izin pengusahaan hutan dalamKawasan Ekosistem Leuser;(vide Pasal 150 ayat (2) UU No.11/2006)Bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 150 ayat (1) dan ayat (2)tersebut, maka sudah cukup jelas bahwa menerbitkan izin untuk kegiatanHalaman 24 dari 8 halamanPutusan Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA11.industri dan pertambagan in casu Obyek Gugatan dalam KEL tidaktermasuk dalam uraian penugasan dari pemerintah sebagaimana diaturdalam Pasal 150 ayat (1) Undangundang tentang Pemerintah Aceh.Bahwa menerbitkan izin

industri dan pertambangan in casu ObjekGugatan di dalam KEL bertentangan denganPasal 150 ayat (2) Undangundang tentang PemerintahAcehBertentangan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penetapan Kawasan BentangAlam Kars;Bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah menetapkanKawasan cagar alam geologi (Kars) berupa KawasanKarst KabupatenAceh Tamiang adalah seluas 37.026,83 Ha;(vide Pasal 28 ayat (2) huruf h Qanun Kabupaten Aceh TamiangNo.14/2013)Bahwa

Melampirkan Izin Industri dan Izin Produksi daribarang barang local(dalam negeri) yang ditawarkan. e Bahwa dari alat alat IUD KIT tersebut baik pengadaan IUD KITTahap , Tahap Il T.A 2013 yang dilaksanakan oleh HARUNSUARSONO (CV. BULAO KENCANA MUKTI), SLAMETPURWANTO (PT. KIMIA FARMA) yang berasal dari terdakwa,terdapat alat alat yang merupakan barang impor dan alat alat hasilperakitan dalam Negeri, antara lain : No. Jenis Barang Merk PrinsipalI.

ayat (1)Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor : 1190/ MENKES/ PER VII/ 2010 tentangIzin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga disebutkanbahwa Alat kesehatan dan/ atau PKRT yang akan diimpor, digunakan dan/ ataudiedarkan di wilayah Republik Indonesia harus terlebih dahulu memiliki izinedar.e Bahwa terhadap alat alat IUD KIT yang merupakan hasil perakitandalam negeri yang berasal dari terdakwa antara lain berupa :a) Spot Lamp, adalah tidak mempunyai izin edar, izin produksidan izin

industri yang sebelumnya terdakwa membelinya dariH.

Hakayo KridanusaBahwa, Pengadaan barang IUD KIT BKKBN ini barang asli karena disyaratkandalam RKS standart kualitasnya made in Germany walaupun diproduksi bukandi Germany.Bahwa, Saksi sudah cek satu persatu pada waktu menandatangani dokumenpenawaran, ada ditemukan kekurangan, contoh lampu itu tapi menurutinformasi bukan alat kesehatan sehingga tidak perlu memiliki izin industri,kemudian barangbarang almas yang registrasinya bukan mati tapi regulsibahwa didaftar ulang, karena menurut PERMENKES yang

mengajukanpermohonan ijin Produksi ke Menteri Kesehatan Pemohon harusberbentuk Badan Usaha Industri Farmasi;Bahwa Industri Farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dariMenteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat ataubahan obat yaitu Pembuatan obat adalah seluruh tahapan kegiatandalam menghasilkan obat, yang meliputi pengadaan bahan awal danbahan pengemas, produksi, pengemasan, penga wasan mutu, danpemastian mutu sampai diperoleh obat untuk didistribusikan;Bahwa persyaratan untuk memperoleh izin

industri farmasi sebagai manadimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:a. berbadan usaha berupa perseroan terbatas;b. memiliki rencana investasi dan kegiatan pembuatan obat;c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;d. memiliki secara tetap paling sedikit 3 (tiga) orang apoteker WargaNegara Indonesia masingmasing sebagai penang gung jawabpemastian mutu, produksi, dan pengawasan mutu;Halaman 64 dari 93 Putusan Nomor 1502/Pid.Sus/2016/PN Bkse. memiliki komisaris dan direksi tidak pernah terlibat, baik

Anggun Segara memiliki Izin Industri Galangan Kapal; Bahwa kontraknya yang dikelaskan bukan perusahaannya yang dikelaskan;Bahwa pada saat tes pertama kali kapal tidak ada syahbandar, karena pada saattes seharusnya ada pemilik kapal dan syahbandar;Bahwa kapal diambil setetah beberapa bulan, setiap minggu ditelpon karenaterdakwa belum bisa termin (bayar);Bahwa saksi menyatakan perjanjian KSO adalah persyaratan;Halaman 73 dari 187 halaman Putusan 02/Pid.Sus/2011/PN.PBR74Bahwa mesin kapal di pesan di

