Ditemukan 2410 data
KADEK WIRA ATMAJA,SH
Terdakwa:
GEDE GITA GUNAWAN
119 — 63
uraian pertimbangan hokumtersebut, tidak sependapat dengan pembelaan yang disampaikan oleh PenasehatHukum Terdakwa dalam perkara ini.Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwaselebinnya, dengan sendirinya telah terjawab dalam pertimbangan hukum Majelisatas perkara Terdakwa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu untukmempersingkat putusan, Majelis tidak menanggapi lebih lanjut ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatusubsidair telah terpenuhi dan Majelis menyakini
GADHIS ARIZA, SH
Terdakwa:
I WAYAN DENES
151 — 202
Pasal 64 Ayat (1)KUHPidanaMenimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwaselebinnya, dengan sendirinya telah terjawab dalam pertimbangan hukum Majelisatas perkara Terdakwa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu untukmempersingkat putusan, Majelis tidak menanggapi lebih lanjut.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telahterpenuhi dan Majelis menyakini adanya kesalahan Terdakwa tersebut, dan selamapemeriksaan perkara ini tidak ditemukan halhal yang dapat
68 — 33
hokum terdakwa dalamperkara yang memohon agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair dandakwaan subsidair dalam perkara ini..Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat HukumTerdakwa dan Terdakwa selebihnya, dengan sendirinya telah terjawabdalam pertimbangan hukum Majelis atas perkara Terdakwa yang telahdiuraikan di atas, oleh karena itu untuk mempersingkat putusan, Majelis tidakmenanggapi lebih lanjut ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaansubsidair telah terpenuhi dan Majelis menyakini
Terbanding/Terdakwa : BUDI BUDIMAN
158 — 113
Dalam menentukan jumlah uang yang diberikan oleh Terdakwa kepadasaksi YAYA PURNOMO, PUJI SUHARTONO dan RIFA SURYA melaluiYAYA PURNOMO, Majelis Hakim hanya mendasarkan padaketerangan Terdakwa sehingga menyakini jumlah uang yang diberikanoleh Terdakwa hanya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus jutarupiah) berbeda dengan surat dakwaan dan surat tuntutan yangmenguraikan jumlah uang yang diberikan oleh Terdakwa sejumlahRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).2.
80 — 72
ST711/PW 30/5/2014tanggal 7/8/2014Bahwa berdasarkan surat tersebut dan hasil ekspose serta berkas datadatayang diperoleh dari pihak penyidik, Ahli melakukan PKKN setelahsebelumnya Ahli menyakini telah terjadi penyimpangan dalam pengadaanpembuatan / pembagunan kapal di Dinas tersebut dan telah terjadi KerugianKeuangan Negara;Bahwa seingat Ahli dalam melakukan pemeriksaan perhitungan kerugiaankeuangan Negara, didhului dengan :Ekspose dari Penyidik,Resume hasil Ekspose,Surat Tugas,Datadata berupa, Kontrak
KADEK WIRA ATMAJA,SH
Terdakwa:
I MADE CATUR ADNYANA, SH
137 — 63
,maka terhadap pembelaan daripenasehat hukum terdakwa tersebut akan dipertimbangkan bersamasama dalammenjatuhkan dalam amar putusan ini.Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwaselebinnya, dengan sendirinya telah terjawab dalam pertimbangan hukum Majelisatas perkara Terdakwa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu untukmempersingkat putusan, Majelis tidak menanggapi lebih lanjut ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidairtelah terpenuhi dan Majelis menyakini
KADEK WIRA ATMAJA,SH
Terdakwa:
GEDE GITA GUNAWAN
122 — 69
uraian pertimbangan hokumtersebut, tidak sependapat dengan pembelaan yang disampaikan oleh PenasehatHukum Terdakwa dalam perkara ini.Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwaselebinnya, dengan sendirinya telah terjawab dalam pertimbangan hukum Majelisatas perkara Terdakwa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu untukmempersingkat putusan, Majelis tidak menanggapi lebih lanjut ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatusubsidair telah terpenuhi dan Majelis menyakini
