YUSUP BAKU RAWANG;Bahwa para terdakwa mengaku mengangkut 6 (enam) ekor sapi miliksaksi dari rumah sdr.

YUSUP BAKU RAWANG yang mencuri sapi milik saksi di padangbersamasama dua orang temannya setelah hari itu juga sdr. YUSUPBAKU RAWANG dan ia mengakui terus terang perbuatanya;Bahwa sdr. YUSUP BAKU RAWANG mengambil sapi milik saksi tanpasepengetahuan saksi dan sdr.

RAWANG, sedangkan BAPA RENDI(DPO) menggunakan sepedah motor. sesampainya dirumah saksi YUSUPBAKU RAWANG pukul 19.00 wita, saksi YUSUP BAKU RAWANG, BAPARENDI, terdakwa , terdakwa Il dan terdakwa Ill dudukduduk, dan kemudianpada pukul 21.00 Wita, saksi YUSUP BAKU RAWANG, BAPA RENDI, terdakwa, terdakwa Il dan terdakwa Ill mengeluarkan hewan dari kandang milik saksiYUSUF BAKU RAWANG dan selanjutnya dinaikan kedalam mobil truk MuliaJaya, dari faktafakta hukum di persidangan hal tersebut tidak terbukti

tanggal 8Februari 2014 ketika saksi YUSUF BAKU RAWANG bertemu dengan terdakwa dipasar Kapunduk Hahar, lalu terdakwa dan saksi YUSUP BAKU RAWANGbersepakat untuk jual beli sapi dan saksi YUSUP BAKU RAWANG bersediauntuk mencarikan sapi lalu saksi YUSUP BAKU RAWANG mengatakan kepadaterdakwa bahwa kalau sapi terang tidak ada, tapi kalau sapi gelap bisa, yangkemudian terdakwa menjawab kalau sapi gelap saya punya teman ada yangbisa tanggung jaweb, sehingga saksi YUSUP BAKU RAWANG memintaterdakwa untuk

datang lagi kKerumah saksi YUSUP BAKU RAWANG pada hariKamis, tanggal 13 Februari 2014, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 13Februari 2014 terdakwa bersama temannya BAPA RENDI (DPQ) datangkerumah saksi YUSUP BAKU RAWANG lalu bertemu dengan saksi YUSUPBAKU RAWANG dan saksi YUSUP BAKU RAWANG mengatakan sapi ada tapibelum ada dikandang lalu saksi YUSUP BAKU RAWANG menyuruh terdakwa bersama temannya BAPAK RENDI (DPO) agar datang lagi hari Jumat, tanggal14 Februari 2014 untuk mengangkut sapi yang sudah

nilai adalah bahan bakuutama atau bahan baku pelengkap karena kata yang digunakan adalah bahan baku ; bahwa terhadap Pokok Sengketa yang sama, Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannyamenyimpulkan bahwa CPO merupakan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis YangDibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ; bahwa Pemohon Banding tetap mempertahankan apa yang Pemohon Banding sampaikan bahwa CPOmerupaskan bahan baku pakan ternak sehingga penyerahan CPO kepada Perusahaan pembuat

tambahan dan Ahli tidak setujujika CPO dimasukkan kedalam Feed Supplement atau Feed Additive karena terkait kebutuhan lemak danuntuk menghasilkan energy yang diperlukan ayam;bahwa karena unsurunsur pertumbuhan berupa 3 asam (asam lenoleat, asam lenolenat dan asamarahidonat) dan minyak sawit mengandung 3 unsur tersebut maka merupakan bahan baku yang wajib adadalam pakan ternak tetapi harga minyak sawit lebih mahal dari CPO, sehingga perusahaan pakan ternakmemilih CPO sebagai bahan baku dalam pakan

beberapa bahan baku pakan, baik yang sudah lengkap maupun yang masihakan dilengkapi, yang disusun secara khusus untuk dapat dipergunakan sebagai pakan sesuai dengan jenisternaknya;Bahan baku pakan adalah bahanbahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yanglayak dipergunakan sebagai pakan baik yang telah diolah maupun yang belum diolah;bahwa Crude Palm Oil ( CPO ) yang diserahkan oleh Pemohon Banding adalah kepada perusahaanpembuat pakan ternak yaitu :1.

untukpembuatan makanan ternak, unggas dan ikan dan tidak ada penjelasan lebih lanjut apakah bahan baku yangdimaksud adalah merupakan bahan baku utama atau bahan baku pelengkap ;bahwa sesuai dengan pengertian bahan baku pakan sebagaimana dijelaskan di dalam Peraturan MenteriPertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan yaitu bahan bakupakan adalah bahanbahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yang layakdipergunakan sebagai pakan baik yang telah

oleh Pemohon untuk bahan baku pakan ternak.

