didakwakan tersebut di atasMajelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhiunsurunsur dari pasal sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1)KUHP, oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasiPenganiayaan ;Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundangundangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpakesalahan (geen straaf

18Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakimberpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkansecara bersamaan dalam pertimbangan aspek sosiologis dan aspekpsikologis yang tercermin dalam pertimbangan halhal yangmemberatkan dan halhal yang meringankan;Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan MajelisHakim tidak menemukan halhal yang dapat melepaskan Terdakwa daripertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataualasan pemaaf untuk menghapus hukuman (straaf

0,4 (nol koma empat ) gram beserta bungkusnyadan uang tunai Rp.35.000, ( tiga puluh lima ribu rupiah ), yang disita menurutketentuan peraturan/Perundangundangan dan telah diajukan ke muka persidangan,maka mengenai statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar Putusan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, makakepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksuddalam pasal 222 ayat(1) KUHAP ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai pada penentuan Straaf

Jamili Bin Tukijo telah mengalamipembunuhan dengan rencana terlebih dahulu dengan lukaluka penyebabkematian yang dinilai sangat sadis dan keji, sehingga Jaksa Penuntut Umumtidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadapTerdakwa (Straaf Macht) Majelis Hakim tingkat pertama dipandang masihringan jika dibanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwaterhadap korban alm. Jamili Bin Tukijo.Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 266/PID/2020/PT PLG2.

Yang kemudian berkembang pesat dan lebih dikenal lagi dalam istilah/asas hukum : gen straaf zonder schult (tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan). Hal mana dimaksudkan, bahwa seseorang tidak mungkin dijatuhi pidana tanpa terlebih dahulu melihat adatidaknya kesalahan yang diperbuatnya. (band.

sengaja dan dengan melawan hukum memilikibarang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oang lain, tetapi yang ada dalamkekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yangpenguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karenamendapat upah ;Halaman 19 dari 23 halaman Perkara Pidana No. 44/Pid.B/2013/PNSMG.Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundangundangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpakesalahan (geen straaf

Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telahterbukti perbuatannya memenuhi unsurunsur dari pasal dakwaanPenuntut Umum yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) UU No.35 Tahun2014 Jo UU No.17 Tahun 2016;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbuktimelakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum,maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah;Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana danperundangundangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakantiada pidana tanpa kesalahan (geen straaf

., agar sesuai dengan memori bandingnya, karenamenurut Pengadilan Tinggi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding telahberdasarkan faktafakta dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, yangmana mengenai perbedaan penjatuhan pasal dalam dua perkara yang kasusposisi dan faktafakta hukum yang hampir sama tetapi dalam melihat danmemiliki pandangan yang berbeda tidak dapat dijadikan dasar dalammengkwalifikasi dan menjatuhkan straaf maat yang sama oleh karena dalamhukum pidana tidak dikenal analogi

akibat dari kelalaian Terdakwa mengakibatkan korbanSagiman bin Wahib meninggal dunia dan saksi korban Jumali bin Zamjuri lukaberat, apalagi kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi dijalan raya yang ramailalulintasnya yang seharusnya Terdakwa lebih berhatihati dalam mengemudikan kendaraannya, juga tidak ada perdamaian kedua belah pihak secaratertulis, maka halhal tersebut dirasa Majelis Hakim tingkat banding yangmenjadi unsur pemberat bagi diri Terdakwa, oleh karenanya penjatuhan pidanapenjara (Straaf

seperti yang ditentukan dalam Pasal 183KUHAP, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang salingberkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telahterjadi tindak pidana dan terdakwalah sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa harusdinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak PidanaMenguasai dan Membawa Senjata Penikam seperti dimuat dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pada azas pemidanaan geen straaf

terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka MajelisHakim berkesimpulan/een conclusie trekken dan berkeyakinan/ innerlijke overtuigingbahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakanPenuntut Umum dalam Dakwaan tunggal melanggar pasal 372 KUHP, sehingga MajelisHakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana PENGGELA PAN;Menimbang, bahwa berdasarkan pada azas pemidanaan geen straaf

yang ada disitu tidak diketahui atau tidakdikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi menurutMenimbang, bahwa dari unsurunsur pasal yangdidakwakan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapatbahwa terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhiunsurunsur dari pasal sebagaimana dakwaan penuntut umumyaitu pasal 363 Ayat (1) ke3 dan ke4 KUHP;19Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dandidalam perundangundangan kita, dikenal adanya asashukum yang menyatakan tiada pidana tanpakesalahan (geen straaf

