Ditemukan 61419 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : formasi farmadi faomasi farasi farhani
Penelusuran terkait : Farmasi -farmasi
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus Lain-lain
Putus : 21-03-2017 — Upload : 07-04-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 1499/Pid.Sus/2016/PN Bks
Tanggal 21 Maret 2017 — pidana - Sugiyati als Ugik Binti Sudar
84 — 28
  • Menyatakan Terdakwa Sugiyati Als Ugik Binti Sudar tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana bersama sama dengan sengaja memproduksi sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primair;2.
    Tenaga kefarmasian dimaksud terdiri dariApoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (SarjanaFarmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, TenagaMenengah Farmasi (Asisten Apoteker);bahwa Untuk menyelenggarakan kegiatan pengadaan,penyimpanan dan penyaluran vaksin, harus memiliki izinsebagai Pedagang Besar Farmasi (PBF) sebagaimanadisebutkan dalam ketentuan Peraturan Menteri KesehatanNomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang PedagangBesar Farmasi sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor
    PBF yang telah menerapkan CDOB diberikansertifikat CDOB oleh Kepala Badan;bahwa Persyaratan dalam melakukan peredaransediaan farmasi :Penyaluran sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam PP No. 72 tahun 1998tentang Pengamanan Sediaan Farmasi, hanya dapat dilakukan oleh badan usahayang telah memiliki izin sebagai penyalur dari Menteri untuk menyalurkansediaan farmasi yang berupa bahan obat, obat dan alat kesehatan.
    Berdasarkanketentuan PP No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan kefarmasian, disebutkanHalaman 41 dari 72 Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2016/PN Bksbahwa Fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi adalah sarana yangdigunakan untuk mendistribusikan atau menyalurkan Sediaan Farmasi, yaituPedagang Besar Farmasi dan Instalasi Sediaan Farmasi.Penyerahan sediaan farmasi: dilakukan oleh fasilitas pelayanan kefarmasian yangterdiri dari: apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat
    Tenaga kefarmasian dimaksud terdiri dariApoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (SarjanaHalaman 43 dari 72 Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2016/PN BksaFarmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, TenagaMenengah Farmasi (Asisten Apoteker);bahwa Untuk menyelenggarakan kegiatan pengadaan,penyimpanan dan penyaluran vaksin, harus memiliki izinsebagai Pedagang Besar Farmasi (PBF) sebagaimanadisebutkan dalam ketentuan Peraturan Menteri KesehatanNomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang PedagangBesar Farmasi sebagaimana
    Berdasarkanketentuan PP No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan kefarmasian, disebutkanbahwa Fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi adalah sarana yangdigunakan untuk mendistribusikan atau menyalurkan Sediaan Farmasi, yaituPedagang Besar Farmasi dan Instalasi Sediaan Farmasi.Penyerahan sediaan farmasi: dilakukan oleh fasilitas pelayanan kefarmasian yangterdiri dari: apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat,atau praktek bersama (PP No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Umum
Register : 14-03-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Gpr
Tanggal 9 April 2019 — Penuntut Umum:
1.LUSYA MARHAENDRASTIANA, S.H
2.ZANUAR IRKHAM, S.H
Terdakwa:
HARJITO PUJO SANTOSO Bin Alm. SURYADI
23 — 6
  • Suryadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar
  • Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
    IMAMMUKTI, S.Si., M.Si, Apt, dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang buktinomor: 00366/2019/NOFseperti tersebut dalam (I) adalah benar tabletdengan bahan aktif Triheksifenidil HCI, mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapitermasuk dalam daftar obat keras;Bahwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis LLtersebut, Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalambidang farmasi dan Terdakwa tidak pernah memperoleh pendidikan dibidang farmasi
    Ahli Niken Dewi Pamikatsih, S.Si., Apt dibacakan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa Ahli berlatar belakang pendidikan S1 Farmasi/Apoteker dansekarang menjabat sebagai Kasi Kefarmasian dan Penyehatan MakananMinuman di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.Bahwa Ahli mengetahui tentang sediaan farmasi adalah obat, obattradisional dan kosmetik.Bahwa berdasar pasal 98 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan, bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan,
    menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi bagi setiap orangyang tidak memiliki keahlian dan kewenangan.Bahwa yang berhak atau boleh mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obatdan bahan baku obat adalah tenaga kesehatan yang terdiri dari Apotekerdan tenaga kefarmasian yang mempunyai keahlian dan kewenangansesual dengan ketentuan peraturan perundang undangan pasal 108UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
    PN GprBahwa barang bukti pil jenis dobel L tersebut merupakan sediaanfarmasi yang berupa obat yang kemasannya tida ada label / identitasyang melekat.Bahwa pil jenis dobel L tersebut merupakan sediaan farmasi berupaobat dengan bahan aktif Triheksinifenidil HCL tersebut pengamanannyaharus dengan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dankewenangan serta sediaan farmasi tersebut mendapat jjin edar,sedangkan untuk penggunaannya harus dengan resep dokter.Bahwa sediaan farmasi pil jenis dobel L tersebut
    berupa pil jenis LL tersebut pengamannya harustenaga kesehatan yang mempunyai keahlian di bidang farmasi, yangpenggunaannya harus dengan resep dokter.
