Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbuldalam perkara ini sebesar Rp. 305.000, (tiga ratus lima ribu rupiah);Demikian diputus dalam rapat permusyawaran Majelis Hakim pada hariSenin tanggal 19 Juli 2021 oleh kami PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.,M.H.selaku Hakim Ketua Majelis, KUKUH SANTIADI, S.H.,M.H. dan IKAWATIUTAMI, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota.

Warga Desa Air Limau mengadakan rapat pada tanggal 20 April untukmenindak lanjuti tidak adanya tanggapan surat penolakan atas KeputusanTergugat Aquo, hasil rapat tersebut warga air limau menyampaikan aspirasikepada Badan Permusyawaran Desa (BPD) untuk melakukan upayapenolakan Keputusan Tergugat Aquo, dalam hal ini Badan PermusyawaranDesa (BPD) merupakan salah satu lembaga Pemerintahan Desa yanganggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilanwilayah dan ditetapbkan secara demokratis

Melakukan pengawasan kinerjaHal 35 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUNPLGKepala Desa, serta anggota Badan Permusyawaran Desa merupakan wakildari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis, sebagaimana termaktub dalam Pasal 55 danPasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,dengan demikian dapat mewakili kKepentingan masyarakat Desa Air Limau,menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, berdasarkan

Ketetapan Majelis Permusyawaran Rakyat;UndangUndang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;. Peraturan Pemerintah;. Peraturan Presiden;Halaman 25 dari 56 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2020f. Peraturan Daerah Provinsi; dang. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kelembangaan Desa,UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secarategas bahwa, Lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat yang terdiriatas Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan PermusyawaratanDesa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakat Desa dan LembagaAdat;Apabila Para Pemohon bertindak mengatasnamakan PemerintahDesa, maka hal tersebut dalam dibenarkan, tetapi apabila ParaPemohon bertindak mengatasnamakan Pemerintahan Desa, makaharus diperlukan persetujuan dari Badan Permusyawaran Desa(BPD);Pengakuan Para

(vide Bukti P7);Menimbang, bahwa atas dasar adanya tahapan penetapan nomor urutCalon Kepala Desa tersebut, Majelis Hakim menilai telah terdapatkesanggupan dari Panitia Pelaksana, Badan Permusyawaran Desa, Pj.Kepala Desa Parangina, maupun para Calon Kepala Desa yang telahditetapkan, untuk dapat meneruskan tahapan Pemilihan Kepala Desaselajutnya. Hal mana yang secara tidak langsung juga menunjukkandicabutnya pernyataan ketidaksiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1langOlangfe 1057langnpOinsrsid4398 140charrsid4398 140 000, (dua ratus rtlchfcs1 af1 ItrchfcsOf1langOlangfe1057langnpOinsrsid723262 tujuh puluh satu ribu rupiah)rtlchfcs1 af1ltrchfcsO f1linsrsid723262 ;rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1insrsid4398 140charrsid723262par pard Itrparqj fi8551i0ri0sa195s1348sImult1widctlparwrapdefaultfaautorinOlinOitapOpararsid723262 rtlchfcs1 af1 ItrchfcsO f1langOlangfe1057langnpOinsrsid4398 140charrsid4398 140Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaran

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Dalam Konpensi dan Rekonpensi:Membebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonpensi untuk membayar biayaperkara sebesar Rp. 791.000,(tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaran Majelis PengadilanAgama Bangil yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 September 2018miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1440 hijriyah, oleh kamiMOH. RASID, S.H., M.H.I. sebagai Hakim Ketua, H.

mengundang Seluruh PerangkatDesa dan Tokoh Agama desa untuk membahas mengenai permasalahan tersebut(vide bukti T8) ;Bahwa kemudian pada tanggal 27 April 2015, Camat Lawe Sumur telahmengadakan rapat dengan seluruh perangkat desa dan tokoh agama desa TerutungMegara Lawe Pasaran namun tidak ada kesepakatan meskipun pihak kecamatansudah memberikan solusisolusi (vide bukti T9) ;Bahwa kemudian setelah diadakan rapat antara Camat Lawe Sumur dengan SeluruhPerangkat Desa dan Tokoh Agama, kemudian Badan Permusyawaran

(lima riburupiah)Demikianlah diputus dalam permusyawaran Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang pada hari Selasatanggal 04 Juni 2013 dengan susunan Majelis; Binsar Siregar , SH.

