,M.Pd
Tergugat:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

PENGGUGAT;MELAWANKEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSIBANYUASIN: Berkedudukan di Jalan KolonelWahid Udin Ling. VII Kelurahan Serasan JayaSekayu, Kabupaten Musi Banyuasin;Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 121/SKK.35/MPD/VIII/2018 Tanggal 6 Agustus 2018,memberikan kuasa kepada:1. MUAILIMIN, S.H.;2. ERIK ESTRADA, S.H.3. KURNIAWAN HIDAYAT, S.H.4. SUMARDI, S.H.;5. LIA DESTA ANGGRAINI, S.H.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN

Objek Gugatan DIKELUARKAN OLEH BADANDAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN, bahwa benarObyek Gugatan dikeluarkan Dinas Pendidikan DanKebudayaan Provinsi Banten dan ditandatangani olehPejabat Pemerintahan dalam hal ini oleh PLT KepalaDinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten;3.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 23ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan APBDdisusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan UrusanPemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dankemampuan Pendapatan Daerah;Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bantenmerupakan salah satu.

SKPD penyelenggara urusanpemerintahan wajib pelayanan dasar Pendidikan dan urusanpemerintahan wajidb non pelayanan dasar Kebudayaan yangHalaman 47 dari 88.

Pencairan anggaran pada ObyekGugatan periode Bulan April 2020 yang diduga dilakukan olehTergugat adalah TIDAK SYAH karena Tergugat sudah menjabat PitKepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten sudahmelebihi jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung 27 Maret 2020,bahwa menurut Tergugat dalam Pencairan Anggaran sudah sesuaiHalaman 59 dari 88.

Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.SRG Bahwa Pelaksana Tugas dalam hal ini Pelaksana Tugas Kepala DinasPendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten berwenang untukmenandatangangi dokumen pelaksana anggaran; Bahwa ada syarat dan prosedur sebelum ditetapkan yaitu kriteria jabatan.Oleh sebab itu dalam perjalanan masa jabatan, bisa saja ditetapkanpejabat baik smentara maupun tetap.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

Foto copy surat Tergugat ( Dinas Periwisata dan Kebudayaan Prov. DKIJakarta) Nomor 2917/0782, tertanggal 30 Desember 2008, yang ditujukankepada Gubernur Prov. DKI Jakarta tentang Penyelesaian AnggaranBelanja Pemeliharaan/Perawatan Gdung Nyi Ageng Serang tahun 2008,foto copy dari foto copy (asli tidak diperlihatkan dipersidangan asli tidakada), diberi tanda bukti P 4; 5. Foto copy surat Tergugat Dinas Periwisata dan Kebudayaan Prov.

Foto copy Surat Tergugat (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Prov. DKI.Jakarta) Nomor : 378.3/076.35 tertanggal 15 Juli 2010 yang ditujukanKepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta tentangPenyelesaian Biaya Jasa Perawatan Terpadu Gedung Nyi Ageng Serang2008, foto copy dari foto copy (asli tidak diperlihatkan dipersidangan asilitidak ada), diberi tanda bukti P 8;9, Foto copy Surat Tergugat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Prov.

Bambang Subekti, MM Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mantanPNS Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Provinsi DK1 Jakarta Bahwa pada tahun 2008 saksi menjabat sebagai Kepala Bagian TataUsaha Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Provinsi Provinsi DK Jakarta;Bahwa saksi tau pada saat proses perjanjian antara Penggugat danTergugat ; Bahwa pekerjaan yang dikerjakan Penggugat adalah pemeliharaan gedung, lift, listrik, flapon, lantai ;Bahwa pekerjaan tersebut sudah berjalan bertahuntahun,

DKI Jakarta Nomor 1600/2007tanggal 13 Nopember 2007 tentang Persetujuan Penggunaan SementaraGedung Nyi Ageng Serang Kepala Dinas Kebudayaan dan PermuseumanProv DK1 Jakarta, sesuai aslinya, diberi tanda bukti T 1 ; 2.

Foto copy Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Permuseuman ProvinsiDKI Jakarta Nomor 2392/07635 tanggal 5 Nopember 2008 tentangPenyelesaian anggaran biaya Gedung Nyi Ageng Serang, foto copy darifoto copy (asli tidak diperlihatkan dipersidangan /asli tidak ada), diberi tandabukti T ;10.

Pemohon:
Sudino Bin Harjodikromo
Termohon:
Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X Eks BPCB Prov Jawa Tengah

Achmad, BAmelawan Menteri Pendidikan Nasional RI dahulu disebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Cs

Penggugat:
1.Budiman
2.Buhori
Tergugat:
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI VS I. PUSPITA SARI SUHENDRA., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK;

,Jakarta;SYAMSUL HADI, S.H., M.H., Kepala Bagian Bantuan Hukum,Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal KementerianPendidikan dan Kebudayaan, berkantor di Jalan JenderalSudirman, Senayan Jakarta;Drs.

