Penggugat:
GCW (Gorontalo Corruption Watch)
Tergugat:
Kuasa Pengguna Anggaran Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Nani Wartabone (PEN) Dinas PUPR Kota Gorontalo

(Kepala Bagian Hukum danKomunikasi Publik Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta KaryaKementerian PUPR); YULI NURYANTI, S.H., M.M. (KepalaBagian Advokasi Hukum, Biro Hukum Sekretariat JenderalKementerian PUPR); ARY PRASETYO, S.H., M.Hum. (SubKoordinator Pelaksana Tugas Advokasi Hukum, Bagian Hukumdan Komunikasi Publik Setditjen, Cipta Karya KementerianHalaman 1 dari 34 Halaman. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN GtoKetua HakimParaf Majelis Anggota PUPR); RINA NURANINGSIH, S.H., M.H.

(Sub KoordinatorPelaksana Tugas Advokasi Hukum, Bidang Cipta Karya danPerumahan, Biro Hukum Setjen Kementerian PUPR); KRISNAPRAMUDITHA, S.H., M.H., (Pejabat Fungsional PerancangPeraturan dan Perundangundangan Biro Hukum SetjenKementerian PUPR); RENTHA NATALIA PARDEDE, SH., M.H.(Pejabat Fungsional Perancang Peraturan dan Perundangundangan Biro Hukum Setjen Kementerian PUPR); NELSONDUNAN NAIBAHO, S.H.

Memperhatikan uraian Penggugat dalam angka 7 halaman 3 gugatan yangpada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mencantumkan SuratInspektorat Jenderal Kementerian PUPR Nomor UM.0102Ic/518 perihalUndangan Permintaan Keterangan melalui aplikasi Zoom terkait klausul kontrakyang di duga dipalsukan;2.

Ill terkait proyekrehabilitasi pasar sentral Kota Gorontalo kepada Inspektur Jenderal CiptaKarya Kementerian PUPR;8) Surat Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 160/DPRD/1964/X1/2020tanggal 23 November 2020 perihal Kunjungan Kerja Komisi Ill terkaitProyek Pasar Sentral Gorontalo.b. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1) s.d angka 8) sebagaimanadimaksud di atas, Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR mengadakanAudit dengan Tujuan Tertentu.4.

Memperhatikan angka 2 huruf b pada halaman 2 s.d halaman 3 pada SuratInspektorat Jenderal Kementerian PUPR Nomor PW 01021j/1690.7 tanggal21 Desember 2020 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksidan Plt. Direktur Jenderal Cipta Karya perihal Laporan Hasil Audit denganTujuan Tertentu Itjen.

Penggugat:
DEDI ISKANDAR
Tergugat:
PT NOVALINDO KARYA INDONESIA
Turut Tergugat:
2.Pemerintah RI Cq Menteri PUPR RI cq DirJen Bina Marga cq BALAI PELAKSANA JALAN NASIONAL I
3.UNIT LAYANAN PENGADAAN
4.POKJA PEMILIHAN TUJUH ULP ACEH Kementrian PUPR TA DUA RIBU SEMBILAN BELAS

IVANDICKSAN HASANUDIN, M.Si selaku Kepala Dinas PUPR KotaTasikmalaya dan atas petunjuk saksi Drs.

IVAN DICKSAN HASANUDIN, M.Si selakuKepala Dinas PUPR Kota Tasikmalaya dan atas petunjuk saksi Drs.

ADANG MULYANABahwa saksi membenarkan terhadap isi BAP yang dibuat di hadapanpenyidik.Bahwa saksi sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR KotaTasikmalaya sebelumnya pernah menjabat Sekretarus Dinas Bina Margaberubah nama menjadi PUPR Kota Taikmalaya.Bahwa selama saksi menjabat Sekdis PUPR Kota Tasikmalaya adakegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkar utara KotaTasikmalaya pada tahun 2015 dan tahun 2016.Bahwa anggaran untuk pengadaan tanah tersebut bersumber dari APBDKota Tasikmalaya

MAHARDIKA IMAN SARANA diwakili oleh IMMANUEL MARUDUT SIMATUPANG, ST
Terbanding/Tergugat : KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN KONSTRUKSI / PUPR DELI SERDANG

