dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUNKPGALASANALASAN GUGATAN;222222020o2ne enone1Bahwa semula Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yangdiangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Nusa Tenggara Timur Nomor: 813.3.9/II/23/87ND, tanggal 1 April 1999dengan NIP awal No. 620027622, Golongan/Ruang Gaji: Ill/a danditempatkan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ende;Bahwa selanjutnya Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Surat Keputusan Gubernur

Nusa Tenggara Timur Nomor:821.13.9/II/88/157ND, tanggal 1 Maret 2000, NIP: 620027622,Golongan/Ruang Gaji: Ill/a dan ditempatkan pada Sekretariat DaerahKabupaten Ende 202222 2c no nnn nc nn nnncncneeBahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkankenaikan pangkat dari Penata Tk.

Rig.Bahwa Koperasi Tambang Produsen Wae Reno mengajukan izinpertambangan untuk lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuandi lokasi Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ril, KabupatenManggarai pada tanggal 1 Nopember 2017 dan kesesuaian lokasi usahadibuat tanggal 24 Agustus 2017 serta Kepala Desa ada membuat suratmengenai Tambang di Wae Reno dan ada 8 (delapan) titik pertambangantermasuk di Wae Reno;Bahwa saat ini ada surat dari Gubernur Nusa Tenggara Timur mengenaiTambang di lokasi Wae Reno

Izin yang dimaksud tersebut yaitu izinusaha pertambangan, izin pertambangan rakyat maupun izin usahapertambangan khusus dari Pemerintah, baik dari Pemerintah KabupatenManggarai, Gubernur Nusa Tenggara Timur maupun dari Pemerintah Pusat;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas maka, MajelisHakim bependapat unsur Tanoa JUP dan IPR atau IUPK telah terpenuhimenurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral

Uju, Nomor:474.3/20/VIII/2019, tanggal 5 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh LurahWundupopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, bukti (P10);Hal 4 dari 16 Penetapan Perkara Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.Lbj11.Fotocopy SK Kenaikan Pangkat Nomor: 823.4.11/II/25ND, tanggal 21September 2016, yang dikeluarkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur,bukti (P11);12. Fotocopy Slip Gaji an. Sene Zailnus, bukti (P12);13.Fotocopy Surat Keterangan Kesehatan an.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR cq. BUPATI SIKKA
5.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN/ATR KABUPATEN SIKKA
Turut Tergugat:
1.NOTARIS/PPAT, GERVATIUS PORTASIUS MUDE, SH, MH
2.LAURENSIUS PISEN
3.PETRUS POLIKARPUS FERNANDES

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR Cq. BUPATI MANGGARAI BARAT
3.BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BPPPPD KABUPATEN MANGGARAI BARAT
4.CAMAT BOLENG
5.KEPALA DESA BATU TIGA
Turut Tergugat:
1.PT MENARA ARMADA PRATAMA
2.PT FLORESCO ANEKA INDAH

Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang, cq.Bupati Timor Tengah Selatan beralamat di JIn.

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: BKD.800/574/VI/2011, tanggal 14 Juni 2011 Penggugat diaktifkan kembali sebagaiPegawai Negei Sipil Unit Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan KabupatenMangQaral TiMUL;n2ne nnn nn nn nn nn nnn nena nn nnn nn nen ne nn nenenanes10.Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:823.4.11/II/181/25ND Tanggal 5 Mei 2014 Penggugat naik pangkat menjadiPembina golongan ruang IV/a dengan jabatan Kepala Bidang PerikananBudi Daya unit Kerja

dengan fotokopinya);Fotokopi Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor:BKD.800/574/VI/200, tanggal 14 Juni 2011 ~ tentangPengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil atas namaKristoforus Menjulung (fotokopi Sesuai dengan fotokopinya);Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor:6/BKD.821.2.23/153/II/2012, tanggal 10 Februari 2012 tentangPengangkatan Pejabat Struktural Eselon Ill di LingkunganPemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2012 (fotokopisesuai dengan fotokopinya);Fotokopi Keputusan Gubernur

Nusa Tenggara Timur Nomor:823.4.11/II/181/25ND tanggal, 5 Mei 2014 tentang kenaikanPangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama KristoforusMenjulung (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);Fotokopi Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil atas namaKristoforus Menjulung, tanggal 4 Januari 2016 (fotokopi sesuaidengan fotokopinya);Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor:BKD.821.2./1549/XII/2016, tanggal 28 Desember 2016tentang Pengukuhan/Pemberhentian dan PengangkatanPejabat Adminstrator Lingkup Pemerintah