Dengan sengajaMenimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini adalah unsur subyektifyang meliputi seluruh unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, karenanyaMajelis Hakim mempertimbangkannya sebagai unsur terakhir;Menimbang, bahwa sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan(geen straaf zonder schuld) sebagaimana terkandung dalam Pasal 6 Ayat (2)Undangundang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,unsur ini mensyaratkan agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah, maka harusdibuktikan adanya

karena terdakwa secara sah dan meyakinkan terbuktibersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana dandibebani untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa tentang permohonan terdakwa agar Majelis Hakimmemberikan hukuman yang seringanringannya, akan dipertimbangkan oleh MajelisHakim dalam mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan bagi diriterdakwa ;Menimbang, bahwa dalam persidangan pada diri terdakwa tidak terdapat adanyabukti sebagai alasan pemaaf ( Straaf

berdasarkan pertimbanganpertimbangan sebagaimana teruraidi atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaanPenuntut Umum yaitu Pasal 480 ke (1) KUHP yang didakwakan kepadanya, sehinggaMajelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana dengan kualifikasi Penadahan;Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundangundangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpakesalahan (geen straaf

MajelisHakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak terbukti adanya faktorfaktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu adanya faktorfaktorberupa alasanalasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak terdapat pulaadanya faktorfaktor yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatanterdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya ;Menimbang, berdasarkan prinsip yakni seeorang dihukum ataskesalahan yang telah diperbuatnya/geen straaf

Nomor 391/PID/2020/PT SMGorang atau lebin dengan bersekutu Sebagaimana diatur dan diancam dalampasal 214 ayat (1) KUHP Dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;Maka atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakimtingkat pertama tersebut, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui,sehingga beralasan apabila Majelis Hakim tingkat banding mengambil alihpertimbangan hukum tersebut dalam mengadili perkara ini, Kecuali mengenaipidana yang dijatunkan terhadap para Terdakwa ( Straaf

lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim di tingkat pertama,Selanjutnya akan menambah pidana penjara lebih lama dari yang telahdijatunkan di tingkat pertama, sebagaimana akan di sebutkan dalam amarPutusan ini;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang telah diuraikan diatas,maka putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 113/Pid.B/2020/PN Pwttanggal 19 Agustus 2020 yang dimintakan banding akan diubah/di perbaikisepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa( Straaf

M E N G A D I L I:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;- -----
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 01/Pid.B/AN/2014/PN.KLD. tanggal 10 Februari 2014, atas nama Terdakwa: WANDANI AGUSTIAN Bin GIRSANG yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara (straaf maad) yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
   1. Menyatakan bahwa terdakwa: WANDANI

yang menjadi obyek Fidusia, dilakukan tanpapersetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.Maka atas dasar fakta yang terungkap di persidangan putusan danpertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diatas sudah tepatdan benar serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehinggaberalasan apabila Majelis Hakim tingkat Banding mengambil alih pertimbanganhukum dari putusan tersebut dalam mengadili perkara ini, kecuali mengenaipidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa (straaf

itu sendirimaupun orang lain telah terpenuhi menurutHal 19 dari 24 Putusan No.136/Pid.B/2012/PN.Nnk20hukum: Menimbang, bahwa dari unsurunsur pasal yangdidakwakan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapatbahwa terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhiunsurunsur dari pasal sebagaimana dakwaan penuntut umumyaitu Pasal 335 ayat (1) ke1KUHP;Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dandidalam perundangundangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpakesalahan (geen straaf