Pembeli (PT Panasonic Manufacturing Indonesia) dapat menyediakan bahan baku tersebtkenyataannya berdasarkan dokumen/data yang ada untuk proses produksi yang dilakukan P%Banding terkait pesanan dari PT Panasonic, penyediaan Bahan Baku dilakukan oleh PT Panasonic; bahwa terkait dengan penyediaan bahan baku oleh PT Panasonic, walaupun Pemohon Banding nhal tersebut sebagai pembelian dan masuk dalam persediaan, namun menurut Terbanding sesunstidak terjadi pemindahan hak kepemilikan atas bahan baku tersebut

Ke emilikan Material PartsHak kepemilikan bahan baku dan material/parts, akan dialihkan dari Pihak Penjual ke Pihak Pembsaat Pihak Pembeli menerima bahan baku atau material/parts tersebut.

Pihak Penjual pada prinsipnya harus menyediakan secara swadaya bahan baku yang diperlukaproduksi. Tetapi, bila diperlukan secara khusus, maka Pihak Pembeli berdasarkan pembicaraanPihak Penjual, dapat menyediakan bahan baku, produk, produk setengah jadi, material/pasejenisnya (selanjutnya disebut "bahan baku suplai") dengan biaya (Jual);2.

Pihak Penjual harus mengelola dengan baik dan bertanggung jawab atas bahan baku suplai,dalam proses, produk setengah jadi dan produk jadi yang menggunakan bahan baku yang >tersebut. Untuk mencegah tercampurnya bahan baku tersebut dengan bahan baku lainnya, dipemisahan dalam penyimpanan dan pembukuannya;2.

mengikuti instruksi yang diberikan oleh Pihak Pembeli;Pasal 18 Hak Kepemilikan Bahan Baku Suplai Hak kepemilikan material/parts berupa produk dalam proses, produk setengah jadi, produk jamenggunakan bahan baku suplai dengan biaya (Jual) dan bahan baku suplai (Jual) yang belum diboleh Pihak Penjual akan berpindah dari Pihak Pembeli ke Pihak Penjual pada saat Pihakmembayarkan biaya bahan baku suplai tersebut (Jual) kepada Pihak Pembeli;Pasal 19 Asuransi Bahan Baku Yang DisuplaiPada prinsipnya, Pihak

Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

kuitansi pembelian bahan baku bulan Maret2015;34 (tiga puluh empat) kuitansi pembelian bahan baku bulan April2015;10 (sepuluh) lembar kuitansi pembelian bahan baku bulan Mei2015;2 (dua) dus sample briket siap ekspor dengan merek COCOLAVA;1 (satu) dus kecil kosong bermerek COCO Town;1 (satu) dus sedang kosong merek COCO Town;1 (satu) buah master dus bermerek COCO LAVA berwarnacokelat;Surat Perjanjian Sewa Gudang Koperasi Unit Desa Margorejokepada PT.

bahan baku lilin senilai Rp5.000.000,00 (limajuta rupiah);Kuitansi Nomor 013 tertanggal 13 Februari 2015, dilampirinota pembelian bahan baku dan slip transfer ke LilaOctarina, untuk pembelian tepung tapioka senilaiRp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);.

baku dan slip transfer ke Solikhin, untukHal. 18 dari 32 hal.

Kuitansi Nomor 013 tertanggal 7 April 2015, dilampiri notapembelian bahan baku dan slip transfer ke Solikhin, untukHal. 20 dari 32 hal. Put.

rupiah);10 (sepuluh) lembar kuitansi pembelian bahan baku bulan Mei2015, sebagai berikut:a.Kuitansi Nomor 001 tertanggal 11 Mei 2015, dilampiri notapembelian bahan baku arang batok kelapa senilaiRp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);Kuitansi Nomor 002 tertanggal 11 Mei 2015, dilampiri notapembelian bahan baku dan slip setoran ke rekening Solikhindi BRI untuk pembelian arang batok kelapa senilaiRp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);Hal. 23 dari 32 hal.

