Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir/putus karena PHK tanpa adanya kesalahan;4.

Bahwa oleh karena demi hukum pekerjaan Penggugat menjadi PerjanjianKerja Waktu Tidak Tertentu, maka dengan diberhentikannya Penggugatsebagai pekerja dapat dikatakan bahwa Tergugat telah melakukanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap Penggugat, danPenggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerjadan uang pengganti hak yang seharusnya diterima dan atau kompensasiapapun..

Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan PHK sepihak kepadaPenggugat, maka sudah sewajarnya dan sepantasnyalah bagi Tergugatuntuk memberikan hakhak normatif yang seharusnya diterima olehPenggugat, yakni uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, danuang pengganti hak yang seharusnya diterima sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 156 UU Tenagakerja, dengan perincian sebagaiberikut :e Uang Pesangon= 2 x 4 bulan upah x upah terakhir yang diterima= 2x4x Rp 1.423.500, = Rp 11.388.000,e Uang Penghargaan

Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatberakhir/putus karena PHK sepihak yang dilakukan oleh tergugat;.

karenanya, bagaimana mungkin PKWT yang telahdinyatakan tidak sah, dapat berubah atau diubah menjadi PKWTT.Dengan demikian, jelas bahwa pernyataan dan permohonan Penggugatdalam Butir 2 petitum Gugatan tersebut tidak jelas, kabur dan bahkantidak masuk akal; Bahwa lebih lanjut, pada Butir 3 petitum Gugatan bagian Dalam PokokPerkara, Penggugat telah secara tegas meminta kepada Majelis Hakimyang memeriksa perkara a quo agar hubungan kerja antara Penggugatdengan Tergugat dinyatakan berakhir/putus karena PHK

Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir/putus karena PHK tanpa adanya kesalahan;4. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, UangPenghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, dengan rinciansebagai berikut: Uang Pesangon: 2 x 4 x Rp 1.423.500, = Rp 11.388.000, Uang Penghargaan Masa Kerja: 2 x Rp.1.423.500, =Rp. 2.847.000.

Bahwa Tergugat menolak dalil posita 6 dan & gugatan Penggugat, yangmenyatakan apabila Penggugat telah di PHK oleh Tergugat tanpa adanyakesalahan, hal ini tidaklah benar, dengan penjelasan sebagai berikut :11a.6.1.6.2.6.3.6.4.Bahwa pada awalnya , Penggugat masuk ke tempat Tergugat,dikarenakan ada referensi dari seorang pendeta yang merupakan temanPenggugat yang merupakan teman dari Ketua Pengurus KoperasiSimpan Pinjam Artha Guna Mandiri (Bp.

bahwa Penggugat adalah seorang Manager ITdengan gaji sebesar Rp. 9.445.667, perbulan;Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka atas bantahanTergugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah seorang staf IT dengan gajisebesar Rp 1.525.000 perbulan majelis berpendapat bahwa hal tersebut adalah patutdan wajar;Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang telah melakukan PHKterhadap Penggugat karena Penggugat telah melakukan kesalahan berat adalahtidak berdasarkan hokum karena aturan tentang PHK

karena kesalahan berat yangdiatur dalam UU no 13 tahun 2013 telah di amandemen oleh Mahkamah Konstitusisehingga tidak memiliki kekuatan hokum yang mengikat;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelisHakim memutuskan bahwa tindakan PHK yang dilakukan Tergugat terhadapPenggugat dengan melalui surat tertanggal 6 November 2013 adalah tidakberdasarkan hukum akan tetapi dikarenakan hubungan kerja antara Penggugatdengan Tergugat sudah tidak memungkinkan untuk dilanjutkan kembali

maka majelishakim memutuskan bahwa PHK antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejakputusan ini dibacakan;Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang berkeadilan dalamperkara a quo, maka setelah melihat faktafakta dan buktibukti dipersidangan, sertaseluruh pertimbangan yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang telah terjadi dalam perkara aquo adalah PHK karena efisinsi dan PHK tersebut terjadi sejak putusan inidibacakan;Menimbang, bahwa

berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasdikarenakan Majelis Hakim telah memutuskan bahwa PHK antara penggugat dengantergugat adalah PHK karena efisiensi dan majelis juga memutuskan bahwa PHKHal 19 dari 23 hal Penetapan Nomor22/Pat.P/2015/PN.Smg20tersebut terjadi sejak putusan ini dibacakan, sehingga dengan demikian Penggugatberhak atas upah yang belum dibayarkan terhitung sejak bulan terakhir Penggugatmenerima upah dan upah selama proses sampai dengan putusan ini dibacakan;Menimbang

Bahwa PENGGUGAT dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai suratTERGUGAT tertanggal 18 Agustus 2010 (P1); 5.

