Ditemukan 1780 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 15-06-2011 — Putus : 12-12-2011 — Upload : 06-01-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 117/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 12 Desember 2011 — Deddy Hartawan Jamin;Menteri Kehutanan Republik Indonesia
45196
  • SumalindoHutani Jaya, sama sekali belum pernah mengadakanRapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS/RUPSLB) sebelum tanggal 15Oktober 2009, untuk mendapat persetujuan forum RUPSLB, terkait pelepasan asetnya di PT. SumalindoHutani Jaya, termasuk Hutan Tanaman Industri (HTI)yang berada di atas sebagian areal tanah seluaskurang lebih 80.000 Ha.
    Pada Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB), tersebut dengan 2 (dua)Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) eR fe re we = re or 2 ee oea. Penjelasan Perseroan Mengenai Divestasi Saham.pada PT. Sumalindo Hutani Jaya. dan PenjualanAktiva (Tagihan) PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.pada PT. Sumalindo Hutani Jaya.; b. Persetujuan Divestasi Saham PT. SumalindoLestari Jaya Tbk. pada PT. Sumalindo HutaniJaya, kepada PT. Tjiwi Kimia, dan penjualanHal 15 dari 121 hal Put.
    Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) tanggal 15 Oktober 2009 diatas,maka sungguh menjadi jelas bahwa persetujuanDivestasi Saham (pengalihan saham) PT. SumalindoLestari Jaya Tbk. pada PT. Sumalindo Hutani Jaya,baru. diadakan tanggal 15 Oktober 2009, ~ setelahmendapat Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) melalui mekanisme voting.
    Sumalindo HutaniJaya, oleh Tergugat Menteri Kehutanan RepublikIndonesia, Nomor : S794/Menhut VI/2009, tanggal 1Oktober 2009, dilakukan Sebelum adanya RUPS/RUPSLB,dari PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk..
    Persetujuan Rapat Umum PemegangSaham/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS/RUPSLB), PT. Sumalindo Lestari JayaTbk., yang adalah mitra swasta pemegang saham(60 %) pada PT. Sumalindo Hutani Jaya. ApakahPelepasan Saham yang 60 % tersebut sudah ataubelum mendapat persetujuan Rapat Umum PemegangSaham/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUSP/RUPSLB), PT. Sumalindo Lestari JayaThk,7
Register : 29-04-2014 — Putus : 02-06-2014 — Upload : 05-09-2019
Putusan PT PADANG Nomor 63/PID/2014/PT PDG
Tanggal 2 Juni 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : MULYANA SAFITRI, SH
Terbanding/Terdakwa : Drs.IBRAHIM HASAN
7654
  • >

    MENGADILI SENDIRI :

    • Menyatakan hak untuk menuntut hukuman gugur terhadap terdakwa Drs.IBRAHIM HASAN (Almarhum);
    • Membebankan biaya perkara kedua tingkat peradilan kepada Negara;
    • Menetapkan barang bukti berupa :
    • Fotocopi Akta No. 26 Tanggal 17 September 2012 yang dilegalisir ;
    • Fotocopi Minuta Akta No. 26 Tanggal 17 September 2012 yang dilegalisir
    • Risalah / Notulen hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB
    Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ;
  • Daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ;
  • Fotocopi Akta pendirian serta akta perubahan dari PT. Andalas Merapi Timber ;

Digunakan dalam berkas perkara RADJILIS HAMZAH, Cs. ;

AMT juga tidak sah menghadiri RUPSLB karena ia tahukalau RUPSLB itu diadakan tanpa dihadiri oleh para pemegang sahamdan juga ia telah mewakili PT. Pembangunan Sumatera Barat denganmemberikan kuasa kepada Ir. SUPARDI untuk mewakili PT.Pembangunan Sumatera Barat, hal ini bertentangan denganpernyataannya yang menyatakan bahwa saham yang tercatat atas namaPT.
ACHYARMAN, MM Pgl ACHYAR (berkas terpisah),hasil RUPSLB tersebut mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi saksiFIRDAN JAYA LESMANA selaku direktur PT. AMT, saksi Drs. HAMZAHselaku Komisaris Utama, saksi MARZUKI KAMARUDIN selaku Komisaris,saksi RIZAL VITO selaku komisaris dan saksi SRI REZEKI RINI ASTUTIselaku pemilik saham, karena RUPSLB tersebut tidak dihadiri oleh parapemegang saham yang sah dari PT.
AMT juga tidak sah menghadiri RUPSLB karena ia tahukalau RUPSLB itu diadakan tanpa dihadiri oleh para pemegang sahamdan juga ia telah mewakili PT. Pembangunan Sumatera Barat denganHal.8 s/d 17 Putusan No.63/PID/2014/PT.PDGmemberikan kuasa kepada Ir. SUPARDI untuk mewakili PT.Pembangunan Sumatera Barat, hal ini bertentangan denganpernyataannya yang menyatakan bahwa saham yang tercatat atas namaPT.
Menetapkan barang bukti berupa : Fotocopi Akta No. 26 Tanggal 17 September 2012 yang dilegalisir ; Fotocopi Minuta Akta No. 26 Tanggal 17 September 2012 yangdilegalisir Risalah / Notulen hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ; Daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT. Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ; Fotocopi Akta pendirian serta akta perubahan dari PT.
Risalah / Notulen hasil Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT. Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ;. Daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ;. Fotocopi Akta pendirian serta akta perubahan dari PT. AndalasMerapi Timber ;Digunakan dalam berkas perkara RADJILIS HAMZAH, Cs.
Putus : 20-12-2011 — Upload : 09-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1834 K/Pdt/2010
Tanggal 20 Desember 2011 — PT. RINA CIPTA SAUDARA ; PT. RIAU ANUGERAH SENTOSA
6353 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bentuk pelanggaran hukum lain yang dilakukan oleh Termohon Kasasidalam pelaksanaan RUPSLB PT. RAS adalah sebagai berikut:a. Undangan dan iklan pengumuman yang dibuat oleh Termohon Kasasipada surat kabar terbitan Riau Pos untuk undangan RUPSLBpertama tidak mencantumkan tanggal surat untuk melaksanakanRUPSLB tersebut melanggar pasal 82 ayat (3) UndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
    Dalam sebuah perseroan RUPSLB bisa dilakukan apabilasebelumnya telah dilakukan RUPS Tahunan. RUPS Tahunan wajbdilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun bukuberakhir dan harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1)dan (2) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas. Dan untuk laporan tahunan tahun 2008 dan tahun 2009tidak dilakukan Termohon.