) Nomor 24/PRT/M/2015 Tentang Tata Cara PelaksanaanKegiatan Pemberian Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dan Pemberian UangSantunan Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan PembangunanWaduk Jatigede (selanjutnya disebut Permen PUPR) ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pekerjaaan Umumdan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2015, terdapat beberapa istilah yangrelevan dengan perkara ini yaitu sebagai berikut : Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan Uang Tunai Untuk RumahPengganti adalah

Uang Santunan Untuk Penanganan DampakSosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede (selanjutnya disebutKepmen PUPR) ;Menimbang, bahwa mengenai siapa saja penduduk/masyarakat yangterkena dampak pembangunan Waduk Jatigede yang berhak mendapat uangsantunan adalah sebagaimana ditentukan dalam KEPMEN PUPR ;Menimbang, bahwa pada KEPMEN PUPR, pada bagian Ketiga huruf Adisebutkan Pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti atau uangsantunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, diberikan kepadamasingmasing

dan Permen PUPR yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum DanPerumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 258/KPTS/M/2015 TentangPenetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai Untuk Rumah PenggantiHalaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 117/Pat.G.S/2017/PN.Smddan Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak Sosial KemasyarakatanPembangunan Waduk Jatigede (selanjutnya disebut Kepmen PUPR) ;Menimbang, bahwa pada KEPMEN PUPR, pada bagian Ketiga huruf Adisebutkan Pembayaran uang tunai untuk rumah

pengganti atau uangsantunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, diberikan kepadamasingmasing Kepala Keluarga penerima uang tunai untuk rumah penggantiatau uang santunan ;Menimbang, bahwa apabila terdapat permasalahan dalam beberapatahapan tersebut di atas sebagaimana diatur dalam Permen PUPR, yaituberupa keberatan karena tidak tercantum dalam Kepmen PUPR maka adamekanisme yang dapat ditempuh oleh pihak yang berkeberatan denganmenghubungi bagian Penegakkan Hukum dan Kependudukan dimana langkahlebih

lanjut dapat diselesaikan oleh Koordinator bagian WHukum danKependudukan akan membuat rekomendasi daftar penduduk untuk dilakukanverifikasi dan validasi ulang oleh Badan Pengawas Keuangan danPembangunan Jawa Barat ;Menimbang, bahwa dari uraian singkat di atas menimbulkan pertanyaansingkat, apakah ada mekanisme yang ditempuh oleh Pengugat sebagai pihakyang berkeberatan karena ia tidak tercantum dalam KEPMEN PUPR gunamendapatkan uang santunan ?

Mengabulkan permohonan permohon;

2. menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian atas bidang tanah yang terkena pengadaan lahan untuk pembangunan jalan tol Cinere-Jagorawi, seluas 1.700 m2, yang tercatat dalam peta bidang tanah nomor 207 dan daftar nominatif nomor urut : 178, yang terletak di RT.003/RW.003, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, dengan batas-batas di sebelah utara : PUPR, sebelah Timur : PUPR, sebelah Selatan : PUPR, Sebelah Barat : PUPR, dengan nilai

DALAM PENUNDAAN

• Mempertahankan Penetapan Penundaan Nomor 51/G/2018/PTUN.BNA tanggal 28 November 2018;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Nomor 32/KPTS/PUPR/2018 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
3. Mewajibkan Tergugat

untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Nomor 32/KPTS/PUPR/2018 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

Jenderal,Kementerian PUPR;AGUS PRAMONO, S.H., M.Si., Jabatan KepalaSub Bagian Advokasi Hukum Bina Konstruksi,Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan InspektoratJenderal, Biro Hukum, Kementerian PUPR;ARIEF BUDI YULIANTO, S.H., M.Hum, Jabatan StafSub Bagian Advokasi Hukum, Bagian Hukum danKomunikasi Publik, Setdirjen Sumber Daya Arr,Kementerian PUPR;DEWI NUR ASTUTI, S.H., M.Hum., Jabatan Staf SubBagian Advokasi Hukum, Bagian Hukum danHalaman 2 dari 177 halaman.

