Bahwa Perselisihan PHK yang dialami PENGGUGAT telah puladiupayakan penyelesaian melalui mekanisme tripartit yang dimediasioleh mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, yang padaakhirnya mediator mengeluarkan surat Risalah/Anjuran PenyelesaianHubungan Industrial dengan Nomor: 560/PglI10.03.20/2020 tertanggal26 Maret 2019 (terlampir).

Tergugat untuk menerimakonpensasi; Bahwa benar saksi adalah sebagai Ketua PUK dan saat ini saksimasih menjabat sebagai Ketua PUK; Bahwa sepengetahuan saksi yang di PHK yang sama dengan ParaPenggugat waktu saksi menjadi Ketua PUK kalau di bagian produksiestimasi 250 orang dan sudah termasuk para Penggugat; Bahwa sepengetahuan saksi sisa dari Para Penggugat dari 250 orangsudah diberikan konpensasi; Bahwa saksi sebagai Ketua PUK pernah ikut mendampingi ParaPenggugat di Kantor Dinasker, dalam pertemuan Tripartit

telah berulangkali secara lisan maupunHalaman 61 dari 86Putusan No. 63/Pdt.SusPHI/2014/PHI.Mdntulisan serta melakukan aksi unjuk rasa, memohon supaya Tergugat dapatmelakukan pembayaran hak hak para Penggugat;Menimbang, bahwa perselisihan ini juga telah pernah diupayakanpenyelesaiannya melalui sidang Mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi dan selanjutnya Mediator telah menerbitkan anjuran Nomor : 3586/DTKTR/2013 (vide bukti P1) sebagai hasil dari penyelesaian secara Mediasiditingkat Tripartit

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraaquo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo etbono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1.Gugatan Para Penggugat Premature:Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Premature karenapihak Tergugat sudah membayarkan gaji Para Penggugat sebelum gugatanini diajukan sesuai dengan anjuran Mediator pada saat dilakukan Tripartit

yang sangatmerugikan Tergugat; Atas dasar uraian fakta hukum tersebut, maka kami mohon denganhormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar berkenanmenyatakan bahwa Tergugat haruslah dinyatakan tidak beraslah dan dalildalil gugatanPenggugat tersebut haruslah ditolak seluruhnya.Bahwa tidak benar dalildalil Penggugat pada butir: 13 s/d 17, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat ini telah dilakukanpenyelesaian secara bipartit dan tripartit

Februari 2015;Official Receipt (Nota Pembayaran) dari Sekolah ChildrenDiscovery House, Montessori;Terjemahan Resminya dalam bahasa Indonesia OfficialReceipt (Nota Pembayaran) dari Sekolah ChildrenDiscovery House, Montessori;Putusan Mahkamah Agung No. 286 K/Pdt.SusPHV/2013;Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUUIX/2011;Putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUUX1IV/2014;Tanda Terima Dokumen tertanggal 15 Maret 2016;Tanggapan atas Permohonan Penyelesaian/PencatatanPerselisihan Hubungan Industrial secara Tripartit

perselisihan PHK tersebut telah diupayakanperundingan Bipartit, dimana melalui Kuasa Hukum Penggugat telahmengirimkan surat ajakan perundingan Bipartit sebanyak 2 (dua) kali, yaitu : Surat ajakan perundingan Bipartit tanggal 12 September 2014, Nomor070/ADVK/IX/2014; Surat ajakan perundingan Bipartit tanggal 23 September 2014, Nomor072/ADVK/IX/2014;Namun upaya untuk perundingan Bipartit tersebut gagal, karena pihakTergugat tidak mau diajak untuk berunding;Bahwa selanjutnya telah dilakukan perundingan Tripartit

DUTA PUTRA LEXINDO mulai tanggal 16 Juli2018 dan PENGGUGAT II di PT.Dunia Lampu sebelum adanya putusantentang hal hal yang menyangkut persoalan hubungan industrial dengan pihakPT.Citra Golden Tunggal selesai.Bahwa pihak perusahaan Telah melakukan langkah langkah BIPARTITterhadap PENGGUGAT dan PENGGUGAT II pada tanggal 6 juni 2019,dengan hasil sepakat untuk TIDAK SEPAKAT.Bahwa pihak perusahaan Telah melakukan Langkah TRIPARTIT denganPENGGUGAT Beserta DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA Pangkalpinangpada bulan

(enam) bulan terhitung mulaitanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan 25 April 2020, sebagaimana termaktubdalam Surat Pemberitahuan tertanggal 21 Oktober 2019, dan berlanjut sampaibulan Juli 2020, hingga dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada ParaPenggugat;Bahwa atas adanya Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukanTergugat secara sepihak terhadap Para Penggugat maka dilakukanperundingan bipartit, namun dalam perundingan antara Penggugat dan Tergugattidak tercapai kesepakatan, selanjutnya dilakukan Tripartit

Oleh karenanya dapat dipastikanbahwa tidak pernah ada perundingan Bipartit maupun Tripartit antaraPenggugat dengan Tergugat. Dengan demikian sepantasnya gugatanPenggugat dinyatakan prematur.4.