    Pada RUPSLB kedua Termohon Kasasi tidak lagi membuat suratundangan yang akan dilaksanakan RUPSLB pada tanggal 21Oktober 2009, tetapi dibuat surat undangan RUPSLB kedua olehSaudara Rusdi Zein, SH tertangal 10 Oktober 2009 No. 002A/UmdirutRAS/X/2009 untuk diadakan RUPSLB kedua dengan memakaikop surat PT. RAS dan Nomor Indeks Surat Dirut PT. RAS dan tanpaHal. 12 dari 15 hal. Put.
    Dan meskipun tanopa ada undangan RUPSLB kedua oleh TermohonKasasi, namun Termohon Kasasi tetap saja melakukan RUPSLBkedua tanggal 21 Oktober 2009 dan memimpin Rapat tersebutdengan 8 (delapan) mata acara RUPS yang sama sekali berbedadengan mata acara rapat, sedangkan RUPSLB pertama hanya 3(tiga) mata acara dan kesemua mata acara RUPSLB kedua adalahberbeda dengan mata acara RUPS pertama tanggal 9 Oktober 2009seperti tertuang dalam Akta No. 20 tertanggal 21 Oktober 2009 yangdibuat oleh Nursyiwan Koto
    Notaris Pekanbaru;Terdapat perbedaan yang sangat fatal dan melanggar hukum agenda/mata acara RUPSLB pertama dan RUPSLB kedua dibandingkandalam akta risalah RUPSLB PT.
Register : 20-09-2017 — Putus : 14-03-2018 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 436/Pdt.P/2017/PN Jkt. Utr
Tanggal 14 Maret 2018 — Pemohon:
Gatot Sewandhono
6843
  • Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umumpemegang Saham (RUPSLB) ketiga dengan agenda sbb :Menetapkan Ir. A. Koeswati M.S sebagai Komisaris.3. Menetapkan tempat Kantor yang baru Kokan Permata Kelapa GadingBlok E No. 31 Jalan Boulevard Bukit Gading Raya, Jakarta Utara sah menjaditempat Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RUPSLB) sah;4. Menetapkan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang (RUPSLB) telah dilakukan pada tanggal 29 Juli 2017 sah;5.
    Merujuk pada RUPSLB yang dimaksud Pemohon, maka padafaktanya Termohon tidak pernah menerima pemanggilan RUPSLB denganSurat tercatat, termasuk menandatangani tanda terima sebagaimana dimaksudPasal 82 Ayat (2) dan Pasal 1 angka 13 UU PT. Dengan demikian, RUPSLByang pertama sebagaimana dimaksud Pemohon jelas tidak memenuhipersyaratan menurut undangundang dan tidak bisa mengambil keputusan ;4.
    RUPSLB sebagaimanadimaksud Pemohon, yang dihadiri oleh kuasa hukum Termohon tidak diadakanpada tanggal 29 Juli 2017, melainkan diadakan tanggal 21 Juli 2017 denganpanggilan berupa surat tercatat tanggal 14 Juli 2017 ;Bahwa, apabila RUPSLB diadakan pada tanggal 21 Juli 2017, sedangkanpanggilan RUPSLB baru dilakukan dengan surat tercatat tanggal 14 Juli 2017,maka pemanggilan RUPSLB hanya dilakukan 7 hari sebelum RUPS diadakan.Pemanggilan RUPSLB yang demikian tidak memenuhi persyaratan diadakannyaRUPS
    Bahwa, terkait dalil Pemohon pada butir 11 dan 12, Pemoohn telah salahmenerapkan hukum dalam permohonan RUPSLB yang diajukan. MenurutPasal 86 Ayat (4) dan Ayat (5) UU PT, diatur secara tegas bahwa permohonanyang dimaksud pasal tersebut hanya terbatas pada penetapan quorum RUPS,serta tidak ada pengaturan dan tidak ada kaitannya apapun dengan penetapanterhadap agenda RUPSLB.
    MITRA LEGI SAMPOERNA ;Menimbang, bahwa selain Kuasa Pemohon tidak menyebutkan danmemberikan batas berapa persen suara Pemegang Saham sehingga dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut Pengadilan Negeri daaptmenyatakan RUPSLB tersebut dinyatakan memenuhi gourum bukan malahmenentukan pihak ketiga untuk disahkan sebagai Komisaris karena hal ini bukankewenangan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa setelan mencermati halhal yang dijadikan dasarpermohonan Pemohon dan halhal yang dijadikan
Register : 30-10-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 74/PID/2018/PT BTN
Tanggal 25 Oktober 2018 — Nama lengkap : RANDY PARSAORAN PANGGABEAN Tempat lahir : Ujung Pandang Umur/Tanggal lahir : 11 Februari 1966 Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Jl. Duren Tiga Barat No.11 Rt.001/004 Kelurahan DurenTiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan Agama : Kristen Pekerjaan : Karyawan Swasta Pendidikan : Sarjana
120139
  • Rasico Industry adalah 3.865 saham, dengan dihadiri oleh2.020 saham, RUPS telah memenuhi kuorum karena telah melebihi % saham tambah 1.Karena telah memenuhi kuorum, maka putusan RUPSLB hari Rabu tanggal 24 Oktober2007 adalah sah dan dapat dilaksanakan.Dan salah satu putusan pada RUPSLB pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2007 adalahmemerintahkan Roedy Marudut Panggabean untuk menuangkan putusan RUPSLB padaAkta serta memberikan kuasa kepada Roedy Marudut Panggabean untuk mengajukanpinjaman (kredit)
    BUKTI T26Surat Undangan RUPSLB PT. Rasico Industry tanggal 1 Juli 2008 oleh Jacob Mandomoselaku pemegang saham PT. Rasico Industry kepada Randy Parsaoran Panggabean selakupemegang saham PT. Rasico Industry untuk RUPSLB tanggal 18 Jul 2008 di kantorNotaris Helena Kuntoro SH., dengan agenda pembubaran PT. Rasico Industry27. BUKTI T27Tanda Terima dan Surat Tanggapan atas undangan RUPSLB dari Randy ParsaoranPanggabean selaku pemegang saham PT.
