21);6. Bahwa Tergugat Ill, juga secara sengaja mengabaikan Somasi nomor24/KHMZA/X/Umum.Pulpis tertanggal 17Oktober 2016.(Bukti P19);7.
48 — 16
Sugiarto Rterhadap Hak Milik Nomor 152/Tualang tertangggal 30 Mei 2016 yangditulukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai,selanjutnya diberi tanda bukti TIV2;Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2016/PN Lbp3. Fotocopy Kutipan Risalah Lelang Nomor 417/2016 tanggal 09 Mei 2016 yangdiperbuat oleh Edy P Sebayang, SE, Pejabat Lelang pada Kantor PelayananPiutang dan Lelang Negara Medan yang diberikan kutipannya kepada Pembeliic. H.
89 — 50
Putusan PengadilanNegeri Jakarta Selatan Nomor: 2437/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel. tanggal 14November 2008) maka yang berlaku saat ini adalah Berita Acara RapatYayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Nomor 02 tertangggal 6 Nopember 2006sebagaimana telah disahkan dan dimuat dalam Tambahan Berita Negara RINo. 43 tertangggal 29 Mei 2007, yang susunan Pembina, Pengurus danPengawas Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang adalah sebagai berikut : a. Pembina : i Ketua : H.
Pembanding/Penggugat I : WARSINI Diwakili Oleh : KADI SUKARNA, SH.M.Hum.
Pembanding/Penggugat VI : Hasto Suseno Diwakili Oleh : KADI SUKARNA, SH.M.Hum.
Pembanding/Penggugat IV : Danang Haryanto Diwakili Oleh : KADI SUKARNA, SH.M.Hum.
Pembanding/Penggugat II : Sri Purwaningsih Diwakili Oleh : KADI SUKARNA, SH.M.Hum.
Pembanding/Penggugat V : Wasis Kuncoro Diwakili Oleh : KADI SUKARNA, SH.M.Hum.
Terbanding/Tergugat : Kepala Pemerintah Desa Dawung Kec. Matesih, Kab. Karanganyar
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional BPN Karanganyar
105 — 93
Lungguh Kebayanan 6 PSL.93 S.II Letter C,Kas Desa B.2 PSL.142P.lI, melalui surat keterangan Kepala Desa Dawung,tertangggal 18 Desember 2018, namun karena C tersebut terlanjur telahdijadikan alas hak dan dimohonkan sertifikat Hak Pakai kepada TurutTergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar (ATR/BPN) ProvinsiJawa Tengah) dan oleh Turut Tergugat telah diterbitkan sertifikat Hak PakaiNomor: 00077 dan Surat Ukur No.01355/Dawung/2017, tertanggal 15/08/17serta Sertifikat Hak Pakai No.00078 dan Surat
YANUARI PANGARIBUAN
Termohon:
Kapolres Labuhan Batu
38 — 10
Bahwa yang menjadi permasalahan adalah batas sebelah Selatan yangtertulis dalam surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tertangggal 19Februari 2007 atas nama Pemohon yaitu Selatan berbatas denganC.Simarmata tertulis ukur = 25,0 m sedangkan dalam alas hak asal yaituSurat Keterangan Ganti Rugi Tanah tertanggal 05 Agustus 2002 atasnama Zainuddin yaitu Selatan berbatas dengan C.Simarmata terukur =23,9 m sehingga ada selisih batas = 1,1 m, namun tidak merubahukuran luas tanah dimaksud dimana luas tanahnya tetap
AMINNUR J.DJ. MOHI,Spd.I.M.si
Termohon:
Kapolres Pohuwato Cq. Kepala Satuan Reskrim POLRES Pohuwato
139 — 94
Foto copy Surat panggilan kepada Pemohon untuk permintaan keteranganNomor B/511/VII/2019/RESKRIM tertangggal 22 Juli 2019, selanjutnya diberitanda P1;2. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan NomorB/65/IX/2019/Reskrim tanggal 3 September 2019 , selanjutnya diberi tandaP2;3. Foto copy Surat Panggilan Kepada Pemohon sebagai saksi NomorS.Pgl/412/1X/2019 tanggal 11 September 2019, selanjutnya diberi tanda P3;4.