PHAT) ERKO MOJRA yang berada di DesaTumbang Lahang, daerah Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) JAMID yang beradadi Desa Tumbang Tanjung, serta melakukan pembelian kayu illegal hasil tebanganmasyarakat, dilakukan tanpa Perizinan Berusaha, karena tidak sesuai denganperijinan usaha yang dimiliki oleh Terdakwa yakni Ijin Industri Primer Hasil HutanKayu, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri LHK NomorHalaman 40 dari 246 Putusan Nomor 12/Pid.SusLH/2021/PN KsnP.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Izin

Industri Primer Hasil Hutan yangmenyebutkan bahwa Izin Industri Primer Hasil Hutan kayu adalah Izin untukmengolah kayu bulat dan atau kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenisproduk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin olehpejabat yang berwenang.Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (4)huruf a jo.

untukbarcodenya di SIPUHH ada menu untuk mengakomodir hal tersebut, jadi kayuyang dipotong bisa dipakaikan barcode lagi menjadi barcode turunan akanHalaman 90 dari 246 Putusan Nomor 12/Pid.SusLH/2021/PN Ksntetapi jika dari potongan tersebut ada yang tidak disertai barcode, hal tersebutsalah, karena barcode adalah identitas kayu;Bahwa SKSHH itu wajib, karena SKSHH adalah dokumen yang menyertaipengiriman kayu tersebut;Bahwa Pihak Terdakwa hanya bisa menunjukkan bahwa hanya punya izinprimer hasil hutan izin

industri hasil hutan, yang berarti melakukanpenebangan hutan tanpa izin karena hanya bisa menunjukkan izin industry.Untuk kawasan hutan Industri, kalau tidak bisa menunjukan IUPHHK atauIUPKHHT atau punya IPK, maka tidak boleh menebang;Bahwa Ahli Kalau melihat barang buktinya tidak secara tertulis tapidisampaikan fakta secara tertulis kepada Ahli bahwa selama tahun 2020SKSHH KB yang di SIPUHH Itu kan untuk UD.

Bahwa saksi sebagai Kepala Bidang Pengawasan dan PenindakanDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2010 sampai sekarang; Bahwa dalam menerbitkan izin industri salah satu syaratnya adalahHalaman 95 dari 151 Halaman Putusan Perkara Nomor:28/G/LH/2018/PTUN.SMGizinlingkungan; Bahwa Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mempunyai kewenangan menerbitkan izin usaha industri dengan nilai invertasi di atas 15 milyar rupiah; Bahwa

PstBahwa produk dengan desain industri yang diproduksi, dijual, dandidistribusikan oleh Para Penggugat tersebut sudah dilakukan sejakdahulu, diantaranya oleh Penggugat II sejak tahun 2009 berdasarkandokumen izin industri dan izin perdagangan, serta oleh Penggugat III sejakTahun 1978 berdasarkan dokumen izin industri;Bahwa akan tetapi, Para Penggugat mengetahui ternyata Para Tergugattelah melakukan pendaftaran Desain Industri atas produkproduk sanitarypada Turut Tergugat dan telah memperoleh Sertifikat

perubahan faktor biaya,apabila terjadi perubahan biaya, Daftar biaya standar yang dikeluarkan olehinstansi yang berwenang;Bahwa yang wajib dilakukan untuk menentukan HPS tersebut Survei hargaPasar dimana barang tersebut diproduksi, karena harga Pasar tersebutsudah pasti resmi;Bahwa barang yang tidak ada dipasaran seperti kontruksi mesin;Bahwa ada beda Kualifikasi barang,dengan izin, jika kualifikasi barangcukup izin usaha sedangkan kalau pengadaan konsiruksi mesin harus adaizin konstruksi mesin yaitu izin

industri, jika tidak punya izin dianggap tiakmemenuhi syarat;Bahwa menurut pendapat Ahli tugas dan tanggung jawab KPA yangmenanda tangani kontrak dikaitkan dengan Pasal 11 Permendagri tahun2007 maka KPA bertugas mengadakan kontrak dan mengawasi kontraktersebut;Bahwa tanggung jawab penyedia barang dalam penyerahan barangnyaHarus menyerahkan barang tersebut tepat waktu;Bahwa dalam serah terima barang kalau di dalam itemitemnya ada yangmasih kurang dan tidak berfungsi, Apabila barang tersebut diserahkan