EKSEPSI:Menolak eksepsi dari Turut Tergugat;B DALAM POKOK PERKARA :Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya .DALAM REKONPENSI: Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;Hal 65 dari 66 hal Put.No.73/Pdt.Sus/Desain Industri/2015/PN.NiagaJKT.PSTDALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSL: Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksirsebesar Rp. 716.000, (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaran

FAQIH;16.Bahwa, setelah semua tahapan penjaringan Bakal Calon KepalaDesa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah, KabupatenBangkalan dilakukan oleh Penggugat, kemudian Penggugatmenetapkan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala DesaTanah Merah Laok yang berhak di Pilih tertuang dalam Berita AcaraNo. 188/41/BA/P2KD/04/2021 tanggal 9 April 2021 denganmengetahui Badan Permusyawaran Desa Tanah Merah Laok dalamhal ini Ketua Badan Permusyawaratan Desa H.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000; (lima riburupiah) ;59Demikian diputus dalam permusyawaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri JakartaUtara pada hari:SENIN, tanggal14 April 2014,oleh:SUPRIYONO, SH.M.Hum., sebagaiHakim Ketua Majelis, JEFERSON TARIGAN, SH. MH., dan BONAR HARIANJA,SH. MH., masing masing sebagai Hakim Anggota.

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaran Majelis HakimPengadilan Negeri Tangerang pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 oleh kamiMAHMURIADIN, SH. sebagai Ketua Majelis, DIDIT SUSILO GUNTONO,SH.MH dan HALOMOAN SIANTURI, SH.MH masingmasing sebagai HakimAnggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 dalampersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebutdengan didampingi oleh HakimHakim Anggota dengan dibantu

olehmasyarakat, Panwas Kecamatan, Koramil (bukti T12, bukti T13 = T 114,keterangan saksi Ady Pramono) dan telah dilaksanakan penghitungan suaradihadapan para calon Kepala Desa, para saksi, dan masyarakat yang hadir,dengan hasil penghitungan suara Zaenal Arifin memperoleh suara 1151 suara,Ahmad Wahib 952 suara, dan berdasarkan' Berita Acara NomorPutusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 110 dari 12031/ba.Pan.Pilkades/IV/2021 tanggal 10 April 2021 Zaenal Arifin memenuhisyarat untuk diajukan kepada Badan Permusyawaran

Tindakan yangdigugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan/ atauAUPB;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajaribukti surat para pihak, keterangan saksi dari para pihak dan pengakuan parapihak yang bersengketa yang menjadi fakta hukum dalam pemeriksaansengketa in /itis; dimana tidak adanya putusan pengadilan yang berkekuatanhukum tetap yang membatalkan/ menyatakan tidak sah Keputusan CamatWinong Nomor 141.2/19/2019 Tentang Penetapan dan Peresmian AnggotaBadan Permusyawaran

peraturan perundang undanganyang berlaku dan asasasas umu pemerintahan yang baik.2.1 Bahwa Penggugat dapat kehilangan haknya tidak dapat menjalanimasa jabatan penuh selama 5 (lima) tahun sebagai AnggotaDPRD Kota Samarinda, karena diberhentikan antar waktu danpenggantian antar waktu sebagai Anggota DPRD Kota Samarindakarena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikansebagaimana dimaksud :Pasal 405 ayat (1), ayat (2) huruf e dan huruf i, Undang UndangNomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaran

Mutah sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);Dalam Konpensi dan Rekonpensi.Membebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonpensi membayar biaya perkarasejumlah Rp. 966.000,(Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaran Majelis PengadilanAgama Bangil yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1440 hijriyah, oleh kamiMOH. RASID, S.H., M.H.I. sebagai Hakim Ketua, H.

Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp3.076.000.00 (tiga juta tujuh puluh enam ribu rupiah).Demikian diputuskankan dalam rapat permusyawaran Majelis yangdilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi,bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami AbdulRahman Salam, S.

Bupati Buru Nomor 141313Tahun 2012 tentang Pemberhentian Kepala Desa Sanleko danPengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Sanleko Kecamatan NamleaKabupaten Buru Periode 20122018 ditetapkan pada tanggal 6 November2012, maka masa jabatan Penggugat seharusnya berakhir 6 November2018, dengan demikian objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telahcacat hukum dan harus dibatalkan;9) Bahwa Penerbitan Objek Sengketa, yang dikeluarkan tanggal 6 November2013 oleh Tergugat didasarkan atas Surat Laporan Badan Permusyawaran

(lima ribu rupiah)Demikianlah diputus dalam permusyawaran Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri KelasI A Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 4Maret 2014 dengan susunan Majelis; SUTAJI,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis,SURISNO, SH MH (Adhoc Tipikor) dan A.,BAHARUDDIN NAIM SH.MH. (AdhocTipikor) masingmasing sebagai hakim anggota.

Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkaramasingmasing sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaran Majelis HakimPengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 olehkami Muhammad Alqudri, S.H,.selaku Hakim Ketua Sidang, Welly Irdianto,S.H., dan Khairu Rizki, S.H,. masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusanmana diucapkan pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021, dalam persidanganyang dibuka dan terbuka untuk umum oleh Hakim