Bahwa PENGGUGAT sejak tanggal 18 Agustus 2010, setelah menerima suratPemutusan Hubungan Kerja (PHK) sampai dengan sekarang tidak pernah mendapatkan upah danhakhak lainnya, selama dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);Ts Bahwa atas persoalan tersebut PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melakukanperundingan tingkat bipartite pada tanggal 30 Agustus 2010, namun telah gagal dan tidaktercapai kesepakatan (P2); 8.

Bahwa tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap PENGGUGAT tidak sah/batal demi hukum karena TERGUGAT belum memperoleh Penetapan dari LembagaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial .... (pasal 151 ayat (3), pasal 155 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);Des Bahwa TERGUGAT tetap wajib membayar upah beserta hakhak lainnya yang biasaditerima PENGGUGAT, yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja (PHK) ......

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena EFISIENSI, maka Penggugat berhakmendapatkan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja sebesar (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan pasal 156 ayat (4) .......

Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2010 Penggugat tidak masuk kerja lagi tanpa keterangan(jin) sehingga pada tanggal 18 Agustus 2010 Tergugat memberikan sanksi PemutusanHubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat (T2);ad; Bahwa PHK tersebut dilakukan karena Tergugat sudah merasa kewalahan dengan telahmelakukan berbagai cara agar Penggugat bias merubah kebiasaan tidak baik (mangkir)Penggugat, tetapi ternyata Penggugat tidak mempunyai itikad untuk memperbaikinyasehingga Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat

Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat Menyalahi Ketentuan dalam Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat sesuai Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 yang perinciannya sebagai berikut :a. Pesangon (5 x Rp.1.875.000) x 2) = Rp. 18.750.000.-b.

;13.Bahwa sebelum Tergugat mem PHK Penggugat, Tergugat tidakpernah mengajak Penggugat merundingkan maksud PHKtersebut, sehingga PHK tersebut telah bertentangan dengan Pasal 151ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003. tentangketenagkerjaan;14.Bahwa sesuai Pasal 151 ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun2003 PHK yang sah adalah PHK yang dilakukan setelah mendapatpenetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial (LPPHI) ;15.Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuaiketentuan

hasil pertemuan tersebut tidak mencapaikesepakatan, karena Tergugat tidak mempunyai itikat baik untuk3 dari 18 hal Perdata PHI No. 35/Pdt.SusPHI/2016/PN Gtomenyelesaikan PHKtersebut. sehingga penggugat meneruskanperselisihan ini melalui Lembaga Perselisihnan Hubungan Industrial ;18.Bahwa karena akibat dari PHK yang dilakukan oleh Tergugat, makaPenggugat kehilangan pekerjaan dan penghasilan dan hal ini menjadipukulan bagi keluarga Penggugat ;19.Bahwa karena PHK ini belum ada putusan dari LembagaPenyelesaian

dan hakhak yang timbul akibat PHK tersebut.Sedangkan mengenai masa kerja, meskipun disengketakan dan nantinyajuga akan dipertimbangkan, namun Majelis Hakim menganggap bahwamasalah tersebut merupakan bagian dari sengketa mengenai hakhak yangtimbul akibat PHK ;11 dari 18 hal Perdata PHI No. 35/Pdt.SusPHI/2016/PN GtoMenimbang bahwa dalam masalah ini yang harus dibuktikan adalahmengenai sah atau. tidaknya PHK yang dilakukan Tergugat terhadapPenggugat, dengan beban pembuktian diberikan secara seimbang

terhadap dirinya, dan Tergugatharus membuktikan bahwa PHK tidak pernah dilakukan ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P1 s/d P3 dan 2(dua) orang saksi, sedangkan untuk Tergugat guna menguatkan dalilbantahannya telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda T1 s/d T5 dan tidak mengajukan saksi ;Menimbang bahwa mengenai terjadinya PHK, Penggugat mendalilkanbahwa PHK yang dilakukan Tergugat karena dengan tanpa alasan

terhadap Penggugat telah terbukti ;Menimbang bahwa PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidaksesuail prosedur dan bertentangan dengan UndangUndang Nomor : 13Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dengan demikian Tergugat tidak dapatmembuktikan PHK yang dilakukan kepada Penggugat secarah sah ;Menimbang, bahwa oleh karena PHK yang dilakukan Tergugat tidaksah, maka fakta tersebut menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk13 dari 18 hal Perdata PHI No. 35/Pdt.SusPHI/2016/PN Gtomengabulkan gugatan

Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat 1 terhadap Penggugat telah menyalahi ketentuan Undang-undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;4. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar hak-hak Penggugat sesuai ketentuan pasal 156 UU No 13 Tahun 2003 berupa :- Uang Pesangon 2 X 4 Bulan X 1.875.000 = 15.000.000- Uang Penghargaan masa kerja 2 X 1.875.000 = 3.750.000- Uang Penggantian Hak15 % dari uang pesangon dan penghargaan sebesar 2.812.5005.