SRI HARYONO, SH
Terdakwa:
SUKMA ONI ISWARDANI bin MAKSUM
434 — 78
Terdakwa;Menimbang, bahwa Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwamemohon putusan yang seringanseringannya dan Pembelaan dari Terdakwasendiri yang memohon maaf atas kekilafan yang dilakukan, Terdakwa selaku kepalakeluarga mempunyai istri dan anakanak yang perlu mendapatkan bimbingan dannafkah dari Terdakwa, atas permohonan dari Terdakwa akan Majelis pertimbangkandan akan termuat dalam amar putusan;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatifkedua telah terpenuhi dan Majelis menyakini
722 — 241
Menghukum Terdakwa Andi Irfan Jaya membayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).Telah mendengar Nota Pembelaan (Pleidoi) Pribadi dari Terdakwayang dibacakan di persidangan pada tanggal 4 Januari 2021, pada pokoknyaTerdakwa tidak pernah melakukan halhal sebagaimana yang dituduhkankepadanya, dan apabila menyampaikan kebenaran justru dinilai bukan sebagaisebuah kejujuran, maka :Terdakwa menyerahkan hidup dan masa depannya berserta keluargakepada keputusan Majelis Hakim;Terdakwa sangat menyakini
104 — 27
Jasa melakukan pemaparan di barak kerja denganmemperlihatkan dokumendokumen hasil pekerjaan dan perhitunganvolume yang telah dikerjakan.Bahwa dalam pemaparan tersebut Konsultan Supervisi menyatakanbahwa pekerjaan telah selesai 97 % sesuai dengan Addendum KontrakPenutup.Bahwa pada saat itu saksi dan Tim PPHP lainnya menyimakpemaparan oleh Konsultan Supervisi dan membandingkannya denganfakta yang saksi lihat di lapangan, sehingga akhirnya Tim PPHP, PPK,dan Pengawas Lapangan merasa ragu dan tidak menyakini
GADHIS ARIZA, SH
Terdakwa:
I WAYAN SUDARMA
202 — 173
Pasal 64 Ayat (1)KUHPidanaMenimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwaselebinnya, dengan sendirinya telah terjawab dalam pertimbangan hukum Majelisatas perkara Terdakwa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu untukmempersingkat putusan, Majelis tidak menanggapi lebih lanjut.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telahterpenuhi dan Majelis menyakini adanya kesalahan Terdakwa tersebut, dan selamapemeriksaan perkara ini tidak ditemukan halhal yang dapat
198 — 89
pemeriksaan ;Bahwa ahli mengetahui adanya keterangan dari Inspektorat dari BadanPemeriksaan keuangan yang manyatakan Deviasi cuma sebesarRp.180 juta dan bukan terkait Deviasi tapi yang menyatakan bahwaberita acara penyelesaian pisiknya telah 100% itu yang dinyatakanInspektorat ; Bahwa ahli dalam melakukan pemeriksaan ini berdasarkan datapenyidik yang diterima, tapi kami juga melakukan klarifikasi atasdokumen yang kami dapat dari Penyidik dan data dari penyidik tidakkami terima begitu saja, kami juga menyakini
RUDI FIRMANSYAH,SH
Terdakwa:
ISKANDAR ZULKARNAIN Alias RUDI Bin H. M. YUSUF
286 — 201
dalam laporannyatersebut Hermantoni selalu. melaporkan bahwasanya pelaksanaankegiatan pembangunan gedung auditorium serbaguna UIN Sultan ThahaSyaifuddin Jambi Tahun Anggaran 2018 berjalan dengan lancar dan tidakada masalah;Halaman 93 dari 260 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2020/PN.Jmb.Bahwa saksi meyakini keberanaran laporan tersebut karena selama iniHermantoni memiliki kinerja yang bagus dan jujur, dan dalammenyampaikan laporan tersebut juga didukung oleh Fikri selaku TimTekhnis PU, sehingga saksi menyakini
OKA REGINA.S SH
Terdakwa:
Benny Johan.ST
156 — 46
Kemudian dokumen tersebut oleh Saksi selaku PPSPM melakukanpengecekan kembali dan menyakini kebenaran dari data data dimaksudmaka Saksi menandatangani SPM;d. Petugas SPM menyampaikan kepada KPPN untuk diterbitkan SP2D;Bahwa Saksi mengetahui tentang pekerjaan tersebut ketika Saksi menerimaDIPA Perubahan UNRI tahun 2012 tentang Pembangunan Gedung ProgramHalaman 99 dari 245 Halaman Putusan No. 30/Pid.SusTPK/2019/PN.