101 — 20
S.1211/ WKN.09/KNL.06/2011, yangdibuat oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan LelangYogyakarta, tertangggal 22 Juli 2011, diberi tanda P.5 ;Foto Copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, No. 12/Pdt.Eks.HT/2010/PN.YK, tertanggal 21 Januari 2011, diberi tanda P.6 ;Foto Copy Surat Bantahan Lelang, No. 68/ StyAdv/ VH/ 2011, yang dibuatoleh Advokat RM. H.
60 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
TenagaBumi Bali oleh Ida Bagus Ngurah Wijaya kepada EdwinJoenoes, Ida Bagus Ngurah Wijaya telah membuat suratpernyataan tertangggal 02 Juli 2007 yang menyatakan akanmenyerahkan saham tersebut jika telah diterbitkan SuratPerintah Penghentian Penyidikan oleh pihak Penyidik MabesPolri (Bukti P6), bahwa kemudian surat dimaksud telah keluarsebagaimana alat bukti yang telah diajukan oleh TergugatKonvensi (Bukti T7, T8) ; Terhadap point 2 a, 2 b.
Suwardi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung
Intervensi:
1.Sariyanti
2.Suyono
3.Suroto
4.Marliyah
156 — 68
Surat Kuasa dan Surat Gugatan tidak sah.Bahwa sebagaimana gugatan yang telah kami terima secara resmi tanggal13 Pebruari 2018, gugatan diajukan dan ditanda tangani oleh paraadvokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Penasehat Hukum SRIARIJANI,SH & REKAN tertangggal 22 Desember 2017 sementara SuratKuasa yang diterima oleh Para Advokat baru diberikan pada tanggal 29Januari 2018 maka secara normatif Para penerima kuasa telah melampauibatas kewenangan dalam mengajukan dan menanda tangani suratgugatan
Pembanding/Penggugat : Dr. Sudung Simbolon Diwakili Oleh : Dr. Sudung Simbolon
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Perum Perhutani Perusahaan Umum Kehutanan Negara, Cq. Kepala Kesatuan Pemangku Hutan KKPH Bogor Unit III Jawa Barat Dan Banten, Cq. Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ujung Karawang RPH Pondok Tengah
Terbanding/Tergugat II : Anton Muhadjir
Terbanding/Tergugat II : Anton Muhadjir
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Perum Perhutani Perusahaan Umum Kehutanan Negara, Cq. Kepala Kesatuan Pemangku Hutan KKPH Bogor Unit III Jawa Barat Dan Banten, Cq. Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Ujung Karawang RPH Pondok Tengah
75 — 52
Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Kesepakatan Hasil Musyawarahpada tanggal 26 Juni 2009 antara Penggugat dengan Tergugat , lalukemudian pada tanggal 2 Juli 2009 Tergugat membuat LaporanTindak Lanjut Kesepakatan tertangggal 26 Juni 2009 yang berisi:a. Bahwa kedua belah pihak sepakat dengan hasil pengukuran sesuaidengan peta terlampir.b. Bahwa hasil pengukuran dilapangan sesuai kesepakatan akandijadikan tanggul pemisahan antara garapan Sdr. Anton Muhajirseluas 17.04 Hadan garapan Sdr. Dr.
Terbanding/Tergugat : MATO ABDULLAH
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Kota Samarinda Kantor Camat Sungai Kunjang
48 — 29
XI Lok Bahu, diketahui oleh Lurah Lok Bahudan Camat Kecamatan Samarinda Ulu (Sebelum ada pemekaran wilayah),Gambar Situasi Desa Lok Bahu tertangggal 15101982 dengan nomot Urut:23 atas nama YANG dan pajak tanah tersebut tetap dibayar olehalmarhumah YANG sesuai bukti Resi Tanda Pembayaran luranPembangunan Daerah tertanggal 2101985 atas nama YANG;.