Fakta hukum pula yang sejalan dengan hal tersebut, PENGGUGAT jugamenyatakan kepada TERGUGAT dalam Tripartit bahwa PENGGUGATmenyatakan hal yang sama seperti pada saat menemui Sekretaris BisnisAdministrasi sebagaimana tersebut diatas, selain itu PENGGUGAT jugamenyatakan bahwa dirnya mengetahui jika TERGUGAT tidak mungkinmempunyai kemampuan untuk membayar tuntutan yang diminta PENGGUGAT,namun PENGGUGAT tahu bahwa SAWSO mempunyai kemampuan untuk itu danmenurut PENGGUGAT, SAWSO akan memenuhi tuntutan

putusan ini dan untuk singkatnya tidak dimuat disini.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanPetitum ke2 Para Penggugat yang menyatakan perjanjian kerja waktu tertentuantara Tergugat dengan Para Penggugat, berubah menjadi perjanjian kerja waktutidak tertentu (PKWTT);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata para pihaktelah mengupayakan penyelesaian perkara a quo secara musyawarah pada tingkatBipartit (Bukti P18 s/d P20) dan kemudian dilanjutkan pada tingkat Tripartit

Gugatan Para Penggugat Premature :Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Premature karena pihakTergugat sudah membayarkan gaji Para Penggugat sebelum gugatan inidiajukan sesuai dengan anjuran Mediator pada saat dilakukan Tripartit diDisnaker Kota Samarinda dan Tergugat juga sudah memanggil ParaPenggugat untuk bekerja kembali, karena kegiatan operasional di PT UnitedCoal Indonesia sudah beroperasi normal kembali dengan Internal Memo49Nomor : UCVHRD/JKT/VIIV2014/09, yang pada pokoknya memberitahukankepada

dapatmengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka atas perselisihanterkait upah antara Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi, telahdilakukan perundingan bipartit dan telah menghasilkan kesepakatan yangdituangkan dalam Perjanjian Bersama, sehingga langkahlangkahperundingan bipartit tersebut merupakan langkah penyelesaian perselisihanhubungan industrial sebelum diajukan ke Pengadilan Hubungan Inddustrialapabila perundingan bipartit dan tripartit

Perundingaan WV : tanggal 30 Mei 2013, TERGUGAT tidak hadir dalamperundingan tersebut.Bahwa perundingan perundingan tersebut tidak tercapai kata sepakat antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT, oleh karena itu TERGUGAT pada tanggal 15 Juli2013 mencatatkan perselisinan PHK pada Disnakertrans Kabupaten Ngada untukkemudian dilakukan mediasi secara Tripartit oleh Mediator DisnakertransKabupaten Ngada ;Bahwa selanjutnya dikarenakan masih tidak ditemukan kata sepakat dan titik temuantara PENGGUGAT dan TERGUGAT, selanjutnya

permasalahankepada LBH FHUKATANKSBSI sehingga diupayakan penyelesaianmelalui perundingan bipartit sebanyak 2 (dua) kali melalui surat Nomor010/LBH/F HKTKSBSI/I/2018 Tertanggal 24 Januari 2018 dan suratNomor 011/LBH/F HKTKSBSI//2018 Tertanggal 19 Februari 2018, namunTergugat tidak bersedia bertemu sehingga upaya perundingan bipartitdianggap gagal sehingga perselisihan kami limpahkan pada DisnakertransKota Bandar Lampung;Bahwa setelah dilakukan Pemanggilan Penggugat dan Tergugat sertadilakukan pertemuan tripartit

BMIM yaitu lbu Karini Mardijanto untuk melakukanperundingan secara Tripartit di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasimengingat hingga surat tersebut dilayangkan Tergugat DR masih belumbersedia untuk melakukan perundingan dengan Para Penggugat DR;Bahwapada tanggal 18 Januari 2016 Para Penggugat DR melalui PUK SPLFSPMI PT.

BMIM menyampaikan surat Nomor 036/PUKSPL/FSPMI/PT.BMIM/I/2016 yang inti dari isi surat tersebut memintakembali kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi agar memanggil kembaliTergugat DR untuk dapat melakukan perundingan secara Tripartit terkaitperselisihan yang hingga saat ini belum ada kesepakatan dikarenakan pihakperusahaan masih tidak mau melakukan perundingan;Bahwa pada tanggal 20 Februari 2016 Para Penggugat DR melalui PUKSPL FSPMI mengirim surat No:039/PUK SPL/FSPMI/PT.BMIM/II/2016menyampaikan

Bahwa setelah upaya / proses bipartit dan tripartit sebagaimanadiisyaratkan oleh undang undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang No. 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial telah dilakukan oleh Para Penggugattidak menemukan penyelesaian antara Para Penggugat dan Tergugat,kemudian Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukanGugatan Perselisihan Hubungan Industrial dalam perkara aquo;Il. DALAM PROVISI1.

., yang mendasarkan pada dokumen yang ada yaituberupa Pertemuan Tripartit antara Dinas Koperindagkop, PT. GunaKarya Nusantara, subkontraktor dan konsultan pada tanggal 08Oktober 2011 yang belum bertandatangan, kemudian setelah dicermatiahli berkesimpulan dokumen tersebut adalah dokumen subkontraktidak resmi, karena kalau resmi telah dituangkan di dalam kontraksecara tertulis.

penyelesaian pekerjaan danpekerjaan sesuai dengan gambar yang ada pada kontrak dan RAB;Menimbang, bahwa sehingga karenanya dalil Penuntut Umumjuga tidak terbukti;PENDAPAT PENUNTUT UMUM:Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim serta merta telah mengambilnota pembelaan dari Terdakwa Suryadi dan Terdakwa II MuhammadJanuar Rahman, S.T. yang tidak didukung dengan fakta yangterungkap di persidangan, sebagaimana bukti yang kami JaksaPenuntut Umum ajukan di depan persidangan berupa fotocopy/asli 1(satu) lembar Pertemuan TriPartit

Mitra Karya Konsultan mengadakanpertemuan tripartit dan disepakati bahwa pekerjaan dibagikan/dialinkan kepada pihakpihak yang telah disepakati, keterangan SaksiTanrizal, S.T. bin Muhammad Nur, menyatakan Bahwa ada pekerjaanborongan yang dilakukan oleh saksi Fadlon dan saksi Samsul Bahri,dan keterangan Saksi Suryadi bin M. Ali, yang menyatakan Bahwasaksi membenarkan dokumen yang diperlihatkan yaitu rincianpembayaran subkontraktor antara saksi selaku Site Manager dengansaksi Fadlon.

dalam suatu addendum kontrak;Selanjutnya terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa II selaku Pengawas adalah mengawasi mengenaiberjalannya pekerjaan oleh rekanan dalam proyek pembangunanPasar Pagi Kuala Simpang, siapasiapa yang bekerja hal itu tidakmenjadi tanggungjawab Terdakwa Il, tanggung jawab Terdakwa Iladalah terhadap penyelesaian pekerjaan dan pekerjaan sesuaidengan gambar yang ada pada kontrak dan RAB, sebagaimanauraian di atas telah jelas bahwa dalam pertemuan tripartit

KonsultanPengawas dalam pertemuan tripartit tersebut diwakili oleh saksi DhaniWahyudi selaku Quality Engineer yang telah menandatangani/menyetujul penyerahan/pengalihan sebagian pekerjaan utama PT.Gunakarya Nusantara kepada pihak ketiga (subkontrak), selanjutnyaSaksi Dhani Wahyudi menerangkan dalam persidangan bahwa hasilpekerjaan yang saksi lakukan dilaporkan kepada Terdakwa Il.Muhammad Januar Rahman, S.T.

(P12)Bahwa dengan tidak dibayarnya seluruh upah sesuai ketentuan yangberlaku, PARA PENGGUGAT mengalami kerugian BESAR baik Materiilmaupun /mmateril.Bahwa oleh karena upaya perundingan bipartit tidak terlaksana, gunapenyelesian perselisihan PARA PENGGUGAT telah menempuh upayapenyelesaian secara tripartit melalui mediator pada Kantor Dinas TenagaKerja Kota Depok, sesuai surat No. 560/851/Naker/XII/2020 tertanggal23 Desember 2020, yang menganjurkan sebagai berikut :e Agar melaksanakan pemutusan hubungan