Pengadilan PN SUMBER Pidana Umum
Register : 21-01-2019 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN SUMBER Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Sbr
Tanggal 13 Februari 2019 — Penuntut Umum:
BENY HARKAT ,SH,SE
Terdakwa:
RIAN INDRA NUGRAHA alias RIAN bin ABDUL MANAN
35 — 7
  • RIAN bin ABDUL MANAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dari yang berwenang , sebagaimana dakwaan alternatif kedua ;
  • Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar
    Saksi menerangkan bahwa mengetahui tindak pidana menjualatau mengedarkan sediaan farmasi yang dilakukan oleh TerdakwaRIAN INDRA NUGRAHA als RIAN Bin ABDUL MANAN karenaterdakwa RIAN INDRA NUGRAHA als RIAN Bin ABDUL MANANmembeli sediaan farmasi jenis obat warna putih bertuliskan Y (doubleY) dari saksi dan bisanya saksi ditangkap oleh Polisi karenapengembangan perkara dari Terdakwa RIAN INDRA NUGRAHA alsRIAN Bin ABDUL MANAN.
    Saksi menerangkan bahwa yang saksi tahu Terdakwa RIANINDRA NUGRAHA als RIAN Bin ABDUL MANAN tidak mempunyaikeahlian dalam bidan farmasi serta tidak mempunyai izin untukmengedarkan sediaan farmasi tersebut . Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ; Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan dipenyidikan (BAP) ;Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.4.
    Saksi menerangkan bahwa mengetahui tindak pidana menjual ataumengedarkan sediaan farmasi yang dilakukan oleh Terdakwa RIANINDRA NUGRAHA als RIAN Bin ABDUL MANAN karena terdakwa RIANINDRA NUGRAHA als RIAN Bin ABDUL MANAN ternyata membellisediaan farmasi jenis obat warna putih bertuliskan Y (double Y) dari sdr.Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Sbr.ABDUL ROHMAT dan bisanya saksi ditangkap oleh Polisi karenapengembangan perkara dari Terdakwa RIAN INDRA NUGRAHA alsRIAN Bin ABDUL MANAN
    izin untuk mengedarkansediaan farmasi tersebut .
    Terdakwa menerangkan bahwa bisanya diamankan oleh Polisi karenaSaya telah menjual atau /mengedarkan sediaan farmasi jenis obat berupaobat warna putin bertuliskan Y (double Y).
Pengadilan PN BANYUWANGI Pidana Khusus Peradilan Anak ABH
Register : 18-07-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Byw
Tanggal 5 Agustus 2019 — Terdakwa
77 — 6
    1. Menyatakan Anak Dimas Maulana Bin Santoso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar;
    2. Mengenakan tindakan kepada Dimas Maulana Bin Santoso berupa mengembalikan anak Dimas Maulana Bin Santoso kepada orang tua dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Bengkel Mobil Erwin
    Bahwa anak memperoleh obat sediaan farmasi jenistrinexyphenidyl dari saksi Try Adutya Candra (yang dituntut dalam berkasHalaman 6 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.SusAnak/2019/PN Bywterpisah) dalam 1 (Satu) tik obat trihexyphenidyl dapat harga dari saksiTry Adutya Candra seharga Rp. 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah).
    Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap anak,anak bukan merupakan petugas yang berwenang dan tidak memiliki ijinedar sediaan farmasi yang tergolong dalam obat daftar G.. Terhadap keterangan saksi tersebut Anak memberikan pendapatketerangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;2.
    Bahwa anak memperoleh obat sediaan farmasi jenistrinexyphenidyl dari saksi Try Adutya Candra (yang dituntut dalam berkasterpisah) dalam 1 (Satu) tik obat trihexyphenidyl dapat harga dari saksiTry Adutya Candra seharga Rp. 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah).
    Penganjuran KecamatanBanyuwangi Kabupaten Banyuwangi, anak diamankan oleh petugaskepolisian karena kedapatan mengedarkan sediaan farmasi jenistrinexyphenidyl.
    Bahwa anak memperoleh obat sediaan farmasi jenistrinexyphenidyl dari saksi Try Adutya Candra (yang dituntut dalam berkasterpisah) dalam 1 (satu) tik obat trihexyphenidyl dapat harga dari saksiTry Adutya Candra seharga Rp. 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah).
Pengadilan PN BANJARBARU Pidana Khusus Farmasi
Register : 19-09-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 12-12-2017
Putusan PN BANJARBARU Nomor 266/Pid.Sus/2017/PN Bjb
Tanggal 21 Nopember 2017 — ANWARI alias ANWAR alias KAI WARI bin KARNI alias ARKARNI (Alm).
115 — 35
  • Menyatakan Terdakwa ANWARI alias ANWAR alias KAI WARI bin KARNI alias ARKARNI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;2.
