maka harus pula dihubungkan denganketentuan di dalam : === 22+ n 222 no nnn nn nnn nn nnn cnn nnn ne nnn eenHal 5 Putusan No. 198/B/2017/PT.TUN.SBYPasal 8(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukanoleh Badan dan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenangwajib berdasarkan : = 222022 on none nnn nnn ene nnn nnn nen nenea. peraturan perundangundangan ; dan Pasal 11Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi

Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukanpenjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa. ; Menimbang, bawa atas dasar delegasi perundangundangansebagaimana ditentukan di dalam Pasal 50 ayat (2) UndangUndang Nomor :6 Tahun 2014 kemudian lahir Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor :7 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa,Pasal15 terkait dengan mekanisme pengangkatan Perangkat Desaketentuannya diatur di dalam : Hal 8 Putusan No. 198/

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkankeputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yangdilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukumFETS gm nnn nnMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 tersebut di atas, maka tanggung gugat dalamsengketa Tata Usaha Negara adalah ada pada Kewenangan Atrubusi danKewenangan Delegasi, sedangkan tanggung gugat dalam Kewenangan Mandatadalah pada pemberi mandat bukan

kewenangan atau wewenang dimaksudkan untuk mendalilkan perilakusubjek hukum, sedangkan komponen dasar hukum bahwa kewenangan atau wewenang ituselalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukummengandung makna adanya standard umum (semua jenis kewenangan atau wewenang)dan standar khusus (untuk jenis kewenangan atau wewenang tertentu) (PhilipusM.Hadjon, Gema Peratun No. 12 Agustus tahun2000); Menimbang, bahwa cara untuk memperoleh wewenang pemerintah dengan carayaitu : atribusi, delegasi

Atribusi merupakan pemberian wewenangpemerintahan yang baru berdasarkan suatu ketentuan dalam peraturan perundangundangan, delegasi terjadinya pelimpahan suatu wewenang yang telah ada olehadministrasi negara yang wewenang pemerintahan secara atibutif kepada administrasinegara lainnya.

dari Walikota Padang;Menimbang, bahwa wewenang delegasi tidak dapat ditafsirkan,dimana cukupjelas apa yang didelegasikan dari si pemberi delegasi kepada sipenerima delegasi dalamsurat keputusan, artinya Walikota Padang hanya memberikan kewenangan kepadaKepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang sebatas untuk menandatanganiIzin Mendirikan Bangunan atau dengan kata lain Kepala Dinas Tata Ruang dan TataBangunan Kota Padang dalam melakukan tindakan hukum hanya melakukantandatangan saja terhadap

kepada FeriyantoGani (Penggugat) (Vide Bukti Pidan TX), Majelis Hakim berpendapat tindakanhukum Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang (Tergugat) dalam halpenandatanganan Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan pendelegasian dari WalikotaPadang, merupakan tindakan hukum yang berbeda dengan tindakan hukum dalam halmenerbitkan surat perintah bongkar yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tata Ruang danTata Bangunan Kota Padang (Tergugat) yang menjadi objek sengketa;Menimbang, bahwa kewenangan delegasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun2005 Tentang Peraturan Pelaksana Undangundang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam hal menerbitkanSurat Perintah Bongkar tanggal 6 Februari 2012 No. 640/2.04/DTRTBPP/2012kepada Feriyanto Gani (Vide Bukti P1dan TX) yang menjadi objek sengketa tidakmemiliki kewenangan, dimana Tergugat hanya berwenang melakukan tindakan hukumhanya sebatas menandatangani Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan delegasi

Kamis tanggal 13 Juni 2019, untuk Para Pemohon hadir menghadapkuasanya tersebut, sementara untuk Para Termohon tidak hadir dan tidak pulamenyuruh kuasanya yang sah untuk hadir menghadap, sedangkan ParaTermohon telah dipanggil berdasarkan Relaas Panggilan Nomor2/Pid.Pra/2019/PN Sky tanggal 27 Mei 2019 kepada Termohon I, RelaasPanggilan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Sky tanggal 27 Mei 2019 kepadaTermohon Il, Relaas Panggilan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Sky tanggal 11 Juni2019 kepada Termohon III dan Surat Delegasi