    Ltd., atas Notulen Rapat RUPSLB tanggal 23 September 2003.41. BUKTI T42Surat Keberatan tanggal 2 Oktober 2003 Tubagus Mansyur Abubakar selaku kuasa hukumAndreas pemegang 200 saham kepada Roedy Marudut Panggabean selaku Direktur UtamaPT. Rasico Industry Corp. Ltd. , atas Notulen Rapat RUPSLB tanggal 23 September 2003.42. BUKTI T43Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 74/PID /2018/PT BTNRisalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 Oktober 2003 untukmenyelenggarakan RUPSLB PT.
    FAKTA HUKUM KREDIT PT RASICO INDUSTRY KEPADA BANK MEGATELAH MENDAPAT PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAMLUAR BIASA (RUPSLB) PT. RASICO INDUSTRY.Bahwa terungkap berdasarkan keterangan saksisaksi Ny. Rita Pantini Boediarti, RoedyHidayat, Ria Cendrawati dan Keterangan Terdakwa bahwa pinjaman kredit PT. RasicoIndustry kepada Bank Mega telah mendapat persetujuan Rapat umum pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT. Rasico Industry.Bahwa adanya persetujuan pemegang saham PT.
    akta otentik, yaitu Akta PernyataanKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.Rasico Industry No. 3, tanggal 25 Oktober 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Raden MasSoediarto Soenarto, SH, SpN sebagaimana tercantum dalam tuntutan Saudara PenuntutUmum adalah tidak terbuktiSebaliknya segala keterangan yang ada dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT.
Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 482 K/TUN/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — PT. HOTEL DANAU TOBA INTERNATIONAL, DK vs. MARRY PARDEDE alias MARRY LUMBAN TOBING
11377 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 07 November 2013;Bahwa pada tanggal 22 November 2013 RUPSLB PT.
    Hasil RUPSLB tanggal 28 Desember 2013 telah dibuat akta BeritaAcara Rapatnya dengan Nomor 139 tanggal 28 Desember 2013;Bahwa susunan pengurus berdasarkan RUPSLB PT.
    Hotel Danau Toba International agar diTolak dan Menerima Hasil Pelaksanaan RUPSLB yang dilaksanakanoleh Penggugat dengan Susunan Pengurus Baru berdasarkan AkteBerita Acara RUPSLB Nomor 20 tanggal 07 November 2013 junctoAkte Berita Acara RUPSLB Nomor 138 tanggal 22 November 2013juncto Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 07 tanggal 03 Desember2013 juncto Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 98 tanggal 21Desember 2013 juncto Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 139 tanggal28 Desember 2013, yaitu:Halaman 15 dari 103
    HDTI dan UUPT dalam prosesPelaksanaan RUPS/RUPSLB, Penggugat sudahdipanggil melalui surat tercatat dan atau SuratKhabar untuk mengahadiri undangan RUPSLB (videBukti T.Il.Intv5 dan Bukti T.ll.Intv6), akan tetapiPenggugat sebagai Pemegang Saham tidakmenghadiri RUPSLB atau mengirim kuasanya(artinya Penggugat tidak memberikan haknya)selama RUPSLB PT.
    HDTI yangpelaksanaan RUPSLB PT.
Register : 04-05-2015 — Putus : 24-03-2016 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 192/PDT.G/2015/pn BDG
Tanggal 24 Maret 2016 — Ir. H. Abdul Rauf Kadir LAWAN Drs. H. Abdul Halim Kadir, DKK
12253
  • DALAM POKOK PERKARADalam provisi :- Menolak tuntutan provisi PenggugatDalam pokok perkara- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian- Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat- Menyatakan tidak sah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB) tanggal 15 November 2013 yang diselenggarakan para Tergugat yang telah dituangkan dalam akta pernyataan keputusan rapat PT Yasmin Interbuana Hotel No 18 Tanggal 20 November 2013 dihadapan Turut
    permintaanpenyelenggaran RUPSLB maka Penggugat juga tidakpemah mengeluarkan pemanggilan untukpenyelenggaran RUPSLB 15 November 2013,sebagaimana diatur dalam pasal 79 ayat 1 UUPT ;Prosedur penyelenggaraan RUPSLB telah diatur olehUUPT, yang baru dapat dilaksanakan atas permintaani pemegang saham yang bersamasama mewakili4/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan haksuara ii Dewan Komisaris;Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dalamhal ini kepada Penggugat dengan surat tercatatdisertai
    RUPSLB lain" yangdilakukan kapan saja berdasarkan keadaan dan peristiwa penting yangsangat mengganggu eksistensi PT.
    Dalamsoal pertentangan Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan, dapat ditunjukanpada Gugatan PENGGUGAT butir 5, 6, 7 dan 8 dimana PENGGUGATmempersoalkan keabsahan RUPSLB tanggal 15 November 2013 sebagai tidaksah dan menuntut dalam Petitum Gugatan agar RUPSLB tanggal 15 November2013 dstnya dinyatakan tidak sah.
    kepada Direksi dalam hal inikepada Penggugat dengan surat tercatat disertai denganalasannya, oleh karena prosedur tersebut diatas tidakdilakukan sebelum dilaksanakan RUPSLB 15 November 2013maka konsekuensi hukum dari hasil RUPSLB tersebut adalahterdapat cacat hukum dan karenanya memiliki alasan untukdibatalkan ;b.
    Apalagi RUPSLB yang diselenggarakanpada tanggal 15 November 2013 itu bukanlah RUPSLB tahunan "melainkanRUPSLB lain" yang dilakukan kapan saja berdasarkan keadaan dan peristiwapenting yang sangat mengganggu eksistensi PT.