    adalah obat, bahan obat, obat tradisional dankosmetika dan sediaan farmasi / obat yang di produksi oleh pabrik harusmempunyai izin edar dari badan POM, kemudian didistribusikan melaluiPBF (Perdagangan Besar Farmasi) kemudian sarana pelayanankesehatan seperti Apotek atau toko obat dapat memesan tersebutkepada PBF melalui surat pesanan berdasarkan izin yang dimilikinya.Halaman 6 dari 60, Putusan No. 266/Pid.Sus/2017/PN BjbBahwa terdakwa bersamasama dengan saksi MUHAMMAD MARZUKIAls ANANG Bin SYAFRIE
    serta terdakwa ANWARI AlsANWARI Als ANWAR Als KAI WARI Bin ARKANI (Alm) tidak memilikikeahlian dan kewenangan yaitu terdakwa ANWARI Als ANWARI AlsANWAR Als KAI WARI Bin ARKANI (Alm) hanya berlatar pendidikanterakhir SD (Tidak Tamat), dan terdakwa tidak mempunyai latar belakangpendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apotekerdan terdakwa juga tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagaitenaga farmasi dan terdakwa telah mengakui bahwa telah mengedarkansediaan farmasi atau
    Tidak Tamat), dan terdakwa tidak mempunyai latar belakangpendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apotekerdan terdakwa juga tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagaitenaga farmasi dan terdakwa telah mengakui bahwa telah mengedarkansediaan farmasi atau menjual obat obat tersebut diatas kepada oranglain dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidakmenggunakan resep dokter.sonseons Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 196
    Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / ataualat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;Ad.1.
    menjual obat obattersebut diatas kepada orang lain dengan cara menjual dan melayanipembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter.Bahwa benar sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obattradisional dan kosmetika dan sediaan farmasi / obat yang di produksioleh pabrik harus mempunyai izin edar dari badan POM, kemudiandidistribusikan melalui PBF (Perdagangan Besar Farmasi) kemudiansarana pelayanan kesehatan seperti Apotek atau toko obat dapatmemesan tersebut kepada PBF melalui surat pesanan
Pengadilan PN TASIKMALAYA Pidana Umum
Register : 09-03-2021 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 17-08-2021
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Tsm
Tanggal 30 Maret 2021 — Penuntut Umum:
HERLINA, SH.
Terdakwa:
MUKROM ADHARI ALIAS BIN SOMANTRI
54 — 25
    1. Menyatakan terdakwa MUKROM ADHARI ALIAS UKOM BIN SOMANTRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa keahlian dan kewenangannya serta tanpa memenuhi standar mutu pelayanan farmasi
    2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUKROM ADHARI ALIAS UKOM BIN SOMANTRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila
    Bahwa mendapatkan sediaan farmasi jenis tablet Tramadol HCl50 mg dan tablet kuning bertuliskan huruf MF dengan cara membelisecara tunai kepada terdakwa. Bahwa didalam membeli sediaan farmasi jenis tablet TramadolHCl 50 mg dan tablet Tablet Kuning bertuliskan huruf MF dariterdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira jam15.30 wib di rumah saksi di Jalan Sambongjaya, Kp. SambongjayaRt. 001 Rw. 013 Kel. Sambongjaya Kec.
    dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yangdiperlihatkan dipersidangan.
    Bahwa benar terdakwa bukan tenaga kesehatan dan terdakwatidak memiliki keahlian serta kewenangan mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yangberkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi ;Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Tsm11.
    98 Ayat (2) "Setiap orangyang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahanyang berkhasiat obat dan Ayat (3) ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah.Menimbang, bahwa fakta fakta Hukum menunjukkan terdakwa bukansebagai tenaga kefarmasian karena tidak terdaftar di Dinas
    Menyatakan terdakwa MUKROM ADHARI ALIAS UKOM BINSOMANTRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa keahlian dankewenangannya serta tanpa memenuhi standar mutu pelayanan farmasi2.
Pengadilan PN RANTAU Pidana Khusus
Register : 16-02-2016 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 14-03-2016
Putusan PN RANTAU Nomor 18 /Pid.Sus/2016/PN.Rta
Tanggal 8 Maret 2016 — -MUHAMMAD RAFI’E Bin RAMLAN
32 — 4
  • Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RAFIE Bin RAMLAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ; ------------------------------------------------------------------------2.
    Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RAFIE Bin RAMLAN, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telah dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang melanggar Pasal 197jo Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum; 2.
    Hermawan dan saksi Muhammad Noor besertaanggota Polres Tapin yang mendapat laporan bahwaterdakwaMuhammad Rafi'e Bin Ramlan mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki ijin edar, kKemudian hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015sekitar pukul 15.00 wita saksi beserta anggota Polres Tapin menujuDesa Tungkap Rt.01 Rw.01 Kecamatan Binuang Kabupaten Tapintepatnya diwarung dan medapati terdakwa sedang melakukan transaksidengan pengendara motor yang mana setelah bertransaksi pengendarasepeda motor tersebut
    Bahwa sediaan farmasi jenis Dekstrometorphan yang terdakwa edarkansudah dibatalkan izin edarnya berdasarkan Surat dari Kepala BadanPOM RI No.
    Bahwa sediaan farmasi jenis Dekstrometorphan yang terdakwa edarkansudah dibatalkan izin edarnya berdasarkan Surat dari Kepala BadanHalaman 5 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/PN. RtaPOM RI No.
    , jadi tidaksemua orang diperbolehkan praktik kefarmasian , karena sudah diatursyarat dan ketentuannya didalam PERMENKES REPUBLIK INDONESIANomor 889/MENKES/PER/V/2011, tentang Registrasi,Izin Praktik danIjin kerja Tenaga Kefarmasian Bahwa AHLI menerangkan untuk bahan sediaan farmasi tidak bolehdijual belikan secara bebas dimasyarakat, sediaan farmasi hanya bolehdiperjualbelikan difasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek,toko obatberijin, Rumah Sakit atau difasilitas distribusi/penyalur (PBF) ; Bahwa
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Khusus
Register : 30-04-2012 — Putus : 19-06-2012 — Upload : 25-07-2012
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 94/Pid.Sus/2012/PN.Kdi
Tanggal 19 Juni 2012 — DEVIN HARINDA bin HARTONO
34 — 8
  • Kediri, terdakwa DEVIN HARINDA bin HARTONOmendapatkan atau membeli sediaan farmasi pil jenis LL yaitu berasal darisaksi EKO RUSMANTO als.
