Menyatakan batal atau tidak sahSurat Keputusan Tergugat NomorHal 16 dari 88 Putusan Nomor : 51/G/2008/PTUN.SmgHal 17dari88 PutusanNomor :539/45 1/KEP/2008 tanggal 2Agustus 2008 tentangPemberhentian Tidak Dengan HormatSdr. SITI JAIMAH (Penggugat)Jabatan Kasubag Kas PadaPerusahaan Daerah BankPerkreditan Rakyat Bank PasarKabupaten Kebumen sebagaiKaryawan Pada Perusahaan DaerahBank Perkreditan Rakyat BankPasar Kabupaten Kebumen ;.

Ketua dan Anggota MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan batal atau tidak sahSurat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Gugatan, mewajibkankepada Tergugat untuk mencabut dan menyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana terurai pada ObyekGugatan serta kemudian mencoret dari Daftar Register BukuBahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Cq.Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan

No.74/G/2011/PTUNBDGMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanPenggugat adalah sebagaimana terurai dalam tentangduduknya perkara tersebut di atasMenimbang, bahwa = gugatan Penggugat padapokoknya adalah mohon dinyatakan batal atau tidak sahSurat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat No464/300 32.16/VII/2011, tanggal 4 Juli 2011, perihalPenolakan Pencatatan Cessie No: 28, (Vide bukti P.1 AMenimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalilgugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti buktisurat yang telah

Surat kuasa khusus tidak sahSurat kuasa khusus dapat dinyatakan tidak sah karena sebabsebabtertentu, misalnya suarat kuasa bersifat umum (Putusan MahkamahAgung no.531 K/SIP/1973), surat kuasa tidak mewakili syarat formilHalaman 34 dari 41 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Madsebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 HIR, surat kuasa dibuat bukanatas nama yang berwenang (Putusan Mahkamah Agung no. 10.K/N/1999).b.

samasamadinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh judex facti, padahaljudex facti seharusnya mendasarkan Putusannya pada suatu halyang menjadi undangundang bagi Pemohon Kasasi dan TermohonKasasi yaitu. kesepakatankesepakatan yang tertuang dalambeberapa perjanjian yang ada, namun justru judex facti telahmendasarkan putusannya kepada Surat Pernyataan sepihak danmengesampingkan perjanjian yang berlaku bagi Pemohon Kasasidan Termohon Kasasi;Bahwa dan yang lebih keliru lagi judex facti telah menyatakan sahSurat

Bahwa atas dasar alasan sebagaimana tersebut diatas maka sudahsepatutnya apabila Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara aquo untuk Menyatakan BATAL atau TIDAK SAHSurat Keputusan Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Guntur,Kabupaten Demak, Nomor : 141/14/III/2018 tentang Pengangkatansaudara Benny Widiyantoro sebagai Perangkat Desa, jabatan SekretarisDesa, Desa Wonorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, besertalampiran, tertanggal 14 Maret 2018; 8.

harus dikesampingkan, sedangkan Sertifikat Hak MilikNomor 2791/ Sisa, Gambar Situasi Nomor 216 tanggal 28 Januari 1992, luas +1.600 M2 adalah merupakan hak bagian jurai Hudan berdasarkan bukti P10yang ternyata sekarang dalam penguasaan Penggugat dan telah diakui olehPara Tergugat A serta Tergugat B3 dan B5, maka khusus Sertifikat Hak MilikNomor 2791/ Sisa, Gambar Situasi Nomor 216 tanggal 28 Januari 1992, luas +1.600 M2 dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dalam petitum kedelapan untuk menyatakan sahSurat

lunas kepada pihak pertama (penjual) sesuaiharga tanah tersebut dalam pasal 2,perjanjian ini setelah pihakkedua menggadaikan SKPT tanah tersebut di Bankdst;Bahwa pada kenyataannya pihak Tergugat Konpensi/ PenggugatRekonpensi secara sepihak melakukan proses pengukuran atas tanahtersebut untuk diterbitkan sertifikat ke atas nama TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding;Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 24 April 2006,Nomor :16/Pdt/2006/PTK, bersifat deklaratoir yaitu Menyatakan SAHSurat

Putusan Nomor 10/Pdt.SusPHI/2016/PN Gskusaha Penggugat serta berperan sebagai mitra untuk memajukan danmensejahterakan pekerja ;Bahwa jelas tindakan Penggugat menjatuhkan sanksi surat peringatankepada Tergugat Rekonpensi karena tindakan Tergugat Rekonpensi yangmelanggar Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku ;Bahwa oleh karena surat peringatan yang dijatuhnkan kepada TergugatRekonpensi adalah salah satu bentuk pembinaan dan sesuai denganPerjanjian Kerja Bersama maka mohon agar Majelis Hakim menyatakan sahsurat

Dan oleh karena itu beralasanhukum bagi Pengadilan/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungyang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan batal atau tidak sahSurat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan Tergugat, yakniberupa :Sertipikat Hak Milik No. 1380/Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, WilayahKarees, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Gambar Situasi tanggal 1061989,No. 1526/1989, Luas 63 m2 (enam puluh tiga meter persegi), terletak di JI.

Bahwa dalil dalil atau alasan gugatan yang disampaikan olehTergugat, dimana Penggugat menyatakan batal atau tidak sahSurat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi ObyekSengketa yaitu Sertipkat hal No. 1458 telah sesuai denganprosedur dan mekanisme peraturan yang berlaku sebagaimanadimaksud Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBPN No. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 ; 4.