Register : 08-02-2021 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 103/Pid.B/2021/PN Kdi
Tanggal 29 April 2021 — Penuntut Umum:
HERLINA RAUF, SH
Terdakwa:
1.ADYANSYAH TAMBURAKA, S.Sos Bin MUH. NASIR
2.MAHA SETIAWAN
211105
  • Citra Bangun Selaras dengan nomor : 013/B/DU/SU/IV/2019, tanggal 26 April 2019 tentang perubahan jadwal dan undangan rapat umum luar biasa (RUPSLB) perseroan yang ditanda tangani oleh ALI SAID;
  • 1 (satu) lembar surat Kamar Dagang dan Industri Indonesia dengan Nomor : 064 / DP / I / 2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang peraturan Organisasi mengenai petunjuk pelaksanaan Mukota Kadin Kota Se-DKI Jakarta yang ditanda tangani oleh ALI SAID
  • 2 (dua) Lembar Surat Sambutan Komisaris Utama
    Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.
    pernah di lakukan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) dan tanda tangan atas nama MUH.
    TONIAMITRA SEJAHTERA tersebut atas petunjuk AMRAN YUNUS, selanjutnyaKALBI MULIAWAN membuat Notulen Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) dikutip dari konsep Notulen RUPSLB yang ada dilaptopnya saat masih bekerja di Kantor Notaris ASBAR IMRAN, dansetelah selesai membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT. TONIA MITRA SEJAHTERA, KALB MULIAWANmenghubungi terdakwa ARDYANSAH dan menyampaikan jika NotulenRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.
    TONIAMITRA SEJAHTERA tersebut atas petunjuk AMRAN YUNUS, selanjutnyaKALBI MULIAWAN membuat Notulen Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) dikutip dari konsep Notulen RUPSLB yang ada dilaptopnya saat masih bekerja di Kantor Notaris ASBAR IMRAN, dansetelah selesai membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT. TONIA MITRA SEJAHTERA, KALBI MULIAWANmenghubungi terdakwa ARDYANSAH dan menyampaikan jika NotulenRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.
Putus : 23-09-2015 — Upload : 08-10-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 209 /PDT.P/2015/PN.Tng.
Tanggal 23 September 2015 — Ir. APTA ANUTTAMA lawan Tn. Gouw Herry Goly
357
  • Ting.Biasa (RUPSLB) yang rencananya dilaksanakan pada tanggal 9 April 2013,namun direksi tidak bisa menyelesaikan dan memberikan laporan tersebut;Bahwa pada RUPSLB perseroan tanggal 9 April 2013 telah diputuskanuntuk dilakukan audit dengan menunjuk Auditor Independen dari KantorAkuntan Publik atas kinerja perseroan, namun Direksi (Gouw Herry Golly)tidak mau melakukan audit tersebut.
    yang dilaksanakan pada tanggal 9 April2013 tidak disahkan akibat adanya kelalaian dalam administrasinya, makaPemohon selaku Komisaris perseroan kemudian mengambil alih perseroandan menyelenggarakan RUPSLB PT.
    Agra Prima Criya pada tanggal 1 Juli2013 sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. Agra PrimaCriya tanggal 6 Juli 2013 Nomor: 7 yang dibuat dihadapan Nyoman Pageh,SH, Notaris di Jakarta, yang diputuskan adanya perubahan susunanpengurus PT. Agra Prima Criya sebagai berikut:Direksi: Direktur: Nona Silvia Suwardi;Komisaris: Komisaris: Tuan Ir. Apta Anuttama (Pemohon);Perubahan susunan pengurus PT.
    Apta Anuttama) kepada NonaSilvia Suwardi tanggal 10 Juni 2012 yang dilegalisasi oleh Notaris DewaPutu Oka Diatmika, SH, diberi tanda P5 ;Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. Agra Prima Criya No. 7tanggal 6 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Nyoman Pageh, SH,diberi tanda P6 ;Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT.
    Agra Prima Criya sejak tanggal 1 Juli 2013saat ada RUPSLB;Bahwa hasilhasil RUPSLB dituangkan dalam Akta Notaris tanggal 6 Juli2013, sebagaimana bukti P 6;Bahwa alasan dilakukan RUPSLB karena adanya indikasi kecurangan yangdilakukan oleh Direktur yang lama;Bahwa pada sekitar bulan Desember 2012 saksi diberi kuasa oleh Pemohonselaku komisaris PT.
Register : 16-01-2017 — Putus : 20-03-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 37/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 20 Maret 2017 — AZHAR UMAR >< HIENDRA SOENJOTO SELAKU DIREKTUR UTAMA PT.MULTICON INDRAJAYA TERMINAL CS
579134
  • MULTICON INDRAJAYA TERMINAL yang sah sehinggaPENGGUGAT tidak dapat menggunakan haknya dalam rapatTES CDN = nnn nnn nn nnn arcanaBahwa PENGGUGAT baru mengetahui adanya RUPSLB PT.MULTICON INDRAJAYA TERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 tersebutpada tanggal 24 Juni 2014 ketika TERGUGAT 1 mengirimkan emailpemberitahuan tentang pelaksanaan RUPSLB PT.
    MULTICONINDRAJAYA TERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 yang tidak sahtersebut oleh TERGUGAT 2 yang diamini oleh TERGUGAT 1 tersebuttelah membawa dampak negatif yang sangat merugikan PENGGUGATyang secara sengaja dan sistematis oleh TERGUGAT 1 tidakdiundang / diikutsertakan dalam RUPSLB PT. MULTICON INDRAJAYATERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 karena hal itu sama saja denganPENGGUGAT kehilangan hak suaranya dalam RUPSLB tersebut.Bahwa keputusan dalam RUPSLB PT.
    MULTICON INDRAJAYA TERMINAL tidak mengingatkan, tidakmelakukan pemeriksaan ulang dan tidak memastikan kepadaPENGGUGAT apakah dalam pelaksanaan RUPSLB PT. MULTICONINDRAJAYA TERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 tersebut TERGUGAT1 telah mengundang PENGGUGAT untuk hadir dalam pelaksanaanRUPSLB PT. MULTICON INDRAJAYA TERMINAL tertanggal 23 Mei2014 sehingga pelaksanaan RUPSLB PT.