Nomor W6.U7/830/HK.02/V/2019tanggal 23 Mei 2019 kepada Termohon IV ;Menimbang, bahwa pada waktu persidangan kedua yang ditetapkanpada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019, untuk Para Pemohon hadir menghadapkuasanya tersebut, dan untuk Termohon , Il, Ill hadir menghadap kuasanya,namun untuk Termohon IV tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya yangsah untuk hadir menghadap, sedangkan ia telah dipanggil melalui PengadilanNegeri Jakarta Selatan berdasarkan Surat Delegasi NomorW6.U7/882/HK.O2/VI/2019 tanggal

U7/1034/HK.02/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019;Menimbang, bahwa pada waktu persidangan ketiga yang ditetapkanpada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019, untuk Para Pemohon hadir menghadapHalaman 8 dari 10 penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Skykuasanya tersebut, Ssementara untuk Termohon , Il, Ill hadir menghadapkuasanya, namun untuk Termohon IV tidak hadir dan tidak pula menyuruhkuasanya yang sah untuk hadir menghadap, sedangkan ia telah dipanggilmelalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Surat Delegasi

Relaas pemberitanuan banding yang dibuat oleh Jurusita Penggantipada Pengadilan Negeri Kediri guna memenuhi delegasi dari KetuaPengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagaimana surat tertanggal 1Desember 2021 Nomor W 14.U22/2943/HK.02/12/2021 menerangkanbahwa pada tanggal 2 Desember 2021 kepada Kuasa Terbanding Ilsemula Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi telahdiberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut ;3.

Relaas pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Penggantipada Pengadilan Negeri Kediri guna memenuhi permintaan delegasi dariKetua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagaimana surat tertanggal30 November 2021 Nomor W 14.U22/2926/HK.02/11/2021 menerangkanbahwa pada tanggal 10 Desember 2021 kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat dan Terbanding Ill semula Tergugat III telahdiberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut ;4.

Relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori banding yang dibuatmasing masing oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediriguna memenuhi permintaan delegasi dari Ketua Pengadilan NegeriKabupaten Kediri sebagaimana surat tertanggal 8 Desember 2021Nomor W14.U22/3015/HK.02/12/2021,menerangkan bahwa pada tanggal10 Desember 2021 memori banding tersebut telah diserahkan masingmasing kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat dan Terbanding IIIsemula Tergugat Ill dan kepada Kuasa Terbanding II semula

membayar biaya perkara sejumlahRp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umumtelah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiattanggal 22 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan BandingNomor: 12/Akta.Pid/2019/ PN.Sgl jo 87/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Sgl, danpermintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksamakepada Terbanding/ Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2019, berdasarkanRelaas Pemberitahuan Permintaan Banding( delegasi

permintaan bandingtersebut, Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBangka Selatan, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Mei 2019dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 27Mei 2019 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor: 12/Akta.Pid/2019/ PN.Sgl jo 87/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Sgl, dan Memori Bandingtersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding/Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2019 berdasarkan Relaas PenyerahanMemori Banding delegasi

PN.Pangkalpinang) Nomor : 87/ Pid.Sus/ 2019/PN.Sgl, terhadap Memori Banding tersebut Terbanding tidak mengajukanKontra Memori Banding ;Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada PengadilanTingkat Banding maka pada tanggal 22 Mei 2019, kepada Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara( Inzage) dalam perkara Pidana No.87/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Sgl, dan kepadaTerbanding/ Terdakwa telah diberitahukan untuk Inzage melaluipemberitahuan delegasi ke PN.Pangkalpinang

Agung dan TERLAWAN ~ masihberanggapan UU 18 tahun 2003 pasal 4 ayat 1, 3 dan PutusanNomor 101/PUUVII/2009 (BUKTI P9) bukan merupakansuatu Tindakan hukum Tata Usaha Negara untuk melakukanperbuatan hukum publik dengan adanya kewenangan yangberkaitan dengan suatu jabatan, sehingga kewenangan TUNTERLAWAN menjadi terhambat sehingga bertentangandengan UU dan Putusan MK yang dengan jelas menyatakanKetua Pengadilan Tinggi memiliki wewenang TUNberdasarkan atribusi (kKewenangan bevogdheit), dan bukansuatu delegasi

(kewenangan legal power) dan mandate(kewenangan competence) ; 222 noPejelasan :(d)Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatujabatan (Pasal 1 angka 6 Nomor 5 Tahun 1986menyebutnya: wewenang yang ada pada badan ataupejabat tata usaha negara yang dilawankan denganwewenang yang dilimpahkan) ; Delegasi adalah pemindahan/pengalihan suatukewenangan yang ada, yang menurut Prof.