Periuk,Kota Tangerang, maka Penggugat segera mengurus semua surat suratyang menunjang kegiatan usaha Cipta Karya Mandiri yaitu surat suratyang berupa : SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA, dari Kelurahan PeriukJaya (bukti Pa); SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA, dari Kecamatan PeriukJaya (bukti Pas); SURAT IZIN INDUSTRI (bukti P26a, P2es, P2ec, P2e6p); SURAT IZIN GANGGUAN (bukti P27a, P27, P27c);Dan sebagai pemilik dan penanggung jawab dari usaha Cipta KaryaMandiri, Jaya Iskandar dan Penggugat sepakat tetap

Periuk, Kota Tangerang, makaPenggugat segera mengurus suratsurat yang menunjang kegiatan usahaCipta Karya Mandiri yaitu suratsurat yang berupa: Surat Keterangan Domisili Usaha, dari Kelurahan Periuk Jaya (buktiP24), Surat Keterangan Domisili Usaha, dari Kecamatan Periuk Jaya(buktiP25), Surat Izin Industri (buktiP26A, P26B, P26C, P26D), Surat Izin Gangguan (buktiP27A, P27B, P27C),Hal. 75 dari 239 hal. Putusan No. 757/PDT/2016/PT.

Bahwa produk dengan desain industri yang diproduksi, dijual, dandidistribusikan oleh Para Penggugat tersebut sudah dilakukan sejak dahulu,diantaranya oleh Penggugat II sejak tahun 2009 berdasarkan dokumen izinindustri dan izin perdagangan, serta oleh Penggugat III sejak Tahun 1978berdasarkan dokumen izin industri;4.

Dokumen angkutan yang digunakanmengangkut bahan baku kayu bulat yang digunakan IUIPHHK menggunakanSKSHHKSB ;Bahwa menurut Permenlhk Nomor P.66 / Menlhk/ Setjen / Kum.1 /10 / 2019tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam, danPermenlhk P.1/ Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Izin Industri PrimerHasil Hutan, IUPHHKHA dapat mengirim bahan baku ke Industri primer yangtelah ada kontrak suplai.

perubahan faktor biaya, apabilaterjadi perubahan biaya, Daftar biaya standar yangdikeluarkan oleh instansi yang berwenang;Bahwa yang wajib dilakukan untuk menentukan HPStersebutSurvei harga Pasar dimana barang tersebutdiproduksi, karena harga Pasar tersebut sudah pastiresmi; Bahwa barang yang tidak ada dipasaran sepertikontruksi mesin;e Bahwa ada beda Kualifikasi barang,dengan izin, jikakualifikasi barang cukup izin usaha sedangkan kalaupengadaan konstruksi mesin harus ada izin konstruksimesin yaitu izin

industri, jika tidak punya izin dianggaptiak memenuhi syarat;e Bahwa menurut pendapat Ahli tugas dan tanggungjawab KPA yang menanda tangani kontrak dikaitkandengan Pasal 11 Permendagri tahun 2007 makaKPA bertugas mengadakan kontrak dan mengawasikontrak tersebut;e Bahwa tanggung jawab penyedia barangdalampenyerahan barangnya Harus menyerahkan barangtersebut tepat waktu;e Bahwa dalam serah terima barang kalau di dalamitemitemnya ada yang masih kurang dan tidakberfungsi, Apabila barang tersebut diserahkan

Bahwa Selaku produsen PT Indodaya Cipta Lestari disini Saksisebagai perwakilan dari pabrik UPS dengan merek ICA dan MINAMOTOdan Saksi tidak membawa Izin Industri dan Usaha Perdagangan dari PTtersebut dan akan Saksi bawa fotocopy dokumennya. Bahwa jenis Stabilizer yang dibuat dari PT INDODAYA CIPTALESTARI ada 2 (dua) jenis yaitu Type SM7500 type ini tekhnologipembuatannya dengan servo motor dan Type FR1002 C1 tekhnologipembuatannya ferro resonant.

Izin Industri dari Kementrian Perindustrian danKementrian KesehatanIzin Peyalur Alat kesehatan dari Kementrian KesehatanIzin Edar Alat kesehatan dari Kementrian KesehatanNPWP :01.761.409.0441.0007. PKP (Pengusaha Kena Pajak).e Bahwa benar alat kesehatan yang di produksi dan dijual oleh PT. Sarandioa >Karya Nugraha:. Kelompok ruang perawatan, antara lain tempat tidur pasien dan matras(hospital bed manual + matras) , matras, meja makan dan lain lain..