JKT.Komunikasi Publik, Setdirjen Sumber Daya Arr,Kementerian PUPR;8. MUHAMMAD YUSUF GAZALI, S.H., Jabatan Staf SubBagian Advokasi Hukum, Bagian Hukum danKomunikasi Publik, Setdirjen Sumber Daya Arr,Kementerian PUPR;9. HARRY KAMAJAYA, S.H., Jabatan Staf Sub BagianAdvokasi Hukum, Bagian Hukum dan KomunikasiPublik, Setdirjen Sumber Daya Air, KementerianPUPR;10. MICHAEL ARIO, S.H., M.H., Jabatan Staf BagianAdvokasi Hukum II, Biro Hukum, Sekretariat JenderalKementerian PUPR;11.

Hukum, Sekretariat JenderalKementerian PUPR;12. ANGGIE YULIANTI, S.H., Jabatan Staf BagianAdvokasi Hukum II, Biro Hukum, Sekretariat JenderalKementerian PUPR;13.

Nomor1/PRT/M/2016, maka perizinan terkait Mata Air Sumber Wenditmerupakan kewenangan Menteri PUPR;Menteri PUPR selaku pihak yang berwenang, perlu melakukan tertibpenyelenggaraan Pengusahaan Sumber Daya Air dan PenggunaanSumber Daya Air.

JKT.Peraturan Menteri PUPR No. 01/Prt/M/2016 Tentang Tata Cara PerizinanPengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air;.

Saksi SUKMAN RIADI ;e Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telahmelakukan penipuan terhadap saksi ;e Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penipuanterhadap saksi dengan cara menawarkan 4 (empat) paket proyekdi Dinas PUPR Prov.

BUKK (alat berat untuk hotmikjalan) ;Bahwa Dalam pelaksanaanya saksi diajak oleh YEAN CALVINdan Terdakwa menemui Kadis PUPR Provinsi untuk silahturahmipamit mengikuti lelang 4 paket proyek di Dinas PUPR ProvinsiBengkulu dan dijawab oleh Kadis PUPR Provinsi Bengkuluwaktu itusilahkan ikuti lelang di ULP secara prosedural, sesuaiaturan dan profesional itu saja. Kemudian saya diajak keJakarta dan Bekasi untuk menemui pemilik alat alat berat danmencari pendana.

Bengkulu Utara dan 1 (Satu) paket di Kab.Kepahiang ;Bahwa Terdakwa ikut lelang di Dinas PUPR Provinsi Bengkuluyaitu sebanyak 3 paket yaitu :1. Paket Pekerjaan Jalan Hotmik di Kab. Bengkulu Utara, Lais Arga Makmur dengan kontrak seingat saya sekira10.000.000.000, (Sepuluh milyar rupiah).2. Paket Pekerjaan Jalan Hotmik di Kab.

jawab penuh akan mengembalikanuang saksi Sukman ;e Bahwa Terdakwa ikut lelang di Dinas PUPR Provinsi Bengkuluyaitu sebanyak 3 paket, namun tidak satu paket pun dimenangkanTerdakwa ;e Bahwa pada bulan Oktober 2018 memberikan 2 (dua) lembar cekBank Mandiri a.n.

Selebar Kota Bengkulu,saksi Sukman Riadi telah menyerahkan uang sejumlah Rp 700.000.000,(tujuh ratus juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pengurusan 4 paketHalaman 25 dari 29 halaman Putusan Pidana No. 236/Pid.B/2019/PN.Bgl.proyek di Dinas PUPR Prov.

Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2018; danb.

PUPR Nomor 23/PRT/M/2018, atau ketentuanmenurut Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 132 Tahun2018?

Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2018; dan/ataub. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 132 Tahun2018?

Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2018:Pasal 26Halaman 72 dari 245 halaman.

Nomor23/PRT/M/2018 dan Lampiran II Peraturan Menteri PUPR Nomor23/PRT/M/2018, yang hierarkinya lebih rendah?

(SatuMilyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Tujuh RibuDelapan Ratus Rupiah), lalu jaminan uang muka diserahkan kepada PPK danberdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor0106/PUPR/SP2DLS/2018, tanggal 23 Juli 2018 dan SP2D Nomor0106/PUPR/SP2DLS/2018, tanggal 22 Juli 2018 disetorkan Uang Muka 20%masingmasing sebesar Rp. 582.733.302. (lima ratus delapan puluh dua jutatujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah) dan Rp 1.649.127.800.

