Ditemukan 3405 data
Urut Berdasarkan
Register : 22-03-2012 — Putus : 31-07-2012 — Upload : 26-06-2013
Putusan PTUN PADANG Nomor 7/G/2012/PTUN-PDG Tanggal 31 Juli 2012 — -PUTU EKA PRISTIWASA,SE
-SEKRETARIS DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT
95 — 57
95 — 57
tahun;b penundaan kenaikan pangkat selama (satu) tahun; danc penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum yang menunjukan bahwa Penggugatdiberhentikan dari jabatan structural eselon IV/a (bukti P1) dan diangkat dalam jabatanfungsional Satpol PP, menurut Majelis Hakim adalah tidak tepat, karena untuk Hukumandisiplin sedang hanya dapat dikenakan hukuman sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3tersebut diatas ;Menimbang, bahwa selain tidak tepatnya sangsi
Register : 16-09-2021 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 31-01-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 889/Pdt.G/2021/PN Dps Tanggal 24 Januari 2022 — Penggugat:
I KETUT WENTEN
Tergugat:
I WAYAN METRA
157 — 88
I KETUT WENTEN
Tergugat:
I WAYAN METRA
157 — 88
Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditorberupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dandisertai dengan sangsi atau denda atau hukuman yang akandijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatasapabila antara Penggugat dengan Tergugat terdapat kesepakatan pinjammeminjam uang, dimana Tergugat telah meminjam uang kepadaPenggugat total sebesar Rp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah)ditambah bunga
Register : 19-08-2015 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PA SURAKARTA Nomor 530/Pdt.G/2015/PA.Ska. Tanggal 19 April 2016 — Pemohon dan Termohon
55 — 26
55 — 26
Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saudara XXX yang menyatakansiap menerima sangsi hukum apabila perkara diputus olehPengadilan, bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.5. Fotocopy Surat Perjanjian Kredit dari Bank Pembangunan DaerahJawa Tengah Cabang Pembantu Gemolong Nomor:17/PK/BPD/063/VII/2013, tanpa materai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.
Putus : 18-01-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 117/PID.SUS-TPK/2015/PN.Smg Tanggal 18 Januari 2016 — Drs. PURWANTO,SH.,MM (TERDAKWA)
68 — 18
68 — 18
Dalam hal ini sekolah swastapengambilan keputusan tersebut harus melibatkanpenyelenggara sekolah.7) Berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dariorangtua, peserta didik dan masyarakat.8) Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dantenaga kependidikan dengan menggunakan sistempemberian penghargaan atas prestasi dan sangsi ataspelanggaran peraturan dan kode etik.9) Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagipeserta didik.10) Bertanggungjawab atas perencanaan partisipatif
Dalam hal ini sekolah swasta pengambilan keputusan tersebutharus melibatkan penyelenggara sekolah.e Berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orangtua, pesertadidik dan masyarakat.eMenjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenagakependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atasprestasi dan sangsi atas pelanggaran peraturan dan kode etik.e Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik.e Bertanggungjawab atas perencanaan partisipatif mengenai
Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenagakependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaanatas prestasi dan sangsi atas pelanggaran peraturan dan kode etik.2.
Dalam hal ini sekolah swasta pengambilan keputusan tersebutharus melibatkan penyelenggara sekolah.e Berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orangtua, pesertadidik dan masyarakat.Halaman 129 dari 148 putusan Nomor 117/Pid.susTPK/2015/PN.Smge Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenagakependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atasprestasi dan sangsi atas pelanggaran peraturan dan kode etik.e Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta
Putus : 14-08-2017 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 372 PK/Pdt/2017 Tanggal 14 Agustus 2017 — PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI VS TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI
146 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
146 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Atas laporan Termohon ke Direktur RS Gading Pluit telahmemberikan jawaban bahwa RS Gading Pluit tidak berwenang menilai halhal bersifat pribadi dan tidak bersangkutan dengan pekerjaan para dokter diRumah Sakit dan tidak berwenang memberi teguran ataupun sangsi bagipara dokter di luar dari pada pekerjaan yang bersangkutan. (Bukti PPK 19).Bahkan Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Ikatan DokterIndonesia DR. Dr.
