Ditemukan 2307 data
55 — 20
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.426.000, (Satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);Demikian putusan ini dijatunkan dalam permusyawaran Majelis Hakimpada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal09 Rabiul awal 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan AgamaTigaraksa yang terdiri dari Drs. H. IHSAN. M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.HASAN HARIRI dan A. MAHFUDN, S.Ag., M.H., masingmasing sebagai Hakimhakim anggota.
96 — 20
mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat III;DALAM POKOK PERKARA; Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;DALAM REKONPENSI;e Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI; Menghukum Para Penggugat Konpensi /Para Tergugat Rekonpensi untukmembayar biaya perkara yang sampai putusan ini sebesar Rp. 1.551.000,(satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 dalamsuatu Rapat Permusyawaran
409 — 32
Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaran Majelis HakimPengadilan Negeri Meulaboh pada hari Senin tanggal 30 JUNI 2014 olehkami RAHMAWATI, S.H, selaku Hakim Ketua Sidang, ALEX ADAM FAISAL,S.H, dan RAHMA NOVATIANA, S.H, masingmasing sebagai HakimAnggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 8 Mei2014, Nomor: 54/Pid.Sus/2014 PNMbo yang ditunjuk untuk memeriksa danmengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS
15 — 2
Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;Dalam Konvensi dan Rekonvensi : Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung rentengsebesar Rp. 1.081.000, ( satu juta delapan puluh satu ribu rupiah ) ;Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaran Majelis HakimPengadilan Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 Masehibertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1435 Hijriyah
10 — 6
Menolak gugatan Penggugat tentang nafkah lampau dan nafkah iddah;Dalam Konvensi dan Rekonvensi Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untukmembayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh riburupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaran Majelis yangdilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 #Masehi,bertepatan dengan tanggal 17 Dzulkaidah 1442 Hijriyah, oleh kami AbdulRahman Salam, S.
50 — 16
./2014/PN.Unr38Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaran Majelis Hakim pada hariSENIN , tanggal 7 Juli 2014 oleh Dame P.Pandiangan, S.H. sebagai Hakim KetuaMajelis , Adhi Satrija Nugroho, S.H. dan Eduart M.P. Sihaloho , S.H. M.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 10Juli 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut,dengan didampingi Hakimhakim Anggota dibantu oleh Asrofi , S.H.
59 — 29
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp2.481.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).Demikian diputuskankan dalam rapat permusyawaran Majelis yangdilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Masehi,bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami AbdulRahman Salam, S.
91 — 24
sebagaiberikut; bahwa Saksi sebagai Ketua Badan47Permusyawaratan Desa periode 2007 = 2013(sampai sekarang) dan pada waktu penerimaanStaf Seksi Pembangunan = saksi belum menjadianggota Badan PermusyawaratanDesa 3 eee ee ee er ee ee eeebahwa saksi yang mengusulkan Penggugat' untukdiberhentikan, karena aset desa Baleadi habisuntuk menggaji Penggugat yaitu bondo desa dansebagian bengkok KadesSuhadi ; bahwa Penggugat sekarang diberhentikan danaset aset desa sudah ditariklagi poop ee ee ee eee eeebahwa Badan Permusyawaran
225 — 77
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini sebesar Rp. 4.766.000, (empat juta tujuh ratusenam puluh enam ribu rupiah ) ;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaran Majelis Hakimpada hari :Senin, tanggal 18 Juli 2016, oleh kami : KISWORO, SH, MH,sebagai Hakim Ketua Majelis, HERU PRAKOSA,SH.MH dan ABDULKOHAR,SH.MH masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan manadiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Majelis Hakim tersebut, dibantu
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini sebesar Rp. 4.766.000, (empat juta tujuh ratusenam puluh enam ribu rupiah ) ;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaran Majelis Hakimpada hari :Senin, tanggal 18 Juli 2016, oleh kami : KISWORO, SH, MH,sebagai Hakim Ketua Majelis, HERU PRAKOSA,SH.MH dan ABDULKOHAR,SH.MH = masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan manadiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Majelis Hakim tersebut, dibantu
113 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Penolakan atas Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor188.45/674/1.20.03.3/2014 Tentang Batas Administrasi PemerintahDesa/Kelurahan Dalam Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Baratkepada Bupati Bangka Barat dengan nomor 77/19.05.01.2007/2015,tersebut tidak ada tanggapan sama sekali.Warga Desa Air Limau mengadakan rapat pada tanggal 20 Apriluntuk menindak lanjuti tidak adanya tanggapan surat penolakan atasKeputusan Tergugat a quo, hasil rapat tersebut warga air limaumenyampaikan aspirasi kepada Badan Permusyawaran
Desa (BPD)untuk melakukan upaya penolakan Keputusan Tergugat a quo, dalamhal ini Badan Permusyawaran Desa (BPD) merupakan salah satulembaga Pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakildari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah danditetapbkan secara demokratis (Pasal 1 angka 4 UndangUndangNomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa) dan berfungsi a.