SUXHARTONO ARHAM, M.Si., Kepala Lembaga PenjaminanMutu Pendidikan Kalimantan Barat, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,,berkantor di Jalan Abdul Muis Perumnas Ill, Tanjung Hulu,Pontianak:MULYANTO, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I, BiroHukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal KementerianPendidikan dan Kebudayaan, berkantor di Jalan JenderalSudirman, Senayan, Jakarta;MUHAMMAD RAVII, S.H., M.M., Kepala Sub Bagian BantuanHukum Il, Biro Hukum

dan Organisasi, Sekretariat JenderalKementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkantor di JalanJenderal Sudirman, Senayan, Jakarta;LUSIANA MATONDANG, S.H., Staf pada Bagian BantuanHukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat JenderalKementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkantor di JalanJenderal Sudirman, Senayan, Jakarta;ENI HARLIANI, S.H., Staf pada Bagian Bantuan Hukum, BiroHukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal KementerianHalaman 1 dari 31 halaman.

Putusan Nomor 96 PK/TUN/2015Pendidikan dan Kebudayaan, berkantor di Jalan JenderalSudirman, Senayan, Jakarta;8.

Putusan Nomor 96 PK/TUN/2015berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor024a/0/1991, dengan nomenklatur Balai Penataran Guru Pontianakyang berkedudukan di Kotamadya Pontianak.

Pembanding/Tergugat : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara
Terbanding/Penggugat : ANDI RIZAL AMIRSYAH MOHAMMAD

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diterbitkan oleh Tergugat;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Pakai Nomor 30/Kleak/2012 tanggal 8 Nopember 2012, Surat Ukur Nomor 00005/Kleak/2010 tanggal 17 Maret 2010, Luas 19.170 m2, atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;4. Menolak Gugatan Penggugat selebihnya ; 5.

Penggugat: JAN AGUSTINUS ITEM;Tergugat: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO;Tergugat II Intervensi: MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;

Sam Ratulangi ;: Jalan Kampus Unsrat Bahu Manado: IRIYANTO NAINGGOLAN, SH;: Kepala Sub Bagian BantuanHukum Il Bagian BantuanHukum dan OrganisasiSekretariat Jenderal KementerianPendidikan dan Kebudayaan ;Alamat7.NamaJabatanAlamat8.

KementerianPendidikan dan Kebudayaan;13.

berada di dalam areal KampusUniversitas Sam Ratulangi, tetapi Penggugat tidak bisa menunjukkandalam Sertipikat Hak Pakai Nomor berapa masingmasing bidang tanahitu terletak sebab terdapat beberapa sertipikat hak pakai lain atas namaKementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Bukti T.IlInterv.10);b. Nomor 2/KLEAK Tahun 2013 atas nama Pemerintah RepublikIndonesia cq. Kementerian Pendidikan clan Kebudayaan (Bukti T.IIInterv.11).Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa kedua Sertipikat Hak Pakaitersebut telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan asasasas umum pemerintahan yangbaik. Dengan demikian penerbitan kedua Sertikat Hak Pakai itu tidakmengandung cacat hukum adminitratif.8.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yangditerbitkan oleh Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado(vide bukti T5 dan T II Int 10). Kemudian selain daripada itu, letak tanahyang diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 30 objek sengketa beradadalam wilayah hukum Kota Manado.

NURWANI IDRIS;DIREKTUR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

No.120/G/2013/PTUNJKT.34Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kopertis Wilayah HI Jakarta,yang kemudian oleh Kopertis Wilayah II Jakarta diteruskan usulannya kepadaBiro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengansurat Nomor : 618/K3/KP/2011, tanggal 22 Juli 2011, Perihal Permohonanpenetapan angka kredit jabatan akademik dosen PNS Dpk a.n. Dr.

Nurwani Idris, kepadaRektor Universitas Jayabaya Jakarta (fotocopy sesuaiSurat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.Nomor : 60512/C/4/1981, Tanggal 29 Juni 1981, MenetapkanSdr. Dra. Ny.

Tanggal 11 Maret 2013, kepadaDirektur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen DiktiKementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (fotocopy sesuai: Surat Edaran Nomor : 1118/E4.5/2011. Tanggal 19 Mei 2011.Hal : Pelayanan Direktorat Diktendik Ditjen Dikti. kepada RektorPerguruan Tinggi Pemerintah. Dan Koordinator Kopertis WilayahI. s/d. XII. Serta Direktur Politeknik (fotocopy sesuai: Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan R.I.