    Pasal 79 ayat (5)UUPT atau tidak. 202 200Faktanya dalam perkara ini adalah PENGGUGAT tidak pernahmenerima undangan dari TERGUGAT 1 untuk hadir dalam RUPSLB PTMULTICON INDRAJAYA TERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 tersebutsehingga jelas pelaksanaan RUPSLB PT. MULTICON INDRAJAYATERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 tersebut melanggar ketentuanketentuan Pasal 9 angka (2) dan angka (3) Anggaran Dasar PT.MULTICON INDRAJAYA TERMINAL jo. Pasal 79 ayat (5) UUPT yangmengakibatkan RUPSLB PT.
    Menyatakan RUPSLB PT. MULTICON INDRAJAYA TERMINALtertanggal 23 Mei 2014 tidak sah dan batal demi hukum dengan segalaakibatnyaj 2 non nnn nn nnn conn non nn en nee nee nae ene ene4.
Register : 27-05-2020 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 220/PID/2020/PT DKI
Tanggal 30 Juni 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum III : HERU SAPUTRA, SH. M.Hum.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : KIM DAE JIN
21765
  • Arum Invesment Indonesia tanggal 18Januari 2018 tanpa persetujuan dan/atau Surat Kuasa dari pemilik sahamArum Insite Co.Ltd.Bahwa setelah RUPSLB selesai, saksi Jodianing Riany Barkoro kemudianmegirimkan notulensi RUPSLB via email kepada saksi Budiyanto dan mintadibuatkan Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT.Arum InvesmentIndonesia oleh Notaris Trismorini Asmawel.
    Notulensi RUPSLB PT.Arum Invesment Indonesia tanggal 18 Januari 2018 yang dibuat olehsaksi Jodianing Riany Baskoroberisi kondisi yang tidak benar dimanasaksi Jodianing Baskoro menyampaikan catatan RUPSLB kepada saksiBudiyanto bahwa saksi Regina Rebbeca selaku Direktur PT. Cipta MegaMandala, selaku pemilik perusahaan Arum Insite Co., Ltd kondisi ini tidaksesuai dengan fakta yang sebenarnya dimana Kepemilikan saham ArumInsite CO.LTD bukan hanya PT.
    Seharusnya yang hadirdalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT. ARUMINVESTMEN INDONESIA adalah terdakwa KIM DAE JIN selaku pemegangsaham 50% dan ARUM INSITE Co LTD selaku pemegang saham 50% yangdiwakili oleh Sdr. PAK HUN YOUNG selaku Presiden direktur ARUMINSITE LTD serta pengurus PT. ARUM INVESTMENT INDONESIAyaituSdr. JUNG JAEHOON, KIM YOUNG WOOK dan saksi KIM KYUNGGOatau Kuasa dari mereka bertiga, namun ternyata dalam Notulensi RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.
    Setelan komunikasi tersebut pada hari itu saksi Budiyantomengirim Draft Notulen RUPSLB PT.
    Cipta Mega Mandala 30.000lembar saham (42 %).Bahwa setelan pelaksanaan RUPSLB PT. Arum Invesment Indonesiatanggal 18 Januari 2018 selesai, saksi Jodianing Riany Barkoro kemudianmegirimkan notulensi RUPSLB via email kepada saksi Budiyanto dan mintadibuatkan Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT.Arum InvesmentIndonesia oleh Notaris Trismorini Asmawel.
Putus : 10-12-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 39/G/2009/PTUN-PBR
Tanggal 10 Desember 2009 — Ir. TENGKU MUNZIR BEY, MBA., MT VS BUPATI BENGKALIS
7020
  • Mukhlis, MM(Assiten II Bupati Bengkalis) melakukan RUPSLB,dengan Risalah RUPSLB berisikan keputusan, sebagaiberikuta) Pemegang Saham/Dewan Komisaris menolak LaporanPertangungjawaban yang disampaikan oleh DewanDireksi.b) Memberhentikan sementara Dewan Direksi PT.
    YupsiHandrin, MMselaku Direktur Usaha & Operasional pada10.saat RUPSLB tanggal 6 April 2009 telah cukup jelasdan terang, akan tetapi oleh Tergugat Cq. Sdr. Drs.H.
    Bumi22Laksamana Jaya, surat tersebut pada pokoknyamenyebutkan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa) tetap dilaksanakan sesuai jadwal ;e. Dewan Komisaris melalui Surat No.52/BLJKOM/IV/2009, Perihal Undangan menghadiri RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa), yangditujukan kepada Direktur Utama dan DirekturUsaha/Operasional PT. Bumi Laksamana Jaya(Undangan RUPSLB untuk tanggal 06 April 2009) ;f. Dewan siseescsuciviwsisesf.
    Bumi Laksamana Jaya ;Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Badan Usaha Milik Daerah PT.
    Bumi Laksamana JayaNo.51/BLJ Kom/III/2009 tanggal O1 April 2009Perihal Pengunduran Jadwal Pelaksanaan RUPSLB ;Surat Dewan Komisaris PT. Bumi Laksamana JayaNo.52/BLJ Kom/IV/2009 Perihal UndanganMenghadiri RUPSLB ;Surat Dewan Komisaris PT. Bumi Laksamana JayaNo.53/BLJ KOM/IV/2009 tanggal 06 April 2009Perihal Penyampaian Hasil RUPS LB ;Akta Pernyataan Risalah Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT. Bumi Laksamana JayaNomor 34 tanggal 15 April 2009 dihadapanNotaris Rinofendi, SH.
Register : 24-06-2020 — Putus : 28-12-2021 — Upload : 02-02-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 472/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 28 Desember 2021 — Penggugat:
PT. Pentana Sejahtera Energi,
Tergugat:
PT. Triview Geospatial Mandiri
523287
  • Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam butir 2, Penggugatmempermasalahkan keabsahan RUPSLB dengan dalil SuratKuasa Memberikan Suara yang digunakan kuasa Penggugat untukhadir dalam RUPSLB, belum dapat dieksekusi. Karena belum adakegagalan pemenuhan kewajiban (wanprestasi) terhadap NotesAgreement;11.