Surat Keterangan Teknis Bahan Baku Pakan Udang/IkPakan Udang/Ikan Impor Direktur Produksi DirektcJenderal Perikanan Budidaya Kementerian KelautanPerikanan Nomor: 93/DPB/PB.340.D3/1/2013 tanggalJanuari 2013;2. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan BudidNomor: 923/DPB/PB.340.D3/II/2013 tanggal 25 Februari 2(perihal Pengelompokan Bahan Baku Pakan Ikan Impor;3. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman MoNomor: 152/1/IU/H/PMA/INDUSTRI/2011 tanggal 26 J2011 tentang Izin Usaha Perluasan;4.

Pajak Pertambahan Nilai dinyatakan Atas impor BarKena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa makanan ternak, unggas, dan idan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan sebagaimdimaksud dalam Pasal I angka 1 huruf b dibebaskan dari pengenaan Pajak PertambaNilav;bahwa Natural Calsium Phosphate for Shrimp Use Grade I merupakan bahan baku unpakan ikan/udang;bahwa Pemohon Banding merupakan perusahaan industri pakan udang, dengan norizin: 275/5/industry/1990;bahwa sesuai

dengan Surat Keterangan Teknis Bahan Baku Pakan Udang/Ikan/PakUdang/Ikan Impor Direktur Produksi Direktorat Jenderal Perikanan BudideKementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: 93/DPB/PB.340.D3/I/2013 tanggalJanuari 2013 menyatakan bahwa Natural Calsium Phosphate for Shrimp Use Gradadalah bahan baku pakan ikan/udang;bahwa berdasarkan Pengelompokkan Bahan Baku Pakan Ikan Impor sesuai suDirektorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor: 923/DPB/PB.340.D3/II/2013 tanggalmenimbangMengingatMemutuskanFebruari

2013 perihal Pengelompokan Bahan Baku Pakan Ikan Impor, jenis baraNatural Calsium Phosphate for Shrimp Use Grade I merupakan bahan baku pakan ikudang;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Natural CalsiPhosphate for Shrimp Use Grade I yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PNomor: 013022 tanggal 10 Januari 2013 Pos Tarif 2510.20.9000 tidak dikenakan PaPertambahan Nilai (PPN 0%);bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa barang

imNatural Calsium Phosphate For Shrimp Use Grade1, negara asal Thaiwan, Pos Tarif2510.20.9000, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 013022tanggal 10 Januari 2013 merupakan bahan baku untuk pakan ikan/udang dan tidakdikenakan Pertambahan Nilai (PPN 0%).

Putusehl D sABi/MinaPyaK I SatibtJeRryapPdrtambahan NilaiTanapPajakPdkahinSeyake tmenjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah koreksi atas Dasar PengenaanPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa atas Impor BKP sebesar Rp25.990.717,00;Mbahwa Pakdrancheyentukan nilai impor (ratarata) bahan baku baik Terbanding maupun Pemohon Banding(surat keberatan), samasama menggunakan harga ratarata hal ini dikarenakan kesulitan menghitung nilaiimpor sebenarnya atas sisa bahan baku;bahwa Pemohon

Banding tidak konsisten dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai Impor yang harusdipungut sendiri berdasarkan surat banding, Pemohon Banding menghitung nilai impor adalah harga jual+ bea masuk, sedangkan dalam surat keberatan berdasarkan harga ratarata bahan baku impor x jumlahsisa bahan baku yang dijual lokal, dimana jumlah sisa bahan baku yang dijual lokal jumlahnya juga tidakkonsisten/berbeda dengan surat keberatan;Mbahbyxt FemohurPBarmhog Banding sengketa atas Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka

impor berdasarkan harga ratarata bahan baku denganperhitungan jumlah nilai pembelian impor dibagi jumlah bahan baku impor selama periode Juni sampaidengan Desember 2009 dengan perhitungan sebagai berikut:Nilai Pembelian Impor = Rp 59.838.148.398,00Jumlah Bahan Baku 7 Rp 8.591.700,00ImporHarga Rataratabahan = Rp 6.965,00baku imporSisa Bahan BakuImpor = 26.691di jual lokalbahwa menurut Terbanding perhitungan PPN Impor yang semula tidak dipungut yang harus dibayarkembali oleh Pemohon Banding untuk

