/PP/M.XIV/16/2013 tanggal 01 Juli 2013, Put. 46026/PP/M.XIV/16/2013 tanggal 01 Juli 2013,Halaman 38 dari 50 halaman Putusan Nomor 265 B/PK/PJK/201717)18)19) Put. 46027/PP/M,XIV/16/2013 tanggal 01 Juli 2013.Dalam putusan pengadilan tersebut, pertimbangan MajelisHakim dalam memutus sengketa antara lain PemohonPeninjauan Kembali kutipkan sebagai berkut:...Bahwa menurut Majelis, ternyata SE08/PJ.52/1996 tidakdiumumkan (naar buiten gebracht) oleh pihak Tata UsahaNegara maka bukan merupakan juridisch regel

(ibid) bahwa peraturankebijakan (Beleids Regel) adalah salah satu bentuk wadah dalam mana kebijakan administrasi berdasarkan subyektif Noodrecht (dalam keadaan mendesak) dituangkan dan dijelmakan dalam suatu keputusan. Bahkan PandanganYang lebih ekstrim lagi dikemukakan oleh Jean Bodin (dikutip dalam buku Mr. H.Mustamin Dg.

Vla/1984 dan tanpa maumelihat proses terbitnya Akta Jual Beli tersebut, sehingga karenanya ParaPemohon Kasasi berpendapat bahwa putusan atas perkara aquo ini telahdikeluarkan oleh Majelis Hakim secara bertentangan dengan hukum danrasa keadilan, yang seharusnya menjadi pedoman bagi hakim dalammemeriksa dan memutuskan suatu perkara ;Bahwa, oleh karena Judex Facti belum/tidak menilai dan memeriksaterhadap buktibukti dan faktafakta hukum serta belum memberikan alasanalasan hukum yang jelas dan benar (regel

Majelis banding maupun Majelis Kasasi belum memeriksasecara keseluruhan dan belum memberikan alasan alasanhukum yang jelas (regel van het objective recht)serta belum mencukupkan alasan hukum yang sempurnasebagaimana diatur dalam Pasal 1832, 183 dan Pasal184 HIR.. Adanya kemungkinan terjadinya penyalahgunaankewenangan atau penyimpangan etika pada majelisBanding dan majelis Kasasi.

29222 22 non nena nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn"Deze regel vormt een toepassing van de leer aangaancle het misbruik vanrecht, tot de uitkomst leidende, dot een dand van rechtsvervolging, hoezeerin beginsel geoor/oofd, niet kan warden toegelaten waneer zit zonder redelijkbelong zou worden verricht". 722 nnnBahwa asas "point d'interet, point craction"tersebut dalam praktik dipegangteguh oleh Mahkamah Agung RI, hal ini dapat terlinat dari pertimbanganhukum yang menjadi dasar Putusan

;Halaman 47 dari 69 halaman Putusan Perkara No. 75/G/2014/PTUNBDG Ahli menerangkan bahwa BUMN maupun BUMD bisa melaksanakan urusanpemerintahan dan dapat berkedudukan sebagai badan atau pejabat TataUsaha Negata 922 nnn nnn nnn nnn ncn cnn nnn ncnn con ences cen nen nne Ahli menerangkan bahwa Bila ada BUMN yang membuat regulasi, dalamperundangundangan masuk kriteria Regulasi yang dibuat secara internal olehBUMN atau BUMD biasanya berupa beleids regel atau peraturan kebijakan; Ahli menerangkan bahwa

Tahun 1983 selaintelah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 1994selanjutnya diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun2000 dan terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009 yang mulai berlaku 1 April 2010;bahwa atas sengketa tahun pajak 2010 yang berlaku adalahUndangUndang Nomor 42 Tahun 2009;bahwa surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 tidak pernah diumumkan(naar bulten gebracht) oleh pihak tata usaha Negara sehinggabukan merupakan juridisch regel

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;UndangUndang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;Peraturan Pemerintah;Peraturan Presiden;Peraturan Daerah Provinsi; danPeraturan Daerah Kabupaten/KotaQag>oao079Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkanbahwa Peraturan Bersama tidak termasuk dalam jenis dan hierarki PeraturanPutusan Perkara Nomor : 115/G/2019/PTUNMDN Halaman 54Perundangundangan, maka terbitnya peraturan bersama termasuk sebagai bentukPeraturan Kebijakan (beleids Regel