No.120/G/2013/PTUNJKT.Rektor kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui KopertisWilayah III Jakarta, yang kemudian oleh Kopertis Wilayah III Jakartaditeruskan usulannya kepada Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikandan Kebudayaan.

ACHMAD, BA VS MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI dahulu disebutsebagai MENTERI PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN RI,, DK

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI dahulu disebutsebagai MENTERI PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN Rl,berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta,2.

./2016kronologis mempunyai atasan keberatan sebagai berikut:5.1.Bahwa sejak adanya pemberontakan G 30 S/PKI pada tahun 1965telah dilaksanakan wawancara oleh Tim Skrining Kantor WilayahPendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur untuk mengetahuiketerlibatan seorang PNS, apakan terlibat dalam pemberontakan G 30 S/PKI atau tidak;5.2.Bahwa pada tanggal 22 September 1975 Penggugat diwawancarai olehTim Skrining Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan JawaTimur, dan Penggugat saat itu dicurigai/dituduh

Dengan demikian jelas bahwa antaraKanwil Depdikoud Propinsi Jawa Timur dan Depdikbud R.I Pusat(Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.) memiliki hubungan hukurndan hubungan struktural.

Demikian juga antara Kantor Unit PelaksanaanTugas di daerah dengan Kanwil Depdikoud Propinsi Jawa Timurdan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I. secara hierarkismemiliki hubungan hukum dan hubungan struktural;Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentangPemerintahan Daerah, maka disini akan nampak jelas bahwa KanwilDepdikbud Propinsi Jawa Timur menjadi hapus atau sudah tidak ada lagi.Keberadaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa TimurHalaman 8 dari 16 hal. Put.

Karena Kepala DinasPendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur diangkat dandiberhentikan oleh Gubernur Jawa Timur.

Penggugat:
LIU KUI KHIM
Tergugat:
1.KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NOMOR DUA SUNGAI RAYA
2.KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN SUNGAI RAYA
3.KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKAYANG

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI CQ.UNIVERSITAS NEGERI UDAYANA (UNUD), dkk

disebut tanah SHM 1475) ;7.Bahwa sejak Penggugat membeli tanah SHM 1475 tersebut, Penggugatselalu melakukan kewajibannya, membayar Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) hingga saat ini ;Penerbitan Sertifikat hak Pakai tergugat diatas Tanah Penggugat (Tumpangtindih) ;8.Bahwa pada tanggal 26 November 1997 Tergugat II menerbitkan SertifikatHak Pakai Nomor: 16/Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, KabupatenBadung, Provinsi Bali (selanjutnya disebut Tanah SHP No. 16), yangtercatat atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Tanah yang telah dimiliki dengan hak milik oleh orang perorangantertentu, berdasarkan perjanjian dengan pemilik tanah tersebut ;Sehubungan dengan perjanjian dengan pemegang hak milik atastanah tersebut ;Sehubungan dengan hal tersebut, secara jelas pemberian hak pakai No.16/Desa Kelurahan Jimbaran atas nama Departemen Pendidikan danKebudayaan dan Kebudayaan republik Indonesia Cq. Universitas UdayanaDenpasar atas dasar Surat Keputusan tanggal 4 Mei 198 No.

yang Terhormat untukmengabulkan dan menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatanPenggugat ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;Il DALAM POKOK PERKARA :1.Bahwa turut Tergugat memohon kepada Ketua majelis Hakim agarjawaban dalam Eksepsi tersebut termuat kembali dan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;Bahwa tanah sengketa dalam perkara aquo adalah tanah denganSertifikat Hak Pakai Nomor 16/Kelurahan Jimbaran atas namaDepartemen Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Cq.Universitas Udayana, seluas 8.000 m2 (depalan ribu meter persegi)sebagaimana diuraikan dalam gambar Situasi tanggal 31 Desember1997, Nomor 7524/1997, yang diterbitkan oleh Kepala PertanahanKabupaten Badung pada tanggal 20 Juli 1998 ;Riwayat tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 16/Kelurahan Jimbaranatas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia Cq.

SK. 32/HP/BPN/I/Bd/1998 tentang Pemberian Hak Pakai Atas namaDepartemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq.Universitas Udayana di Denpasar ;Dengan demikian Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional tanggal 4 Mei 1998, No. SK.32/HP/BPN/I/Bd/1998 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama DepartemenPendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq.

