Lagi pula secara yuridis fiskal padadasarnya kedudukan PEB beserta dokumen pelengkap yang dilampiridengan /nvoice, BL yang merupakan satu kesatuan dokumen di bidangKepabeanan, yang dalam kepentingan perpajakan dapat dipersamakandengan Faktur Pajak.

AutocompSystem Indonesia sebesar Rp682.838.436,00; yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar, karena Pemohon Banding sekarang TermohonPeninjauan Kembali telah menyampaikan bukti pendukung Dokumenpendukung terkait Koreksi atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yangsalah kode setoran diantaranya : asli Surat Setoran Pajak (SSP), NTPNdari Bank, Bukti pembayaran, Kwitansi, Rekening Koran, /nvoice

System Indonesia sebesar Rp641.937.857,00 yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar, karena Pemohon Banding sekarang TermohonPeninjauan Kembali telah menyampaikan bukti pendukung Dokumenpendukung terkait Koreksi atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yangsalah kode setoran diantaranya : asli Surat Setoran Pajak (SSP), NTPNdari Bank, Bukti pembayaran, Kwitansi, Rekening Koran, /nvoice

Gusnira Cargo) untukdibuatkan draft PEBnya;Bahwa kemudian Rangga mengisi Surat PEB berdasarkan data yang terteradalam dokumen /nvoice dan Packing List Nomor 069/TU/MT/2016 tanggal 22Januari 2016 a.n. PT. Tujuan Utama dan Draft AWB Nomor 1609767 5896tanggal 22 Januari 2016 dan menyerahkan kepada Sirhan (Direktur PT. GusniraCargo) untuk diteliti draft PEB nomor pengajuan: 000000100375 20160121026489 a.n. PT.

Kemudian Jessymemberikan dokumen /nvoice dan Packing List Nomor 069/TU/MT/2016 tanggal22 Januari 2016 kepada Rifai. Kemudian Didang dan Rifai membawa 9(Sembilan) karung barang ekspor ke kawasan pabean di gudang JAS Ekspor diBandara SoekarnoHatta Kota Tangerang;Bahwa di gudang JAS dilakukan penimbangan terhadap barang ekspor tersebutdengan hasil timbangan berat kotor seberat 258 Kg kemudian barang dimasukkan ke gudang JAS. Kemudian Rifai ke kantor PT.

G4S Cash ServiceIndonesia berupa 9 (sembilan) kali (27 packing) emas dalam bentuk batangandan bentuk kawat yang dipilin, yang dalam dokumen PEB, /nvoice dan PackingList ditulis Jewelry (emas perhiasan), akan tetapi barang yang dieksporHalaman 30 dari 39 hal.

Tersebut, Terdakwa telahmemalsu dokumen emas batangan dan emas pilin tersebut dalam dokumendilaporkan dalam PEB, /nvoice dan Packing List ditulis/dilaporkan sebagai emasperhiasan (Jewelry) dengan maksud menghindari pajak/bea keluar/bea ekspor;Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti Terdakwa telah melakukantindak pidana melanggar Pasal 108 Ayat (1) huruf b juncto Pasal 103 huruf aUndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;Menimbang

Pembayaran sebagian atas Invoice No. 1.456.743.626,00 150.818.927,80B1.42.20030907239, tanggal 30 September2003, sebesar Rp 1.659.008.853,80(pembayaran atas /nvoice tersebut dilakukansecara bertahap) (bukti P6)4. No. B1.42.20031007120, tanggal 20 Oktober 22.944.232,00 2.294.423,202003, sebesar Rp 25.238.655,00 (bukti P7)5. No.

Bahwa pengingkaran Majelis Hakim tingkat banding atas keberadaankwitansi bukti Pobdg2, (namun mengakui pembayaran atas /nvoice yang telahdibayar berdasarkan kwitansi bukti Pbdg4, dan bukti Pbdg5), tersebut telahmerusak fungsi kwitansi sebagai bukti tanda terima pembayaran yang sah yangtelah dikenal dan dipraktekkan secara luas dalam masyarakat, dan telahdibakukan secara akademik dalam sistem pembelajaran di Indonesia, sekaligustelah merusak tatanan hukum acara perdata yang menganut sistempembuktian

Kwitansibukti Pbdg2, bukti Podg4, dan bukti Pbodg5 tersebut yang diajukan olehPemohon Kasasi (Semula Tergugat/Pembanding) adalah bukti formil yangseharusnya diterima dalam sistem hukum acara perdata, apalagi TermohonKasasi sendiri telah mengakui pembayaran atas /nvoice yang dibayarberdasarkan kwitansi bukti Podg4, dan bukti Podg5, sebab bila bukti tersebutdiabaikan dan tidak diakui sebagai bukti pembayaran yang sah oleh MajelisHakim tingkat banding, lantas dengan apa lagi pencari keadilan akanmembuktikan

Dikembalikannya stok Kaca mata adalah akibat ulah pemutusannya sepihak Termohon Peninjauan Kembali sendiri secaratibatiba, sehingga tidak ada lagi hak Termohon PeninjauanKembali untuk menagih pembayaran /nvoice terakhir (Pengakuan Termohon PK sendiri: /nvoiceinvoice sebelumnyaseiama 9 (sembilan) tahun selaiu dibayar dengan baik dantepat waktu);c.

