Dawuan Barat Kec.Cikampek Kab Karawag atau setidaktidaknya masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri KarawangKarawang namun karena terdakwa ditahan di RutanBandung dan sebagian besar saksisaksi bertempat tinggal lebih dekat padapengadilan Negeri Bandung, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanamenjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa danmengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menanam,

setidaktidaknya pada suatu waktudisekitar bulan November 2014, atau setidaktidaknya masih termasuk dalam tahun2014 bertempat di mobil di Jalan Johar Kab Karawang atau setidaktidaknya masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang namun karena terdakwaditahan di Rutan Bandung dan sebagian besar saksisaksi bertempat tinggal lebihdekat pada pengadilan Negeri Bandung, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat(2) Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa danmengadilinya, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bermula pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira pukul 18.00 wibtelah membeli (satu) paket sabu seharga Rp. 300.000, ( tiga ratus ribu rupiah ) dariASEP Als SULE (DPO) di warung kopi daerah patok besi setelah mendapat sabukemudian oleh terdakwa dibawa pulang ke rumah kemudian pada hari Rabu tanggal19 November

atau setidaktidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari2015 atau dalam tahun 2015 bertempat di bawah jembatan Layang Sadang KabupatenPurwakarta atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk kedalam daerahhukum Pengadilan Negeri Purwakarta, namun karena terdakwa bertempat tinggal, ditahan,dan sebagian besar saksisaksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan NegeriBandung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU RI Nomor 8 Tahun 1981Tentang Hukum Acara Pidana menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri Bandung untukmemriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3(tiga) paket kecil sabu dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,30 Gram,perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bahwa berawal pada bulan Januari 2014 terdakwa dikenalkan oleh temannyayang ditahan di LP Gintung Kabupaten Cirebon kepada Sdr.Abang (DPO)ATAUdengan memberitahu

pukul 02.30 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu masih dalambulan Januari 2015 atau dalam tahun 2015 bertempat di Kampung Rambutan Jakarta Timuratau. setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukumPengadilan Negeri Jakarta Timur, namun karena terdakwa bertempat tinggal, ditahan, dansebagian besar saksisaksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bandung,maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang HukumAcara Pidana menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa danmengadili perkara ini, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, berupasabu seberat 0,30 Gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaiberikut :e Bahwa berawal pada bulan Januari 2014 terdakwa dikenalkan oleh temannyayang ditahan di LP Gintung Kabupaten Cirebon kepada Sdr.Abang (DPO)dengan memberitahu bahwa kalau membeli sabu bisa kepada Sdr.Abang.Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira pukul

terdakwa TRIYANTO pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus2014 bertempat di Toko Jamu Pasar Cibadak Blok AB III No. 5 KabupatenSukabumi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum PengadilanNegeri Cibadak, namun karena sebagian besar saksisaksi bertempat tinggallebih dekat pada Pengadilan Negeri Bandung, maka berdasarkan ketentuanPasal 84 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri Bandung untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijinedar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar, dilakukan olehterdakwa dengan cara : Bahwa terdakwa sebagai pemilik Toko Jamu yang beralamat di PasarCibadak Blok AB III No. 5 Kabupaten Sukabumi sejak awal tahun 2011telah menjual atau

terdakwa TRIYANTO pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus2014 bertempat di Toko Jamu Pasar Cibadak Blok AB III No. 5 KabupatenSukabumi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum PengadilanNegeri Cibadak namun karena sebagian besar saksisaksi bertempat tinggallebih dekat pada Pengadilan Negeri Bandung, maka berdasarkan ketentuanPasal 84 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri Bandung untukHalaman 5 dari 13 halaman Putusan No. 196/Pid/2016/PT.BDG.memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfataan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) setiap orang yang tidakmemiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan obat yangberkhasiat

/V/K/1991; bahwa Pemohon adalah Warga Negara Asing;Menimbang, bahwa atas penjelasan tersebut, Kuasa Pemohon mohonwaktu untuk membicarakan kepada kliennya (Pemohon), dan kemudian Hakimmemberikan waktu kepada Kuasa Pemohon dan persidangan diundur satuminggu;Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya, Kuasa Pemohontidak hadir tanpa alasan yang sah;Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pemohon tidak hadir, makaHakim berpendapat Pemohon tidak serius dan lagi pula permohonan tersebuttidak lagi menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri untuk mengadilinya,sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tidak dapatditerima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;MENETAPKAN1.

Cakra PerkasaJayamulia Dugaan terhadap tindakan pelanggaran terhadap kegiatanSerikat Pekerja adalah kewenangan Pengadilan Negeri Banjarmasindan bukan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan NegeriBanjarmasin;. Gugatan Penggugat telah melanggar Kompetensi Absolut PHI PadaPengadilan Negeri Banjarmasin, karena jelas dalam petitumPenggugat angka 5 yang mohon kepada Majelis Hakim untuk*menyatakan Tergugat telah melanggar UndangUndang Nomor 21Tahun 2000, dst..

