2014 kepada Tergugat, namun hingga saat ini suratteguran (somasi) tersebut sama sekali tidak pernah dihiraukan olehTergugat;Bahwa oleh karena tidak menemukan kepastian dari pihak Tergugatmengenai hakhak Penggugat dan Penggugat II, maka upaya hukumsecara Bipartit yang dilakukan oleh Penggugat dan Penggugat II denganTergugat telah menemui kebuntuan atau gagal, maka Penggugat danPenggugat II mengajukan permohonan pencatatan Perselisihan HubunganIndustrial melalui surat Permohonan Upaya Hukum Secara Tripartit

dibayarkan sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa hingga batas wakiu 10 (sepuluh) hari untuk memberikan jawabansetelah menerima surat Anjuran Nomor 567.2/648 HI/2014 tertanggal 5November 2014 dari Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang,namun hingga batas waktu yang telah ditentukan tersebut Tergugat tidakjuga memberikan jawaban atas surat Anjuran tersebut;Bahwa karena Perselisihan Hubungan Industrial telah dilakukan upayahukum secara Biparti dan upaya hukum secara Tripartit

Bahwa karena perselisihan hubungan Industrial telahdilakukan upaya hukum secara Bipartie dan upaya hukumsecara Tripartit, namun karena upaya hukum tersebut tidakada titik temu dan tidak tercapai kesepakatan, makaPenggugat dan Penggugat II guna memperoleh keadilan dankepastian hukum, maka Penggugat dan Penggugat Ilmengajukan gugatan melalui Pengadilan Hubungan IndustrialHal. 23 dari 148 hal. Put.

Bahwa secara tanoa hak dan melawan hukum TERGUGAT s/dTERGUGAT XIV tibatiba membuat dalih yang pada intinya menyatakan bahwaPKWT tidak dapat diterapbkan kepada TERGUGAT s/d TERGUGAT XIV.Dengan dalin tersebut TERGUGAT s/d TERGUGAT XIV memintaPENGGUGAT untuk mengadakan perundingan secara Bipartit namun dalamperundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan maka perselisihanantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT s/d TERGUGAT XIV dicatatkan diDinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, guna diselesaikan secara mediasi (Tripartit

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat melakukan PHK secara sepihakoleh Perusahaan dan sudah dilakukan perundingan tripartit di kantorDisnaker setempat tetapi perusahaan tetap pada prinsipnya tidak maumembayar pesangon dan gaji Penggugat sejak itulah Tergugat tidak lagimemberikan gaji Penggugat mulai dari bulan Februari tahun 2018 sampaidengan bulan Agustus 2018 terhitung 7 (tujuh) bulan dan selanjutnyaHalaman 4 dari 40 Putusan PHI Nomor 7/Pdt.SusPHI/2018/PN Tteperkara ini masih dalam proses maka gaji

Bipartitsebanyak 3 (tiga) kali, yaitu perundingan pertama dilakukan pada tanggal 6Juli 2010, perundingan kedua dilakukan pada tanggal 21 September 2010,dan perundingan ketiga dilakukan pada tanggal 27 September 2010, namuntidak juga tercapai kesepakatan diantara Penggugat dan Tergugat;Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 November 2010, Penggugatmencatatkan perselisihan hubungan industrial dengan Tergugat ke DinasTenaga Kerja Kabupaten (Disnaker) Mimika untuk dilakukan upayapenyelesaian perselisinan secara tripartit

Bahwa Perselisihan PHK yang dialami PENGGUGAT telah puladiupayakan penyelesaian melalui mekanisme tripartit yang dimediasioleh mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, yang padaakhirnya mediator mengeluarkan surat Risalah/Anjuran PenyelesaianHubungan Industrial dengan Nomor: 560/PglI10.03.20/2020 tertanggal26 Maret 2019 (terlampir).

Tergugat untuk menerimakonpensasi; Bahwa benar saksi adalah sebagai Ketua PUK dan saat ini saksimasih menjabat sebagai Ketua PUK; Bahwa sepengetahuan saksi yang di PHK yang sama dengan ParaPenggugat waktu saksi menjadi Ketua PUK kalau di bagian produksiestimasi 250 orang dan sudah termasuk para Penggugat; Bahwa sepengetahuan saksi sisa dari Para Penggugat dari 250 orangsudah diberikan konpensasi; Bahwa saksi sebagai Ketua PUK pernah ikut mendampingi ParaPenggugat di Kantor Dinasker, dalam pertemuan Tripartit

keduakalinya akibat alkohol sehingga telah menyebabkanterjadinya perselisihan dalam hal pemutusan hubungan kerja maka untuk itudilakukan upaya penyelesaian secara bipartiet pada tanggal 2 dan 7 Juli2014 akan tetapi penyelesaian secara bipartit gagal karena tidak terdapatkesepakatan, maka untuk itu pada tanggal 16 Juli 2014 Penggugatkemudian telah mencatatkan perselisihan tersebut ke Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Mimika (Disnaker Mimika) untuk dilakukanupaya penyelesaian perselisinan secara tripartit