    Bahwa hasil RUPSLB tersebut telah dituangkan dalam aktayang diterbitkan oleh Vini Suhastini, S.H., Notaris di KabupatenBekasi sebagaimana tertuang dalam Akta RUPSLB No. 04/2019;27. Akta RUPSLB No. 04/2019 telah pula dicatatkan padaDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sehinggakeberlakuannya mengikat pihak ketiga, in casu Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
    Borobudur Menara Indonesia Kedua, sebagaipemegang saham dalam RUPSLB;b. Frontier Tower Associates, sebagai pihak dalam NotesAgreement dan kuasa dari Penggugat dalam RUPSLB;c. Vini Suhastini, S.H., Notaris di Bekasi, sebagai pihakpembuat Akta RUPSLB No. 04/2019;d. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiasebagai pihak yang mencatat Akta RUPSLB No. 04/2019,dalam sistem pada Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum;29. Bahwa PT.
    RUPSLB No. 04/2019 (quad non);46.
    Oleh karena Surat Kuasa Memberikan Suara adalah SAHDAN BERLAKU menurut hukum, RUPSLB yang dihadiri kuasaPenggugat berdasarkan surat kuasa tersebut, sebagaimanadituangkan dalam Akta RUPSLB No. 04/2019, adalan SAH danMENGIKAT SECARA HUKUM;73.
Register : 16-02-2021 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 01-04-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 44/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 30 Maret 2021 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : PT. ANTAR JASA PRATAMA AGUNG Diwakili Oleh : DR. DANGGUR KONRADUS, SH., MH.
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : SURYA SUSANTO alias TJOE KI HONG Diwakili Oleh : DR. DANGGUR KONRADUS, SH., MH.
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : SJAHJATRIA SUDARMAN Diwakili Oleh : DR. DANGGUR KONRADUS, SH., MH.
Pembanding/Terbanding/Tergugat V : SUTRISMAN SUKINAH Diwakili Oleh : DR. DANGGUR KONRADUS, SH., MH.
Terbanding/Pembanding/Penggugat : MARDJAN SARONAMIHARDJA Diwakili Oleh : VENNY ROMATUA DAMANIK, S.H., M.A.
Terbanding/Tergugat IV : HARYO PADMOASMOLO
Terbanding/Turut Tergugat I : NOTARIS SITI MUSNAROH, SH
Terbanding/Turut Tergugat II : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
16795
  • (Turut Tergugat I) (Bukti P 4);Bahwa dari Akta Nomor 97 tanggal 28 Februari 2004, dapatPenggugat ketahui seolaholah telah diadakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tergugat1, padahalRUPSLB tidak pernah ada karena Penggugat tidak pernah ada/hadirdalam RUPSLB dan juga tidak pernah mendapat undangan untukhadir dalam RUPSLB tersebut.Bahwa dari Akta Nomor 97 tentang Berita Acara PT Antar JasaPratama Agung tanggal 28 Pebruari 2004 tersebut, dapat diketahuibahwa Penggugat dan Tergugat Il, Ill
    , IV dan V seolaholah telahhadir dalam RUPSLB dan menghadap Notaris sebagaimana terdapatpada halaman 1 alinea terakhir yang berbunyi sebagai berikut:Telah hadir dalam rapat dan dengan demikian telahmenghadap pada saya, Notaris dengan dihadiri saksisaksi yang sama yang akan disebut dalam akhir akte ini:I.
    Menyatakan perbuatan Tergugat II, Tergugat Ill dan Tergugat V yang telahmembuat Akta Nomor 97 tanggal 28 Februari 2004 tentang Berita AcaraHalaman 19 dari 32 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt/2021/PT.DKIRapat Umum Pemegang saham Luar Biasa ( RUPSLB ) PT Antar JasaPratama Agung adalah merupakan perbuatan melawan hukum;3.
    2004 , namun ditolak oleh Majelis Hakim ;Bahwa Pembanding / Tergugat juga keberatan tentang pertimbanganMajelis Hakim yang meragukan kebenaran Beriat Acara RUPSLB akta no.97 tanggal 28 Februari 2004 dikarenakan berkaitan dengan panggilan baikmelalui Surat maupun iklan kepada para pemegang saham untuk mengikutiRUPSLB tersebut .
    , sesuai bunyi dalam Akta tersebut ;Menimbang bahwa oleh karena itu yang harus dibuktikan dalam perkara iniadalah apakah Penggugat / Terbanding hadir dalam RUPSLB sebagaimanaAkta No. 97 tanggal 28 Februari 2004 yang dibuat Notaris Hilda SariGunawan ,SH.
Register : 12-05-2020 — Putus : 14-01-2021 — Upload : 20-03-2021
Putusan PN BANJARBARU Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjb
Tanggal 14 Januari 2021 — Penggugat:
ISNA YUSDIATI
Tergugat:
1.RUDI INDRA KESUMA, SH,M.Kn,
2.DR. YUSTI YUDIAWATI, ST, MT
3.SUGIAN NOOR, S.KM
4.NIZAR YUDIAWAN, ST
422293
  • KSE pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2019pukul 09.30 Wita berdasarkan Undangan RUPSLB tanggal 15 Agustus 2019 yangdibuat oleh Komisaris Utama dan Komisaris PT. KSE, walaupun telah dinyatakanundangan tersebut tidak sah pada point 10 dan RUPSLB tersebut tidak dihadirioleh PENGGUGAT. Dengan agenda RUPSLB sebagai berikut :(1) Persetujuan rencana penjualan saham 40 persen Sdr.
    Risalah RUPSLB PT.
    Sehingga seharusnya parapemegang saham bersepakat mengadakan RUPSLB untuk pengangkatanDireksi dan Komisaris yang telah berakhir jangka waktunya dan apabila tidaktercapainya kata sepakat maka dapat mengajukan permohonan ke Pengadilanuntuk meminta dilaksanakannya RUPSLB sebagaimana diatur dalam Pasal 80Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.Bahwa Penggugat dalam kedudukannya selaku Pemegang Saham pernahmelakukan pemanggilan RUPSLB sebanyak dua kali pada tanggal 19 Agustus2019 dan
    , namun dalam Gugatan 25/2020 perubahantanggal 9 September 2020, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat IVhadir dihadapan Notaris untuk membuat Risalah RUPSLB ke dalam AktaPKR RUPSLB PT KSE.