Menteri DalamNegeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ tanggal 13September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai NegeriSipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya denganJabatan sebagai sebuah Kebijakan Nasional yang dituangkan dalambentuk Peraturan Kebijakan (Beleids Regel

Oleh karena pekerjaanpembangunan Jembatan Brawijaya Kediri dibiayai menggunakan APBD KotaKediri maka proyek tersebut termasuk dalam rangka pengadaan barang dan jasaHalaman 11 dari 44 Putusan Nomor 54/Pdt/G/2015/PN.KdrPemerintah sehingga peraturan peraturan tersebut adalah merupakan hukumyang memaksa (dwingende regel) yang harus diterapkan dan tidak dapatdisimpangi oleh Termohon I dalam memutus perkara arbitrase a quo.

BdeDan selanjutnya pada halaman 116 dari bukunya tersebut di atas beliaumenulis sebagai berikut : deze regel vormt een toepassing van de leer aangaandehet misbruik van recht, tot de uitkomst leidende, date endaad van rechtsvervolging, hoezeer in beginsel geoorloofd,niet kan worden toegelaten wanneer ij zonder redelijkebelang zou worden verrichtJadi menurut Prof. Mr.

sengketa tersebut HARUS DINYATAKAN SAHpula; bukan malah diperbaiki dan tanpa ada pertimbangan yang jelas(ditolak atau dikabulkan);Dengan demikian terhadap petitum Pembanding pada nomor 6perihal penguasan SHM No.00188 atas obyek sengketa belumdipertimbangkan (mohon periksa) dan belum diberikan putusan;Pertimbangan yang demikian membuktikan bahwa Majelis Hakimpemeriksa perkara aquo pada Pengadilan Negeri Brebes belummemeriksa secara keseluruhan dan belum memberikan alasanalasanhukum yang jJelas (regel

obyek sengketa tersebut HARUS DINYATAKAN SAHpula; bukan malah diperbaiki dan tanpa ada pertimbangan yang jelas(ditolak atau dikabulkan);Dengan demikian terhadap petitum Pembanding pada nomor 6perihal penguasan SHM No.00188 atas obyek sengketa belumdipertimbangkan (mohon periksa) dan belum diberikan putusan;Pertimbangan yang demikian membuktikan bahwa Majelis Hakimpemeriksa perkara aquo pada Pengadilan Negeri Brebes belummemeriksa secara keseluruhan dan belum memberikan alasanalasanhukum yang jelas (regel

saksi Terdakwamempunyai isteri; Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadapAnak Korban itu berawal pada hari Sabtu tanggal 13 maret 2021 sekitar pukul23.00 Wita saksi melihat Anak Korban yang adalah anak saksi sementaraduduk dan belajar, kemudian anak korban menyuruh saksi untuk tidur, yangmana saat itu bayi saksi belum tidur, kemudian anak korban mengatakankepada saksi perut saya sakit, mama kasih minyak dulu, kemudian saksimenyuruh anak korban untuk mengambil minyak di atas regel

Dengan13demikian, subjek yang digugat seharusnya adalah Tergugat I pribadi incasu IlkeTrosya Regel, S.Kep, Ners. M.Kes., bukan Tergugat II dan Tergugat III, sebabyang berhak bertindak untuk dan atas nama Tergugat III adalah Tergugat II,sehingga subjek yang digugat adalah keliru, karena dr. Amanda G.

DominikusFanu Tiang dan kudakudmiring dan kayunya tdk ada, kayu regel djJelusi pintu kamar tdkKudakuda, spar & gJelusi pintu kamar tdkKunci pintu dpn & blJelusi pintu kamar tdkJelusi pintu kamar tdk Ptsn Nomor 40/Pid.Sus/2014/PN Kpg Hal. 21 Desa Susulaku KornelisFanuStefanusTamaleak. AloysiusUna. FransiskusLeok. Yoseph A.Neno. ElizabethP. Teku. Laurensiuslasa.