Muchsanadalah pemindahan/pengalihan selurunh Kewenangan daridelegans (pemberi delegasi) kepada delegataris (penerimadelegasi) termasuk seluruh pertanggungjawabannya ; Mengenai mandate oleh Philipus M. Hadjon berpendapatbahwa dalam hal mandat tidak ada sama sekali pengakuankewenangan atau pengalihtanganan kewenangan.Sedangkan Prof.

Surat Delegasi ke Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 November2020 Nomor W14.U21/2605/HK.01/11/2020 Perihal : Mohon BantuanPemberitahuan Banding Perkara Pidana Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN.BilAtas nama Terdakwa SUROTO Bin KASBIH ;3.

Surat Delegasi ke Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 November2020 Nomor W14.U21/2607/HK.01/11/2020 Perihal : Mohon BantuanPemberitahuan Penyerahan Memori Banding Perkara Pidana Nomor356/Pid.Sus/2020/PN.Bil Atas nama Terdakwa SUROTO Bin KASBIH ;5.

Surat Delegasi ke Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 November2020 Nomor W14.U21/2606/HK.01/11/2020 Perihal : Mohon BantuanPemberitahuan Inzage Perkara Pidana Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN.BilAtas nama Terdakwa SUROTO Bin KASBIH ;Menimbang, bahwa, permintaan akan permohonan di Tingkat Bandingoleh Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 29 Oktober 2020, dan olehkarena telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat syarat yang ditentukan dalam Undang Undang maka permintaan Bandingtersebut

dimana kemudian penetapan dariPengadilan Negeri Bandung tersebut, secara delegasi juga diikuti olehPengadilan Negeri Bale Bandung dimana pada tanggal 10 Nonember 2006telah Menerbitkan Penetapan Delegasi Nomor: 12/PDT.EKS.G/2006/PN.BB/Del. untuk melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap sebidangtanah dan bangunan Jalan Leuwigajah No. 275 Cimahi, Sertifikat HGB199/Utama, seluas 23.270 m?;No. 7 dari 15 hal. Put.

ditangguhkan sampai dengan gugatanperlawanan dalam perkara No. 312/PDT/G/2006/ PN.BDG. mempunyaikekuatan hukum yang tetap;Bahwa berdasarkan penetapan penundaan tersebut butir 3 di atas,Ketua Pengadilan Negeri Bandung secara delegasi pada tanggal 13Desember 2006 juga Menerbitkan Penetapan Nomor: 12/PDT.EKS.G/2006/PN.BB/Del untuk menunda pelaksanaan eksekusi pengosonganterhadap sebidang tanah dan bangunan Jalan Leuwigajah No. 275 Cimahi,Sertifikat HGB 199/Utama, seluas 23.270 m?

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung untukmenolak bantahan ini dengan alasan Pengadilan Negeri Bale Bandunghanya menjalankan delegasi untuk melaksanakan eksekusi dariPengadilan Negeri Bale Bandung sebagai pendelegasian eksekusi atasNo. 12 dari 15 hal. Put.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BadanLayanan Umum Daerah tidak ada klausul yang mengatur pemberianmandat maupun delegasi dari Direktur kepada bawahannya untukmembuat perikatan dengan pihak ketiga/pihak lain;Bahwa terkait dengan wewenang dalam Pemerintahan terdapat asas setiapkeputusan dan/atau tindakan harus ditetapbkan dan/atau dilakukan olehHalaman 13 dari 31 hal. Put.

Bahwapelimpahan kewenangan/delegasi dalam hukum administrasi negaraberdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh HR. Ridwan dalam bukunyayang berjudul Hukum Administrasi Negara menyatakan bahwa ... padadelegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang secaraatributif kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya.

Dalam halpelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi ini terdapat syaratsyarat sebagai berikut:a. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau adaketentuan itu dalam peraturan perundangundangan;b.

Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirearkikepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;Bahwa dalam pemberian mandat tidak diperkenankan/tidak berwenanguntuk mengambil keputusan atau tindakan yang bersifat strategis yangberdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi,kepegawaian dan alokasi anggaran;Bahwa Perjanjian yang dilakukan oleh orang atau pihak yang menurutundangundang dinyatakan tidak berwenang, berakibat batal demihukum.