94 — 9
harusdinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vanklijke Verklaard/NO);Memperhatikan Kitab Undangundang Hukum Acara Perdata sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIDALAM EKSEPSI:e Menerima Eksepsi Tergugat I,ULIV,V,VI,VI dan Tergugat VIII;DALAM POKOK PERKARA1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On VankelijkeVerklaard/NO);2 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 2.225.000; (DuaJuta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);Demikian diputus dalam rapat permusyawaran
74 — 19
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini sebesar Rp.416.000, (empat ratus enam belas riburupiah ) ;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaran Majelis Hakim padahari : Senin, tanggal 12 Januari 2015, oleh kami : BADRUN ZAINI, SH, MH,sebagai Ketua Majelis, HERU PRAKOSA,SH.MH dan KISWORO,SH.MHmasingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut,dibantu oleh HERRI ASTUTI,SH,
Terbanding/Tergugat I : Cq PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional BTPN KCP Klaten Klaten
Terbanding/Tergugat II : Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Surakarta
Terbanding/Turut Tergugat I : LUGIMAN
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten
Turut Terbanding/Penggugat II : CATUR WIDAYATMO
69 — 34
Menghukum Pembanding semula Penggugat dan Turut Terbanding III semulaPenggugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam keduatingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaran Majelis HakimPengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 oleh kamiSantun Simamora, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Prasetyo lbnu Asmara, S.H.,M.H., dan Sudaryadi, S.H.
7 — 3
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp. 301.000, (tiga ratus satu ribu rupiah);Demikian putusan ini dijatunkan dalam permusyawaran meajelis hakim pada hariSelasa tanggal 14 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar1439 Hijriyah, oleh kami H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs.MASYKUR ROSIH dan Dr.
25 — 11
Muna; Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, La Ode Aras Jayabin La Ode Resi kepada penggugat, Wa Ode Kartini binti La OdeOdu; Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untukmengirimkan SalinanPutusan kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempatperkawinan dan domisili penggugat dan tergugat untukdidaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu; Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp.441.000,00 (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ;Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaran
32 — 14
T9.Fotokopi Keputusan Desa Dagen Nomor 144/03/IX94 tentang pemberianPenghargaan / Pituasan kepada Saudara Wirosukarto Mantan Kaur Kesra DesaDagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, tertanggal 17 September 1994,diberi tanda bukti T10.Fotokopi Keputusan Desa Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Dati IIKaranganyar, Nomor 144/III/95 tentang Pemberian Penghargaan/Pituasansaudara Suyoto Mantan Kadus Celep Desa Dagen, Kecamatan Jaten, tertanggal16 Maret 1995, diberi tanda T11.Fotokopi Keputusan Badan Permusyawaran
RIKY MUSRIZA,SH.,MH
Terdakwa:
TAUFIK bin MUHAMMAD RASID
89 — 62
terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Pendamping DesaPemberdayaan ( PDP) menyusun dan menetapkan Peraturan Desa( Perdes) Sukamerindu Nomor 02 Tahun 2017 tanggal 02 Januari 2017tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes) tahunanggaran 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Desa( Perdes) Sukamerindu Nomor : 07 Tahun 2017 tanggal 08 Agustus2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 02 tahun 2017Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2017 ( APBDes TA 2017 )tanpa melibatkan Badan Permusyawaran
Akbar Bin Rafles selaku Pendamping Desa PemberdayaanDesa Sukamerindu untuk membuat Laporan pertanggung jawaban seolaholah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya ( RAB) dengan caramembuat notanota bukti pembelian barangbarang Fiktif atau palsu sertamembuat daftar tanda terima upah palsu .Menimbang, bahwa terdakwa dengan saksi MALIKI AKBAR BINRAFFLES ( terdakwa dalam perkara terpisah ) menyusun sendiri dokumenPeraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa ( APBDes)tanpa melibatkan aparat Badan permusyawaran
pihak lain,dan/atau golongan tertentu, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak,dan/atau kewajibannya; serta dilarang melakukan kolusi, korupsi, dannepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapatmempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.Menimbang, bahwa Perbuatan terdakwa dengan Maliki Akbar BinRaffles( terdakwa dalam perkara terpisah ) menyusun sendiri dokumenPeraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa ( APBDes)tanpa melibatkan aparat Badan Permusyawaran
Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Periode 20122018 menjabat selaku Kepala Desa Sukamerindu Kecamatan KepahiangKabupaten Kepahiang periode tahun 2012 sebagaimana barang bukti nomorurut 50;Menimbang, bahwa Perbuatan terdakwa TAUFIK BIN MUHAMMADRASID dengan saksi MALIKI AKBAR BIN RAFFLES ( terdakwa dalamperkara terpisah ) menyusun sendiri dokumen Peraturan Desa tentangHalaman 129 dari 150 Putusan Nomor: 20/Pid.SusTPK/2021/PN.BglAnggaran Pendapatan Belanja Desa ( APBDes) tanpa melibatkan aparatBadan permusyawaran
123 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketetapan Majelis Permusyawaran Rakyat;c. UndangUndang/Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang;d. Peraturan Pemerintah;e. Peraturan Presiden;Peraturan Daerah Provinsi; dang.
33 — 4
Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi:Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi sebesarRp. 591.000,(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaran Majelis yangdilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 April 2018 miladiyah bertepatandengan tanggal 07 Sya'ban 1439 hijriyah, oleh kami MOH. RASID, S.H., M.H.I.sebagai Hakim Ketua, Dra. ZAENAH, S.H., M.H., dan H.
69 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam rapat permusyawaran Majelis Hakim PengadilanNegeri Medan terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion)untuk mengambil Keputusan Majelis Hakim dan dalam hal inisalah satu Hakim Anggota (Anggota Il) menyatakan pendapatyang berbeda yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan