Bahwa Oditur Militer membuat bentuk surat dakwaan nomor :Sdak/ 46 / V / 2018 tanggal 15 Mei 2018 secara subsidair denganhanya 1 (satu) pasal yaitu Pasal 281 Kitab UndangUndang HukumPidana dengan ancaman hukuman yang sama sedangkan dakwaansubsidair diajukan apabila peristiwa tindak pidana terjadimenimbulkan suatu akibat dan akibat yang ditimbulkan itu meliputiatau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasal pidana yanghampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebutmaka dari uraian

Indonesia Nomor 61 K/TUN/1999 disebutkan bahwa UniversitasSwasta merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah denganmenyelenggarakan pendidikan tinggi, hal mana sesuai dengan Surat DirekturKelembagaan dan Kerja sama Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi KementrianPendidikan Nasional Nomor ; 1589/F.2.2/2011 perihal izin penyelenggaraanUniversitas.Menimbang, bahwa mengenai perkara perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh aparatur / badan tata usaha negara, ternyata didalamnyamengandung konflik (titik singgung

Adanya dua antinomi norma hukum inidapat menimbulkan benturan atau konflik kewenangan/kompetensi mengadiliantara Peradilan Umum dengan Peradilan Tata Usaha Negara dalammenyelesaikan sengketa perbuatan melawan hukum oleh aparatur (badan) tatausaha negara;Halaman 34 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN SmnMenimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menyelesaikan koflikhukum (titik singgung kewenangan mengadili) perkara tersebut, haruslah dikajidengan menelaah dari pokok sengketanya,

Djuwariah), dalampersidangan dihadapan Majelis Hakim Termohon keberatan denganbukti tersebut, dengan menyatakan bahwa Termohon menanda tanganipernyataan tersebut secara terpaksa, terlepas daripada itu MajelisHakim berpendapat, isi dan maksud dari Surat Pernyataan Tersebuttidaklah mempunyai titik singgung dengan perkara Pembatalan Nikahini sehingga harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa Pemohon sudah mengenal Termohon jauh sebelumperkawinan antara Dodo bin Suhaimi (Alm) dengan Termohon danmenurut pengakuan

walaupun salah satu diantara mereka belum mengajukan sengketatersebut melalui gugatan di pengadilan untuk ditetapkan hak perdatanya.Menimbang, bahwa benar PT Agri Andalas yang sekarang ini menguasailahan kebun kelapa sawit yang oleh PT Agri Andalas terletak di Seluma II BlokM8 Desa Kunduran, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, akan tetapisecara hukum belum jelas sebagai pemiliknya.Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat, bahwa dalam perkara pidana ini bertitik singgung

Penegasan sebagai suatu res judicata bahwa tanah yang diberikan HGBNomor 266 adalah berasal dari Tanah Negara dan sebelumnya tidak adahak yang melekat diatas tanah tersebut, termasuk Hak Milik Nomor 1725;Bahwa persoalan mengenai titik singgung antara Hukum AdministrasiNegara dengan Hukum Perdata, merupakan persoalan umum dan klasik,dikatakan demikian karena permasalahan ini telah ada sejak lama.

perkara perdata yang harus diselesaikan terlebin dahuludi peradilan umum, semestinya Hakim bukan memutuskan Peradilan TataUsaha Negara tidak berwenang, tetapi mengeluarkan putusan sela dalambentuk penetapan yang menyatakan Pemeriksaan sengketa Tata UsahaNegara di peradilan Tata Usaha Negara, harus ditunda terlebih dahulusampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap tentangkeperdataannya dari peradilan umum (tootnader);Lembaga tootnader biasanya diterapkan di peradilan umum dalam haladanya titik singgung

(TERGUGAT I) Jo Surat Pernyataan Pelepasan Hak(SPPH) Nomor 22026/LEGOK/95 Tanggal 29 DESEMBER 1995, adalah CACATHUKUM dan karenanya menjadi BATAL MENURLIT HUKUM atau setidaknyaTIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM'";Bahwa karena posita maupun petitum Penggugat menitik beratkan/mempermasalahkan pada titik singgung mengenai Surat Keputusan Pejabat TataUsaha Negara No. 177/ HGB/ BPN.36/ 2011 tanggal 26 September 2011 tentangPemberian Hak Guna Bangunan Seluas 39.902 M?