, Tergugat 1 dan 2 tidak pernahmengajak Penggugat untuk merundingkan maksud PHK tersebut sehinggaPHK Tersebut telah bertentangan dengan pasal 151 ayat (1) dan ayat (2)Undang undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ;Bahwa begitu juga sesuai ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang undangNomor 13 tahun 2003, PHK yang Sah adalah PHK yang dilakukan setelahmendapat penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial (LPPHI) hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat 1 dan 2;Bahwa karena

PHK yang dilakukan oleh Tergugat 1 tidak sesuai ketentuanPasal 151 Undang undang nomor 13 Tahun 2003, maka PHK ini adalahPHK sepihak ;Bahwa sesuai Pasal 155 ayat (2) Undang undang nomor 13 Tahun 2003,selama Putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrialbelum ditetapkan, baik pengusaha maupun Pekerja harus tetapmelaksanakan segala Kewajibannya ;4 dari 30 halaman Perk.

melalui Lembaga PerselisihanHubungan Industrial ;Bahwa karena akibat dari PHK yang dilakukan oleh Tergugat 1, makaPenggugat kehilangan pekerjaan dan penghasilan, hal ini menjadi pukulanbagi keluarga penggugat ;Bahwa karena PHK ini belum ada putusan dari lembaga PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial maka pihak Tergugat diwajibkan untukmembayar hak hak Penggugat sesuai pasal 156 ayat (2),(3) dan (4)Undang undang Nomor 13 tahun 2003 berupa uang pesangon,penghargaan masa kerja serta penggantian

Bank MuamalatCabang Gorontalo sebagai karyawan kontrak;Bahwa Setahu Saksi, sejak kapan Penggugat di PHK (PemutusanHubungan Kerja) oleh PT. Bank Muamalat Cabang Gorontalo yaitusejak tahun 2016;Bahwa Setahu Saksi, apakah saat ini Penggugat sudah tidak bekerjalagi di PT.

Bank Muamalat CabangGorontalo sebagai karyawan kontrak;Bahwa Setahu Saksi, Penggugat di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)oleh PT. Bank Muamalat Cabang Gorontalo pada tahun 2015;Bahwa Setahu Saksi, saat ini Penggugat tidak lagi bekerja di PT.Bank Muamalat Cabang Gorontalo karena telah diberhentikan;Bahwa Setahu Saksi, Penggugat diberhentikan bekerja oleh PT.

Sudirman, mulai bekerja sejak bulan Juni 1996 s/d 30 September 2006 (10tahun 3 bulan), bekerja sebagai karyawan CV Gold Year Medan, upahsebesar Rp 22.000, perhari/ disesuaikan UMP sebesar Rp 737.749, perbulan ;Bahwa, selama bekerja Penggugat tetap mematuhi peraturanperusahaan dan berdisiplin sebagai karyawan CV Gold Year Medan ;Bahwa pekerja Rosdiana dkk (7 orang) di PHK (Pemutusan HubunganKerja) oleh Pengusaha pada tanggal 30 September 2006 denganalasan perusahaan mengalami kerugian sehingga menutup

operationalkegiatannya, namun Pengusaha membuka usaha dengan investasi yang besardi daerah Tembilahan, Propinsi Riau ;Bahwa pekerja Rosdiana dkk (7 orang) telah berupaya melakukanpenyelesaian secara bipartite dengan pengusaha, namun tidak tercapai upayapenyelesaian ;Bahwa permasalahan PHK ini telah diproses di Kantor Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Utara dengan mengeluarkan risalahatau anjuran pada tanggal 31 Januari 2007, Nomor : 1576/DTKTR/2007 yanganjurannya :1.