Masa Pajak Juli 2009 adalah sebesar Rp73.684.501,00 denganperhitungan sebagai berikut: Uraian Cfm Terbanding (Rp)Sisa Bahan Baku Impor yang dijual 26.691Harga ratarata per kg bahan baku 6.965,65Dasar Pengenaan Pajak (Impor BKP) 185.905.897,00PPN Impor yang harus dipungut kembali (10% x 18.590.590,00DPP)Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 (2) UU KUP (24 bulan x 2%) 8.923.483,00PPN Yang Masih Harus Dibayar 27.514.073,00 bahwa untuk mendukung alasan koreksinya, pada saat persidangan Terbanding menyampaikandokumendokumen

dan alat bukti yang terungkap dipersidangan serta peraturan perundangundangan perpajakan yang bersangkutan, Majelis berpendapat:a. bahwa Terbanding menentukan harga bahan baku impor berdasarkan harga ratarata bahan bakudengan perhitungan jumlah nilai pembelian impor dibagi jumlah bahan baku impor selamaperiode Juni sampai dengan Desember 2009 adalah tidak sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) KMKNomor 129/KMK.04/2003 tanggal 9 April 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal13 ayat (1) PMK

impor x jumlah sisabahan baku yang dijual lokal. dimana jumlah sisa bahan baku yang dijual lokal jumlahnya juga tidakkonsisten/berbeda dengan Surat Keberatan;bahwa selain itu Pemohon Banding dalam Surat Keberatan menghitung PPN Impor yang harus dipungutkembali memperhitungkan PPN Keluaran atas penjualan scrap/sisa bahan baku yang di jual lokal hal initidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;Mbahbyut RemohurPBarmhog Banding sengketa atas PPN dalam rangka impor sejumlah Rp306.886.909,00karena

impor berdasarkan harga ratarata bahan baku denganperhitungan jumlah nilai pembelian impor dibagi jumlah bahan baku impor selama periode Juni s.dDesember 2009 dengan perhitungan sebagai berikut :Nilai Pembelian Impor = 59.838.148.398,00Jumlah Bahan Baku Impor = 8.591.700,00Harga Ratarata bahan baku = 6.965,00impor297.711,00Sisa Bahan Baku Impor di juallokalbahwa menurut Terbanding perhitungan PPN Impor yang semula tidak dipungut yang harus dibayarkembali oleh Pemohon Banding untuk Masa Pajak Juni

2009 adalah sebesar Rp306.886.909,00 denganperhitungan sebagai berikut: Uraian Cfm Terbanding (Rp)Sisa Bahan Baku Impor yang dijual 297.711,00Harga ratarata per kg bahan baku 6.965,65Dasar Pengenaan Pajak (Impor BKP) 2.073.560.197,00PPN Impor yang harus dipungut kembali (10% x 207.356.020,00DPP)Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 (2) UU KUP (24 bulan x 2%) 99.530.889,00PPN Yang Masih Harus Dibayar 306.886.909,00 bahwa untuk mendukung alasan koreksinya, pada saat persidangan Terbanding menyampaikandokumendokumen

dan alat bukti yang terungkap dipersidangan serta peraturan perundangundangan perpajakan yang bersangkutan, Majelis berpendapat :a. bahwa Terbanding menentukan harga bahan baku impor berdasarkan harga ratarata bahan bakudengan perhitungan jumlah nilai pembelian impor dibagi jumlah bahan baku impor selamaperiode Juni sampai dengan Desember 2009 adalah tidak sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1)KMK Nomor 129/KMK.04/2003 tanggal 9 April 2003 sebagaimana telah diubah terakhir denganPasal 13 ayat (1) PMK

Ketentuan Sisa bahan baku (avalan) 297.711 Kg2. Harga Jual per Kg Rp 3.287,873. Jumlah harga jual Rp 978.835.000,004.