BUMI SERPONGDAMAI, Tbk., maka dalam tata cara pembatalannya maupun pencabutannyaberdasarkan pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 51 tahun 2009 yang berhakuntuk memeriksa dan mengadilinya adalah merupakan kewenangan dari PengadilanTata Usaha Negara.Berdasarkan halhal tersebut di atas, karena Penggugat mempermasalahkan/menitikberatkan pada titik singgung dari perbuatan tata administrasi negara yangmerupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi gugatan Penggugatdiajukan di Pengadilan Negeri

Bahwa Jawaban Termohon atas dalil Permohonan Pemohon angka 1dan 2 tidak perlu lagi Pemohon Singgung karena Termohon sudahmembenarkan apa yang di dalilkan oleh Pemohon pada angka 1 dan 2;3. Bahwa jawaban Termohon yang diuraikan melalui jawaban Lisan padapersidangan terdahulu dapat Pemohon jawab dalam replik sebagai berikut :Halaman 4 / 21 Putusan Nomor 750/Pdt.G/2021/PA.Bm4.a.

Namun bila diperhatikan dengan cermatsurat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis melihat terdapat kekeliruan dalammenyusunnya, karena dalam dakwaan berbentuk subsidaritas, peristiwa tindakpidana yang terjadi itu haruslah menimbulkan suatu akibat, dimana akibat yangtimbul tersebut meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasalpidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut ;Dakwaan berbentuk Subsidaritas ini lazim juga disebut dengan dakwaanpengganti,

Bahwa dalam memutus tentang titik singgung antara kewenanganpengadilan negeri dengan pengadilan tata usaha negara, salah satu tolokukurnya adalah pada sengketa kepemilikan yang berarti bahwa jikaterjadi dalam suatu perkara mengandung sengketa kepemilikan suatubenda dalam hal ini tanah, maka terlebin dahulu sengketa tersebutdiselesaikan oleh pengadilan negeri.2.

Diantaranya Pemohon Kasasisependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor2187K/Sip/1983yang mengatakan, Putusan Pengadilan Tinggi telahsalah menerapkan hukum pembuktian, karena hanyamempertimbangkan sebagian saja buktibukti yang dikemukakandalam persidangan;Hal ini bertitik singgung pula dengan Putusan Mahkamah Agung RINomor3648K/Pdt/1994tanggal 27 Maret 1997yang menyatakan:Putusan Judex Facti(Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi)yang mengandung pertentangan antara pertimbangan hukum denganamar

Pada tingkat kasasi putusan Judex Factidinyatakan onvoldoende gemotiveerd yang bertitik singgung dengankesalahan penerapan hukum pembuktian. Dalam kasus ini, Judex Factidianggap tidak memeriksa perkara secara menyeluruh, karena tidakmemberi pertimbangan yang cukup; Perkara onvoldoende gemotiveerd lain yang terkait dengan kesalahanpenerapan hukum pembuktian adalah Putusan MahkamahAgungNomor 2461K/Pdt/1984.

Eksepsi Kewenangan AbsolutAlasan Hukumnya yaitu:Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat halaman 3 point 3.3 sampaidengan 3.5 dalam gugatannya secara subtansial materi permasalahannyasangat menitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasamilikPenggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan Surat KeputusanPejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak

Putusan Nomor 37/G/2016/PTUNS RGBahwa materi permasalahan dalam posita gugatan Penggugat halaman 3 point3.3 sampai dengan 3.5 sangat menitikberatkan pada titik singgung mengenaiyang berhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasamilik Penggugat akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan surat keputusanberupa sertipikat objek sengketa.

Jika objek sengketa yang tercantum dalam gugatan Penggugat dapat dibenarkan, maka otomatis akan terjadi error in objekto mengingat tanah milik orang lain terhisap masuk ke dalam objek sengketa, sebagaimana yang kami singgung dalam poin 1 (pertama) pada eksepsi ini.