Penggugat:
HASAN BUSTHOMI
Tergugat:
1.bupati probolinggo
2.Dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten probolinggo

Penggugat:
YAYASAN DHARMABAKTI WACANA
Tergugat:
YAYASAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DHARMA WACANA
Turut Tergugat:
1.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
2.DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT cq. KANTOR WILAYAH PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT cq. BUPATI KABUPATEN BIMA cq. KANTOR KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIMA cq. SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI I TENTE KECAMATAN WOHA, KABUPATEN BIMA tersebut;

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT cq. KANTOR WILAYAH PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT cq. BUPATI KABUPATEN BIMA cq. KANTOR KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIMA cq. SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI I TENTE KECAMATAN WOHA, KABUPATEN BIMAVSYUSUF Bin MUHAMMAD, DK

MENTERIPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA cq.GUBERNUR PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT cq.KANTOR WILAYAH PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANPROPINS! NUSA TENGGARA BARAT cq. BUPATIKABUPATEN' BIMA cq. KANTOR KEPALA DINASPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIMA cq.SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI !

Propinsi Nusa Tenggara Barat,karena jual beli/peralihnan hak atas tanah objek sengketa dilakukan olehKantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Baratdan sebagaimana tertera/tertulis dalam Sertipikat tanah Sekolah MenengahAtas Negeri Woha (SMAN Woha) atas nama H. lbrahim Ahmad bertindakuntuk dan atas nama Kanwil Depdikbud Propinsi NTB;.

Bahwa demikian pula dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bima, jugaharus menjadi subjek hukum dalam perkara ini karena telah menerbitkandua buah sertipikat atas objek yang sama, yaitu sertipikat nomor 45 dan 46Hal. 6 dari 13: halaman Putusan Nomor 2658 K/Padt/2013tahun 1980 atas nama Muhamad ama Yusuf serta sertipikat nomor 6 tahun1983 atas nama H. lbrahim Ahmad untuk dan atas nama KanwilDepartemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Barat.Hal ini dikandung maksud agar Kantor Pertanahan

MENTERIPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNURPROPINSI NUSA TENGGARA BARAT cq. KANTOR WILAYAH PENDIDIKANDAN KEBUDAYAAN PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT cq. BUPATIKABUPATEN BIMA cq. KANTOR KEPALA DINAS PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN KABUPATEN BIMA cq.

BUPATI KABUPATEN BIMA cq.KANTOR KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATENBIMA cq.

SOEDARWATI YUGA SOEGAMA MELAWAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA CQ UNIVERSITAS UDAYANA (UNUD), DKK

KEMENTERIANPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA cq.UNIVERSITAS UDAYANA (UNUD), beralamat di kampus, Bukit Jimbaran,Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dalam perkaraini Rektor Universitas Udayana memberikan Kuasa Khusus kepada Dr.NYOMAN SUKANDIA, SH, MH (Advokat), NYOMAN DARMADHA, SH,Hal 1 dari 6 hal Akta Perdamaian No.661/Pat.G/2015/PN Dps.MH (Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana), TJOK DALEMDAHANA, SH, M.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI., 3. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN., 4. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SURABAYA. 2. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SURABAYA vs PT. PAYUNG MAS

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SURABAYA,berkedudukan di Jalan Adityawarman No. 110 Surabaya, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus' tanggal 14 April 2014Nomor : 180/1897/436.6.14/2014 , memberi Kuasa Kepada : 1.MT. EKAWATI RAHAYU,SH.MH, Kepala BagianHukum Sekretaris Daerah Kota Surabaya =;IGNATIUS HOTLAN,SH., Kepala Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretarisDaerah Kota Surabaya ;Ir. ACHMAD AGUNG NURAWAN.M.T., SekretarisDinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya ;Ir.

., Kepala BidangJasa Sarana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KotaSurabaya; BAMBANG SOEPRIJATMODJO,SH, Kepala SeksiJasa Sarana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KotaSurabaya ; 6. AHMAD RIZAL SAIFUDDIN,SH, Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretarisDaerah Kota Surabaya ;7. DJOENEDIE DODIEK S, SH., Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian HukumSekretaris Daerah KotaHal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor : 59/B/2015/PT.TUN SBY.SU LYN fp mn nn re a8.

Surat Keputusan Tergugat ( Kepala Dinas Kebudayaan danPariwisata Kota Surabaya ) Nomor : 503/0224/436.6.14/2013 tentangPengenaan Denda Administratif, tanggal 8 Januari 2014 kepada : Pengusaha = Pengelola / Peimiilile 5 =ss=eeeseeeeeeneteeceenenAlamat : Jl. Achmad Yani No. 66 Surabaya ; Kapasitas : 44 (empat puluh empat ) kamar ; 2.

Tergugat untuk mencabut :e Surat Keputusan Tergugat ( Kepala Dinas Kebudayaan danPariwisata Kota Surabaya ) Nomor : 503/0224/436.6.14/2013 tentangPengenaan Denda Administratif, tanggal 8 Januari 2014 kepada :Pengusaha : Pengelola / Pemilik ; Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor : 59/B/2015/PT.TUN SBY.Alamat : Jl. Achmad Yani No. 66 Surabaya ; Kapasitas :44 (empat puluh empat ) kamar ; 2.