Alasan Tidak Setuju dan Jumlah Menurut Pemohon Banding;Bahwa dalam poin 3 Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (PHP) NomorPEM62/WPJ.28/KP.0305/2011 tanggal 3 Desember 2010 yangdikeluarkan oleh pemeriksa KPP Pratama Tanjung Karang, dijelaskanbahwa dasar pemeriksa menegaskan bahan baku pembuatan makananternak, unggas dan ikan yang penyerahannya dibebaskan danpengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah bahan baku utama danbukan bahan tambahan atau lainnya adalah sesuai dengan SuratDirektur Jenderal Pajak Nomor

Pada ketiga peraturan tersebut tidak ada satukatapun yang menyebutkan bahan baku utama atau bahan bakupelengkap tetapi kata yang digunakan adalah katakata obahan baku".Inilah yang menjadi dasar hukum bagi Pemohon Banding memasukkanCPO yang Pemohon Banding serahkan kepada perusahaan pembuatpakan ternak yang akan digunakan sebagai bahan baku pembuatanmakanan ternak sebagal penyerahan yang dibebaskan dari pengenaanHalaman 11 dari 35 halaman. Putusan Nomor 328/B/PK/PJK/2014Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut Pemohon Banding, pemisahanmenjadi bahan baku utama atau bahan baku pelengkap sematamatamerupakan penafsiran dari pemeriksa pajak yang dikuatkan olehpeneliti keberatan tanpa ada dasar hukum yang kuat.

Makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untukpembuatan makanan ternak, unggas dan ikan;Pasal 2 angka 2huruf b:Atas penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategisberupa:b. Makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untukpembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 angka 1 huruf b;dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;5.

ABC;S123/PJ.52/2005 tanggal 7 Februari 2005 tentang Perlakuan PengenaanPPN Atas Impor Bahan Baku Pakan Ternak;8) S534/PJ.51/2005 tanggal 10 Juni 2005 tentang PPN Atas Feed Suplement;9) S657/PJ.312/2006 tanggal 3 Agustus 2006 tentang Pembebasan PajakPertambahan Nilai Atas Bahan Baku Untuk Pembuatan Makanan Ternak,Unggas Dan Ikan;1.

Makanan temak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untukpembuatan makanan temak, unggas dan ikan",Pasal 2 ayat (2) huruf b"atas penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategisberupa:b.

Makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untukpembuatan makanan ternak, unggas dan ikanCo we.

untuk pembuatan makanan ternak, unggas danikan yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilaiadalah bahan baku utama atau bahan baku pelengkap karena katayang digunakan adalah "bahan baku";Bahwa terhadap Pokok sengketa yang sama, Majelis HakimPengadilan Pajak dalam putusannya menyimpulkan bahwa CPOmerupakan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yangdibebaskan dari pengenaan Pajak pertambahan Nilai;Bahwa Wajib pajak tetap mempertahankan apa yang telah wajib pajaksampaikan bahwa

Pemohon untuk bahan baku pakan ternak.

ternak yang dihasilkan oleh pembeli CPO yang dijualoleh Pemohon untuk bahan baku pakan ternak.

Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IVAN BARTIMEUS HINLANDOU, ST. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda 1.000.000,000,-(satu milyar rupaiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan; 5.

Yogyakarta, melebihi batas maksimum baku mutu udara ambien, hal tersebuttidak layak untuk dihirup oleh orang sekitar tempat dan akan berakibat gangguanpernafasan (paruparu).

mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu airlaut, atau kriteria baku kerusakkan lingkungan hidup, perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut Bahwa Terdakwa IVAN BARTIMEUSHINLANDOU, ST sebagai penanggung jawab dibidang produksi usaha pembuatankayu lapis/triplek bernama SEJATI PLYWOOD mulai beroperasi sekitar bulan Agustus2013, berlokasi di Dusun Depok Rt.01 Desa Ambartawang Kecamatan GampingKabupaten Sleman (Jl.Wates Km 5,5 Gamping Sleman);Terdakwa sebagai penanggung jawab

Oleh karena itu Majelis akan buktikan dakwaan pertama primairterlebih dahulu apabila tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan selanjutnya,yaknipasal 98 ayat (1) UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:e Setiap orange dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya bakumutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakanlingkungan hidupUnsur setiap orang :Menimbang

mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakanlingkungan hidup :Menimbang bahwa unsur dengan sengaja yang berarti juga adanya kehendakyang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu.