    Bahwa sediaan farmasi berupa piljenis LL / Artane sebanyak 61 (enam puluh satu) butir tersebut adalah obatkeras..........keras sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:2000/NOF/2012 tanggal 19 Maret 2012.
    Kediri, terdakwa DEVIN HARINDA binHARTONO mendapatkan atau membeli sediaan farmasi pil jenis LL yaituberasal dari saksi EKO RUSMANTO als.
    Bahwa sediaan farmasi berupa piljenis LL / Artane sebanyak 61 (enam puluh satu) butir tersebut adalah obatKeras sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:2000/NOF/2012 tanggal 19 Maret 2012.
    Menyatakan Terdakwa : DEVIN HARINDA bin HARTONO. terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Tanpa keahliandan kewenangan mengedarkan dan menyimpan sediaan farmasi yangtidak memenuhi standart dan/ atau persyaratan keamanan dan mutu ;2. Menjatuhkan....2.
Pengadilan PN BANYUWANGI Pidana Umum
Register : 15-02-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 16-04-2019
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Byw
Tanggal 11 April 2019 — Penuntut Umum:
1.TEGUH BASUKI HERU YUWONO. SH.,MH
2.ARDHAN RIZAN PRAWIRA, S.H.
Terdakwa:
EFENDI Alias BIRING Bin SULIYANTO
26 — 5

  • M E N G A D I L I:

    1. Menyatakan Terdakwa Efendi Alias Biring Bin Suliyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa
    dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
  • 1000 (seribu) butir sediaan farmasi
    jenis Trihexypehnidil dengan bentuk bulat warna putih ada logo bertuliskan Y;
  • 400 (empat ratus) butir sediaan farmasi jenis Trihexypehnidil dengan bentuk bulat warna putih ada logo bertuliskan Y
  • 119 (empat ratus) butir sediaan farmasi jenis Trihexypehnidil dengan bentuk bulat warna putih ada logo bertuliskan Y;
  • 1 (satu) buah kresek warna hitam;

    • Dirampas untuk dimusnahkan;

    • 1 (satu) buah handphone
      membeli sediaan farmasi obat keras jenis Trihexyphenidil atassuruhan saudara Bima Yudia Wicaksono (DPO) tersebut kepada Terdakwaseharga Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per 100 (seratus)butir dan pada waktu itu saksi membeli sebanyak 400 (empat ratus) butirsediaan farmasi jenis trinexyphenidil;Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan sediaan farmasi jenis trinexyphenidilkepada saudara Bima Yudia Wicaksono (DPO) dan oleh saudara Bima YudiaWicaksono (DPO) 125 (Seratus dua puluh lima) butir
      untuk layak diedarkan adalahsediaan farmasi atau alat kesehatan harus aman, berkhasiat, bermanfaat,bermutu, terjangkau oleh masyarakat dan alat kesehatan harus memenuhistandart kesehatan dan Tidak semua orang berhak mengadakan, menyimpandan mengedarkan sediaan farmasi yang termasuk obat keras atau daftar Gdan alat kesehatan, melainkan harus mendapatkan ijin dari yang berwenangkarena pembinaannya, mengendalikan, penyimpanan, promosi danperedaran diawasi oleh pemerintah;Bahwa sediaan farmasi warna
      barang sediaan farmasi jenis Trihexyphenidil dan juga serahterima uang untuk kemudian dijual lagi kepada pembelinya; Bahwa barang sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl yang didapat dari SdrMas Brow (DPO) yang kemudian dijual kembali; Bahwa Terdakwa telah menjual sediaan farmasi jenis trinexyphenidil kepadasaksi Mohammad Oktavian Nurriza Bin Sunaryo sebanyak 400 (empat ratusbutir) dengan harga Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per 100(seratus) butir; Bahwa Terdakwa mengedarkan sedian
      farmasi jenis trinexyphenidil tidakmendapatkan ijin dari aparat berwenang;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan(a de charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut: 1000 (seribu) butir sediaan farmasi jenis Trihexypehnidil dengan bentukbulat warna putih ada logo bertuliskan Y; 400 (empat ratus) butir sediaan farmasi jenis Trinexypehnidil denganbentuk bulat warna putih ada logo bertuliskan Y 119 (empat ratus) butir sediaan farmasi jenis Trihexypehnidil
      kediaman terdakwa danterdakwamembenarkan bahwa terdakwa pada hari jumat tanggal tanggal 19 Oktober2018 sekira pukul 14.00 WIB telah menjual sediaan farmasi jenis trinexyphenidildan terdakwa juga mengakui masih menyimpan sediaan farmasi jenistrinexyphenidil didalam lemari pakaian terdakwa.