Kota Tanjungbalai Nomor : 08/PPRPJJ.02/APBD/PUPR/2018 dan Pengumuman Nomor : 09/PPRPJJ.02/APBD/PUPR/2018, tanggal 30 Mei 2018 dengan nilai penawaransebesar Rp 49.275.000.

(Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan JutaSeratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah), lalu jaminanHalaman 154 dari 211 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2022/PT MDNuang muka diserahkan kepada PPK dan berdasarkan SP2D (SuratPerintah Pencairan Dana) Nomor : 0106/PUPR/SP2DLS/2018, tanggal23 Juli 2018 dan SP2D Nomor 0106/PUPR/SP2DLS/2018, tanggal 22Juli 2018 disetorkan Uang Muka 20% masingmasing sebesar Rp.582.733.302.

KotaTanjungbalai Nomor : 08/PPRPJJ.02/APBD/PUPR/2018 dan PengumumanNomor : 09/PPRPJJ.02/APBD/PUPR/2018, tanggal 30 Mei 2018 dengannilal penawaran sebesar Rp 49.275.000.

Permohonan Keberatan Pengujian Materiil Permen PUPR Nomor 23Tahun 2018 tentang PPPSRS atas:a. Pasal 15 ayat (3) Permen PUPR Nomor 23 Tahun 2018 tentangPPPSRS terhadap Pasal 1320 juncto Pasal 1330 juncto Pasal 1792KUHPerdata;b. Pasal 15 ayat (6) Permen PUPR Nomor 23 Tahun 2018 tentangPPPSRS terhadap Pasal 1320 juncto Pasar 1330 juncto Pasal1792 KUHPerdata;Halaman 47 dari 86 halaman.

Putusan Nomor 28 P/HUM/2019C.Pasal 19 ayat (3) Permen PUPR Nomor 23 Tahun 2018 tentangPPPSRS terhadap Pasal 77 ayat (1) UU Rusun;Pasal 24 dan Pasal 28 Permen PUPR Nomor 23 Tahun 2018tentang PPPSRS terhadap Pasal 5 dan Pasal 6 UndangUndangNomor 12 Tahun 2011; danLampiran Il Permen PUPR Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPPSRSterhadap Pasal 76 juncto Pasal 77 ayat (1) juncto Pasal 78 UURusun;Il.

Putusan Nomor 28 P/HUM/2019Permen PUPR Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPPSRS telahdilakukan sesuai tahapan penyusunan peraturan perundangundangan;15. Bahwa sejak diundangkannya Permen PUPR Nomor 23 Tahun 2018tentang PPPSRS tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggaljawaban ini dibuat, pengaduan masyakarat terhadap permasalahanpembentukan PPPSRS mengalami penurunan.

Disamping inibanyaknya pemilik dan penghuni apartemen yang menilai bahwaPermen PUPR Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPPSRS telahmemberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban mereka.Hal ini dibuktikan adanya dukungan terhadap Pemerintah atasdiundangkanya Permen PUPR Nomor 23 Tahun 2018 tentangPPPSRS dari perwakilan para pemilik satuan rumah susun;Pengujian Materiil atas Pasal 15 ayat (3) dan ayat (6), Pasal 19 ayat (3),Pasal 24, Pasal 28 dan Lampiran Il Permen PUPR Nomor 23 Tahun2018 tentang PPPSRS.Terhadap

Pasal 15 ayat (3) huruf ePermen PUPR Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPPSRS menyatakansalah satu anggota pengurus badan hukum yang tercantum dalam aktapendirian apabila Pemilik merupakan badan hukum;Dari argumentasi yuridis yang disampaikan, Termohon jelas dan nyata sertacukup alasan bahwa Pasal 15 ayat (3) Permen PUPR Nomor 23 Tahun 2018tentang PPPSRS tidak bertentangan dengan Pasal 1320 juncto Pasal 1330juncto Pasal 1792 KUHPerdata dan Pasal 15 ayat (6) Permen PUPR Nomor23 Tahun 2018 tentang PPPSRS

Penggugat:
HANDRI WIYANTO
Tergugat:
1.DWIKI IRVAN MAHARDIKA
2.NURUL AZMI
3.AGUNG SETIYAWAN
4.SIMI HARIYANI
Turut Tergugat:
1.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN
2.KEMENTERIAN PUPR Cq. BBJN PUPR Wilayah Balikpapan cq. PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL AKSES IKN Balikpapan-Penajam