Bahwa gugatan diajukan setelah melewati proses bipartit dan mediasi tripartit,sebagaimana disyaratkan oleh UU Nomor 2 tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial yakni dengan dikeluarkannya anjuran olehDinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bandung tertanggal 28 Maret 2018;2.

pada tanggal 22 Mei 2018 denganmenyatakan putus hubungan kemitraan dengan Penggugat (Bukti P18);Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan masih datang ke Perusahaanuntuk melakukan kegiatan namun tidak diizinkan masuk dan pekerjaanPenggugat telah digantikan dengan pekerja lain, dan terhadap masalah iniberdasarkan fakta dipersidangan ternyata para pihak telah mengupayakanpenyelesaian perkara a quo secara musyawarah pada tingkat Bipartit (Bukti P19, Bukti T6, T7) dan kemudian dilanjutkan pada tingkat Tripartit

., yang mendasarkan pada dokumen yang ada yaituberupa Pertemuan Tripartit antara Dinas Koperindagkop, PT. GunaKarya Nusantara, subkontraktor dan konsultan pada tanggal 08Oktober 2011 yang belum bertandatangan, kemudian setelah dicermatiahli berkesimpulan dokumen tersebut adalah dokumen subkontraktidak resmi, karena kalau resmi telah dituangkan di dalam kontraksecara tertulis.

penyelesaian pekerjaan danpekerjaan sesuai dengan gambar yang ada pada kontrak dan RAB;Menimbang, bahwa sehingga karenanya dalil Penuntut Umumjuga tidak terbukti;PENDAPAT PENUNTUT UMUM:Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim serta merta telah mengambilnota pembelaan dari Terdakwa Suryadi dan Terdakwa II MuhammadJanuar Rahman, S.T. yang tidak didukung dengan fakta yangterungkap di persidangan, sebagaimana bukti yang kami JaksaPenuntut Umum ajukan di depan persidangan berupa fotocopy/asli 1(satu) lembar Pertemuan TriPartit

Mitra Karya Konsultan mengadakanpertemuan tripartit dan disepakati bahwa pekerjaan dibagikan/dialinkan kepada pihakpihak yang telah disepakati, keterangan SaksiTanrizal, S.T. bin Muhammad Nur, menyatakan Bahwa ada pekerjaanborongan yang dilakukan oleh saksi Fadlon dan saksi Samsul Bahri,dan keterangan Saksi Suryadi bin M. Ali, yang menyatakan Bahwasaksi membenarkan dokumen yang diperlihatkan yaitu rincianpembayaran subkontraktor antara saksi selaku Site Manager dengansaksi Fadlon.

dalam suatu addendum kontrak;Selanjutnya terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa II selaku Pengawas adalah mengawasi mengenaiberjalannya pekerjaan oleh rekanan dalam proyek pembangunanPasar Pagi Kuala Simpang, siapasiapa yang bekerja hal itu tidakmenjadi tanggungjawab Terdakwa Il, tanggung jawab Terdakwa Iladalah terhadap penyelesaian pekerjaan dan pekerjaan sesuaidengan gambar yang ada pada kontrak dan RAB, sebagaimanauraian di atas telah jelas bahwa dalam pertemuan tripartit

KonsultanPengawas dalam pertemuan tripartit tersebut diwakili oleh saksi DhaniWahyudi selaku Quality Engineer yang telah menandatangani/menyetujul penyerahan/pengalihan sebagian pekerjaan utama PT.Gunakarya Nusantara kepada pihak ketiga (subkontrak), selanjutnyaSaksi Dhani Wahyudi menerangkan dalam persidangan bahwa hasilpekerjaan yang saksi lakukan dilaporkan kepada Terdakwa Il.Muhammad Januar Rahman, S.T.

Namun tidak direspon oleh TergugatRekonvensi;Bahwa oleh karena tidak ada penyelesaian secara bipartit, maka ParaPenggugat Rekonvensi akhirnya melaporkan masalah ini ke Dinas TenagaKerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan surat tertanggal 10 Agustus2020 untuk mendapat penyelesaian melalui proses mediasi (Tripartit);Bahwa pihak Disnaker Tanjung Jabung Barat mengadakan pertemuan mediasiantara pihak perusahaan dan Para Penggugat Rekonvensi yang didampingiPihak Serikat (K)SBSI, dan memperoleh kesimpulan