    Gugatan 12 Mei 2020 Gugatan 9 September 2020Posita angka 17 halaman 6 Posita angka 8 halaman 5... walaupun Risalah RUPSLB ....)
Putus : 06-10-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 217 PK/Pdt/2014
Tanggal 6 Oktober 2015 — PT. SUMALINDO LESTARI JAYA Tbk vs DEDDY HARTAWAN JAMIN, Dkk
570455 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena itu, tindakan tersebut seharusnyadidahului oleh tindakan mempresentasikan maksud dan tujuanpelepasan sahamdi hadapan RUPSLB Termohon, sebelum Termohonmembuat dan menandatangani akta pengikatan jual belisaham tanggal15 Juli 2009. Karena itu jika persetujuan RUPSLB Termohon tidakdijadikan sebagai landasan hukum terhadap tindakan penjualan saham,lalu apa landasan hukum yang digunakan oleh Termohon di dalammelakukan pengikatan penjualan saham tersebut?
    Asasasas inisemestinya menjadi pilar di dalam transaksi mengalinkan saham danmenentukan nilai pasar wajar saham kepada pihak lain di mana untukmenentukannya adalah RUPSLB atau penilai independen yang ditunjukoleh RUPSLB tersebut.
    ;(b) Mengapatransaksi tersebut sudah dilakukan tanggal 7 September2009, sementara RUPSLB untuk mendapatpersetujuan penjualanZCB tersebut dilaksanakan tanggal 15 Oktober 20097;(c) Mengapa tidak ada jaminan atas pembayaran ZCB tersebut olehMarshal Enterprise Ltd. ("MEL") kepada Termohon;(d) Apakah penerbitan ZCB saat itu sudah mendapatkan persetujuanRUPSLB dan Mengapa ZCB diterbitkan sebelum adanyapersetujuan RUPSLB?
    Putusan Nomor 217 PkK/Pdt/201438.Vi.39.40.secara transparan latar belakang perbuatan hukum tersebut kepadaPemegang Saham maupun pemegang saham minoritas ketikadiselenggarakanya RUPS maupun RUPSLB?
    Pada RUPSLB tanggal 21September2010, Berita Acara Rapat sesuaiAkta Nomor 20 tanggal 21Juni2010 oleh Benny Kristanto, SH, Notaris diJakarta (BUKTI P.13);b. Pada RUPSLB tanggal 15 Oktober 2009, Berita Acara Rapat sesuai AktaHal. 17 dari 35 Hal. Putusan Nomor 217 PkK/Padt/201443.44.VIIL.Nomor 32 tanggal 5 Oktober 2009 oleh Benny Kristanto, S.H, Notaris diJakarta (BUKTIP.14).c.
Register : 22-02-2021 — Putus : 15-04-2021 — Upload : 15-04-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 10/PDT/2021/PT BJM
Tanggal 15 April 2021 — Pembanding/Penggugat : ISNA YUSDIATI
Terbanding/Tergugat I : RUDI INDRA KESUMA, SH,M.Kn,
Terbanding/Tergugat II : DR. YUSTI YUDIAWATI, ST, MT
Terbanding/Tergugat III : SUGIAN NOOR, S.KM
Terbanding/Tergugat IV : NIZAR YUDIAWAN, ST
251131
  • Bahwa sudah tepat dan sesuai dengan hukum yang berlakupertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama menyangkut RUPSLB yangdituangkan dalam Risalah Rapat RUPSLB tanggal 23 Agustus 2019 (videBukti T8) tidak dimintakan dibatalkan dalam Petitum Gugatan. Padahal,Pemohon Banding (dahulu Penggugat) berkalikali menyatakan dalamGugatannya bahwa RUPSLB maupun Risalah Rapatnya tanggal 23Agusuts 2019 melawan hukum atau tidak sah vide poin 13,14,16 dan 17,halaman 5 s/d 6 Gugatan Penggugat/Pemohon Banding).G.
    Bahwa terkait dengan kuorum merubah maksud dan tujuan PTKSE, pada dasarnya RUPSLB yang diselenggarakan telah memenuhiketentuan kuorum, karena RUPSLB yang dilaksanakan adalah RUPSundangan kedua akibat pada undangan pertama Pemohon Bandingsengaja tidak hadir meski telah mengetahui undangan tersebut.Dalam hal RUPSLB undangan kedua, maka kuorum untuk merubahanggaran dasar turun dari 2/3 (66%) menjadi 3/5 (60%) sesuai denganPasal 88 ayat (3) UU PT.
    Termohon Banding selaku Notaris dalam pembuatan Akta PKRNomor 03 tanggal 10 September 2019 hanya menuangkan pernyataankehendak para pihak dari apa yang diterangkan atau diceritakan olehpara pihak yang menghadap Termohon Banding I, serta tidak melihatatau menyaksikan langsung RUPSLB yang dilaksanakan tanggal 23Agustus 2019. Tegasnya, Termohon Banding sama sekali tidak terlibatdalam proses RUPSLB PT KSE tersebut.26.
    Pasal 87 ayat (1) dan (2) UU PT olehJudex Factie Tingkat Pertama.Dalam hal dilakukannya RUPSLB kedua, kuorum untuk merubah dataperseroan pun turun dari 2/3 (66%) menjadi 3/5 (60%) sesuai denganPasal 88 ayat (3) UU PT, sehingga RUPSLB yang dilakukan Tergugat IItelan memenuhi kuorum 60% pemegang saham dan disetujui pula oleh60% pemegang saham (suara bulat).C.
    Termohon Banding pun tidak melihat atau menyaksikansecara langsung RUPSLB tanggal 23 Agustus 2019.E.
Register : 13-12-2007 — Putus : 14-01-2008 — Upload : 18-12-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 425/PDT.P/2007/PN.JKT.BAR.
Tanggal 14 Januari 2008 — PT. PRIMA JAYA MANDIRI
16114
  • Prima Jaya Mandiri untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Prima Jaya Mandiri dengan korum paling sedikit dihadiri oleh 40% dari saham yang ada dan sah dengan agenda sebagai berikut :A.