Irajeng Dg. Malebbi, Dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo
Intervensi:
H. Husain Sahaka
135 — 56
Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 3/Mancani tesebut Para Penggugatbaru ketahui secara resmi dan pasti setelah Tergugat memberi jawabansurat resmi dalam surat jawabannya tertangggal O5 Februari 2013Nomor: 300.5/40/73.73/0/2013 atas surat yang diajukan oleh anakPenggugat..Penggugat I tertanggal 29 Januari 2013 sehingga sejak saat itu ParaPenggugat mendapatkan kepastian hukum ada tidaknya sertipikat atastanah dimaksud; Dengan demikian dari segi tenggang waktu, makagugatan ini memenuhi syarat ketentuan
106 — 189
atas hak atas tanah ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akanmempertimbangkan terhadap buktibukti surat maupun bukti saksi yang diajukan olehmasingmasing pihak yang relevan dengan pokok permasalahan , sedangkan terhadapbuktibukti surat maupun saksi yang tidak Majelis Hakim pertimbangkan maka haruslahdikesampingkan keberadaannya; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P1 yang bersesuaian denganbukti surat bertanda T13 berupa Surat Pernyataan Minat membeli tertangggal
40 — 25
Uang tunai yang dijanjikan sebesar Rp.225.000.000,(dua ratus duapuluh lima juta rupiah) sesuai dengan surat perdamaian yang telahdibuat/disiapkan oleh Tergugat tertangggal 22 Februari 2015, namunfaktanya Tergugat hanya baru bisa membayar Rp.115.000.000, (seratus lima belas juta rupiah) kepada Penggugat.
111 — 32
PN.Arm, dan mediasi telah dilaksanakan sebagaimana mestinyanamun tidak berhasil (gagal) sebagaimana Laporan Mediator tertanggal 22 April2015;Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai makaberdasarkan Pasal 155 RBG, pemeriksaan perkara dilanjutkan denganpembacaan surat gugatan oleh Penggugat tertanggal 31 Maret 2015 kemudianPenggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan dan bertetap padagugatannya;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugattelah mengajukan Jawaban tertangggal
91 — 23
, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Tergugat telahmelakukan wanprestasi atau tidak terhadap kesepakatan tertanggal 27 Mei 2012tersebut, maka terlebin dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahkontrak politik tertanggal 27 Mei 2012 yang diajukan Penggugat dalam perkaraaquo telah memenuhi syarat sebagai suatu perjanjian yang harus ditaati olehkedua belah pihak yang berjanji/oersepakat;Menimbang, bahwa mencermati bukti Penggugat bertanda P2 yang jugasama dengan T1 berupa kontrak politik tertangggal
130 — 9
Meulaboh dengan Regester perkara Nol1/PdtG/PNMBO, telah mendalilkan halhal sebagai berikut:I Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah mengikatkan diri dalam suatu suratPerjanjian ( kontrak ) untuk pelaksaan kegiatan : Pekerjaan Pembangunan GedungPengujian Kendaraan Bermotor Meulaboh dengan nilai kontrak seharga Rp.2.333.368.000 ( dua rnilyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluhdelapan ribu rupiah ), sebagaimana tertuang didalam surat perjanjian (kontrak)Nomor : 122/889679NU2007, tertangggal
315 — 74
Menyatakan Bantahan Pembantah tidak dapat diterima seluruhnya (Nietonvankelijk verklaard) ; : :Menyatakan Turut Terbantah II dikeluarkan sebagai pihak dari party perkarami Menyatakan Bantahan Pembantah terhadap Turut Terbantah I dinyatakantidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) ,Menolak Bantahan Pembantah seluruhnya ;Menghukum Para Pembantah membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;Mohon putusan yang seadiladilnya.bahwa, Turut Terbantah II mengajukan Jawaban tertangggal 22 Juli 1997sebagai
77 — 31
Suyatman, BA tertangggal 20 JuniFoto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bantul Nomor : 570/1353/BPN/2008 tanggal 27 Nopember 2008Perihal Pembatalan Penerbitan Sertipikat;: Foto copy sesuai dengan asli Surat Ketetapan iuran Pembangunan DaerahTahun 1985 atas nama wajib pajak Sdr Roesman ;Foto copy sesuai dengan asli Surat Ketetapan iuran Pembangunan DaerahTahun 1991 atas nama wajib pajak Sdr Roesman ; ;Hal 45 dari 69 hal Putusan No : 20/G/2013/PTUN.YK10.11.12.13.14.15.16.17.18.19