Terbanding dan Terbanding IITanggal 8 Juni 2020 dan Turut Terbanding tanggal 11 Juni 2020 dan TurutTergugat II delegasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 8 Juni2020;Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukanmemori banding tangggal 6 Juli 2020 sebaimana terlampir dan pula ParaTerbanding tidak mengajukan kontra memori Banding;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi Tanjungkarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepadaPembanding dan

kepada Para terbanding, telah diberi kesempatan untukHalaman 13 dari 16 Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT TJKmempelajari berkas perkara, sebagaimana tercantum didalam suratpemberitahuan memeriksa berkas perkara masingmasing Pembandingdelegasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Surat tanggal tanggal 23Juni 2020,Terbanding dan Terbanding Il tanggal 22 juni 2020, TurutTerbanding delegasi melalui Pengadilan Negeri Pesawaran tanggal 27 Juni20203 dan Turut Terbanding II delegasi melalui Pengadilan Negeri

membayar biaya perkara sejumlahRp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umumtelah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiattanggal 22 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan BandingNomor: 12/Akta.Pid/2019/ PN.Sgl jo 87/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Sgl, danpermintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksamakepada Terbanding/ Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2019, berdasarkanRelaas Pemberitahuan Permintaan Banding( delegasi

permintaan bandingtersebut, Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBangka Selatan, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Mei 2019dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 27Mei 2019 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor: 12/Akta.Pid/2019/ PN.Sgl jo 87/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Sgl, dan Memori Bandingtersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding/Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2019 berdasarkan Relaas PenyerahanMemori Banding delegasi

PN.Pangkalpinang) Nomor : 87/ Pid.Sus/ 2019/PN.Sgl, terhadap Memori Banding tersebut Terbanding tidak mengajukanKontra Memori Banding ;Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada PengadilanTingkat Banding maka pada tanggal 22 Mei 2019, kepada Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara( Inzage) dalam perkara Pidana No.87/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Sgl, dan kepadaTerbanding/ Terdakwa telah diberitahukan untuk Inzage melaluipemberitahuan delegasi ke PN.Pangkalpinang

Daan Mogot No.12, RT.003Rw.003, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota TangerangProvinsi Banten via delegasi Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal2 Desember 2019, disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat/Tergugat Intervensi II ;Kepala Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Jakarta Selatanberalamat di JI.

Daan Mogot No.12, RT.003Rw.003, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota TangerangProvinsi Banten via delegasi Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal8 Nopember 2019, disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat/Tergugat Intervensi II ; Tjong Arif Budiman, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat JI.Rosela II BlokBB No.10 A Kel.Wijaya Kusuma, Kec.Grogol Petamburan Jakarta Barat,bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari :1.Budiman Setiawan,2. Tjajadi Saputa, 3.

Sisingamaangaraja No.2 Rt.2, Rw,1, Selong KryBaru Jakarta Selatan melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatanpada tanggal 12 Desember 2019, disebut sebagai Turut Terbanding Vsemula turut Tergugat I/Turut Tergugat Intervensi II ; Kepala Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Cianjur JI.RayaBandung No.61 Sadewata Sabandar, Karang Tengah, Kabupaten Cianjurpada tanggal 30 Oktober 2019, disebut sebagai Turut Terbanding VIsemula Turut Tergugat II/Turut Tergugat Intervensi Ill ; Kepala Dinas

Daan Mogot No.12, RT.003Rw.003, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota TangerangProvinsi Banten via delegasi Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 2Desember 2019, disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat/Tergugat Intervensi II ;Tjong Arif Budiman, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat JI.Rosela II Blok BBNo.10 A Kel.Wijaya Kusuma, Kec.Grogol Petamburan Jakarta Barat,bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari :1.Budiman Setiawan, 2.Tjajadi Saputa, 3.

