TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yangdiperkuat dengan bukti P.1 ( Foto copy Kutipan Akta Nikah atas namaPenggugat dan Tergugat ) dan bukti P.2 ( Foto copy KIP atas namaPenggugat ), dihubungkan dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2)beserta penjelasanny a dan pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006,dan prubahan

tercantum dalam berita bcara persidangan, dianggap sebagai bagian yangtek terpisahkan dan telah termuat dalam penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai di muka;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 5 ayat (1) UndangUndangNomor 48 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajibanuntuk menggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilanyang hidup dalam masyarakat;Menimbang, bahwa perkara permohonan prubahan

TergugatRekonvensi tersebut .Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan para pihak tersebut sudahmemenuhi kewajaran dan kepatutan sesuai dengan bukti penghasilan PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi (bukti P3), maka majelis akan menghukum TergugatRekonvensi sesuai kesanggupan tersebut , sebagaimana dalam amar putusan ini .Dalam Konvensi dan RekonvensiMenimbang, bahwa tentang biaya perkara berdasarkan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahannya dalam UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan prubahan

Kemudianpemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yangisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada penambahan dan prubahan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, makajawaban Tergugat atas perkara ini tidak dapat diperoleh;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 423/83/IV/2011,tertanggal 21 April 2011, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang

ketentuan pasal 84 Undang undang No. 7 tahun 1989yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan keduadengan Undang undang No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka majelis akanmemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untukmengirimkan salinan Penetapan Ikrar sesuai yang dikehendaki pasal tersebut .Menimbang, bahwa tentang biaya perkara berdasarkan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahannya dalam UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan prubahan

pemeriksaan diperbolehkan asal tidakmengubah dan menambah Petitum/Tuntutan Pokok, termasuk peristiwayang menjadi dasar tuntutan/Posita.Pasal 127 Rv menentukan: Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi gugatannya sampaisaat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah PokokGugatannya Hal ini juga sesuai dengan:a) Yurisprudensi MA RI No.226 K/Sip/1973 tanggal 17 Desember 1975teyang menyebutkan bahwaPerubahan Gugatan Penggugat padapersidangan 11 Februari 1969 adalah mengenai Pokok Gugatanmaka prubahan

pemeriksaan diperbolehkan asaltidak mengubah dan menambah Petitum/Tuntutan Pokok, termasukperistiwa yang menjadi dasar tuntutan/Posita.Pasal 127 Rv menentukan: Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi gugatannya sampaisaat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah PokokGugatannya Hal ini juga sesuai dengan:Yurisprudensi MA RI No.226 K/Sip/1973 tanggal 17 Desember 1975 yangmenyebutkan bahwa Perubahan Gugatan Penggugat pada persidangan 11Februari 1969 adalah mengenai Pokok Gugatan maka prubahan

berselisin dengan orang tua Penggugat.Bahwa Perubahan Gugatan Penggugat tersebut diatas yaitu perubahangugatan pada Petitum/Tuntutan dan perubahan pada posita/peristiwayang menjadi dasar tuntutan maka jelaslah perubahan gugatan tersebutbertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 127 Rv maupun dalamYurisprudensi MA.RI. yaitu:a) Yurisprudensi MA RI No.226 K/Sip/1973 tanggal 17 Desember1975 yang menyebutkan bahwa Perubahan Gugatan Penggugatpada persidangan 11 Februari 1969 adalah mengenai PokokGugatan maka prubahan

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkaratersebut Pemohon dan calon suami Pemohon hadir dalam persidangansedangkan Wali Pemohon yang bernama Sarjiyana bin Wagiman tidakhadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patutsebagaimana relaas panggilan pada tanggal 27 Oktober 2020 dan 13November 2020;Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinyatetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa prubahan dan penambahan;4Bahwa

Mecom Star dan diambil pada tanggal 3September 2013 tetapi sebelumnya Saksi Muh Arief Indrawan bertemuTerdakwa untuk menginformasikan jumlah uang yang masuk yang telahdikurs kan ke rupiah menjadi Rp738.793.800,00 dan juga untuk membahasfee karena terjadi prubahan kesepakatan dimana Terdakwa meminta feeuntuk CV. Mecom Star karena digunakan sebagai rumah rekening laludisepakati jumlah fee dengan pembagian sebagai berikut untuk CV.

