harus ada rekomendir dariBPK;Bahwa seseorang tidak bisa ditetapbkan sebagai Tersangka tanpa adanyahasil audit tentang kerugian negara, dalam hal ini rekomendir dari BPK;Bahwa kerugian itu yang sudah nyata;Bahwa penetapan Tersangka tertanggal 22 Januari 2020 itu tidakdibenarkan karena masih proses memeriksa saksi dan mengumpulkan alatbukti lainnya;Bahwa perbedaan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus adalahtindak pidana umum pembuktiannya adalah minimal 2 (dua) alat bukti,sedangkan tindak pidana

khusus (korupsi) maka alat bukti surat sangatpenting sebelum seseorang dijadikan Tersangka;Bahwa penyidikan sudahlah harus ada bukti surat berupa audit BPK;Bahwa penentuan Tersangka terlebin dahulu sebelum ada hasil auditkerugian Negara adalah tidak dibenarkan menurut hukum dan tidak sesuaidengan protap, karena negara kita adalah negara hukum yang segalasesuatunya bersifat formalitas, sehingga penetapan tersangka yangdemikian dalam kacamata Ahli adalah cacat hukum;Bahwa audit yang dilakukan oleh

PUTUSANNomor 31 K/Pid.Sus/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana khusus korupsi pada tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:NamaTempat lahirUmur/Tanggal lahirJenis kelaminKewarganegaraanTempat tinggalAgamaPekerjaanH. ADE LESMANA SYUHADA binSYARIF;> Garut:: 66 Tahun / 1 Januari 1951:: Lakilaki;: Indonesia;: Jalan KS Tubun Il Gg. RS.

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidakmempunyal kekuatan hukum mengikat;Halaman 40 Putusan Perkara Nomor 174/G/2019/PTUNMDNMenimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terkandung dalamPutusan Mahkamah Kosntistusi Nomor : 87/PUUXVI/2018, tanggal 25 April2019 yang telah menghapus frasa pidana Umum sebagaimana disebutkandiatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan frasatindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan adalah tindak pidana

khusus (korupsi) yangdilakukan seseorang yang menduduki jabatan sebagai Aparatur SipilNegara/Pegawai Negeri Sipil (ASN/PNS);Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana korupsi yang dilakukanPenggugat terkait dengan jabatannya sebagai ASN/PNS, sebagaimana telahterbukti dengan adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Medan Nomor: 48/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn, tanggal 14Agustus 2014 (vide bukti P9), maka Keputusan Tergugat untuk memberikansanksi hukuman berdasarkan ketentuan

Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kupang Nomor : PID.SUS.TPK/2016/PN.KPGTanggal 20 April 2017, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 12/PID.SUSTPK/2017/PT.KPG) dan Putusan Mahkamah AgungRI Nomor : 2393 K/PID.SUS/ 2017 tanggal 04 Januari 2018,merupakan ranah Hukum Pidana Khusus (Korupsi) dilingkupPeradilan Umum.

M E N G A D I L I :- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ; - Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 08 Desember 2014 Nomor 126/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby. yang dimintakan banding tersebut ;MENGADILI SENDIRI :-- Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwaterbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu Tindak Pidana Khusus (Korupsi), tetapi merupakan Tindak Pidana Umum ;-- Menyatakan

PUTUSANNomor 732 K/Pid.Sus/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana khusus korupsi pada tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur,telah memutus perkara Terdakwa :NamaTempat Lahir: MOHAMMAD SUKIMAN AZMY;: Lombok;Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun/30 Mei 1957;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Kampung Tlajung, RT 02/RW 011 Nomor 11ACikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Bogor

Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat HukumTerdakwa pada tanggal 28 Mei 2014 diterima di KepaniteraanTindak Pidana Khusus Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya pada tanggal 28 Mei 2014 telah diserahkan salinanresminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Juni5.

Bahwa, karena yang dirugikan adalah perorangan/pribadi makadelik/tindak pidananya adalah pidana umum bukan pidana khusus(korupsi), karena pada dasarnya berkurangnya hak Negara ataubertambahnya kewajiban Negara tidak ada..

seseorang tidak bisa ditetapbkan sebagai Tersangkatanpa adanya hasil audit tentang kerugian negara, dalam hal ini rekomend asidari BPK dan kerugian itu yang sudah nyata ;Bahwa Ahli berpendapat penetapan Tersangka tertanggal 22 Januari 2020 itutidak dibenarkan karena masih proses memeriksa saksi dan mengumpulkanalat bukti lainnya ;Bahwa Ahli berpendapat perbedaan tindak pidana umum dan tindak pidanakhusus adalah tindak pidana umum pembuktiannya adalah minimal 2 (dua)alat bukti, sedangkan tindak pidana

khusus (korupsi) maka alat bukti suratsangat penting sebelum seseorang dijadikan Tersangka dan saat penyidikansudahlah harus ada bukti Surat berupa audit BPK ;Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2020/PN KrsBahwa Ahli berpendapat penentuan Tersangka terlebin dahulu sebelum adahasil audit kerugian Negara adalah tidak dibenarkan menurut hukum dantidak sesuai dengan protap, karena negara kita adalah negara hukum yangsegala sesuatunya bersifat formalitas, sehingga penetapan tersangka yangdemikian