Jelas bahwa pelanggaran terhadap UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000 adalah perbuatan pidana yangmerupakan kewenangan Pengadilan Negeri Banjarmasin dan bukanPengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan NegeriBanjarmasin;Berdasarkan alasan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Banjarmasin haruslah mengabulkan eksepsi Tergugatbahwa Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan NegeriBanjarmasin tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quodalam suatu putusan sela;Gugatan

., yang ditafsir dengan harga lebih kurang Rp. 250.000, (dua ratus limapuluh ribu rupiah) atau setidaktidaknya lebih dari Rp. 250, (dua ratus limapuluh rupiah);Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalampasal 362 KUHP;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukankeberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umummaupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa

P/2020/PN.BTAMenimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa KTP Pemohon menunjukkanfakta hukum bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten OKU Timur dimanamerupakan wilayah yang termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Baturaja untukmemeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti Surat dengan dikaitkan denganketerangan saksisaksi, terungkap fakta Pemohon lahir di Desa Limansari yangmerupakan bagian dari wilayah OKU Timur;Menimbang, bahwa Pemohon ingin menghilangkan spasi pada namanyaYuli

kenama Indonesia yang dipilihnya INDAHWATI LESMANA:bahwa nama INDAHWATI LESMANA oleh Pemohon sudah lama dipakainama Indonesia tersebut; bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut adalah nama yang didalammasyarakat Indonesia bukan merupakan sesuatu gelar atau suatu yangbertentangan dengan adat istiadat; bahwa di dalam KTP atau suratsurat penting lainnya milik Pemohon sudahmemakai nama Indonesianya tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 93 Stbl.1917 No.130 yo.Stbl.1924No.558, adalah menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri untuk memberikan izin kepadaPemohon untuk merubah/mengganti nama kecilnya sebagaimana diuraikan didalan suratpermohonannya adalah karena ia telah menjadi Warganegara Republik Indonesiaberdasarkan Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik RakyatTiongkok untuk tetap menjadi Warga R.I. tanggal 3 Januari 1961 Nomor:2249/61(Formulir II);Serta dengan maksud untuk memenuhi anjuran Pemerintah Republik Indonesia dalamrangka membentuk satu kesatuan bangsa yang homogeen

perkara ini;Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimanatermuat dalam Buku Il tentang Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umu medisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwaPengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkanpermohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebin dahuluakan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksivoluntair yang merupakan kewenangan

Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa menurut Pasal 71 Undangundang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :1.

saksi,selain itu di Persidangan juga telah di dengar keterangan dari kedua calon mempelai;Menimbang bahwa bukti surat yang berupa Fotokopi tersebut telah disesuaikandengan aslinya serta diberi materai yang cukup, sedangkan 2 (dua) orang saksi telahdidengar keterangannya dibawah sumpah sehinggabukti surat dan keterangan saksitercscehiut danat diterima cehaoai alat hnikti dalamNO.3 Tahun 2006 tersebut, pennohonan Para Pemohon ini seharusnya diajukan kepadaPengadilan agama, sehingga tidak tennasuk kewenangan

Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini tidak termasuk kewenanganPengadilan Negeri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 134 H.ILR., Hakim karenaJabatannya wajib mengaku tidak berwenang, sehingga cukup beralasan bagi PengadilanNegeri menyatakan tidak berwenang untuk mengadili Pennohonan ini;Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari yurisdiksi voluntair maka tentangbiaya perkara dibebankan kepada Pemohon sehingga Para Pemohon harus dihukum untukmembayar biaya perkara yang besamya

Bahwa menurut Judex Facti materi gugatan Pemohon Kasasi dalamperkara a quo adalah mengenai sahtidak sahnya proses lelang/tenderyang diatur secara khusus dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha sehinggabukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya;c.

Puteri Candramidi No. 8 RT. 001RW. 014 Kelurahan Sei Bangkong Kecamatan Pontianak Kota dan bukti P2berupa Surat keterangan dari Pengurus Rt. 01/Rw. 014 tertanggal 26 Pebruari2019 dapat diketahui bahwa pemohon adalah Penduduk Kota Pontianak danmerupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak oleh karenanyaPermohonan Pemohon tersebut adalah kewenangan Pengadilan Negeri Pontianakuntuk memeriksa dan mengadili Permohonan tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3, P4 dan P5 berupa suratpernyataan

bahwa berdasarkan keterangan Pasal 52 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundangan lainnya yangbersangkutan, pencatatan penggantian nama dilaksanakan berdasarkan PenetapanPengadilan Negeri tempat Pemohon ;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon adalahdiperbolehkan ;Menimbang, bahwa nama yang dipilih Pemohon tersebut adalah penggantianpenyebutan atau penulisan dan bukan perubahan nama keluarga atau keturunan sehinggamenjadi kewenangan

Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa penggantian nama yang dipilih Pemohon tersebut adalah bukanmerupakan titel, gelar, pangkat, gelar kebangsawanan ;Menimbang, bahwa penggantian nama Pemohon tersebut tidak bertentangan denganUndangUndang dan tidak melanggar kesusilaan , kesopanan atau peradaban suatu daerah ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka cukupberalasan kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakartauntuk memperbaiki dan dapat di catat dalam