BENNY PARENGKUAN sebagaimana telah sayauraikan pada poin 6 dalam Memori Banding saya yang juga telah sayautarakan secara panjang lebar pada PEMEBELAAN PRIBADI SAYA serta jugadidalam telah di singgung dalam NOTA PEMBELAAN (PLEDOOI) olehPenasihat Hukum saya;Bahwa dengan diajukannya permohonan Banding oleh Jaksa PenuntutUmum KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA SELATAN tas putusanPengadilan Negeri Labuha No.29/Pid.B/2021/PN.Lbh ini, maka sudah sangatjelas atau semakin membuktikan kebenaran atas keberatankeberatan

Saat saya singgung, lantas untuk apa kembalidengan berjanji tertulis untuk memperbaiki keadaan dihadapan kyai, telah merepotkankyai, dan beliau ikhlas mengantar istri sampai palu, dibiayai, semua itu kan demi agarkita baik lagi. Tapi termyata jawaban istri begitu meremehkan kyai dan tidakmengharga jasa baiknya yang telah membantu dan mengantar hingga Palu.

Kewenargatt ADS0 Ufa mmssssnsnnemmmneemmensnnnmaennneneR RRRHalaman 17 dari 44 Halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2013/PTUNSRGAlasan Hukumnya yaitu : Bahwa materi permasalahan yang diangkatdari peristiwa hukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugatpada angka 1 sampai dengan 15 halaman 1 sampai dengan halaman 4dalam Gugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangat menitikberatkan pada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang

tanah Ibu Ahyana tersebut lebih kurang 1Hektar yang sudah dikaplingkapling ;e Saksi membeli tanah itu pada Ibu Ahyana dengan suaminya ;e Pada saat Saksi membeli tanah itu alas haknya adalah SKT, dan dalam SKTada nama Ibu Ahyana ;e Ibu Ahyana mendapatkan tanah tersebut adalah dari tanah Warisan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati isi Bukti Surat T.11dan T.12 diatas, dimana sdr Ahyana menerangkan bahwa Ia memiliki sebidang tanah didesa Sukarami dengan batasbatas yang tidak ada titik singgung

tidak berikhtiar baik (vide MA tanggal 27Oktober 1971 No. 858 K/Sip/1971).Bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka tuntutan Penggugat agarsupaya para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum ( /illegalact) adalah cukup beralasan untuk dikabulkan, demikian juga petitum no. 3 yangmenyatakan jual beli tidak sah menurut hukum karena bertentangan dengan hukum patutdikabulkan pula.Menimbang bahwa oleh karena para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatanmelawan hukum seperti di singgung

Dalam putusan a quo terdapat beberapa bentuk kesalahan penerapanhukum;Sebagaimana yang Pemohon Peninjauan Kembali singgung di atas, alasanpeninjauan kembali yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan terdiri darinovum berupa bukti PK1, PK2 dan PK3 berdasar Pasal 67 huruf bUndangUndang Mahkamah Agung dan kesalahan penerapan hukumberdasar Pasal 67 huruf f UndangUndang Mahkamah Agung;Majelis Hakim Peradilan Peninjauan Kembali Yang Terhormat!Silahkan teliti dengan cermat dan saksama putusan a quo.

Pasal 1267 KUHPerdata, telah dimanipulasi dan disesatkanTermohon Peninjauan Kembali/Penggugat menjadi perbuatanmelawan hukum berdasar Pasal 1365 KUHPerdata;Tujuan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat memanipulasidan menyesatkan dalil itu seperti yang telah Pemohon PeninjauanKembali singgung di atas, karena sadar dan tahu PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat/tidak mampu membuktikan adanyawanprestasi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;In casu.

Menimbang, bahwa oleh karena posita dan petitum surat gugatanPenggugat tersebut berkenaan dengan titik singgung antara Pengadilan TataUsaha Negara dengan Pengadilan Negeri maka Majelis akanmempertimbangkan hal tersebut dengan mendasarkan kepadaketentuan/norma hukum dalam Undangundang No 51 Tahun 2009 TentangPerubahan kedua atas Undangundang No 5 tahun tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan TataUsaha Negara adalah memeriksa dan mengadili

Lebih lanjut, di dalam penjelasan tersebut dinyatakanbahwasanya pertimbangan putusan Judex Facti yang dibuat secaratidak saksama seringkali bertitik singgung dengan kesalahanpenerapan hukum pembuktian. Faktafakta yang ditemukan dalampersidangan tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dankomprehensif, yang dipertimbangkan hanya sebagian saja;2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti dalam perkara a quoadalah benar tidak diberikan oleh Judex Facti secara saksama.