., Konsep Kerugian Keuangan Negara, PendekatanHukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, dan Pidana Khusus Korupsi,Setara Press, 2015, hal. 164 165) ;Proses penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP salahsatunya adalah menggunakan data berupa BAP saksisaksi dan BAPTersangka yang telah diperiksa oleh Penyidik Polres Demak. Hal ini berbedadengan proses pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK yang manaHal. 36 dari 42 hal. Put.

PUTUSANNomor 2247 K/Pid.Sus/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana khusus korupsi pada tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna, telahmemutus perkara Terdakwa :l. Nama : LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S. ST;Tempat Lahir : Raha;Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/11 Agustus 1972;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan MH.

PUTUSANNo. 2291 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama : KADARWATI,;Tempat lahir : Wonogiri;Umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 1 Oktober 1964;Jenis kelamin : Perempuan;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Slarong RT.03 RW.04, Desa Wironanggan,Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo;Agama : Islam;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;Terdakwa pernah

PUTUSANNomor 2204 K/Pid.Sus/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana khusus korupsi pada tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaaan Negeri Surabaya, telahmemutus perkara Terdakwa:NamaTempat lahirUmur/Tanggal lahirJenis kelaminKewarganegaraanTempat tinggalAgamaPekerjaanYAHYA HANIF bin MANSYUR;Surabaya;41 tahun/30 September 1975:Lakilaki:Indonesia;Wiyung RT O01/RW 003, KelurahanWiyung, Kecamatan Wiyung, KotaSurabaya/Jalan

., M.H. ) pada tanggal 08Mei 2013 dengan Saksama ;3.Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 02Mei 2013 diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana KhususKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 06 Mei2013 telah diserahkan salinan resminya kepada PenasihatHukum Terdakwa padatanggal 08 Mei 2013 ;4.Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukumTerdakwa tanggal 17 Juni 2013, yang diterima di KepaniteraanTindak Pidana Khusus Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya pada

PUTUSANNomor 2680 K/Pid.Sus/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana khusus korupsi pada tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi danTerdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:Nama : ROCHMADI SAPTOGIRI;Tempat lahir : Karanganyar;Umur/tanggal lahir : 48 tahun/23 Mei 1969;Jenis kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : Safari Indah, Jalan Flamboyan Blok C5/5Jurangmangu Pondok Aren

Gubernur Aceh Nomor 800/24172 tanggal 17 September 2018perihal PNS yang terlibat tindak pidana umum dan Tipikor,memerintahkan kepada Bupati/Walikota se Aceh untuk:1) menginvetarisir namanama PNS yang sedang dalam masapenyidikan tindak pidana umum maupun pidana khusus (Korupsi),yang sedang menjalani hukuman kurungan serta yang telahmenyelesaikan masa hukuman dengan melampirkan suratpenahanan dari Pejabat yang berwenang, Putusan Pengadilan(Pengadilan Negeri, Pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung) sesualkewenangan

PUTUSANNomor 972 K/PID.SUS/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana khusus korupsi pada tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, telahmemutus perkara Terdakwa :Nama : SAMUDJI HENDRIK SUSILO BALI, S.H.,M.M.

Namun ketentuan Pasal 9 ke1 huruf a UU No. 31Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih berlaku dan belumpernah dicabut sehingga Pengadilan Militer O05 Pontianakberwenang mengadili perkara tindak pidana khusus (korupsi)sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa Serma DekansiusNrp. 630326, demikian pula Majelis Hakim Pengadilan Militer 05 Pontianak berwenang mengadili perkara Terdakwa SermaDekansius Nrp. 630326.

Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisinan antar serikatpekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.Bahwa kedua Pengadilan tersebut adalah Pengadilan khusus yang beradadibawah Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan absolut secarakhusus yaitu Pengadilan Tindak Pidana khusus Korupsi dan Pengadilankhusus Hubungan Industrial, yang tidak memiliki kKewenangan dalammemeriksa, mengadili dan memutus perkaraperkara perdataumum/perkara perdata Perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengansengketa

kasasi pada tanggal 14 April2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPurwakarta pada tanggal 17 April 2009, dengan demikian permohonan kasasibeserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa sistem penjatuhan pidana dalam tindak pidana

khusus (korupsi)sebagaimana diatur dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadirubah oleh UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001,Hal. 50 dari 53 hal.