90 — 38
Belanja Modal Pengadaan Alatalat Laboratorium Kedokteran danpenyehatan Lingkungan (1 Paket).Bahwa saksi mendistribusikan pekerjaan pelelangan atas pengadaan alatalatLaboratorium Kedokteran dan penyehatan Lingkungan kepada Pokja XXIV ,kemudian saksi ada menelpon Sdr DODI Hamdani yang merupakan Ketuamerangkap anggota Pokja XXIV untuk menerima paket pekerjaan pengadaanalatalat Laboratorium Kedokteran dan penyehatan Lingkungan Awalnya SdrDodi tidak menyanggupi tapi karena saksi menyakini ada Adimaja
ASTIN REPELITA, SH
Terdakwa:
DR. ZULFIKAR DJAUHARI
265 — 557
Kemudian dokumen tersebut oleh Saksi selaku PPSPM melakukanpengecekan kembali dan menyakini kebenaran dari data data dimaksudmaka Saksi menandatangani SPM;d. Petugas SPM menyampaikan kepada KPPN untuk diterbitkan SP2D;Bahwa Saksi mengetahui tentang pekerjaan tersebut ketika Saksi menerimaDIPA Perubahan UNRI tahun 2012 tentang Pembangunan Gedung ProgramHalaman 113 dari 275 Halaman Putusan No. 29/Pid.SusTPK/2019/PN.
125 — 39
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 pasal 184 ayat(2) yang menyatakan:Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yangberkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/ataupengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadapkebenaran material dan akibat yang timbul dari pengunaan surat buktidimaksud.Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangandiatas maka mejelis menyakini unsur ini telah terbukti menurut hukum secarasah dan menyakinkan,
96 — 44
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 pasal 184 ayat(2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumenPutusan Nomor 81/Pid.SusT PK/2016/PN.Bgl Hal. 241 dari 288 Halaman.yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaandan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawabterhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengunaansurat bukti dimaksua.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makamejelis menyakini unsur ini telah terbukti menurut
80 — 29
Laboratorium Kedokteran danpenyehatan Lingkungan (1 Paket).Bahwa saksi mendistribusikan pekerjaan pelelangan atas pengadaan alatalatLaboratorium Kedokteran dan penyehatan Lingkungan kepada Pokja XXIV ,Halaman 149 dari 323 Putusan Nomor : 37/Pid.Sus/TPK / 2015/PN.Tpgkemudian saksi ada menelpon Sdr DODI Hamdani yang merupakan Ketuamerangkap anggota Pokja XXIV untuk menerima paket pekerjaan pengadaanalatalat Laboratorium Kedokteran dan penyehatan Lingkungan Awalnya SdrDodi tidak menyanggupi tapi karena saksi menyakini
116 — 30
Menyakini terlaksananya pengendalian intern yang efektif dan efisien sertapenerapan prinsip Good Corporate Govermance melalui pemeriksaan secaralangsung maupun tidak langsung.b. Meyakini pengelolaan fungsi kontrol dan kepatuhan unit kerja di bawahsupervisi Kanwil terhadap seluruh ketentuan internal dan eksternal.c. Mereview pelaksanaan fungsi operasional Risk Profile Unit Kerja.