mutu udara ambien,baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.Unsur setiap orang :Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pasal 1 angka 32 UURI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupadalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yangtidak berbadan hukum,bahwa yang dimaksud kata setiap orang adalah siapa saja yangmenunjuk kepada subyek pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atasperbuatan

nilai adalah bahan bakuutama atau bahan baku pelengkap karena kata yang digunakan adalah bahan baku ; bahwa terhadap Pokok Sengketa yang sama, Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannyamenyimpulkan bahwa CPO merupakan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis YangDibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ; bahwa Pemohon Banding tetap mempertahankan apa yang Pemohon Banding sampaikan bahwa CPOmerupaskan bahan baku pakan ternak sehingga penyerahan CPO kepada Perusahaan pembuat

tambahan dan Ahli tidak setujujika CPO dimasukkan kedalam Feed Supplement atau Feed Additive karena terkait kebutuhan lemak danuntuk menghasilkan energy yang diperlukan ayam;bahwa karena unsurunsur pertumbuhan berupa 3 asam (asam lenoleat, asam lenolenat dan asamarahidonat) dan minyak sawit mengandung 3 unsur tersebut maka merupakan bahan baku yang wajib adadalam pakan ternak tetapi harga minyak sawit lebih mahal dari CPO, sehingga perusahaan pakan ternakmemilih CPO sebagai bahan baku dalam pakan

beberapa bahan baku pakan, baik yang sudah lengkap maupun yang masihakan dilengkapi, yang disusun secara khusus untuk dapat dipergunakan sebagai pakan sesuai dengan jenisternaknya;Bahan baku pakan adalah bahanbahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yanglayak dipergunakan sebagai pakan baik yang telah diolah maupun yang belum diolah;bahwa Crude Palm Oil ( CPO ) yang diserahkan oleh Pemohon Banding adalah kepada perusahaanpembuat pakan ternak yaitu :1.

untukpembuatan makanan ternak, unggas dan ikan dan tidak ada penjelasan lebih lanjut apakah bahan baku yangdimaksud adalah merupakan bahan baku utama atau bahan baku pelengkap ;bahwa sesuai dengan pengertian bahan baku pakan sebagaimana dijelaskan di dalam Peraturan MenteriPertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan yaitu bahan bakupakan adalah bahanbahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yang layakdipergunakan sebagai pakan baik yang telah

oleh Pemohon untuk bahan baku pakan ternak.

Bahwa, dapat Penggugat uraikan Dasar Hukum Batalnya Perjanjian yangMemuat Klausula Baku Terlarang sesuai yang dimaksud padapasal 18 ayat (1) UndangUndang RI No.8TH 1999 Tentan Q Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagaiberikut :e Menurut UU RI No.8 TH 1999 (UUPK) "Klausula Baku adalah setiapaturan atau ketentuan dan syaratsyarat yang telah dipersiapkan danditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yangdituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat danwajib dipenuhi oleh

yangletak atau bentuknya sulit terlihatatau tidak dapat dibaca secara jelas,atau yang pengungkapannya sulitdimengerti.Selanjutnya apa akibat hukumnya jika klausula baku terlarang tersebutdicantumkan dalam suatu perjanjian ?

(dalam hal inibertentangan dengan UU RI No.8 TH 1999)Jika ketentuan Pasal 1320 jo. 1337 KUHPerdata kita kaitkan denganPasal 18 ayat (1) UU RI No.8 TH 1999 tersebut yang menekankan ada 8(delapan) klausula baku dilarang dicantumkan dalam Akta/Perjanjian danjuga Pasal 18 ayat (2) yang melarang pencantuman klausula baku yangletak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atauyang pengungkapannya sulit dimengerti maka tentu praktek pencantumanklausula baku sebagaimana dimaksud

Bahwa menjawab dalil gugatan PENGGUGATapakah klausula baku dalam PERJANJIANKREDIT telah melanggar peraturan perundangundangan khususnya mengenai pencantumanklausula baku sebagaimana maksud dalam Pasal18 ayat (1) huruf d dan g PerlindunganKonsumen ? TERGUGAT bersama ini menolaksecara tegas seluruh dalil surat gugatanPENGGUGAT ttersebut.

Bahwa ketentuanketentuan dalam PERJANJIAN KREDIT tidak terdapatklausula baku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf9? UU Perlindungan Konsumen.