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum
Register : 08-10-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 463/Pid.Sus/2019/PN Smn
Tanggal 10 Desember 2019 — Penuntut Umum:
D. LINTANG ASHARI,SH
Terdakwa:
SYAHIR SYADZALI Bin SYADZALI Alm
59 — 145

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Syahrir Syadzali bin Syadzali (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
    2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)
    mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) atauTanpa Ijin Edar / Nomor Pendaftaran fiktif5 Pil Anti Sakit Gigi Sediaan Farmasi berupa Obat TradisionalPlus Pak Tani mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) atauTanpa Ijin Edar / Nomor Pendaftaran fiktif6 Daun Tapak Sediaan Farmasi berupa Obat TradisionalLiman mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) atauTanpa Ijin Edar / Nomor Pendaftaran fiktif7 Pil Anti Sakit Gigi Sediaan Farmasi berupa Obat Tanpa jinEdar8 Super Joss Asam Sediaan Farmasi berupa Obat Tanpa JjinUrat Edar9
    Pil Anti Alergi dan Sediaan Farmasi berupa Obat Tanpa jinGatal Edar10 Pil Kecetit Super Sediaan Farmasi berupa Obat Tanpa jinAmpuh Edar11 Dus dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Illegal dantulisan Fimestan tanpa ijin edar ; logo kaplet barang buktiForte berisi Obat tertulis FM, sedangkan pada kaplet ponstanPonstan produksi asli berlogo tulisan PDPfizer12 Dus polos berisi Sediaan Farmasi berupa Obat Illegal danobat Ponstan tanpa ijin edar; logo kaplet barang buktiproduksi Pfizer tertulis FM, sedangkan
    (BKO) atauTanpa Ijin Edar / Nomor Pendaftaran fiktif6 Daun Tapak Sediaan Farmasi berupa Obat TradisionalLiman mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) atauTanpa Ijin Edar / Nomor Pendaftaran fiktif7 Pil Anti Sakit Gigi Sediaan Farmasi berupa Obat Tanpa Ijin Edar8 Super Joss Asam Sediaan Farmasi berupa Obat Tanpa Ijin EdarUrat9 Pil Anti Alergi dan Sediaan Farmasi berupa Obat Tanpa Ijin EdarGatal10 Pil Kecetit Super Sediaan Farmasi berupa Obat Tanpa Ijin EdarAmpuh11 Dus dengan Sediaan Farmasi berupa Obat
    Super Joss Asam Urat 20 (dua puluh) sachet Sediaan Farmasi berupaObat Tanpa Ijin Edar;10. Pil Anti Alergi dan Gatal 262 (dua ratus enam puluh dua) sachetSediaan Farmasi berupa Obat Tanpa Ijin Edar;11. Pil Kecetit Super Ampuh 168 (seratus enam puluh delapan) sachetSediaan Farmasi berupa Obat Tanpa Ijin Edar;12.
    danAlat Kesehatan, adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluranatau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangkaperdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalahobat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
Pengadilan PN JEMBER Pidana Khusus Farmasi
Register : 01-08-2017 — Putus : 11-09-2017 — Upload : 17-10-2017
Putusan PN JEMBER Nomor 657/Pid.Sus/2017/PN Jmr
Tanggal 11 September 2017 — HADI PURNOMO
27 — 4
  • Saksi memiliki latar belakang pendidikan di bidang farmasi;Bahwa obat Trihexyphenidil adalah termasuk golongan obat keras sehinggatidak bisa dijual bebas. Untuk pemakaian obat Trihexyphenidil harus denganHalaman 6 dari 15 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2017/PN Jmrresep dokter sesuai dengan diagnosa dokter yang memeriksa, sehingga obattersebut hanya dapat dijual di sarana yang memiliki ijin seperti apotek olehtenaga kesehatan yang berwenang di bidang farmasi.
    Untuk pemakaian obat Trihexyphenidil harus denganresep dokter sesuai dengan diagnosa dokter yang memeriksa, sehingga obattersebut hanya dapat dijual di sarana yang memiliki ijin seperti apotek olehtenaga kesehatan yang berwenang di bidang farmasi.
    dan alat kesehatan harus memenuhi standarmutu pelayanan farmasi yang ditetapbkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal1 angka 4 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalahobat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal1 angka 4 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alatkesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidakmengandung
    Untukpemakaian obat Trihexyphenidil harus dengan resep dokter sesuai dengandiagnosa dokter yang memeriksa, sehingga obat tersebut hanya dapat dijual disarana yang memiliki ijin seperti apotek oleh tenaga kesehatan yang berwenang dibidang farmasi.
    Bahwa selain itu ahli Abdul Munif menyebutkanpekerjaan kefarmasian adalah kegiatan memproduksi, meracik, menyimpan,mendistriobusikan, mengedarkan, dan menyerahkan obat kepada yang berhak danpekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga yang memiliki keahlian dibidang farmasi;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui kalau ia tidakmemiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi dan tidak memiliki atau bekerjadi apotek.
Pengadilan PN BONDOWOSO Pidana Umum
Register : 19-08-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Bdw
Tanggal 21 September 2020 — Penuntut Umum:
Rozy Haromain, S.H
Terdakwa:
Abul Qoshim Junaid Karmuma biun Karsono
42 — 7

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa ABUL QOSHIM JUNAID KARMUMA Bin KARSONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar sebagaimana dakwaan altenatif kedua Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABUL QOSHIM JUNAID KARMUMA Bin
    Teanggarang, Kabupaten Bondowoso, atau setidaktidaknya padasuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal106 (1) UU No 36 tahun 2009 (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat ijin edar), yang dilakukan oleh Terdakwadengan cara sebagai berikut: Bahwa, berawal Terdakwa Abul Qoshim Junaid Karmuma bin Karsonomembeli
    Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, karenamengedarkan sediaan farmasi pil warna kuning logo DMP.
    Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, karenamengedarkan sediaan farmasi pil warna kuning logo DMP. Bahwa, benar Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi pil warna kuningLogo DMP tersebut dengan cara menjual bebas kepada masyarakarumum sesuai pesanan pembeli dalam bentuk kaleng atau berjumlah 1000butir dengan harga Rp.700.000..
    Bahwa benar Terdakwa menjual pil warna putih logo Y tersebut denganmaksud untuk mendapat keuntungan dari menjual atau mengedarkansediaan farmasi tersebut.
Pengadilan PN KOTABARU Pidana Khusus
Register : 25-07-2013 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN KOTABARU Nomor 272/Pid.Sus/2013/PN.Ktb
Tanggal 28 Agustus 2013 — TUGIHARTINI Binti TUKIJO
30 — 4
  • Bahwa menurut Undangundang yang mempunyai hak dan kewenanganuntuk melakukan pekerjaan kefarmasian adalah badan usaha yang memilikijin dari pejabat yang berwenang ; Bahwa untuk memproduksi sediaaan farmasi hanya boleh diproduksi olehbadan usaha yang memiliki ijin, termasuk didalamnya tenaga apoteker, danharus ada ijin yang diatur oleh Keputusan Menteri Kesehatan RI ; Bahwa tidak dibenarkan mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar daripejabat yang berwenang dalam hal ini Dinas Kesehatan, karena
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratankeamanan, khastat atau kemanfaatan, dan mutu; Ad.1.
    Bahwa tidak dibenarkan mengedarkan sediaan farmasi tanpajin edar dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Dinas Kesehatan, karenasediaan farmasi tersebut sebelum beredar harus lolos Uji Laboratorium dan harus mendapatkan/mempunyai ijin edar ;Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi ahli sediaan Farmasi yangtidak memenuhi standar maupun keamanan yaitu adalah sediaan farmasi yangmempunyai kadar zat berkhasiat di bawah standar yang ditetapkan dalamfarmacope Indonesia baik itu. pembuatan termasuk pengendalian
    mutusediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusianatau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;Menimbang, bahwa dari keterangan ahli tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa sediaan farmasi yang dalam hal ini berupa obat, dari sejakdiproduksi/ pembuatan kemudian didistribusikan, disimpan, dikelola hinggasampai diterima oleh masyarakat luas harus benarbenar dalam pengendalianmutu yang terjaga keamanannya
    Menyatakan terdakwa TUGIHARTINI Binti TUKIJO telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan SengajaMengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar DanPersyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu ; 2.
Pengadilan PN JEMBER Pidana Khusus Farmasi
Register : 20-09-2017 — Putus : 02-11-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN JEMBER Nomor 816/Pid.Sus/2017/PN Jmr
Tanggal 2 Nopember 2017 — VENTI RISQIANASARI Binti MOCHAMMAD SYARIEF
29 — 4
  • Jember, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, Dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat(1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkanHalaman 4 dari 17 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2017/PN Jmrsetelah mendapat izin edar, perobuatan tersebut dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut : Bermula terdakwa VENTI
    Untuk pemakaian obat Trihexyphenidil harus denganresep dokter sesuai dengan diagnosa dokter yang memeriksa, sehingga obattersebut hanya dapat dijual di sarana yang memiliki ijin seperti apotek olehtenaga kesehatan yang berwenang di bidang farmasi.
    dan alat kesehatan harus memenuhi standarmutu pelayanan farmasi yang ditetapbkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurutPasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatanadalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurutPasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alatHalaman 12 dari 17 Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2017/PN Jmrkesehatan adalah instrumen
    Untuk pemakaian obat Trihexyphenidil harusdengan resep dokter sesuai dengan diagnosa dokter yang memeriksa, sehinggaobat tersebut hanya dapat dijual di sarana yang memiliki ijin seperti apotek olehtenaga kesehatan yang berwenang di bidang farmasi.
Pengadilan PN RANTAU Pidana Khusus
Register : 27-05-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN RANTAU Nomor 154/Pid.Sus /2015/PN. Rta
Tanggal 8 Juli 2015 — -Tajudin Bin Dahlan
28 — 7
  • Menyatakan terdakwa Tajudin Bin Dahlan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;3.
    tidak boleh dijual belikan secarabebas apalagi di jual dirumahrumah penduduk, obat/bahan sediaanfarmasi hanya boleh diperjual belikan difasilitas pelayanan kefarmasian(Apotek, Toko Obat Berizin, Rumah Sakit, Puskesmas atau difasilitasdistribusi/penyalur (PBF) ;Bahwa yang dimaksud mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana tercantum dalamPasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009, yaitu sesuai dengan Pasal 106 ayat1 sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya
    Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.
    Bahwa bahan sediaan farmasi tidak boleh dijual belikansecara bebas apalagi di jual dirumahrumah penduduk, obat/bahan sediaanfarmasi hanya boleh diperjual belikan difasilitas pelayanan kefarmasian(Apotek, Toko Obat Berizin, Rumah Sakit, Puskesmas atau difasilitasdistribusi/penyalur (PBF) ;Menimbang, bahwa mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana tercantum dalam Pasal196 UU RI No. 36
    Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalahobat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkann sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar adalahmengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang belumdidaftarkan izin edarnya atau yang sudah dicabut/dibatalkan izin edarnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hj.