Gold Year Medan sampai tangal 30September 2006 pekerja di PHK oleh Pengusaha (Tergugat) tidak dibuat suratskorsing secara tertulis, tetapi Pekerja (Penggugat) ingin bekerja di perusahaandan upah selama proses sebelum ada izin PHK mulai bulan Oktober 2006 s/dDesember 2006 harus dibayar Pengusaha (Tergugat) kepada pekerja(Penggugat) via Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2008 ;Bahwa, objek gugatan dalam perkara ini, yaitu :1. Rosdianaa. Uang Pesangon 2 x 9 x Rp 737.749, Rp 13.280.292,b.

Upah selama proses sebelum izin PHK bulanOktober s/d Desember 2006 Rp 2.213.247.Rp 22.859.304,2. Ania. Uang Pesangon 2x9xRp. 900.000, Rp 16.200.000,b. Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp 9000.000, Rp 3.600.000,c. Perumahan & Pengobatan15 % x Rp. 19.800.000, Rp 2.970.000,Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 620 K/Pdt.Sus/2008d. Cuti Tahunan 12/25 x Rp 737.749, Rp 432.000,e. Upah selama proses sebelum ada izin PHKbulan Oktober s/d Desember 2006 Rp 2.700.000,Rp 25.902.000.3. Yennia.

oleh TERGUGAT adalah karena PENGGUGATmelangar Peraturan perusahaan :Bahwa alas an PHK sebenarnya patut diduga adalahadanya pembentukan Kepengurusan Serikat PekerjaNasional (SPN) yang = dilakukan oleh PENGGUGAT $;Bahwa tindakan PHK oleh TERGUGAT nyata nyata melanggarhak kebebasan berserikat Pasal 28 Jo.

BIPORIN AGUNG PENGGUGAT dilarang masukkea real perusahaan dengan alas an bahwa TERGUGATsudah di PHK oleh TERGUGAT karena sering melanggaraturan perusahaan ;Bahwa tindakan PHK oleh TERGUGAT dengan alasantindakan Indislioner setelah terpilihnya PENGGUGATsebagai pengurus PSP SPN PT BIPORIN AGUNG dapatdiduga merupakan bentuk pelanggaran kebebasanberserikat dan berorganisasi sebagaimana diaturdalam pasal 153 ayat (1) huruf g UU No. 13 Tahun2003Pengusaha dilarang melakukan PHK dengan alasanPekerja/buruh

Rumambi di PHK oleh karenapelanggran pelanggaran yang dilakukannya bukandikarenakan sebagai pengurus Serikat Pekerja (SPN) ;Bahwa kami telah sampaikan kepada Ketua Serikat PekerjaSPN PT.

Rumambi F sudah nampak dengan jelas bahwa Sdr.Rumambi F telah melakukan sabotase dimana berulangkali melakukan mangkir tidur saat bertugas danmeninggalkan tempat kerja saat bertugas maka sudahselayaknya perusahaan melarang untuk masuk kerjaterhitung tanggal 28 Juni 2010 dan selanjutnyamengajukan permohonan PHK oleh karena itu kami menolakAnjuran no. 1 dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi16Kabupaten Tangerang (tertanggal 11 Oktober 2010 No.567/7601/Disnaker ) bahwa PHK Sdr.

untuk seluruhnya kecuali ijinyang menyatakan PHK dapat diputus :Menyatakan tindakan Tergugat melakukan PHK tanpapesangon kepada Sdr.

Bahwa Jam kerja yang diberlakukan pada Tergugat melebihi jam kerja danmenyalahi ketentuan UU Ketenagakerjaan dan tidak pernah dihitunglembur;11.Bahwa sesuai Pasal 151 ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003PHK yang sah adalah PHK yang dilakukan setelah mendapat penetapandari lembaga penyelesaian hubungan industrial (LPPHI);12.Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai ketentuanpasal 151 UU No. 13 tahun 2003 maka PHK ini adalah PHK sepihak;13.Bahwa sesuai pasal 155 ayat 2 UU No.

Lebih lanjut, Bahwa terdapat dalil gugatan yang saling bertentangan(kontradiksi) pada bagian Posita (Fundamentum Petendi) gugatana quo, yaitu := Pada butir 11 halaman 1 gugatan, mendalilkan : Bahwasesual pasal 151 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 PHK yangsah adalah PHK yang dilakukan setelan mendapatpenetapan dari lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial (LPPHI)= Pada butir 12 halaman 1 gugatan, mendalilkan: Bahwakarena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuaiketentuan pasal 151 UU