    Hal-hal lain yang diusulkan oleh para Peserta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).3. Menetapkan rapat umum pemegang saham tersebut diadakan paling cepat 10 (sepuluh) hari setelah permohonan Penetapan ini diputuskan, dengan tenggang waktu Pemberitahuan / Undangan kepada para Pemegang Saham lainnya paling sedikit 7 (tujuh) hari, tidak termasuk hari, tanggal pemberitahuan/undangan dan tanggal diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).4.
    PMJ).Rapat Umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) tersebut diatas akan diadakanpada :1 Hari/tanggal : Senin, 17 Desember 2007.2 Waktu : 09.30 Wib s/d. selesai.3 Tempat : JLTanjung Duren Barat III/50, JakartaBarat 11470.Bahwa terhadap undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tersebut diatas para pemegang saham lainnya yaitu Bpk.Tan Sardiono pemilik 30%saham serta selaku Komisaris Utama PT. Prima Jaya Mandiri dan PT. PratamaMulti Graha pemilik 30% saham PT.
    Prima Jaya Mandiri No.37, yaitu :Pasal 19 ayat 1.Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB).Pasal 19 ayat 2.Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) atas permintaan tertulis, dari 1 (satu)Pemegang Saham atau lebih yang bersamasama mewakili 1/10 (satu per sepuluh)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
    Prima Jaya Mandiri.26 Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, Pemohon berkehendak untuk memintaizin kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, agar diperkenankan mengadakanRapat Umum para Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.
    Prima Jaya Mandiri tertanggal 31 Juli 2007 (BuktiP2)Foto copy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Prima Jaya Mandiri, kamis 09 Agustus 2007(Bukti P10) ;Foto copy Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Prima Jaya Mandiri, Kamis 09 Agustus 2007 (BuktiP10A) ;Foto copy Surat Undangan Rapat PT. Prima Jaya Mandiri tanggal04 September 2007 (Bukti P11) ;Foto copy Bukti Pengiriman surat kepada Bpk.
    PrimaJaya Mandiri untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT.
Putus : 22-11-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 431 K/TUN/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. WISMA AMAN SENTOSA (PT. WAS) VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DK
8268 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rapat dengan suara bulat danmufakat memutuskan menyetujui Dewan Komisaris melaksanakanpemanggilan RUPSLB sesuai dengan permintaan PT Mitra Tirta Utamaselaku pemegang saham Perseroan;Bahwa atas Surat Panggilan RUPSLB yang ditunjukkan kepadaPenggugat tersebut, kemudian diketahui banhwa RUPSLB tersebutdilaksanakan tanpa kehadiran dari Penggugat sebagai salah satuPemegang Saham PT. Oceania Development. Hal tersebut diketahuiHalaman 7 dari 52 halaman.
    Budi SantosoIsbandi, S.H., merupakan tindak lanjut dari Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT Oceania Development tanggal 4 Juni2015..
    Atau dengan kata lain dalam hal perubahan direksi sepenuhnyawewenang internal perseroan atau selesai ketika RUPSLB PT OceaniaDevelopment ditutup!!.Halaman 22 dari 52 halaman.
    Untuk menyatakan bahwa RUPSLB Tergugat II Intervensi 1tanggal 4 Juni 2015 dan akta notaris hasil RUPSLB adalah tidakHalaman 30 dari 52 halaman. Putusan Nomor 431 K/TUN/2016sah karena telah melanggar hukum Pasal 79, 80 dan 81UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas haruslah dibuktikan berdasarkan Putusan PengadilanNegeri yang telah berkekuatan hukum tetap, sebabpelaksanaan dan hasil RUPSLB merupakan urusankeperdataan diantara para pemegang saham, Direksi danKomisaris.
    Putusan Nomor 431 K/TUN/2016Faktanya RUPSLB dilaksanakan tidak di tempat kedudukan Perseroan ataudi tempat Perseroan Melakukan Kegiatan Usahanya yang Utama.
Putus : 10-09-2009 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 129/Pdt.P/2009/PN.JKT.PST
Tanggal 10 September 2009 — TARA THURAYA DAGY, CS VS I NYOMAN RIDEN ARAYANA,dkk
752486
  • Bentuk Rapat Umum Pemegang Saham : Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang disebut Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ; b. Mata acara atau Agenda RUPSLB PT. BENUA CIPTA NIAGATAMA,e Mengadakan Pemilihan dan Pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan KomisarisPT.
    Jangka waktu pemanggilan RUPSLB PT. BENUA CIPTA NIAGATAMA :Surat Pemanggilan oleh Pemohon kepada seluruh Pemegang Saham PT.BENUA CIPTA NIAGATAMA, disampaikan melalui surat tercatat dalamtenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal penyelenggaraanRUPSLB PT. BENUA CIPTA NIAGATAMA ;d. Tempat dan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa) (RUPSLB) PT.
    Benua Cipta Niagatama yang secaraotomatis juga untuk menentukan Korum hak suara dalam pengambilan Putusanterhadap RUPSLB ; 6. Demikian juga ketika saudara Alken Fernando samosir selaku salah satu DirekturPT.
    RUPSLB PT Benua Cipta Niagatama yang tidak dapatdilaksanakan sebelum adanya kepastian hukum mengenai bagian masingmasing dari ahliMenimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan pemohonadalah, apakah izin pemanggilan RUPSLB PT Benua Cipta Niaga memenuhi persyaratansesuai aturan perundangundangan dan anggaran dasar perseroan untuk dapatdiselenggarakannya RUPSLB tersebut ; Menimbang bahwa menurut pasal 78 ayat 4 UU 40 Th 2007 tentang PTdisebutkan RUPS lainnya dapat didakan setiap waktu
    telah dapat dipenuhi oleh pemohon danpemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan RUPSLB ;Pemohon adalah ahli waris dari alm Saleh Gady yaitu pemegang saham mayoritas yaitu1238 saham dari 1250 saham dalam perseroan, selain dari pada itu pemohon telahberulangkali meminta untuk diselenggarakan RUPSLB akan tetapi tidak dipenuhi olehTermohon.Untuk kepentingan perseroan itu sendiri adalah wajar apabila jabatanKomisaris Utama dan Direksi diisi setelah lama dibiarkan lowong ;Menimbang