Manggarai Timur oleh BupatiManggarai Timur (vide Bukti P21) dan dinaikan Pangkat/Golongan ruangnyamenjadi Pembina/IV.a oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur (vide Bukti P22);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan dihubungkandengan Pasal 28 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pasal58 ayat (6) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan serta pendapat para ahli, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidakterdapat keadaan darurat/keadaan genting/keadaan mendesak

Sehingga membuat putusan tersebut menjadikabur, tidak jelas dan diluar subtansi Gugatan Para Pembanding/ParaPenggugat serta tidak beralasan hukum yang jelas serta meyesatkanmasyarakat pencari keadilan.Bahwa perlu ditegaskan izin yang dimaksud terdapat di dalamPeraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2018 TentangPengelolaan Air Tanah, dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor48 Tahun 2018 Tentang Nilai Perolehan Air Tanah Di Provinsi Nusa TenggaraTimur, merupakan aturan turunan dari

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun2008 Tentang Air Tanah, yang merupakan aturan turunan dari Uandangundang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang sudah dibatalkanOleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2015.Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 11 Tahun2018, dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 48 Tahun 2018tersebutbarudi tetapkan pada tahun 2018 setelah adanya surat perjanjian yangdibuat oleh para penggugat dan para tergugat pada tanggal 07 Oktober 2016,

dengan demikian Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11Tahun 2018, dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 48 Tahun 2018tersebut tidak dapat berlaku surut dansuatu perbuatan hukum itu dianggapbertentangan dengan hukum atau memiliki akibat hukum sejak perbuatanhukum itu dilakukan.Bahwa suatu usaha yang tidak/ belum memiliki izin merupakan suatuperbuatan hukum yang lain, yang memiliki akibat hukum tersendiri.

Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta Cq Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang Cq Bupati Kabupaten Kupang
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Komunikasi Informatika Republik Indonesia di Jakarta Cq PT. Graha Sarana Duta di Bandung, Jawa Barat Cq GENERAL MANAGER TELKOM WITEL NTT di Kupang,

Terbanding/Tergugat VI : Gubernur Nusa Tenggara Timur
Terbanding/Tergugat VII : BUPATI BELU
Terbanding/Tergugat VIII : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BELU

Flores Timur pada tahun 1985 sebagai pelaksanaan dariSurat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 304/65/5/FT/HMP/KADIT/P3HT/81 pada tahun 1981;Menimbang, bahwa atas dalildalil Gugatan para Penggugat, turut Tergugatjuga melakukan bantahan dengan menyampaikan Jawaban, yang pada pokoknyaadalah Badan Pertanahan Nasional Flores Timur merupakan lembaga pemerintahyang diberi tugas dan wewenang berdasarkan UndangUndang Nomor 5 tahun 1960untuk melakukan tata pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik

Teu tersebut,akan tetapi pembenaran yang dilakukan oleh Saksi PAULUS MEO HOKON danSaksi SIMON SINA MUKIN hanyalah mengenai pemilik pertama Newa Tanah Teuadalah ANDREAS NUE KOTEN yang kemudian diberikan kepada NARASENGAJI (Tergugat I) dan JAWA GLAPIN (Tergugat II), hal tersebut sesuai denganJawaban dari Tergugat II dan Tergugat II pada huruf B poin 2 (dua);Menimbang, bahwa keterangan Saksi PAULUS MEO HOKON dan SaksiSIMON SINA MUKIN tersebut juga didasari oleh bukti surat TII1 berupa SuratKeputusan Gubernur

Nusa Tenggara Timur, yang pada pokoknya menyatakan bahwa41NARA SENGAJI (Tergugat I) mempunyai hak atas tanah di Desa Ratu lodong, Kec.Tanjung Bunga, begitu juga dengan bukti surat TII2 berupa Sertifikat Hak Milikatas tanah dengan nama NARA SENGAJI (Tergugat I) yang terletak di desa Ratulodong, Kec.

MakaPegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat,karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya.Kemudian dalam Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx012.1/168/2017 perihal Penegasan, tanggal, 25 Juli 2017, menegaskan bahwasesuai ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka

Barat NomorBPKPPD.862/9/III/2017 Perihal : Mohon PetunjukPemberhentian PNS Yang Tersangkut Kasus Tindak PidanaKorupsi TIPIKOR tanggal 15 Maret 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Halaman 26 dari 43 Halaman Putusan No. 69/G/2019/PTUNKPGBukti T2Bukti T3Bukti T4Bukti T5Bukti T6Bukti T7Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.IV.2630/V 536/61 Perihal : Tindak Lanjut PNS Yang TerbuktiMelakukan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 5 Mei 2017 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya) ;Fotokopi Surat Edaran Gubernur

Nusa Tenggara Timur Nomor :Upx.012.1/168/2017 Perihal Penegasan tanggal 25 Juli 2017ditujukan kepada Walikota Kupang dan Bupati SeProvinsi NusaTenggara Timur (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.2630/V.1053/99 tanggal 15 September 2017 Perihal WewenangPemberhentian PNS (Fotokopi dari fotokopi) ;Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.2630/V55.5/99 tanggal 17 April 2018 Perihal Koordinasi BersamaTerkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian

tersebut, maka PENGGUGAT mengajukan gugatan atas tanahsengketa tersebut ke Pengadilan Negeri Lembata dalam perkara a quo;Bahwa dalil gugatan Point 15, mohon dikesampingkan dengan alasantindakan TERGUGAT yang menghalangi proses pensertifikatan tanahsengketa menjadi milik PENGGUGAT, karena tanah sengketa telahberstatus sebagai tanah milik TERGUGAT sejakdihibahkan oleh AlmarhumAntonius Belolu Langobelen.Dengan hak atas tanah yang diperoleh TERGUGAT tersebut, maka dalamrangka melaksanakan Instruksi Gubernur

Nusa Tenggara Timur Nomor : 4Tahun 1989 tentang Pendataan Tanah, maka bidang tanah tersebut telahdidaftar atas nama TERGUGAT , dengan diketahui oleh Lurah Lewolebayang pada saat itu dijabat oleh ALMARHUM BAPA B.

Pada tahun 1989 setelah kembali dari tempatperantauan, PENGGUGAT meminta lagi tanah tersebut untuk digarap,namun oleh karena status tanah tersebut telah dihibahkan kepadaTERGUGAT dan selanjutnya telah didaftar dalam rangka pelaksanaanInstruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 4 Tahun 1989 tentangPendataan Tanah, maka Almarhum Antonius Belolu Langobelen memintapersetujuan TERGUGAT I, sehingga atas pertimbangan kemanusiaan,maka PENGGUGAT juga diijinkan bersama sdr.

Fransiskus sesuaiInstruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 1989, selanjutnyabukti surat diberi tanda bukti T.1.1;2. Fotocopy tanpa asli Berita acara Pelaksanaan Gelar Pokok Perkara SengketaTanah Antara Frans Gewura Langobelen dan Regina Jaga TerhadapPermohonan Hak Atas Tanah Yang Bermasalah, dengan nomor registrasi01/V/2010, tertanggal 07 Mei 2010, selanjutnya bukti surat diberi tanda buktiT.L.2;3.

No. 1847 K/PID.SUS/201 1kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannyamengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri.Didalam penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi tersebut,berdasarkan Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 40/KEP/HK/2009tanggal 17 Pebruari 2009 tentang penetapan jumlah Rumah Tangga SasaranPenerima Manfaat (RTSPM) dan alokasi pagu beras miskin (Raskin) di PropinsiNusa Tenggara Timur Tahun 2009 diantaranya menetapkan bahwa biayapelaksanaan distribusi

Laporan Rugi Laba ;Bahwa Terdakwa Ill sebagai Kepala Seksi Administrasi danKeuangan pada Perum Bulog Subdivre Ruteng mepunyai tugas pokok dankewenangan sebagai berikut : merencanakan, melaksanakan,mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengelolaan Sumber DayaManusia dan Hukum, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, Kehumasan,pengelolaan anggaran dan pembiayaan serta membuat LaporanPertanggungjawaban keuangan ke Sub Dive;Didalam penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi tersebut,berdasarkan Surat Gubernur