No.18 K/Pid.Sus/2010Tanda Daftar Perusahaan;Surat izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemda;Surat Izin Industri;Operasi Usaha (Modus Operandi).Sarana Usaha mengenai lokasi usaha fasilitas bangunan tempatusaha;Analisa Keuangan.Setiap permohonan fasilitas kredit harus dilengkapi analisakeuangan dari calon debitur;Laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laga bagiyang berbentuk Badan Hukum, data kegiatan usaha dan hasilinterview Analis Kredit jika calon debitur tidak memiliki laporanneraca rugi

No.18 K/Pid.Sus/2010Surat Izin Industri;Operasi Usaha (Modus Operandi).Sarana Usaha mengenai lokasi usaha fasilitas bangunan tempatusaha;Analisa Keuangan.Setiap permohonan fasilitas kredit harus dilengkapi analisakeuangan dari calon debitur;Laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba bagiyang berbentuk hukum, data kegiatan usaha dan hasil interviewAnalis Kredit jika calon debitur tidak memiliki laporan neraca rugilaba;Dari hasil interview dibuatkan: Proyeksi laporan neraca rugi laba;

Rotua mendapat Izin Industri untukmengolah kayu olahan menjadi mebel dan furniture sesuai pesanan.Bahwa Terdakwa Labora Sitorus selaku pengendali kegiatan PT. Rotua telahmembeli bahan kayu olahan yang dipungut dari Kawasan hutan secara tidaksyah, kemudian kayu tersebut dijual kepada pembeli yang berada diSurabaya baik dalam bentuk Dorjamb, Square, Flooring, dan Decking.ataupun masih dalam bentuk kayu olahan. Adapun pembeli yang telahmelakukan pembelian kayu kepada PT. Rotua adalah :1. CV.

Bintang Tiurma dan TPKTLaksana Bintang Timur dan bekerja sama dengan 6 pemegang IPHHK atasnama Terdakwa dalam menjalankan usaha jual beli kayu dari Pulau Misol,Batanta, Waliebet dan pulaupulau lain di wilayah Kabupaten Raja Ampat,dan dari mereka tidak ada Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.Bahwa Terdakwa juga menjual kayu berbentuk balok ke Surabaya tanpaketerangan/izin industri primer, tetapi Terdakwa menggunakan izin industrisekunder dengan demikian Terdakwa melakukan pelanggaran.Bahwa ketiga

LESTARIdi Medan dari tahun 1992 s/d sekarang.Bahwa PT Indodaya Cipta Lestari pusatnya di Jakarta denganalamat Glodok Blok B No.11, dengan Direktur Utamanya Ir.Yusdi Abadi,mengenai akta pendirian Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi selakukepala cabang.Bahwa PT Indodaya Cipta Lestari sebagai produsen Stabilizer danUPS dengan merek ICA dan MINAMOTO.Bahwa Selaku produsen PT Indodaya Cipta Lestari disini Saksisebagai perwakilan dari pabrik UPS dengan merek ICA dan MINAMOTOdan Saksi tidak membawa Izin

Industri dan Usaha Perdagangan dari PTtersebut dan akan Saksi bawa fotocopy dokumennya.Bahwa jenis Stabilizer yang dibuat dari PT INDODAYA CIPTALESTARI ada 2 (dua) jenis yaitu Type SM7500 type ini tekhnologipembuatannya dengan servo motor dan Type FR1002 C1 tekhnologipembuatannya ferro resonant.Benar pada tahun 2013, PT INDODAYA CIPTA LESTARI adamemberikan dukungan alat laboratorium uji berupa: Stabilizer Type SM7500 dan Type FR1002 kepada CV.

diatas,pasca berlakunya Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.42/MenhutI/2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal DariHutan Tanaman Pada Hutan Produksi, masalah pengisian nomor seri pada blangkoFAKO bukan lagi diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara,melainkan sepenuhnya merupakan kewenangan dari pimpinan perusahaan yangbersangkutan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 ayat (4) sebagai berikut :Pengadaan Blangko FAKO dilakukan oleh pemegang Izin

Industri Primer, IndustriLanjutan, Industri terpadu, atau TPTKO, dan dicetak di percetakan umum denganpenetapan nomor seri FAKO oleh pimpinan perusahaan yang bersangkutan.