Daan Mogot No.12, RT.003Rw.003, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota TangerangProvinsi Banten via delegasi Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 2Desember 2019, disebut sebagai Terbanding Il semula Tergugat1/Tergugat Intervensi II ; Kepala Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Jakarta Selatanberalamat di Jl.

melalui kuasanya telah mengajukan Memori banding yang padapokoknya sebagai berikut :e Bahwa obyek sengketa berupa tanah dan bangunan yang berdiridiatasnya yang terletak di Jalan Hasanudin Palu adalah milik Tergugatdan bukan milik Penggugat/ terbanding.e Bahwa alamat Tergugat adalah tidak sebagaimana yang tercantumdalam surat gugatan karena alamat yang sebenarnya adalah di JalanLatimojong II No 5 Makassar sebagaimana yang diperkuat dengansurat keterangan domisili No 100/KG/IV/2007.e Bahwa panggilan delegasi

Pattmura No 6 Makassar;Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat dan TurutTerbanding semula Tergugat Il keduanya beralamat diluar wilayah hukumPengadilan Negeri Palu, yaitu. beralamat diwilayah hukum Pengadilan NegeriMakassar, maka untuk pemanggilan sidang kepada Pembanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Tergugat II tersebut haruslah dilakukan dengan carapanggilan bantuan, atau pemanggilan delegasi yaitu melalui Pengadilan NegeriMakassar;Menimbang, bahwa setelah majelis

meneliti kelengkapan berkas perkaraaquo, yang terdapat dibundel A majelis mendapatkan adanya surat permohonanbantuan pemanggilan dari Pengadilan Negeri Palu ke Pengadilan Negeri Makassaruntuk persidangan pertama yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 pemanggilanterhadap Pembanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Tergugat IIdilakukan dengan pemanggilan delegasi yaitu dengan cara pengadilan Negeri Paluminta bantuan kepada Pengadilan negeri Makassar sesuai dengan alamatPembanding semula

tersebutbelumlah dilakukan secara patutMenimbang bahwa oleh karena Pemanggilan pada sidang pertama terhadapPembanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Tergugat II belumdilakukan secara patut, maka sudah semestinya terhadap Pembanding semulaHalaman 13 dari 14 Putusan No.59/PDT/2015/PT PAL14Tergugat dan Turut Terbanding semula Tergugat II haruslah dilakukanpemanggilan ulang sehingga pemanggilan tersebut menjadi patutMenimbang bahwa akan tetapi hanya berdasar dari surat permohonanbantuan pemanggilan delegasi

Membaca Akta Pernyataan permohonan banding yang dibuat danditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan bahwapada tanggal 28 September 2015 pihak Pembanding /dahulu Tergugat I dan TergugatII telah mengajukan permohonan agar perkara mereka yang diputus oleh PengadilanNegeri Sungailiat tanggal 01 Juli 2015, Nomor : 58/Pdt.G/2014/PN.Sgl, untukdiperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Para Pembandingdengan delegasi

dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersamaandengan pemberitahuan pernyataan banding pada tanggal 14 Desember 2015 tersebut ;Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertanggal 01 Desember 2015tersebut ;Membaca Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara No. 58/Pdt.G/2014/PN.Sgl , tanggal 02 Nopember 2015 kepada Terbanding dan RisalahPemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor : 58/Pdt.G/2014/PN.Sgl,melalui delegasi

PaniteraPengadilan Negeri Cibadak, permohonan banding tersebut telah diberitahukankepada Terbanding semula Tergugat secara delegasi melalui PengadilanNegeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Februari 2020, kepada Terbanding IIsemula Tergugat Il secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Cibinong padatanggal 27 Januari 2020, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 22 Januari 2020, kepada Turut Terbanding II semula TurutTergugat Il secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Bogor pada

257/PDT/2020/PT BDGJanuari 2020 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat IIl secaradelegasi melalui Pengadilan Negeri Sukabumi padal tanggal 24 Januari 2020.Permohonan tersebut disertai/diikuti dengan Memori Banding yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 24 Februari 2020 dantelah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat secara delegasimelalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Maret 2020, kepadaTerbanding Il semula Tergugat Il secara delegasi

melalui Pengadilan NegeriCibinong pada tanggal 10 Maret 2020, kepada Turut Terbanding semula TurutTergugat pada tanggal 7 April 2020, kepada Turut Terbanding II Semula TurutTergugat Il secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 5Mei 2020 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat Ill secaradelegasi melalui Pengadilan Negeri Sukabumi padal tanggal 27 Februari 2020;Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding semulaTergugat telah menyampaikan Kontra Memori Banding

yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 30 Maret 2020 dan telahdiberitahukan kepada kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat secaradelegasi melalui Pengadilan Negeri Bogor;Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksaberkas perkara (inzage) masingmasing kepada kuasa Para Pembandingsemula Para Penggugat secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Bogor padatanggal 17 Februari 2020, kepada Terbanding semula Tergugat secaradelegasi melalui Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Februari2020, kepada Terbanding II semula Tergugat II secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 14 Februari 2020, kepada TurutTerbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 7 Februari 2020, kepadaTurut Terbanding Il semula Turut Tergugat II secara delegasi melalui PengadilanNegeri Bogor pada tanggal 17 Februari 2020 dan kepada Turut Terbanding IIIsemula Turut Tergugat Ill secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Sukabumipadal tanggal 11