    ,Apt bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan pengendalianmutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusiobat, pengelola obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasiobat dan obat tradisional sebagaimana dijelaskan dalam PP No. 51 tahun2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 1 ayat (1), sedangkan yangdimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional,dan kosmetika sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 36 tahun 2009 tentangKesehatan Pasal
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Umum
Register : 02-07-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Gpr
Tanggal 23 September 2020 — Penuntut Umum:
1.LESTARI, SH.
2.ZANUAR IRKHAM, S.H
Terdakwa:
MOHAMAD FAUZI Als BAMBANG Bin SABAR
21 — 4

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD FAUZI Alias BAMBANG Bin SABAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard keamaan , khasiat dan mutu";
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,00
    kefarmasian secara terbatas, misalnya dokter, dokter gigi, bidan danperawat yang dilaksanakan sesuai ketentuan ; Bahwa tenaga kefarmasian terdiri atas apoteker dan tenaga tekniskefarmasian dan yang dimaksud Apoteker adalah sarjana farmasi yang telahlulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apotekersedangkan tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantuapoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas sarjanafarmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan
    tenaga menengahfarmasi/asisten apoteker ; Bahwa sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat yangdiperbolehkan dalam pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi danperedarannya adalah yang sudah memenuhi syarat farmakope Indonesiaatau buku standar lainnya dan sudah mendapat ijin pemerintah ; Bahwa menurut pendapat ahli barang bukti pil warna putih dengan logoLL tersebut adalah sediaan farmasi yang berupa obat ; Bahwa apabila Terdakwa bukan tenaga kefarmasian atau tenagakesehatan tertentu, maka
    Terdakwa tidak mempunyai keahlian ataukewenangan dalam kefarmasian ;Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Gpr Bahwa barang bukti pil LL tersebut tidak memenuhi standar keamanan,kasiat maupun kemanfaatan karena sediaan farmasi berupa obat tersebuttidak tercantum label cara penggunaan serta khasiat dan kemanfaatannyaapabila dikonsumsi ; Bahwa sediaan farmasi dengan kandungan sebagaimana barang buktitidak boleh dikonsumsi tanpa resep dokter karena penggunaannya harusaman, berkhasiaat/
    , adalah bahwa proses produksi atauperedaran sediaan farmasi tersebut harus memenuhi standar yang ditetapkanberdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku sehinga apabila dalam prosesproduksi, pengolahan, dan peredarannya tidak sesuai dengan ketentuan yangberlaku maka dianggap sebagai perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa standar dalam produksi dan peredaran sediaanfarmasi termasuk pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu
    Dida Prasetyo sebanyak total 70 (tujuh puluh butir) butir dengan total hargaRp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah) adalah bentuk perbuatanmengedarkan sediaan farmasi namun Terdakwa tidak memiliki izin edar dansediaan farmasi berupa pil LL yang didapatkan pada saat penangkapanterhadap Terdakwa berada didalam plastik tanpa adanya label sehingga pil LLtersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu;Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 227/Pid.Sus
Pengadilan PN SITUBONDO Pidana Umum
Register : 18-05-2018 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PN SITUBONDO Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Sit
Tanggal 9 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
Sofi Yuliana, S.H.
Terdakwa:
Firmany Ugis R Alias Yugis Bin Adi Mulyono
33 — 11
    1. Menyatakan terdakwa Firmany Ugis R Alias Yugis Bin Adi Mulyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
    2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan
    , promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.(4) Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, danmengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, dan pengedaran sebagaimanadimaksud pada ayat (3);Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kedua pasal tersebut diatas, ternyata tidak hanya dalam ketentuan pidananya (pasal 196) yangmencantumkan rumusan delik, namun juga dalam pasal yang ditujuk oleh
    Karena dalam ketentuan umum yakni pasal 1Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Sitangka 4 Undangundang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yangdimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional,dan kosmetika.Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 196 juga menunjuk kepada pasal98 ayat (3) yang isinya menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan
    Dengan sengaja, memproduksi, mengolah, menyimpan,mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi;3.
    Maka dengan demikian, unsur setiap orangtelah terpenuhi;Ad.2 Unsur, dengan sengaja, memproduksi, mengolah, menyimpan,mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum sebagaimana telahdiuraikan di atas, Terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang kefarmasian, menjual obat berupa pil yang di dalamnya terkandungsediaan farmasi Triheksifenidil kepada informan Polisi sebanyak 30 (tiga puluh)butir seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)
    Terdakwajuga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Umum
Register : 28-06-2019 — Putus : 26-07-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 167/PID.SUS/2019/PT BDG
Tanggal 26 Juli 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : ENDAH ASTUTI, SH
Terbanding/Terdakwa : ISWANDI Bin M JAMIL
52 — 24
  • Bahwa terdakwa mengelola sendiri Toko Mulia yang menjual obat atausediaan farmasi sementara terdakwa tidak memiliki Keahlian khusus atausertifikasi di bidang farmasi untuk melayani pembelian obat kepadakonsumen yang datang untuk membeli obat yang tergolong dalam obatKeras tanpa menggunakan resep dokter maupun diawasi oleh Apoteker. Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai BesarPengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh18.093.99.05.01.0111.