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadiladilnya;Bahwa pada sidang tanggal 25 September 2018, para Pemohon jugakembali mengajukan prubahan petitum permohonan para Pemohon secaratertulis sebagai berikut :1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 1087/Pdt.P/2018/PA. Kab. Mlg.2. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris WAKRI P. PURNOMO aliasH. M. ABDUL SYUKUR adalah :a. MASAMAH binti WAKRI P. PURNOMO alias H. M. ABDUL SYUKUR;b. MASPIYAH binti WAKRI P.

Pasal 76 ayat 1 undangundamg nomor7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana terakhir diubah denganundangundang nomor 50 tahun 2009 tentang prubahan kedua atas undangundang nomor 7 tahun 1989 jo.pasal 134 kompilasi hukum islam.Menimbang, bahwa para saksi penggugat telah memberikanketerangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian yang padapokoknya dapat disimpulkan.

Kompilasi Hukum Islam,Panitera Pengadilan berkewajiban mengirim satu rangkap salman putusan Pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan u.ntuk itu;Menimbang, bahwa perkara ml termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 Ayat (1)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana perubahanpertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan prubahan

Pemohon bersedia memberikanmutah kepada Termohon berupauang sebesar Rp. 1.000.000,(satujuta rupiah);Bahwa, selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohonyang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada prubahan atau penambahan;Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telahmemberikan jawaban secara, yang pada pokoknya Termohon mengakui semua dalildalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan berceraidengan Pemohon:Bahwa, terhadap jawaban Termohon

Sedang menurut ketentuan Pasal 1 Undangundang Nomor 16 Tahun2019 tentang Prubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanitasudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.

Pagal 3ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Prubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah diajukan olehPenggugat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku, oleh sebab itu secara formil gugatan Penggugat dapat diterima dandipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), (3) dan(4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusahamenasehati Penggugat

PUTUSANNo. 25 / Pdt.G / 2014 / PNBNA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN NEGERI KLAS I A BANDA ACEH yang memeriksa dan memutusperkaraperkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara : ASWIN SUHERI, Pekerjaan wiraswasta, Dalam kapasitasnya selaku Direktur PT.CITRA BUNDA berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Nomor : 38 Tanggal 20Agustus 1996 yang dibuat oleh Notaris Munir, SH, dan Akta Prubahan No. 22 Tanggal11 Juli

dalam berita acara persidangansebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yangdikuatkan dengan bukti P.1 ( Foto copy Akta Nikah atas nama Pemohondan Termohon) dihubungkan dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2)beserta penjelasannya Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah duibahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan prubahan

yang diajukan oleh para Pemohonadalah bukti (P.1) s.d bukti (P.8) bermeterai cukup, telah dinazzegelen dansesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secaraformil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undangundang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (8) Undangundang nomor: 13 tahun1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (3) Undangundang Nomor 13tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 24 tahun 2000 tentang Prubahan

PENETAPANNomor 0324/Pdt.P/2017/PA.KdgassestsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanpenetapan perkara Permohonan Prubahan ldentitas dalam Kutipan Akta Nikahyang diajukan oleh :Norman bin Hamberi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,Pendidikan Sekolah Dasar, alamat RT. 004 RW.

Tergugat gagal mencapai kesepakatan;Bahwa Tergugat selanjutnya setalah sidang mediasi dalam sidang jawabmenjawab dan seterusnya tidak hadir lagi dan tidak juga menunjuk wakilnyamenskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir kemukasidang,dan atas tidak hadirnya tersebut tidak atas halangan yang sah menuruthukum;Bahwa untuk selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan denganmembacakan surat gugatan Penggugat, dan atas suarat ggatan tersebutPenggugat melalui kuasanya menyatakan tidak ada prubahan

Nomeor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama BimaSPerntahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatatkah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai=encatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Terg ugat dilangsungkan:Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan.Tex berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun i98971nd Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undangundangomer 3 tahun 2008, dan prubahan