Termohon Peninjauan Kembali secara semenamena menuntutbunga yang tidak pernah diperjanjikan atas /nvoice terakhirnyakepada Pemohon Peninjauan Kembali, padahal pengirimanstok tersebut 7 (tujuh) bulan lewat dari season dan pemesanan Pemohon Peninjauan Kembali (patut diingat bahwaKacamata adalah barang fashion yang sangat tergantungmode setiap season");d.

Nomor 752 PK/Pdt/2017 Selain itu, tidak ada unsur kesalahan Pemohon PeninjauanKembali dalam pemutusan sepihak Distributor Tunggal olehTermohon Peninjauan Kembali secara melawan hak, sehinggadengan pengakuan sempurna Pemohon Peninjauan Kembali)telah dikembalikan sisa stok barangbarang senilai US$ 106,584(sama dengan jumlah /nvoice yang dituntut oleh PemohonPeninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali),maka :a.

Secara konsistensaat penyerahan barang tersebut di atas, tercermin dalam prinsipakuntansi yang berlaku umum dalam bentuk pengakuan sebagaipiutang atau penghasilan dengan penerbitan Faktur Penjualansebagai sumber dokumennya.Bahwa in casu Majelis Hakim berpendapat untuk Faktur PajakGabungan dapat diterbitkan paling lambat pada akhir bulanpenyerahan yaitu) harus dimaknai pada akhir bulan saatditerbitkannya Faktur Penjualan atau /nvoice adalah dihitungselama satu bulan kalender sejak atau saat penyerahan

penerapanhukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan olehMajelis Hakim sudah tepat dan benar, karena in casu Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali telan melaksanakanpemenuhan dan penunaian kewajiban perpajakan yang dilakukannyayang telah sesuai dengan hak dan kewajiban dalam hukum perpajakanmelalui 3 (tiga) pilar hukum administrasi yang mencakup prosedur dansubstansi hukum yang benar yaitu didukung dengan Berita Acara UjiBukti yang memuat informasi mengenai Faktur Pajak, /nvoice

Secara konsistensaat penyerahan barang tersebut di atas, tercermin dalam prinsipakuntansi yang berlaku umum dalam bentuk pengakuan sebagaipiutang atau penghasilan dengan penerbitan Faktur Penjualansebagai sumber dokumennya;Bahwa in casu Majelis Hakim berpendapat untuk Faktur PajakGabungan dapat diterbitkan paling lambat pada akhir bulanpenyerahan yaitu. harus dimaknai pada akhir bulan saatditerbitkannya Faktur Penjualan atau /nvoice adalah dihitungselama satu bulan kalender sejak atau saat penyerahan

., Ltd, selaku penerbit /nvoice;f. bahwa berdasarkan surat dari Fujian Tian Cheng Electron Science & TechnicalDevelopment Co., Ltd, Re: PO 2868 tanggal 21 Desember 2012 yangmenyatakan, "our good is purchase from United Impact Pte., Ltd" danpembayaran harus ditujukan kepada United Impact Pte., Ltd, maka Terbandingberpendapat bahwa hal ini menunjukkan ketidakjelasan pihakplhak yangmelakukan transaksi jual beli aoakah antara Pemohon Banding dengan FujianTian Cheng Electron Science & Technical Development

2013tidak dapat ditetapbkan sebagai nilai pabean (metode gugur), selanjutnya nilai pabean ditetapkanberdasarkan nilai transaksi barang identik, nilai transaksi barang serupa, metode deduksi, metode komputasi,dan metode pengulangan (fallback) sesuai hierarki penggunaannya;bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pendapat Terbanding tersebut dengan alasan bahwa harga yangPemohon Banding ajukan memang benar harga yang telah disepakati dengan supplier dan telah PemohonBanding bayarkan sesuai dengan /nvoice

2016salah dan keliru dengan mengabaikan faktafakta dan buktibukti ada didalam persidangan banding di Pengadilan Pajak;Padahal, faktafakta dan buktibukti Kebenaran material/substansialnya,adalah sebagai berikut:a.Bahwa nyatanyata secara fisik yang diserahkan atau dijual olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PTBumi Sawit Kencana adalah barang kena pajak berupa Crude Palm Oil(CPO) dan Palm Kernel (PK), bukan Tandan Buah Segar;Terlampir disampaikan kembali buktibukti berupa /nvoice