    Bahwa terdakwa mengelola sendiri Toko Mulia yang menjual obat atausediaan farmasi sementara terdakwa tidak memiliki keahlian khusus atausertifikasi di bidang farmasi untuk melayani pembelian obat kepadakonsumen yang datang untuk membeli obat yang tergolong dalam obatKeras tanpa menggunakan resep dokter maupun diawasi oleh Apoteker. Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar PengawasObat dan Makanan di Bandung No. Contoh : 18.093.99.05.01.0111.
    berupa Obattramadol tanpa disertai kelengkapan berupa persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu dimana terdakwa menjual dalam kemasanbungku plastikBahwa terdakwa mendirikan Toko Obat dan Kosmetik TOKO MULIA yangbergerak di bidang penjualan obatobatan dan kosmetik berbagai jenis yangmulai beroperasi sejak tanggal 06 Nopember 2018 yang tidak memiliki ijinpenyaluran sediaan farmasi berupa Obat Trmadol.Bahwa terdakwa mengelola sendiri Toko Mulia yang menjual obat atausediaan farmasi sementara
    berupa Obat Tramadol.Bahwa terdakwa mengelola sendiri Toko Mulia yang menjual obat atausediaan farmasi sementara terdakwa tidak memiliki kKeahlian khusus atausertifikasi di bidang farmasi untuk melayani pembelian obat kepadaHalaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/PID.SUS/2019/PT.BDGkonsumen yang datang untuk membeli obat yang tergolong dalam obatKeras tanpa menggunakan resep dokter maupun diawasi oleh Apoteker.
    , pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasisebagaimana didakwakan Penuntut Umum pada dakwaan PertamaPrimair;.
Pengadilan PN KOTABARU Pidana Khusus
Register : 29-04-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 11-12-2015
Putusan PN KOTABARU Nomor 104/Pid.Sus/2015/PN.Ktb
Tanggal 2 Juli 2015 — HENDRA SATRIADI Als. HENDRA Als. ODOY Bin (Alm) SURYADI
47 — 15
  • maksud dari pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasukpengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat,pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat sertapengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional; Bahwa yang berhak mengeluarkan sediaan farmasi untuk golongan obatbebas, bebas terbatas dapat dikeluarkan oleh toko obat yang mempunyaiyin yang dikeluarkaan oleh kantor Dinas Kesehatan di wilayah
    yang tidak memenuhi standar maupun keamananyaitu adalah sediaan farmasi yang mempunyai kadar zat berkhasiat dibawah standar yang ditetapkan dalam farmacope Indonesia baik itupembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan,pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat,pengelolaan obat, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat,bahan obat dan obat tradisional;Bahwa yang dimaksud tidak memiliki keahlian atau kewenangan untukmelakukan praktek kefarmasian adalah
    Tentang Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar;Menimbang, bahwa ~ unsur imi bersifat alternatif, sehingga unsur inidinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapatdibuktikan;Menimbang, bahwa elemen dengan sengaja artinya adalah tahu dandikehendaki.
    danalat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan 106 UndangUndang RINomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa :(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatizin edar ;(2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhipersyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan ;(3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar
    dan memerintahkan penarikan dariperedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izinedar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/ataukeamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahi SURYA WAYHUDI,S.Si Apt.
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Umum
Register : 16-07-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Gpr
Tanggal 22 September 2020 — Penuntut Umum:
RIBUT SUPRIATIN, SH
Terdakwa:
CACUK FEBRIANTO Bin MULYONO
18 — 4

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa CACUK FERBRIANTO Bin MULYONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar " sebagaimana dakwaan Primair;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan
    Terdakwa meletakkan nang pembayaranditempat yang sama ketika mengambil sediaan farmasi berupa pil LLtersebut.
    Terdakwa meletakkan uang pembayaranditempat yang sama ketika mengambil sediaan farmasi berupa pil LLtersebut;3. Bahwa sediaan farmasi berupa pil LL sebanyak 300 (tiga ratus) butir atauyang berada dalam 12 (dua belas) plastic klip telah berada dalampenguasaan Terdakwa maka disimpan oleh Terdakwa dalam bekas kalengpermen, dan Terdakwa mulai mengkonsumsi sediaan farmasi berupa pi LLtersebut;4.
    Bahwa setiap kali mengkonsumsi sediaan farmasi berupa pil LL Terdakwamengkonsumsi sebanyak 6 (enam) butir atau sediaan farmasi berupa pil LLtersebut telah dikonsumsi sendiri sebanyak 30 (tiga puluh) butir.5.
    ditempat yang samaketika mengambil sediaan farmasi berupa pil LL tersebut;Bahwa sediaan farmasi berupa pil LL sebanyak 300 (tiga ratus) butir atau yangberada dalam 12 (dua belas) plastic klip telah berada dalam penguasaanTerdakwa maka disimpan oleh Terdakwa dalam bekas kaleng permen, danTerdakwa mulai mengkonsumsi sediaan farmasi berupa pil LL tersebut dimanasetiap kali mengkonsumsi sediaan farmasi berupa pil LL TerdakwaHalaman 15 dari 19 Putusan Nomor266/Pid.Sus/2020/PN.Gprmengkonsumsi sebanyak