Penggugatyaitu alat bukti surat P.17 tentang Risalah Perundingan di Disnakertrans Halutdan bukti surat P.18 tentang Anjuran Mediator Hubungan IndustrialDisnakertrans Halut serta keterangan Oktovianus sebagai saksi yang diajukanoleh Penggugat;Menimbang, bahwa memperhatikan dan memeriksa dengan cermat danteliti dari alatalat bukti surat serta mendengarkan keteranganketerangan saksitersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta bahwa antara Penggugat danPara Tergugat telah melakukan perundingan Mediasi (Tripartit

kerja berturutturut) dan menghukum Tergugatsecara tunai dan seketika membayar kepada Penggugat hakhak Penggugatsebagai akibat hukum dari PHK tersebut yaitu uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja, uang penggantian perumahan, pengobatan danperawatan yang keseluruhannya Jumlah total Rp. 200.603.646,;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata para pihaktelah mengupayakan penyelesaian perkara a quo secara musyawarah padatingkat Bipartit (Bukti T43) dan kemudian dilanjutkan pada tingkat Tripartit

Sumatera Utara;IIILPENYELESAIAN PERSELISIHAN MELALUI TRIPARTIT.40.Majelis Hakim Yang Mulia, banwa selama Penggugat melakukan penagihan penagihan pemenuhan pembayaran upah kepada Para Tergugat, Penggugatjuga telah mendaftarkan penyelesaian permasalahan pembayaran upahyang menjadi haknya kehadapan Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiPemprov.

permasalahankepada LBH FHUKATANKSBSI sehingga diupayakan penyelesaianmelalui perundingan bipartit sebanyak 2 (dua) kali melalui surat Nomor010/LBH/F HKTKSBSI/I/2018 Tertanggal 24 Januari 2018 dan suratNomor 011/LBH/F HKTKSBSI//2018 Tertanggal 19 Februari 2018, namunTergugat tidak bersedia bertemu sehingga upaya perundingan bipartitdianggap gagal sehingga perselisihan kami limpahkan pada DisnakertransKota Bandar Lampung;Bahwa setelah dilakukan Pemanggilan Penggugat dan Tergugat sertadilakukan pertemuan tripartit

Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanyadapat diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial jika ternyata maksud untuk memutuskanhubungan kerja telah dirundingkan, tetapi perundingan tersebuttidak menghasilkan kesepakatan.Artinya PHK dari Tergugat belum bisa dibelakukan karena PHK yangdilakukan oleh Tergugat tidak melalui perundingan meskipun DinasTenaga Kerja Kota Bengkulu sudah memanggil untuk menyelesaikanmelalui Musyawarah Tripartit karena secara Biparit

(P12)Bahwa dengan tidak dibayarnya seluruh upah sesuai ketentuan yangberlaku, PARA PENGGUGAT mengalami kerugian BESAR baik Materiilmaupun /mmateril.Bahwa oleh karena upaya perundingan bipartit tidak terlaksana, gunapenyelesian perselisihan PARA PENGGUGAT telah menempuh upayapenyelesaian secara tripartit melalui mediator pada Kantor Dinas TenagaKerja Kota Depok, sesuai surat No. 560/851/Naker/XII/2020 tertanggal23 Desember 2020, yang menganjurkan sebagai berikut :e Agar melaksanakan pemutusan hubungan

sebelum lewat batas waktu 1 (satu)tahun sejak awal perselisiahan PHK dimana merupakan batasbaktu akhir pengajuan gugatan oleh PARA PENGGUGAT terhadapTERGUGAT yaitu satu tahun sejak diberitahukannya PemutusanHubungan Kerja (PHK) berdasarkan Surat Nomor R.192/KHI.400324/2011 tanggal 8 November 2011 perihal Skorsing(Bukti PIl), sehingga gugatan dapat diperiksa oleh PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung ;Bahwa gugatan diajukan setelah melewati proses bipartit danmediasi tripartit

JapanServo Batam sepakat bahwa masalah ini dinyatakan Dead Lock dan akan dilanjutkan dengan Mediasi secara Tripartit , sehinggaTERGUGAT dengan tegas menolak dalildalil PENGGUGAT padahalaman 9, yang menyatakan bahwa TERGUGAT sepakat untuk tetapmembayar upah kepada PENGGUGAT dan segala hakhaknya sampaiadanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap, karena inti dari4.1.AD,4.3.33kesimpulan perundingan bipartit tidak tercapai kesepakatan(Dead Lock), yang demikian maka sah dan patut menurut hukum MajelisHakim

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) a quooleh Pemohon Kasasi/Tergugat Asal telah dilaporkan ke AsosiasiGIAMM dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang;Bahwa selama berlangsungnya hubungan hukum (hubungan kerja)Pemohon Kasasi/Tergugat Asal dengan Para Termohon Kasasi/ParaPenggugat Asal dan/atau antara Termohon LXVIII Kasasi/Tergugat IlAsal dengan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Asal dalam bentukPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak pernah disengketakan baikdalam bipartit, tripartit