Akan tetapioleh karena kewenangan Pengadilan Negeri adalah memperbaiki kesalahandalam Akta Catatan Sipil, maka petitum permohonan yang memohon untukmemperbaiki nama dalam Kartu Keluarga patut untuk ditolak, karena perbaikanKartu Keluarga adalah kewenangan Dinas Catatan Sipil;Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohonangka 2 patut untuk dikabulkan sebagian;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini bersifat voluntair, makabiaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon

2020 dihubungkandengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan NegeriCikarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaBekasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karenahubungan hukum Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatanbukan sengketa konsumen, melainkan hubungan perdata yang berkaitandengan wanprestasi salah satu pihak dari suatu perjanjian yang secaraabsolut penyelesaiannya menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri;Halaman 4 dari 6 hal.

dimaksud dengan "kesalahan tulisredaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angkapenjelasan Pasal 70 ayat (1) UndangUndang Adminduk soal kesalahan tulisredaksional dalam pembetulan Kartu Tanda Penduduk (KTP);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diketahulberdasarkan Pasal 71 ayat (3) UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan bahwa mengenai pembetulanredaksional dalam kesalahan penulisan akta merupakan wewenang PejabatPencatatan Sipil dan bukan merupakan kewenangan

Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim beranggapan bahwapermohonan pemohon tersebut tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapatditerima, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankanselurunnya kepada Pemohon;Memperhatikan, Pasal 71 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasalpasaldari Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;MENETAPKAN:1.

Pemohonadalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohontelah hadir dipersidangan dan terhadap Permohonan Pemohon, bertetap dantidak ada perubahan;Menimbang, bahwa inti atau pokok permohonan yang diajukan olehPemohon adalah agar Pengadilan Negeri Bitung menetapkan mengubahnama dalam akta Kelahiran,Akta Perkawinan Pemohon yang semula terteraMangansige Dorjti menjadi Dorjti Lesawengen;Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan alahtentang kewenangan

Pengadilan Negeri untuk menetapkan Penambahannama dalam Akta Kelahiran tersebut dan apakah ada alasan yang cukupmenurut hokum untuk melakukan perubahan nama sebagaimana dimaksuddalam permohonan pemohon tersebut;Menimbang, bahwa adapun salah satu jenis Permohonan yang dapatdiajukan melalui Pengadilan ialah Permohonan untuk memperbaiki kesalahandata kependudukan dalam sebuah Akta (Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum) sehingga Pengadilan Negeri Bitungberwenang untuk memeriksa

pemohon adalah Warga Negara Indonesia yangberdomisili dan betempat tinggal beralamat di Jalan Sukawinatan No.5081 Rt.54Rw.07, Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang yang manamasuk kedalam wilayah Hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Negeri Palembang, olehkarenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) Rog Jo Pasal 52 ayat (1)Undangundang No.23 tahun 2006 Jo Undangundang Nomor 24 tahun 2013Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk mengganti nama pemohon yangdiajukan oleh Pemohon adalah kewenangan

Pengadilan Negeri Palembang;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon jelas merupakan kewenanganPengadilan Negeri Palembang, maka setelah Pemohon selesai membuktikandalildalil dalam surat permohonannya, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa untuk petitum Pemohon memohon agar Hakimmengabulkan permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohonsebagaimana yang tertulis dan tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon yanglama SEPTARINI DWI SUKMAWATI menjadi nama yang baru

kristal wama putin adalah benar Kristal metamfetaminaterdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009tentang Narkotika ; 22220 nnon nono nnn nnneePerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukankeberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umummaupun mengenai kewenangan

Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa danmengadili perkara tersebut ; 0nn ano nn nnn nen ncnMenimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2(dua) orang saksi di bawah sumpah menurut Hukum Agamanya masingmasingtelah menerangkan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yangpada pokoknya sebagai berikut : Saksi : HERI TRI AGUS S, menerangkan sebagai berikut : e Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak adahubungall KEIUArGal j ns==sesweemsnnseeemiennsrinnnmmnnsninssiaminnninnnetninn

makapemohon sudah berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun, sudah dapatmelakukan perbuatan hukum sendiri di Pengadilan maka Pemohon dapatmengajukan sendiri permohonan ini ke Pengadilan;Menimbang, bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Kedua AktaKelahiran Pemohon Nomor: 602/1977 atas nama ANDRY diubah/digantiANDRY KOO patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarakan ketentuan Pasal 52 UndangUndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentangperubahan nama yang merupakan kewenangan

Pengadilan Negeri di manaPemohon bertempat tinggal yang untuk itu wajib dilaporkan kepada pejabatPencatatan Sipil untuk dilakukannya pencatatan pinggir dalam register Aktapencatatan Sipildan Kutipannya;Penetapan nomor: 407/Pdt.P/2015/PN.MLG, halaman 6 dari 9 halamanuntuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh BIMA ARDIANSAHRIZKIANU, S.H.