Nusa Tenggara Timur Nomor: 40/KEP/HK/2009tanggal 17 Pebruari 2009 tentang penetapan jumlah Rumah Tangga SasaranPenerima Manfaat (RTSPM) dan alokasi pagu beras miskin (Raskin) di PropinsiNusa Tenggara Timur Tahun 2009 diantaranya menetapkan bahwa biayapelaksanaan distribusi Rskin dari Gudang Perum Bulog Divre/Subdivre/Konsilogsampai dititik distribusi ditanggung oleh Perum Bulog.Berdasarkan Pedoman Umum Raskin tahun 2009, penyaluran berasraskin dilakukan oleh Bulog dari Gudang Bulog ke titik distribusi

desiderans Mengingat point 7 dicantumkan :Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 tentang Pedoman OrganisasiPerangkat Daerah.Pencantuman Peraturan Pemerintah tersebut tidak benar karena PeraturanPemerintah tersebut telah dicabut dan telah diberlakukan PeraturanPemerintah No 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organsasi PerangkatPemerintah Daerah ;Pada bagian desideans Mengingat point 16 dan 20 dicantumkan pula :Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian, Surat Menteri Dalam Negeri,Surat Keputusan Bupati Sikka Gubernur

Nusa Tenggara Timur,Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Sikka.

tersebut diatas dan Teori Fiksi bahwa setiap perundangundangantelah diundangkan, maka dipandang semua warga negara harus mengetahuihukum tersebut, dinubungkan pula dengan Terdakwa selaku Nahkoda yangharus mengetahui seluruh aturan yang berkaitan kelautan dan perikanan, makaperbuatan Terdakwa yang telah melakukan penangkapan ikan di Laut Sawu danLaut Flores harus mengetahui pula apabila melakukan penangkapan ikan diluarwilayah Propinsi Bali harus mendapatkan izin penangkapan ikan yangdikeluarkan oleh Gubernur

Nusa Tenggara Timur, dengan kata lainpenangkapan ikan diwilayah Nusa Tenggara Timur tidak memilik SIPI yangdikeluarkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur atau Kementerian Kelautandan Perikanan Republik Indonesia, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.SusPrk/2018/PN LbjMenimbang bahwa dengan demikian pembelaan Penasihat HukumTerdakwa sebagaimana yang diuraikan diatas tidak berdasar hukum sehinggaharus dinyatakan di tolak;Menimbang, bahwa oleh karena semua

., M.Kn Kota Makassar (BuktiP.14).Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1091, Surat Ukur Nomor 270/KelapaLima/2015 tanggal 15 April 2015 seluas 17.140 m* atas nama PerseroanTerbatas (PT) Hotel Sasando Sejahtera Timor International (Bukti P.5 = T. 25)Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1092, Surat Ukur Nomor 312/KelapaLima/2015 tanggal 01 September 2015 seluas 1.074 m* atas namaPerseroan Terbatas (PT) Hotel Sasando Sejahtera Timor International (BuktiP.8 =T. 26).Surat Rekomendasi Gubernur Nusa Tenggara

Timur NomorBU.030/05/Dispenda/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang rekomendasiperpanjangan HGB kepada PT.

Hotel Sasando Timor International tanahseluas 17.140 m* sesuai peta bidang tanah Nomor 125/2014 untukdimanfaatkan dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) selama 20(duapuluh) tahun (Bukti P.4).Surat Rekomendasi Gubernur Nusa Tenggara Timur NomorBU.030/106/Dispenda/2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang rekomendasiperpanjangan HGB kepada PT. Hotel Sasando Timor International tanahseluas 1.074 m?

Ketentuan Dalam Pasal 36 ayat (2).Bahwa Surat Rekomendasi Gubernur Nusa Tenggara Timur NomorBU.030/05/Dispenda/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentangrekomendasi perpanjangan HGB kepada PT. Hotel Sasando TimorInternational tanah seluas 17.140 m?

Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : Arnold Polce Bissilisin
Terbanding/Penggugat II : VREDI WILMAN MARKUS KOLLOH
Terbanding/Penggugat III : ZEM TAFOKI
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
Terbanding/Tergugat VII : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG.
Terbanding/Tergugat VIII : LURAH OESAPA
Terbanding/Tergugat IX : LURAH LASIANA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, beralamat dijalan ElTari No. 52 Kupang sebagai Terbanding Vi/Pembanding VI, semulaTergugat IV/Tergugat Intervensi VI yang dalam perkara ditingkat bandingini memberikan kuasa kepada : LUKAS NIKOLAS MAU, SH.Pekerjaan kepala sub bagian sengketa hukum pada Biro Hukum SetdaProvinsi NTT, beralamat di jalan Raya El Tari No. 52 Kupangberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2017 ;5.