Biaya Panggilan kepada Kuasa PenggugatSidang tanggal 26 Febuari 2018 delegasi ke : Rp107.000,00;Pengadilan Negeri Tarakan Bicccccccccccccccceeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenes Biaya PNBPPenyerahan Akta Panggilan PertamaRp5.000,00Kepada Kuasa Penggugat delegasi kePengadilan Negeri Tarakan PanggilanTergugat/Terlawan/Pelawan/iklan; Rp212.000,00/Radio/Pengumuman sidang tanggal 26Februari 2018 (delegasi ke PengadilanJakarta Pusat); LOL... eee eeeeeeeeeeteteeeeeeeeeeeeseneeeeeeeees Biaya PNBPPenyerahan Akta

Panggilan Pertama: Rp5.000,00Tergugat/Terlawan/Pelawan; Panggilan kepada Turut Tergugat sidang; Rp214.000,00tanggal 9 April 2018 (delegasi ke PengadilanNegeri Jakarta Pusat); Panggilan kepada Kuasa Penggugat sidang; ; Rp114.000,00tanggal 9 April 2018 (delegasi ke PengadilanNegeri Tarakan); Panggilan kepada Kuasa Penggugat sidangRp214.000,00tanggal 4 Juni 2018 (delegasi ke PengadilanNegeri Jakarta Pusat); Panggilan Penggugat (Kuasa Penggugat; a9 ages wo " ) Rp1i14.000,00sidang tanggal 30 Juli 2018

delegasi kePengadilan Negeri Tarakan; Panggilan Penggugat (Kuasa Penggugat; 99 agugat 99 9 Rp.114.000,00sidang tanggal 20 Agustus 2018 delegasi kePengadilan Negeri Tarakan; 1G. eecscssessessesustestessesssssesevevies Biaya Rp114.000,00 Halaman 43 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Min Panggilan Kuasa Penggugat delegasi kePengadilan Negeri Tarakan sidang tanggal 1Oktober 2018; Panggilan kepada Kuasa Penggugatane Rp114.000,00delegasi ke Pengadilan Negeri Tarakan Panggilan Tergugat

Nomor15 /PDT.G/2015/PN.Sky, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ,dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada para pihak, yaitu : Kepada para Penggugat / para Terbanding yang disampaikan melalui kuasa hukumnya(Hendri Dunan,SH.MH dkk) atas bantuan delegasi Jurusita Pengadilan NegeriHalaman 38 dari 45, Putusan Nomor 62/PDT/ 2016 /PT.PLGPalembang dengan Relaas pemberitahuan permohonan banding tanggal 21 Maret2016; Kepada kuasa hukum Tergugat , Il, VI, XV, XVI, XVII,

Nomor 15 /PDT.G/2015/PN.Sky, untuk diperiksa dandiputus dalam peradilan tingkat banding, dan permohonan banding mana telahdiberitahukan kepada para pihak, yaitu : Kepada para Penggugat / para Terbanding yang disampaikan melalui kuasa hukumnya(Hendri Dunan,SH,.MH dkk) atas bantuan delegasi Jurusita Pengadilan NegeriPalembang dengan Relaas pemberitahuan permohonan banding tanggal 19 April 2016; Kepada Tergugat Ill, IV, V, IX, X, Xl, Xll yang disampaikan melalui kuasa hukumnya(Andanan Wdris,SH. dkk)

dari Pengadilan Negeri Sekayu tanggal20 April 2016, No.W6.U7/533/PA.03.01/IV/2016 ;Kepada Tergugat , Il VI, XV, XVI, XVII, XVII, XIX, XX, XXI, XXIl, XXIll, XXIV / paraPembanding yang disampaikan melalui kuasa hukumnya Ridwan Hayatuddin,SH dkk)Halaman 41 dari 45, Putusan Nomor 62/PDT/ 2016 /PT.PLGatas bantuan delegasi Jurusita Pengadilan Negeri Palembang dengan Relaaspenyerahan kontra memori banding tanggal 09 Juni 2016 dan surat permohonanbantuan delegasi dari Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 31