Petrus LPahat 100% Skur angin dlm tdk acJelusi pintu kamar tdkSkur angin dlm tdk acJelusi pintu kamar tdkKoseng ointu kamarKayu regel dpn lengkJelusi pintu kamar tdkKunci pintu dpn tdkkrg 3 buah, skur nandinding bagian bawakJelusi pintu kamar tdkJendela depan dan be.Jelusi pintu kamar tdkDinding bagian bwtkangin dalam tdk adae SDA Bibdkialtmea Tobias Tampani Lantainya blm diavol, skur angin tdk ada, jelusi tdkdpn & blkng tdk adae Skur angin bagian dlre = Skur angin bagian dlre Skur angin bagian dlre

masapemeliharan tersebut pekerjaan yang belum diselesaikan dandiselesaikan sebagaimana dengan surat pernyataan kesanggupanmenyelesaikan pekerjaan sehingga masa pemeliharaan inidipakai menyelesaikan pekerjaan yaitu bulan Januari dan awalFebruari saja;Bahwa mengenai TIM PHO yang turun kelapangan pada saat itusepengetahuan saksi sekitar pada tanggal 28 Desember 2008akan tetapi saat itu yang menemani turun kelapangan adalah stafsaksi sedangkan hasil ditemukan beberapa catatan yang harusdiselesaikan jelusi, regel

SP2D, BeritaAcara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kejaksaan Negeri Kefamenanu danKlarifikasi dari Tim Audit, serta Hasil Pemeriksaan Fisik terhadap PekerjaanRehabilitast Rumah Sederhana Korban Bencana Alam Type 5x6m sebanyak 333unit rumah;Bahwa ahli menerangkan atas Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi RumahSederhana Korban Bencana Alam Type 5x6m sebanyak 333 unit rumah, terdapatitem pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai kontrak, yaitu Pekerjaan Kusendan Tiang Kolom (RAB item Pekerjaan V.1); Pekerjaan Regel

Indonesia, yang dalam hal ini dapat dijadikansebagai salah satu alasan dalam pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali atasputusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);Kekhilafan dan/atau kelalaian yang nyata dan Judex Juris/Mahkamah Agung dalammemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo, didasarkan pada alasanalasansebagai berikut;1.Pertimbangan hukum tidak Lengkap;Dalam pertimbangan hukum Judex Juris tidak memuat secara konprehensip faktafakta dan alasanalasan hukum (regel

terhadap stempel lunas.Bahwa saksi menjelaskan, menurut pihak accounting akibat perbuatanterdakwa PT/ Dineta Jaya mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp61.048.950, (enam puluh satu juta empat puluh delapan ribu sembilanratus lima puluh rupiah).Bahwa saksi menjelaskan, selain saksi yang mengetahui hal tersebutadalah pegawai bagian belanja yang bernama Satria dan bagianaccounting di toko Rafael.Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukandidepan persidanganBahwa Saksi EVI NEILIS REGEL

TanahPeninggian LantaiPekerjaan Urugan Pasir dibawah PondasiSub Jumlah IIT 397,874.40Il JPEKERJAAN 4.290 M3 377,600.00 1,619,904.00)PASANGAN 1.500 M3 526,410.00 789,615.002 Pekerjaan Pasangan PondasiBatu Kali/Gunung 1:5Rabat Lantai tbl 5 cm Ipc :3 psr: 5 krlSub Jumlah III 2.409.519.00IV PEKERJAAN KAYU 0,47 M3 2,697,300.00 1,265,573. 16DAN DINDING BEBAK 0,37 M3 2,389,600.00 884,152.0080,64 M3 23,668.50 1,908,627.84Pekerjaan Kusen dan Tiang/) 18.000 Bh 7,500.00 135,000.00Kolom Kayu Kls IT uk.6/12Pekerjaan Regel

Pekerjaan Regel dan Skurkayu kls If uk.5/7Pekerjaan Dinding BebakPas. Angker tiang besi dia12 mm (tiap tiang 2 bh)Sub Jumlah IV /4,193,353.00VV PEKERJAAN ATAP 58.500 M2 49,362.00 2,887,677.007.500 M1 23,698.00 177,735.001. Pekerjaan Atap Seng2. gelombang BJLS 0,20 0.400 M3 2,389,600.00 955,840.003. Pekerjaan Bubungan Seng 0.430 M3 2,389,600.00 1,027,528.00 licin BJLS 0,204.

Usaha Negara Makasar Nomor33/G/2015/PTUN.Mks tanggal 05 Agustus 2015);Dengan demikian dapat dicermati bahwa Berita Acara/ Versiaag/ Procesverbaal/ Berita Acara Pemeriksaan, tidak memiliki persyaratan kumulatifKTUN karena dibuat hanya sebatas untuk pencatatan kegiatan (keadaan)dan/atau sebatas menghantarkan pembentukan/ pembuatan/ penerbitanProdukproduk Hukum yang bersifat final dan mengakibatkan akibathukum bagi orang atau badan hukum perdata yang berupaLegislasi/Regeling, Beschikking dan Beleed Regel