Putusan Nomor 1840/B/PK/PJK/2016Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada pihakselain kepada PT Bumi Sawit Kencana, dimana tetap akan dicatatsecara sistematis dalam pembukuan Perusahaan, dan juga pasti akandidukung dengan buktibukti berupa Kontrak Penjualan, /nvoice, arusbarang, dan arus uang (penerimaan hasil penjualan);Bagaimana mungkin Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat berpendapat:Bahwa dari rekap produksi yang diserahkan oleh Pemohon Bandingdapat diketahui untuk Masa Maret

PemohonBanding) telah melaksanakan pemungutan PPN atasnya (merupakanpenyerahan yang terutang PPN), dan telah pula melaporkannya padaSPT Masa PPN (sebagai Pajak Keluaran) serta SPT Tahunan PPhBadan tahun pajak 2011 (sebagai Pendapatan Usaha/Omzet Usaha).Penyerahan/ penjualan CPO dan PK yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Bumi SawitKencana telah dicatat secara sistematis dalam pembukuan Perusahaan,dan juga didukung dengan buktibukti berupa Kontrak Penjualan, /nvoice

;Bahwa dalam prakteknya penerapan terms FOB ini pada perusahaanPemohon Banding dibagi menjadi 2 model:e Jika pengiriman barang ekspor ditujukan ke Negara (pelabuhanbongkar) dengan tujuan ke Jepang (Shimizu), Thailand (Bangkok),Taiwan (Keelung), Korea Selatan (Pusan), China (Xingang),Singapore (Singapore), Uni Emirat Arab (Jebel Ali), Selandia Baru(Auckland), Amerika Serikat (Los Angeles, Chicago, Long Beach,Savannah) maka biaya Freight ditanggung secara langsung olehpembeli (YCJ) sehingga pada /nvoice

disatukan denganinvoice harga barang dan bukan berupa dokumen yang terpisah yangmenunjukkan bahwa tagihan freight itu atas nama pihak ketiga (shippingagent), sehingga jelas bahwa semua komponen tersebut harus dimasukkandalam nilai ekspor sebagai DPP PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 huruf b Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP522/PJ./2000tanggal 6 Desember 2000 sebagaimana telah diubah dengan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP312/PJ./2001 tanggal 23 April 2001yang mengatur bahwa /nvoice

Bahwa nyatanyata secara fisik yang diserahkan atau dijual olehPemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) kepadaPT Bumi Sawit Kencana adalah barang kena pajak berupa Crude PalmOil (CPO) dan Palm Kernel (PK), bukan Tandan Buah Segar;Terlampir disampaikan kembali buktibukti berupa /nvoice Penjualan danFaktur Pajak Keluaran yang diterbitkan oleh Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Bumi Sawit Kencanaselama Masa Pajak Oktober 2011;b.

Sama halnya apabila penjualan lokal tersebutdilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) kepada pihak selain kepada PT Bumi Sawit Kencana,dimana tetap akan dicatat secara sistematis dalam pembukuanPerusahaan, dan juga pasti akan didukung dengan buktibukti berupaKontrak Penjualan, /nvoice, arus barang, dan arus uang (penerimaanhasil penjualan);Bagaimana mungkin Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapatberpendapat:Bahwa dari data yang disampaikan Pemohon Banding diketahuibahwa Pemohon

Putusan Nomor 1844/B/PK/PJK/2016Penyerahan/penjualan CPO dan PK yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Bumi SawitKencana telah dicatat secara sistematis dalam pembukuan Perusahaan,dan juga didukung dengan buktibukti berupa Kontrak Penjualan, /nvoice,arus barang, dan arus uang (penerimaan hasil penjualan);Bahwa adanya Surat Perjanjian/Kontrak Titip Olan Nomor 001/TOTBS/MSMBSK/I/2011 tanggal 2 Januari 2011 dan 001/TOTBS/MSMBSK/X/2011 tanggal 1 Oktober 2011

Secara konsistensaat penyerahan barang tersebut di atas, tercermin dalam prinsipakuntansi yang berlaku umum dalam bentuk pengakuan sebagaipiutang atau penghasilan dengan penerbitan Faktur Penjualansebagai sumber dokumennya;Bahwa in casu Majelis Hakim Agung berpendapat untuk FakturPajak Gabungan dapat diterbitkan paling lambat pada akhir bulanpenyerahan yaitu. harus dimaknai pada akhir bulan saatditerbitkannya Faktur Penjualan atau /nvoice adalah dihitungselama satu bulan kalender sejak atau saat

maka nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenarannyasehingga nilai pabean ditetapbkan dengan metode Il s.d VI sesuai PMK160/PMK.04/2010 sebagaimana telah Terbanding sampaikan dalam SUB tersebut;bahwa menurut Terbanding, sehubungan dengan data yang diserahkan PemohonBanding dalam sidang, Terbanding sampaikan bahwa:a. bahwa terdapat inkonsistensi data dalam buktibukti yang berkaitan denganimportasi, yaitu dalam Invoice Nomor: ITL/12/112012 tanggal 20 November2012, disebutkan bahwa total nilai /nvoice