No. 13 Tahun 2003 maka PHK iniadalah PHK sepihak.= Pada butir 16 halaman 2 gugatan, mendalilkan : Bahwakarena PHK ini belum ada putusan dari LembagaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka pihakTergugat diwajibkan untuk membayar hakhak Penggugatsesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 2,3 dan 4 UU No.13 Tahun 2003 berupa...Dimana dalil gugatan pada bagian Posita butir 11 halaman 1gugatan dan butir 12 halaman 1 gugatan mendalilkan bahwaPemutusan Hubungan Kerja sah apabila mendapat penetapan

;Menimbang bahwa berdasarkan dalildalil gugatan dan dalildalil bantahantersebut, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakahbenar Tergugat telah melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) kepadaPenggugat?

yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai ketentuan pasal 151UU.NO.13 Tahun 2003, maka PHK ini adalah PHK Sepihak;Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat diberhentikansecara sepihak pada tanggal 18 Desember 2014,akan tetapi berdasarkan dataabsensi, Penggugat terakhir masuk kerja tanggal 03 Pebruari 2015 (Bukti TI);Menimbang, bahwa surat Penggunduran diri/surat perjanjian bersama yangdiajukan oleh Penggugat sebagai dasar PHK ternyata tidak ditandatangani olehTergugat maupun oleh Penggugat

tidak pemahmengajak Penggugat merundingkan maksud PHK tersebut sehingga PHKtersebut telah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003. tentang ketenagkerjaanBahwa sesuai Pasal 151 ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 PHKyang sah adalah PHK yang dilakukan setelah mendapat penetapan dari lembagapenyelesaian hubungan industrial (LPPHI).Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai ketentuan pasal151 UU No. 13 tahun 2003 maka PHK ini adalah PHK

Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatanBahwa PHK ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap maka Penggugatberhak atas uang Proses sejak Bulan Nopemberl 2015 yang dikalikan upahperbulan sebesar Rp. 1.600.000 sampai dengan PHK ini mempunyai kekuatanhukum tetap yang yang dilaksanakan oleh TergugatBahwa karena PHK tersebut adalah atas keinginan Tergugat maka Tergugatharuslah dihukum untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon sebesar 2(dua) kali dengan rincian sebagai berikut : Uang Pesangon

Bahwa tergugat menolak dalildalil gugatan penggugat mengingat kami tidakpernah memutuskan hubungan kerja (PHK) Terhadap Fery Hasan penggugat.3. Bahwa jika penggugat mengatakan telah di PHK maka tergugat mohon agarpenggugat membuktikan surat pemutusan hubungan kerja dari tergugat.4. Bahwa karena tergugat tidak mem PHK penggugat sudah seharusnya penggugattetap menjalankan pekerjaan di perusahaan tergugat.5.

;Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat dipanggil lagi untuk bekerja ;Bahwa saksi tidak mengetahui adakah surat PHK yang diberikan oleh perusahaankepada Penggugat ?

(Pemutusan Hubungan Kerja) apakah benar Tergugat telahmelakukan PHK sesuai prosedur serta berapakah hakhak yang timbul akibat PHKtersebut, namun Majelis Hakim menganggap bahwa masalah tersebut merupakan bagiandari sengketa mengenai hakhak yang timbul akibat PHK ;Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa di PHKoleh Pimpinan PT.

FAHMI IDRUS) dengan memberikan surat pemberhentian (PHK) tanpaada alasan yang jelas (menuduh yang tidaktidak kepada pekerja) yangdisampaikan dan oleh Pimpinan PT. Emden Energi Mandiri Lk.

EmdenEnergi Mandiri kepada para Penggugat ;Bahwa para Penggugat di PHK pada tanggal 1 Oktober 2016 ;Bahwa para Penggugat di PHK oleh Perusahaan secara tertulis bersamabeberapa orang karyawan lainnya termasuk saksi ;Bahwa para Penggugat mendapatkan PHK karena dituduh mengambil uangperusahaan ;Bahwa para Penggugat ini bekerja sebagai Operator SPBU ;Bahwa saksi dan para Penggugat tidak menggelapkan uang perusahaan,setahu saksi dan para Penggugat bahwa sdr.

dan hakhak yang timbul akibat PHK tersebut.

terhadap para Penggugat telah terbukti;Menimbang, bahwa PHK yang dilakukan Tergugat terhadap paraPenggugat tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan UndangUndangNomor : 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dengan demikian Tergugattidak dapat membuktikan PHK yang dilakukan Tergugat kepada para Penggugatadalah sah ;Menimbang, bahwa oleh karena PHK yang dilakukan Tergugat tidaksah, maka fakta hukum tersebut menjadi dasar bagi Majelis Hakim untukmengabulkan gugatan Penggugat, namun dalam perselisihan