) Nomor 24/PRT/M/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan KegiatanPemberian Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dan Pemberian Uang SantunanUntuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede(selanjutnya disebut Permen PUPR) ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pekerjaaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor : 24/PRT/M/2015, terdapat beberapa istilah yang relevandengan perkara ini yaitu sebagai berikut : Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan Uang Tunai Untuk Rumah Penggantiadalah

tersebut, mekanismepemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan uang santunan yang harusdilakukan beberapa tahapan, yakni Registrasi, Verifikasi, Pembayaran danPenegakan Hukum dan Kependudukan telah cukup menggambarkan dengan jelasprosedurnya, dan selanjutnya diterbitkan peraturan pelaksanaan dari Perpres danPermen PUPR yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan RakyatRepublik Indonesia Nomor 258/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Daftar PendudukPenerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dan

Uang Santunan UntukPenanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede(selanjutnya disebut Kepomen PUPR) ;Halaman 19 dari 27Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2017/PN.SmdMenimbang, bahwa mengenai siapa saja penduduk/masyarakat yang terkenadampak pembangunan Waduk Jatigede yang berhak mendapat uang santunanadalah sebagaimana ditentukan dalam KEPMEN PUPR ;Menimbang, bahwa pada KEPMEN PUPR, pada bagian Ketiga huruf Adisebutkan Pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti

dan Penegakan Hukumdan Kependudukan telah cukup menggambarkan dengan jelas prosedurnya, danselanjutnya diterbitkan peraturan pelaksanaan dari Perpres dan Permen PUPR yaituKeputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik IndonesiaNomor 258/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Daftar Penduduk Penerima UangTunai Untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan Untuk Penanganan DampakSosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede (selanjutnya disebutKepmen PUPR) ;Menimbang, bahwa pada KEPMEN PUPR, pada

bagian Ketiga huruf Adisebutkan Pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti atau uang santunansebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, diberikan kepada masingmasingKepala Keluarga penerima uang tunai untuk rumah pengganti atau uang santunan ;Menimbang, bahwa apabila terdapat permasalahan dalam beberapa tahapantersebut di atas sebagaimana diatur dalam Permen PUPR, yaitu berupa keberatankarena tidak tercantum dalam Kepmen PUPR maka ada mekanisme yang dapatditempuh oleh pihak yang berkeberatan dengan

Bahwa sejak diadakan jual beli tersebut tanggal 21 Februari 1984, tanahyang menjadi objek perkara a quo sampai diadakan Pembangunan Jalan TolPadangPekanbaru (Sta 0+000 s.d Sta 0+150 dan Simpang Sebidang) olehKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RepublikIndonesia, tetap dikuasai oleh Penggugat tanpa ada keberatan oleh pihakpihak lainnya;4.

Bahwa dengan adanya Pembangunan Jalan Tol PadangPekanbaru (Sta0+000 s.d Sta 0+150 dan simpang sebidang) oleh Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, maka tanah milikPenggugat yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 123 GambarSituasi Nomor 642 tanggal 23 November 1983 seluas +1.135 m* terkenabadan jalan Pembangunan Jalan Tol PadangPekanbaru (Sta 0+000 s/d Sta0+150 dan simpang sebidang);5.

Bahwa dengan adanya penggatian tanah yang di keluarkan olehKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RepublikIndonesia, yang di data tersebut tercantum dua nama yg berhak untukmenerima yaitu Penggugat dan Tergugat untuk mencari jalan penyelesaianHalaman 2 dari 21 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Pmn.Siapa yang berhak menerima penggantian oleh karena itu Penggugat danTergugat diundang oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten PadangPariaman (Gatot Teja Pratama, A.

atas nama pemegang hak Rostina Hendra(Penggugat) maka oleh karena itu Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanahobjek perkara terhadap eksepsi Tegugat tersebut, Penggugat akan membuktikanapa yang telah Penggugat dalilkan dalam acara pembuktian;Bahwa antara Penggugat dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak adanya perselisihan hukum dan tidakmerugikan hakhak Penggugat maka untuk itu pihak Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak perlu ditarik selaku

) juga telahHalaman 18 dari 21 Putusan Nomor 6/Padt.G/2020/PN Pmn.menetapkan bahwa Tergugat merupakan salah satu pihak yang berhakmendapatkan ganti rugi, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa dalamperkara a quo pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) mempunyai urgensi untuk memberikan penjelasan tentang dasar hukumdan alasan ditetapkannya Tergugat sebagai penerima ganti rugi pembangunanjalan tol, sehingga oleh karena Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat (PUPR) tidak

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR PROVINSI BANTEN cq BUPATI KABUPATEN LEBAK cq KEPALA DINAS PUPR KABUPATEN LEBAK, Dkk

oleh Menteri PUPR yaitu PT.