Surat kuasa khusus tidak sahSurat kuasa khusus dapat dinyatakan tidak sah karena sebabsebabtertentu, misalnya suarat kuasa bersifat umum (Putusan MahkamahAgung no.531 K/SIP/1973), surat kuasa tidak mewakili syarat formilsebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 HIR, surat kuasa dibuat bukanatas nama yang berwenang (Putusan Mahkamah Agung no.10.K/N/1999).b.

Beralamat diKomplek Perumahan Taman Kedoya Permai, Blok A.9,Nomor: 37, RT.005 RW.07, Kelurahan Kebon Jeruk,Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi JakartaBarat, tertanggal 9 Januari 2014, selama sengketa TataUsaha Negara ini berjalan, sampai dengan adanya Putusanpengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap.DALAM POKOK SENGKETA:1 Mengabulkan gugatanPENGGUGAT untuk seluruhnya;2 Menyatakan batal atau tidak sahSurat Ketetapan Rencana KotaKepala Suku Dinas Tata RuangKota Administrasi Jakarta BaratNo.

31720164128450001 hal inimenunjukkan Pemberi Kuasa sebagai Penggugat memiliki kewarganegaraanganda yaitu sebagai warga Negara Cina/ Tiongkok dan Indonesia dan selainitu juga Surat Kuasa Penggugat tersebutbersifat Umum bukan Surat Khususuntuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Depok. dimana terlihatdengan terang dan jelas dalam Surat Kuasa a quo tidak secara Khususmerinci adanya pelimpahan dari Pemberi Kuasa pada Penerima Kuasa untukmengajukan Gugatan pada Tergugat dan Tergugat Il, dengan tidak Sahsurat

Putusan 08/G/2016/PTUN.PLK No Nama Calon No Urut Di Suara SahSurat Suara yang diPeroleh1 Herianto,Spd 1 632 Suherdy 2 223 Markarius Ramba.H.Mahin 3 3564 Ismail Hamberi 4 1935 Sudarsono 5 339 3. Bahwa penggugat berdalil gugatan sebagai berikut :a. DPT untuk RT 09 RT 03, tidak ditandatangani panitiab. DPT untuk RT s/d RT 13 tidak tercantum tanggal lahir/umurpemilih.c. DPT untuk RT 01 s/d RT 13 tidak terantum status perkawinanpemilih.d.

berikut:DALAM EKSEPSIEksepsi Kompetensi AbsolutHalaman 47 dari 78 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 585/Pdt.G/2019/PN Dps1.Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara a guo secara absolut atas dalil yang diajukan olehPenggugat karena Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenangmemeriksa dan mengadili berdasarkan objek sengketa perkara a quo.Bahwa sesuai petitum gugatan angka 6, Penggugat pada pokoknyamemohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan batal dan tidak sahSurat

Usaha Negarayang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan objek sengketaperkara a quo, dengan alasan sebagai berikut:1.Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara a quo secara absolut atas dalil yang diajukan olehPenggugat karena Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenangmemeriksa dan mengadili berdasarkan objek sengketa perkara a quo.Bahwa sesuai petitum gugatan angka 6, Penggugat pada pokoknyamemohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan batal dan tidak sahSurat

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Halaman 15 dari 56 halaman Putusan Nomor: 06/G/2018/PTUNSbyMenyatakan batal atau tidak sahSurat Penolakan Tergugat:a. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo Nomor730/35.13/X/2017, perihal: Penolakan Permohonan Blokir, tanggal 16Oktober 2017; b. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo Nomor731/35.13/X/2017, perihal: Penolakan Permohonan Blokir, tanggal 16Oktober 2017; c.

(Budi Sulistiyo) menerima upah terakhir untuk bulanNovember 2015 sedang Penggugat II (lonu Austian) menerima upahterakhir untuk bulan Oktober 2015;Bahwa karena Tergugat tidak lagi mempekerjakan Para Penggugatsecara sepihak dan tetap menolak mempekerjakan Para Penggugat,untuk itu Para Penggugat memohon Majelis untuk menyatakan tidak sahsurat keputusan mutasi kepada Para Penggugat, dan mempekerjakankembali Para Penggugat di posisi semula di Rukan Multiguna Blok 3 ABCJl.

Menyatakan Batal Atau Tidak SahSurat Keputusan Kepala Pekon RajabasaNomor 142/001/Kpts/68.2004/2021 tanggal 1 April 2021 TentangPengangkatan Perangkat Pekon Rajabasa Pekon Rajabasa KecamatanBandar Negeri Semuong dengan lampiran Surat Keputusan Kepala PekonRajabasa nomor : 142/001/Kpts/68.2004/2021 tanggal 1 April 2021.3.

Nomor540/1097 dts, tetapi kemudian di dalam petitum disebut dengan Surat Keputusan, tidak jelasyang mana dimaksud surat atau surat keputusan, karena keduanya sangat berbeda dari segihukum, padahal jika dimaksud adalah Sura Keputusan, maka yang seharusnya dipahamiadalah bersifat kongkrit, individual dan final sesuai dengan poin 1 pokok perkaraPenggugat yang menyebutkan tentang adanya Surat Bupati Aceh Besar Nomor : 01/IPD/AB/2011, tanggal 5 Januari 2011, maka petitum yang menyatakan batal atau tidak SahSurat