Bahwa Putusan Majelis Hakim adalah Tidak MempertahankanKoreksi Terbanding dengan amar pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa kondisi kesebandingan yang digunakan olehTerbanding tidak sama, karena Invoice pada bulan yangsama tidak mencantumkan harga pada saat /I/nvoicetersebut dibuat, tetapi mencantumkan harga sesuai SalesConfirmation (harga kontrak) yang berbeda bulannyadengan /nvoice tersebut dibuat;Bahwa data pembelian Methanol yang dilakukan oleh PTWilmar Bioenergi Indonesia kepada pihak yang independen

Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwakondisikesebandingan yang digunakan oleh Pemohon PeninjauanKembali (Ssemula Terbanding) tidak sama, karena /nvoicepada bulan yang sama tidak mencantumkan harga padasaat /nvoice tersebut dibuat, tetapi mencantumkan hargaHalaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 404/B/PK/PJK/2017sesuai Sales Confirmation (harga kontrak) yang berbedabulannya dengan Invoice tersebut dibuat.Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding), pernyataan Majelis Hakim tersebut

Bahwa nyatanyata secara fisik yang diserahkan atau dijual olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT.Bumi Sawit Kencana adalah barang kena pajak berupa Crude Palm Oil(CPO) dan Palm Kernel (PK), bukan Tandan Buah Segar:Terlampir disampaikan kembali buktibukti berupa /nvoice Penjualan danFaktur Pajak Keluaran yang diterbitkan oleh Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Bumi Sawit Kencanadan PT Mustika Sembuluh selama Masa Pajak Februari 2011;b.

Sama halnya apabila penjualan lokaltersebut dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) kepada pihak selain kepada PT Bumi Sawit Kencana dan PTMustika Sembuluh, dimana tetap akan dicatat secara sistematis dalampembukuan Perusahaan, dan juga pasti akan didukung dengan buktibukti berupa Kontrak Penjualan, /nvoice, arus barang, dan arus uang(penerimaan hasil penjualan);e.

melaksanakan pemungutan PPN atasnya (merupakanpenyerahan yang terutang PPN), dan telah pula melaporkannya padaSPT Masa PPN (sebagai Pajak Keluaran) serta SPT Tahunan PPhBadan Tahun Pajak 2011 (sebagai Pendapatan Usaha/Omzet Usaha).Penyerahan/penjualan CPO dan PK yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Bumi SawitKencana dan PT Mustika Sembuluh telah dicatat secara sistematisdalam pembukuan Perusahaan, dan juga didukung dengan buktibuktiberupa Kontrak Penjualan, /nvoice

Garuda Security Nusantara 010.00008.00000002 16/01/2009 664.7064 PT Garuda Security Nusantara 010.00009.00000012 16/02/2009 3.564.9665PT Garuda Security Nusantara 010.00009.00000013 16/02/2009 664.7066 PT Garuda Security Nusantara 010.00008.00000014 16/02/2009 1.096.9127PT Majora Inkas 010.00009.00000003 09/02/2009 1.979.040Jumlah 12.632.208 Data arus barang dan arus uang yang ditunjukkan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) atas ketujuhFaktur Pajak tersebut adalah hanya berupa FP, /nvoice

, FotokopiAccount Statement Detail Report, Fotokopi Purchase Order,Atas ketujuh FP tersebut, tidak terdapat dokumen pendukung arusuang berupa Asli Rekening Koran dan Asli Bukti Transfer yangmenunjukkan bahwa telah dilakukan pembayaran atas transaksisebagaimana tercantum pada Faktur Pajak dan /nvoice;Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 1546/B/PK/PJK/2017d.7 Atas ketujuh Faktur Pajak tersebut, tidak terdapat dokumenpendukung arus barang berupa kontrak perjanjian kerja untuk jasasebagai bukti dasar

Putusan Nomor 3756/B/PK/Pjk/2019diterbitkannya Faktur Penjualan atau /nvoice adalah dihitungselama satu bulan kalender sejak atau saat penyerahan, sehinggaPenggugat tidak melakukan pelanggaran, hal ini telah dipertegasdalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) danRisalah Pembahasan Akhir, jelas tidak terdapat temuan ataukoreksi terkait dengan keterlambatan penerbitan Faktur Pajak dantidak sepatutnya Tergugat menerbitkan keputusan atas dendakarena keterlambatan yang seharusnya dihitung sejak