Nomor 2924 kK/Pdt/2016sawah baku utara, hak milik almarhum Lamidjo (SHM an. almarhumLamidjo, Desa Bagorkulon);2.

tanpa hak telah menguasai objeksengketa tanah sawah baku selatan, serta Tergugat VII Laminem,Tergugat VIIl Lamirah yang tanpa hak telah menguasai objek sengketatanah sawah baku utara, merupakan perbuatan melawan hukum yangsangat merugikan Penggugat yang secara hukum berhak atas objeksengketa tanah sawah baku utara maupun tanah sawah baku selatan;Tergugat IX Purwanto dan Tergugat X Gudianto yang secara melawanhukum menguasai sertifikat tanah sawah objek sengketa, yakni sertifikattanah sawah baku

Tanah Baku Utara, tidak diserahkan kembali dan sampai sekarangtetap dikuasai oleh:o Laminem (Tergugat VII) dan anaknya, yaitu Lamirah (TergugatVIII);5. Bahwa sesuai kesepakatan dalam Surat Keterangan Bagi Waris (351979), tanah garapan yaitu tanah sawah baku selatan maupun tanahsawah baku utara berlangsung pada:a. Untuk tanah garapan yaitu tanah sawah baku selatan mulaipenggarapan tahun 1979/1980 berakhir tahun 1983/1984;b.

Bahwa secara hukum Hari Partini (istri almarhum Lamidjo) beserta anakanaknya yaitu : Suhartatik, Suhartanto dan Suharmaji berhak sah atastanah sawah baku utara maupun tanah sawah baku selatan yangmenjadi objek sengketa;7.

Menghukum Tergugat IX dan Tergugat X untuk segera menyerahkanSertifikat Hak Milik objek sengketa (Sertifikat tanah baku selatan danSertifikat tanah baku utara) kembali kepada yang berhak secara hukum,yaitu istri dan anakanak alm. Lamidjo (Penggugat);.

• Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.215/Pid.Sus/ 2015/PN.Blb tanggal 17 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CHENG CHIOU RONG tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar baku

Bahwa bahan baku yang dibutuhkan berupa kain grey (Setengah jadi)warna putih polos berbagai jenis/tipe, zat kimia pewarna, obatpembantu kimia textile, sebagai bahan pencuci hasil pencelupan kaingrey. Bahan baku tersebut diperoleh dari Customer dan atau beli sendirisesuai kebutuhan pemesan, sedangkan kapasitas produksi sebanyak400.000 ton / tiap bulannya sehingga dalam setiap harinya 16.000 kg,dan untuk memenuhi bahan baku dibeli dari PT KARINDO dan PT. YIHWA yang beralamat di Bandung.

Hasil Uji Laboratorium No.A.1612.11.06.11 tanggal 23 Juni 2011menunjukan air limbah yang dibuang ke Sungai Citarum untukparameter COD, Fenol, Sulfida telah melebihi standar baku mutu airLimbah sebagaimana Lampiran II.9 Keputusan Gubernur Jawa BaratNomor 6 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi KegiatanIndustri di Jawa Barat (Hasil uji terlampir).b.

Hasil Uji Laboratorium No.161/PP/08/14 tanggal 26 Agustus 2014menunjukan air limbah yang dibuang ke Sungai Citarum untukparameter COD, BOD, dan TSS telah melebihi standar baku mutu airLimbah sebagaimana Lampiran II.9 Keputusan Gubernur Jawa BaratNomor 6 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi KegiatanIndustri di Jawa Barat. (hasil uji terlampir).d.

(hasil ujiterlampir).Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium yang menunjukan air limbahPT Indo Buana Makmur tidak memenuhi baku mutu/ melebihi bakumutu limbah cair PT IBMT telah diberikan sanksi administrasi berupateguran tertulis oleh BPLH Kab. Bandung masingmasing :Hal 4 dari 22 hal put No.260/PID/2015/PT.Bdg.a.

Bahwa dari uarian tersebut diatas telah didukung dengan Laporan HasilUji No LHU : 140353 tanggal 2 Mei 2014 dari Laboratorium Balai BesarPulp dan Kertas Kementerian Perindustrian menunjukan :Parameter Titik Outlet Baku mutuBOD 5 111,1 60COD 344,3 150Zat Tersuspensi 300,0 50Phenol < 0,200 0,5Kromium < 0,050 1,00NH3N