Putus : 31-07-2017 — Upload : 29-04-2018
Putusan PN SAMARINDA Nomor 155/Pdt.G/2016/PN Smr Tanggal 31 Juli 2017 — 1. YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN
2. HELMI MAULANA
MELAWAN
1. PT. BANK PAN INDONESIA, Tbk
2. YANSEN DICKY SUSENO,SH
3. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG KOTA SAMARINDA
4. KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA
5. OTORITAS JASA KEUANGAN
151 — 27
151 — 27
Padahal suratkuasa untuk membebani Hak Tanggungan tersebut termasuk perbuatanyang dilarang oleh UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen pada pasal 18 ayat (1) huruf g dan huruf h junctopasal 62 ayat (1) UndangUndang No. 8 tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen dengan sangsi ancaman hukuman 5 tahun penjara atau dendasebesar Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah).Bahwa surat kuasa adalah merupakan suatu perjanjian yang dalam suratkuasa tersebut tidak memenuhi syarat Formil sahnya
Putus : 24-04-2014 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN PONTIANAK Nomor 108/PID.SUS/2014/PN.PTK Tanggal 24 April 2014 — I. MUSTAFA MASTUR BIN MASTUR
II. Muhammad Als.Amat Bin H. Jasuli ( Alm)
27 — 4
27 — 4
Perusahaan sedangkanfaktur dikeluarkan dari Toko pengecer ;e Bahwa dari Kabupaten lainpun bisa dibawa asal ada nota pembeliannya dari Tokodimana kayu tersebut dibeli ;e Bahwa isi dari Permenhut No.55/tahun 2006 psl 23 ayat 3 adalah Petugas Industridan Perusahaan Pengumpul yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas kabupaten atauKota berdasarkan usulan Pimpinan perusahaan, Pengumpul yang bersangkutansedangkan untuk Pembuatan Faktur angkutan hasil hutan bukan kayu diterbitkan olehPetugas Kehutanan ;e Bahwa sangsi
Register : 27-10-2014 — Putus : 11-11-2014 — Upload : 05-04-2018
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 115-K/BDG/PMT-II/AD/X/2014 Tanggal 11 Nopember 2014 — ACHMAD YULI INDRAPTO Praka Nrp. 31030168810784 Cs 1 0rang
124 — 47
124 — 47
yang mengakibatkankorban meninggal dunia tidak adanya hukuman tambahan berupapemecatan.Bahwa suatu putusan atau pemidanaan dikatakan adil harusmemperhatikan menimal 4 pertimbangan : Suatu putusan tersebutsudah memperhatikan korban, Terdakwa , masyarakat dan satuan .Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa :Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa , denganhukuman pidana penjara selama 9 bulan saja sudah merupakanhukuman yang sangat berat dan itu sudah merupakan efek jera bagiTerdakwa , karena selain dari sangsi
Register : 09-05-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 P/HUM/2019 Tanggal 26 September 2019 — MUHAMMAD SHOLEH, S.H VS PRESIDEN RI;
217 — 1245 — Berkekuatan Hukum Tetap
217 — 1245 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bukankah ketentuan a quo menjadi diskriminatif.Kenapa pasal a quo hanya diperuntukkan pidana seumur hidup,bukankah pidana seumur hidup adalah sangsi yang berat akibatkesalahan terpidana? Kenapa Termohon hanya kasihan padaterpidana yang dihukum seumur hidup, kenapa tidak juga kasihanpada terpidana yang dihukum di bawah 20 (dua puluh) tahun?bukankah ini merugikan bagi terpidana yang terkena hukuman dibawah 20 (dua puluh) tahun?
Register : 06-11-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PA SAMPIT Nomor 0823/Pdt.G/2018/PA.Spt Tanggal 10 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 3
18 — 3
Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 TentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa ketentuan dalam peraturan peraturan sebagaimanatersebut di atas sudah merupakan aturan yang mengikat bagi Pegawai Negeri Sipilyang dimaksudkan dalam peraturan tersebut sehingga dengan sendirinya berlakubagi Pegawai Negeri Sipil pria yang melakukan perceraian atas kehendaknya,sebagaimana dalam ketentuan peraturan tersebut berikut sangsi
Register : 10-01-2011 — Putus : 23-03-2011 — Upload : 18-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 28/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel. Tanggal 23 Maret 2011 —
19 — 5
19 — 5
haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Tanpa hak menyimpan psikotropika golongan IV sebagaimana dalamdakwaan Dan Kedua ;2621Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Subsidair dan dalamdakwaan Dan Kedua telah terbukti terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkandiatas , maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpaldengan perbuatannya tersebut baik berupa pidana penjara maupun pidana denda danMajelis Hakim akan mengabsorsi sangsi