PUPR RI atas nama LILI RETNO yangmenjabat sejak tahun 2019.

PUPR yang juga anggota timpenelaah terhadap usulan rencana penetapan pemenang pengadaan) diJakarta agar PT.

Kementerian PUPR yang juga anggota timpenelaah terhadap usulan rencana penetapan pemenang pengadaan) diJakarta agar PT.

Simpang Tiga (Doka 2019) Nomor : 630/898/KONT/APBK-DOKA/BM- PUPR/2019 tanggal 15 Agustus 2019;

Tachi Mita Nomor : 630/1072/SP/APBK/PUPR/2017 tangga 31 Oktober 2017;

I Dinas PUPR Aceh Nomor : 02/KPTS/KPA-S/PUPR/2018 tanggal 2 April 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang UPTD Pelayanan Jalan dan Jembatan Wilayah I Dinas PUPR Aceh TA 2018 (An. Kurniawan, ST. M.Si sebagai PPTK-3 UPTD I wilayah Kab.

Simpang Tiga (Tahap I) Nomor Kontrak : 630/1072/SP/APBK/PUPR/2017 tangga 12 Juni 2017;

Dana : DAU, PAA, DAK, OTSUS dan TDBH MIGAS TA 2018 Status : 30 Oktober 2018;

., MSc, Kepala Bagian Hukum danKomunikasi Publik, Setditjen Bina Marga, Kemnterian PUPR, 3. Darwis Daraba,ST., MSc., Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara, Setditjen BinaMarga, Kemnterian PUPR. 4. Hizriana Solikhah, SH. Kepala Subbagian BidangBina Marga dan PIW, Bagian Advokasi Hukum Biro Hukum SekretariatJenderal Kementerian PUPR, 5. Deny Risnardi Setiawan, SH. KepalaSubbagian Advokasi Hukum, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, SetditjenBina Marga, Kementerian PUPR, 6.

., Staf Bagian Advokasi Hukum , Biro Hukum, Sekretariat JenderalKemnterian PUPR, alamat jln. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru JakartaSelatan., 9. Gusta Ardianto, SH., MH. Staf Bagian Advokasi Hukum , BiroHukum Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, alamat jln. Pattimura No. 20Kebayoran Baru Jakarta Selatan., 10. Rizki Wahyu Sinatria Pinandita, SH., MH.,Staf Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen Bina Marga, KementerianPUPR, alamat jin.

Peraturan Menteri PUPR No. 31/PRT/M/2015 sertaperaturan pelaksana terkait pengadaan barang/jasa pemerintahlainnya termasuk peraturan kepala LKPP No. 1 Tahun 2015.3. Bahwa merujuk pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 jo.Peraturan Menteri PUPR No. 31/PRT/M/2015, Tergugat memilikikewenangan untuk melaksanakan lelang mulai dari pengumumanpelelangan, evaluasi hingga penetapan dan pengumumanpemenang.4.

PeraturanMenteri PUPR No. 31/PRT/M/2015Berdasarkan basis keilmuan dan teknis, keuntunganyang wajar dalam pelaksanaan konstruksisebagaimana diperkenankan dalam peraturanperundangundangan tidak sampai angka 15%.

Ribaldi ke KantorPokja 10 ULP Nanggroe Aceh Darussalam Kementrian PUPR baru tiba danmelapor pada petugas satpam pukul 16.30 Wib dan dibenarkan oleh saksi T.Ribaldi, dan saksi T. Ribaldi bertemu dengan saudari Vera (Pokja 10 ULPNanggroe Aceh Darussalam Kementrian PUPR) pada pukul 16.40 Wib, yangPutusan Nomor : 62/Pdt.G/2018/PN.Bna.