Jurusita PengadilanNegeri Tanjung Karang dengan Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkarabanding tanggal 25, 26 April 2016, No.15/Pdt.G/2015/PN.Sky ; Kepada Tergugat , Il, Vl, XV, XVI, XVIL XVIIL XIX, XX, XXI, XXIl, XXIll / paraPembanding yang disampaikan melalui kuasa hukumnya (Ridwan Hayatuddin,SH dkk)atas bantuan delegasi Jurusita Pengadilan Negeri Palembang dengan Relaaspemberitahuan memeriksa berkas perkara banding tanggal 11 Mei 2016,No.15/Pdt.G/2015/PN.Sky ; Kepada Penggugat , ll, Ill

NM, V, Vl / para Terbanding yang disampaikan melaluikuasa hukumnya (Hendri Dunan,SH dkk) atas bantuan delegasi Jurusita PengadilanNegeri Palembang dengan Relaas pemberitahuan memeriksa berkgas perkara bandingtanggal 17 Mei 2016, No.15/Pdt.G/2015/PN.Sky ;Halaman 42 dari 45, Putusan Nomor 62/PDT/ 2016 /PT.PLG Kepada Terguat VIl, dengan Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara bandingtanggal 25 Februari 2015 ; Kepada Tergugat VII dengan Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkarabanding tanggal

DALAM REKONVENSI.Menolak gugatan para Penggugat/rekonvensi untuk seluruhnya.Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Nomor:03/Pdt.G/2015/ PN.AdI yang menerangkan bahwa pada hari Kamistanggal 10 Desember 2015 Jurusita Pengganti delegasi pada PengadilanNegeri Kendari telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum ParaTerbanding semula Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II tentang isiputusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 02 Desember 2015 Nomor :03/Pdt.G/2015/PN.AdI ;Membaca Akta pernyataan permohonan banding

Putusan No. 46/PDT/2015/PT.KDIPara Penggugat sesuai dengan dengan Relas Pemberitahuan danPenyerahan memori banding tanggal 28 Desember 2015 ;Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas PerkaraNomor: 03/Pdt.G/2015/PN.Adl masing masing tertanggal 05 Januari 2016yang dibuat oleh Jurusita Pengganti delegasi pada Pengadilan NegeriAndoolo yang menerangkan bahwa kepada para pihak yang bersengketatelah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di KepaniteraanPengadilan Negeri Andoolo dalam tenggang waktu

PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIRJalan Lintas Riau Sumut KM. 167 Banjar XlUJUNG TANJUNGEmail: pn.rohil@qmail.comEmail Delegasi: delegasi.pnrokanhilir@gmail.com PETIKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGANNOMOR %4 /Pid.C/2021/PN RhlDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkaraperkara pidana diperiksasecara cepat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :Namalengkap Ma. Hawal.

dan Terbanding II berdomisili;Membaca surat Delegasi Pemberitahuan memeriksa perkara (inzage)nomor 25/Pdt.G/2018/PN.Pgp kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiatnomor.W7.U1/3148/HK.02.359/12/12/2018 tertanggal 6 Desember 2018 joSurat Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tertanggal 10 Desember 2018kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang;Membaca Akta pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage)Nomor :25/Pdt.G/.2018/PN.Pgp, tertanggal 10 Desember 2018 yang dibuatoleh Jurusita Pengganti Pengadilan

Desember 2018 oleh JurusitaPengadilan Negeri Pangkalpinang kepada Kuasa Hukum Pembanding/semulaPenggugat dan telah diterima secara syah oleh Kuasa Pembanding/semulaPenggugat;Membaca surat Panitera an.Ketua Pengadilan NegeriPangkalpinang nomor W7.U1/3198/HK.02.359/12/2018 tertanggal 6Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata No. 1/PDT/2019/PT.BBLDesember 2018 dan surat risalah pemberitahuan mempelajari berkas perkaranomor:25/Pdt.G/2018/PN.Pkp tertanggal 10 Desember 2018 nomorW7.1/2/6090/HK.02/12/2018 tentang delegasi