Register : 03-05-2016 — Putus : 08-08-2016 — Upload : 29-05-2017
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN Pbu Tanggal 8 Agustus 2016 — I. MUHAMMAD NURHADI Bin BUSAIRI
Terdakwa II. BUSAIRI HUSIN Alias IBUS Bin HUSIN
53 — 361
53 — 361
mengurus jin pangkalan LPGtersebut;Bahwa dari data yang saksi terima ada sekitar 20 (dua puluh) pangkalan minyaktanah di Sukamara;Hal. 12 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN PbuBahwa perorangan dapat langsung mengambil/ membeli LPG dari Agen;Bahwa tidak ada aturan tertulis mengenai batasan pengangkutan LPG melebihi 5tabung tersebut ;Bahwa agen LPG tidak dibenarkan memberikan LPG kepada pangkalan LPGyang belum memiliki yin pangkalan LPG, jika hal tersebut terjadi seharusnyaAgen bersangkutan mendapatkan sangsi
Putus : 04-02-2013 — Upload : 09-03-2013
Putusan PN SITUBONDO Nomor 329/PID.B/2012/PN.STB. Tanggal 4 Februari 2013 — Pidana
- Ahmad Yajidil Bustomi al. Ajid
39 — 5
39 — 5
Unsur barang siapaMenimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang secarapribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkanperbuatannya di muka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohaniatau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapatdikenakan sangsi pidana ;Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Ahmad YajidilBusthomi alias Ajid ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksisaksiserta keterangan terdakwa sendiri
Register : 07-11-2014 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 25 /Pid.Sus.TPK /2014/PN.Dps Tanggal 8 April 2015 — Dra. NI MADE AYU ARDINI, Msi
146 — 89
146 — 89
Edi Rasidin, SH. dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut:e Bahwa ahli adalah staf Badan Akuntabilitas Keuangan Negara ;e Bahwa ahli menjelaskan saat pembelian BBM bersubsidi oleh SPBU kepadaPertamina maka pihak SPBU yang menjual BBM bersudsidi kepada yang tidakberhak menjadi tanggung jawab SPBU sehingga tidak ada kerugian keuangannegara karena yang dirugikan adalah pihak SPBU dan sangsi yang diberikan adalahberupa sangsi adminitrasi atau sangsi dari pihak
Register : 21-08-2013 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 484 / Pdt.G / 2013 / PN. JKT.Sel. Tanggal 23 Juli 2014 — HENRY KURNIAWAN,
Lawan
1. Dr. TAMTAM OTAMAR SAMSUDIN, SpOG,
2. Rumah Sakit Metro Politan Medical Center (RS MMC) .
3. PT. KOSALA AGUNG METROPOLITAN.
683 — 507
683 — 507
Pasal 3 ayat (2) huruf h yang berbunyi : tidakmemberikan penjelasan yang jujur, etis dan memadai (adequate information)kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan praktek kedokteran, yaituTidak memberikan penjelasan tentang resiko tindakan seksio keempatkalinya; dan menjatuhnkan sangsi berupa Rekomendasi Pencabutan SuratTanda Registrasi (STR) selama 9 (Sembilan) bulan;Bahwa kemudian Konsil Kedokteran Indonesia dengan KeputusanNo.19/KKVKEP/VV2013 melaksanakan Keputusan MKDKI dalam PenegakanSanksi
Pasal 3 ayat (2) huruf h yang berbunyi: tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis dan memadai (adequate information)kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan praktek kedokteran, yaitu Tidakmemberikan penjelasan tentang resiko tindakan seksio keempat kalinya; danmenjatuhkan sangsi berupa Rekomendasi Pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR)selama 9(sembilan) bulan;Bahwa kemudian Konsil Kedokteran Indonesia dengan KeputusanNo.19/KKVKEP/VV 2013 melaksanakan Keputusan MKDKI dalam Penegakan SanksiDisiplin
Dalam hal ini melakukan praktik persalinandengan water birth yang belum diakui oleh pendidikan kedokteran, kolegiumObstetri Ginekologi dan organisasi profesi dan menjatuhkan sangsi berupaRekomendasi Pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) selama 1(satu) tahundan tidak diperbolehkan menolong persalinan dengan waterbirth sampaimetode waterbirth masuk kedalam kurikulum Pendidikan Kedokteran Indonesiadan diakui oleh kolegium Obstetri Ginekologi;Bahwa atas Keputusan MKDKI tersebut dilaksananakan dengan
Register : 17-10-2016 — Putus : 31-03-2017 — Upload : 24-12-2017
Putusan PA SIDOARJO Nomor 3349/Pdt.G/2016/PA.Sda Tanggal 31 Maret 2017 — PEMOHON & TERMOHON
19 — 0
19 — 0
Putusan No 3349/Pdt.G/2016 /PA.Sda.Bahwa dengan tanggapan dari gugatan perceraian terhadap suami,saya sebagai termohon mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya gugatanyang diajukan suami saya hanyalah usaha untuk mengurangi sangsi hukumandisiplin di lingkungan Yon 3 Brigif dan mencari kesalahan untuk dapatnyamemperkuat alasan gugatan perceraian terhadap termohon.