Nusa Tenggara Timur yang semua isisuratnya meminta kepada Tergugat III Rektor Undana Kupang dan Tergugat IVGubernur Nusa Tenggara Timur segera menyelesaikan masalah permintaan gantirugi atas tanah 100 Ha tersebut dengan sebaikbaiknya sesuai ketentuan hukumyang berlaku.Bahwa adapun isi surat Menteri Dalam Negeri RI No. 593.3/2353/PUOD Tanggal 16Agustus 1999 yang ditujukan kepada Tergugat IV Gubernur Nusa Tenggara Timurdengan tembusan kepada Kuasa Hukum para Penggugat sebagai berikut:Halaman 20 dari

Gubernur Nusa Tenggara Timur, dahulu bertindak sebagai TergugatIV;5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NusaTenggara Timur, dahulu bertindak sebagai Tergugat V;6. Walikota Kupang, dahulu bertindak sebagai Tergugat VI;7. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang, dahulu bertindaksebagai Tergugat VII;8. Lurah Oesapa, dahulu bertindak sebagai Tergugat VIII;9.

El Tari Nomor 52 KupangHalaman 279 dari 455 Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT KPGBertindak untuk dan atas nama Gubernur Nusa Tenggara Timur selakuTergugat IV/sekarang Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorHk.022.2/04/2017 tanggal 28 Juli 2017 dengan ini mengajukan MemoriBanding atas Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor:167/PDT.G/2017/PN.KPG, yang diucapkan dalam Sidang yang Terbuka untukUmum pada tanggal 28 Agustus 2018 yang amarnya berbunyi:MENGADILIDalam Eksepsi: Menolak Eksepsi dari Para

Universitas Negeri Nusa Cendana Kupangtanggal 19 Juli 1983 (SHP 17/1983) yang diterbitkan berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 348/19/KPG/KADIT/83 tertanggal9 Maret 1983 tentang Pemberian Hak Pakai untuk Kampus UDANA PenfuiKupang Seluas 1.000.000 m? (100 Ha) (keduanya secara bersamasama disebutsebagai Objek KTUN).2.

;Bahwa hal tersebut disadari oleh Pemerintah untuk menegaskan danmengembalikan hakhak tersebut, jika berdasarkan Peraturan PemerintahNo.24 tahun 1999 dan UndangUndang No.22 tahun 1999 dengan demikianmaka dalil gugatan Penggugat adalah merupakan titik pijak kepemilikan HakPakai TNIAU El Tari Kupang tidak beralasan dan oleh karena itu harus ditolak ;Bahwa dalil gugatan Penggugat memberikan petunjuk bahwa tanah HakPakai TNIAU El Tari seluas 543 Ha, yang cara peralihannya berdasarkanSurat Keputusan Gubernur

Nusa Tenggara Timur No.12/300/HPD/Kinag/1969tanggal 13 Juni 1969 mendapat Hak Pakai yang sewaktuwaktu dibutuhkanHal. 6 dari 16 hal.

No. 48 PK/PID.SUS/2013miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan pengadaanberas dari gabah petani dalam negeri;Di dalam penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi tersebut,berdasarkan Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 40/KEP/HK/2009tanggal 17 Februari 2009 tentang penetapan jumlah Rumah Tangga SasaranPenerima Manfaat (RTSPM) dan alokasi pagu Beras Miskin (Raskin) diProvinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 diantaranya menetapkan bahwabiaya pelaksanaan distribusi Raskin dari Gudang

No. 48 PK/PID.SUS/2013ketatausahaan dan kerumahtanggaan, Kehumasan, pengelolaan anggaran danpembiayaan serta membuat Laporan Pertanggungjawaban keuangan ke SubDivre;Di dalam penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi tersebut,berdasarkan Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 40/KEP/HK/2009tanggal 17 Februari 2009 tentang penetapan jumlah Rumah Tangga SasaranPenerima Manfaat (RTSPM) dan alokasi pagu Beras Miskin (Raskin) diProvinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 diantaranya menetapkan bahwabiaya