kondisihamil trimester ketiga dan persiapan lahiran tetapi berusaha membalikkanfakta dalam gugatan PEMOHON dikarenakan untuk mengalihkanperhatian dari kesalahan fatal PEMOHON sendiri yang memungkinkanmengarah ke tindak hukum lain (membuat keonaran di suatu kawasanperkampungan pada dini hari dengan beberapa orang teman sekantorsecara ilegal (tanpa ijin instansi Yon 3), perselingkuhan, pencemarannama baik keluarga TERMOHON, kekerasan psikis dalam rumahtangga,dll) dan menghidari tuntutan tanggung jawab serta sangsi
Register : 12-06-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN TOBELO Nomor 57/Pid.B/2019/PN TOB Tanggal 2 September 2019 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD DASIM BILO, SH
Terdakwa:
GRESIA DEDANA YAKOB Alias GREIS
242 — 142
MUHAMMAD DASIM BILO, SH
Terdakwa:
GRESIA DEDANA YAKOB Alias GREIS
242 — 142
dengan Membuat surat palsuyaitu membuat surat yang isinya tidak benar, atau membuat surat sedemikian rupasehingga menunjukan asal surat yang tidak benar sedangkan memalsukan surat yaitumengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari yang asli atausurat itu menjadi lain dari yang asli ;Menimbang bahwa membuat surat palsu atau memalsukan surat termasuk dalamdelik formil, bukan delik materiil, sehingga perbuatannya yang memalsukansurat/membuat surat palsu yang dilarang atau diberi Sangsi
yang merupakantindak pidana ;Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, danberdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) KUHAP meskipun secara formal dakwaanPenuntut Umum terbukti tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana,karena perbuatan terdakwa bukanlah bukanlah merupakan suatu tindak pidana akantetapi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah suatu kesalahan atauperbuatan hokum yang bersifat administrasi sehingga menurut Majelis Hakim atasperbuatan tersebut sangsi
yang diberikan kepada terdakwa adalah sangsiadministrasi bukanlah sangsi pidana oleh karena itu Terdakwa GRACE DEDANAYACOB Als GREIS harus dilepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag vanRechtsvervolging), sehingga haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat sertamartabatnya dari Terdakwa harus direhabilitasi atau dipulihkan ;Menimbang bahwa, terhadap barang bukti berupa:1. 1 (Satu) rangkap proposal yang terdiri dari (5) lima lembar Surat dari YayasanBarokah Surya Nusantara, serta2.1 (satu) lembar
Putus : 12-08-2008 — Upload : 05-06-2014
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 26/PDT.G/2004/PN.BJN Tanggal 12 Agustus 2008 — Dr. Drs. HM. THALHAH, SH,M.HuM vs KPU
63 — 14
63 — 14
SANTOSO kemudian mendatangi kantor Panwas denganmembawa buktibukti surat, dan oleh Panwas menyatakan bahwa pihak KPU sangsi akankeabsahan berkas dari calon wakil bupati Drs. Setyo Hartono, Turut Tergugat II ;e Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah memasuki tahapan pemungutan suara dimanasalah satu syarat dalam berkas calon wakil Bupati Drs. Setyo Hartono, Turut Tergugat IIuntuk mengikuti pilkada menurut tem suksesi Penggugat Intervensi I, HM. SANTOSOadalah palsu; e Bahwa saksi dan HM.
Register : 24-04-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 81/Pid.B/LH/2019/PN Tgt Tanggal 4 Juli 2019 — Penuntut Umum:
DAMAR AJI NURSETO, SH.
Terdakwa:
1.HAMAKING Bin MUHAMMAD
2.EGAR Bin LAMMIN
3.VIKTOR M.M.SUMUAL Ad KOR SUMUAL
363 — 14
DAMAR AJI NURSETO, SH.
Terdakwa:
1.HAMAKING Bin MUHAMMAD
2.EGAR Bin LAMMIN
3.VIKTOR M.M.SUMUAL Ad KOR SUMUAL
363 — 14
terhadap orang tersebut apabila terbukti memanfaatkankayu yang berasal dari kawasan hutan bisa dikenakan UURINo. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasanperusakan hutan Pasal 12 huruf h yaitu memanfaatkan hasilhutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liarsehingga terhadap pelaku bisa dikenakan sanksi Pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf cUURI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan danPemberantasan Pengrusakan Hutan.Selain itu terhadap pelaku juga bisa dikenakan sangsi
Register : 29-01-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PA SELONG Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Sel Tanggal 23 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
117 — 83
117 — 83
pihak ketiga sehinggapenetapannya dianggap cacat hukum, dan jika dibandingkan dengan perkaratersebut dengan perkara 155/Pdt.G/2020/PA.Sel. sangat berbeda oleh sebabitu Penetapan pengadilan Agama Selong tentang eksekusi telah tepat danbenar berdasarkan hukum, bahwa pihak pelawan dalam perkara ini adalahpihak yang tidak benar atau piahak yang telah dihukum untuk mentaati isiputusan dan buku II MA tersebut bukan hukum Acara, hanya semacam bukupintar agar ada keseragaman, oleh karena itu, tidak ada sangsi