Ditemukan 2455 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melawanhukum melawannhukum melawanhukumã melawanmhukum melawahukum
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 02-10-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
1.BASUKI ARIF WIBOWO, SH
2.ARIEF ZEIN NOKTHAH, S.H.
3.TEGUH ISKANDAR, SH
Terdakwa:
DESON ARBAIN Bin ARBAIN
169 — 13
  • diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasidengan cara melawan hukum;Menimbang, dengan demikian memperkaya orang lain artinya akibatperbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahkekayaannya atau bertambah harta bendanya;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut untuk menemukan unsurmelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, maka dapat dilihat dari fakta sebagai berikut :Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Terdakwa secara melawanhokum
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-07-2016 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 15 Juli 2016 — - Dr. RAYMOND CHANDRAJAYA
249 — 60
  • Memperkaya adalah perbuatan yang dilakukanuntuk menjadi lebih kaya lagi (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukandengan bermacammacam cara, misalnya: menjual/nembeli, menandatangani kontrak,memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawanhokum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) (R. WIYONO, SH, Pembahasan UndangUndang PeberantasanTindak Pidana korupsi, Sinar Grafika, Cet.
    yaitu dimulai dari pembayaran Termin ,Termin Il, Termin Ill, Termin IV, Termin V , Termin VI, Termin VII dan pembayaran sisapekerjaan, total pembayaran yang diterima Terdakwa hingga pembayaran 100%sebesar Rp. 63.757.340.000,00, (Enam puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh tujuhjuta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;Hal.426499Putusan No. 3/Pid.SusTpk/2016/PN Gto.Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan dansebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan unsur melawanhokum
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-09-2015 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 22-06-2017
Putusan PN AMBON Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb
Tanggal 10 Nopember 2016 — MARKUS F. FANGOHOY, SE
198 — 83
  • harusdinikmati oleh pelakunya saja tapi dinikmati oleh orang lain ;e Bahwa terkait dengan pertanggung jawaban pidana berdasarkan ketentuan BukuPedoman Perkreditan pada Bank Maluku / SK DIR 072, bahwa seorang analisbertanggung jawab atas dokumentasi atau keabsahan dari jaminan, kemudianmelakukan analisa secara komprehensip terhadap jaminan atau tidak hanyamelakukan kajian dari aspek bisnis saja melainkan juga harus memperhatikanaspek hukum, hal tersebut diatas dapat dikatakan telah terjadi perbuatan melawanhokum
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-09-2015 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 22-06-2017
Putusan PN AMBON Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb
Tanggal 10 Nopember 2016 — MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, SE.Alias
193 — 104
  • harusdinikmati oleh pelakunya saja tapi dinikmati oleh orang lain ;e Bahwa terkait dengan pertanggung jawaban pidana berdasarkan ketentuan BukuPedoman Perkreditan pada Bank Maluku / SK DIR 072, bahwa seorang analisbertanggung jawab atas dokumentasi atau keabsahan dari jaminan, kemudianmelakukan analisa secara komprehensip terhadap jaminan atau tidak hanyamelakukan kajian dari aspek bisnis saja melainkan juga harus memperhatikanaspek hukum, hal tersebut diatas dapat dikatakan telah terjadi perbuatan melawanhokum
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 02-10-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kdi
Tanggal 20 Februari 2019 — Penuntut Umum:
EVA YUSTISIANA, SH
Terdakwa:
AGUS FEISAL HIDAYAT
409 — 452
  • Tetapiseperti pada pasal 3 UU Tipikor meskipun tidak ada kata melawanhokum tetapi itu melekat pada kata menyalahgunakan kewenangan,maka unsur melawan hukumnya ada disitu dan harus dibuktikanmenyalahgunakan kewenangannya itu.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 14-12-2017 — Putus : 09-05-2018 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr
Tanggal 9 Mei 2018 — Penuntut Umum:
ROMZA SEPTIAWAN, SH,. MH.
Terdakwa:
Drs. ABDUSSAMAD Bin ARMIN
111 — 23
  • pidanamatriil dan formiil korupsi di Indonesia edisi pertama cetakan kedua April 2005 :bahwa melawan hukum berasal dari kata WEDERECHTELIJK yang memangtelah lazim di bahasa Indonesia kan dengan melawan hukum selain itudigunakan istilah Tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknyadan sebagainya;Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifattercelanya suatu perbuatan perbatan tercela atau di cela menurut pasal 2adalah perbuatan memperkaya diri sendiri oleh karena itu antara melawanhokum
Pengadilan PN PINRANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 21-05-2015 — Upload : 29-06-2015
Putusan PN PINRANG Nomor 09 /Pid.B/2015/PN.Pinrang
Tanggal 21 Mei 2015 — AMIR Alias HAJI DAWANG MAIMUNAH Alias HAJAH MUNA
169 — 18
  • ;Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata atau diantara tanpa hak danmelawan hokum, oleh karena itu tidak perlu kedua rumusan (tanpa hak dan melawanhokum) terbukti unsure ini telah terpenuhi artinya dapat saja terjadi tanpa hak sajaatau melawan hokum saja, atau bahkan duaduanya terbukti ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah legalitas yangmelekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan ataudengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 18-08-2016 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 9 Januari 2017 — NIMRON VARASIAN
237 — 75
  • korporasi, perouatan melawan hokum itu dipakai sebagaisarana untuk memperkaya dirinya atau orang lain atau korporasi, maka perbuatan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa itu adalah untuk mendapatkankeuntungan dari hasil ganti rugi tersebut yaitu untuk tanah Damsir denganmembayar uang muka Rp. 700.000.000,00 dalam kurun waktu + 2 bulanmendapatkan untung Rp.2.435.003.750, ;Menimbang, bahwa orang boleh saja mencari dan mendapat untung darisuatu usaha jual beli tanah, tapi tidak boleh dengan caracara yang melawanhokum
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-12-2013 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 04-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 134/pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 10 April 2014 — SATJA ATMAJA,S.Pd Bin ENCUR TURGANDA
106 — 16
  • Unsur "dengan maksuo menguntungkan at au orang lain secara melawanhokum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya /~3. Unsur "memaksa seseorang memberikan sesustu, membsyer; ataumenerima pembayaran dengan potongen, atau untuk mengerjakan sesuatubagi dirinya sendiri",Ad. 1.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 27 April 2018 — Nama Lengkap : SUNARKO; 2. Tempat Lahir : Tanjung Pandan; 3. Umur/tanggal lahir : 65 Tahun/5 Oktober 1950; 4. Jenis Kelamin : Laki-laki; 5. Kebangsaan : Indonesia; 6. Tempat tinggal : Jl. Walet Indah 5 No.41 RT.014 RW.006 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta / Ruko Citraland EG-VI Jl. Lateri Ambon; 7. Agama : Budha; 8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Bina Prima Taruna);
259 — 502
  • Bahwa dalam memproses pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa SUNARKOmengakibatkan saksi PAULUS MIRU,SH telah melakukan perbuatan melawanhokum yang melanggar :a.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
1691 — 5950
  • Hal tersebut sekaligussebagai bukti bahwa dalam melakukan kegiatan usahanyaTERGUGAT, tidak melakukan perbuatanperbuatan melawanhokum;Dengan demikian maka jelas sudah bahwa unsur perbuatanmelawan hukum dimaksud juga tidak terpenuhi.Bahwa tentang unsur kerugian;Bahwa dalam hal ini justru TERGUGAT, adalah korban karenamengalami kerugian langsung akibat kebakaran yang terjadi diareal lahan perkebunan sawit milik TERGUGAT tersebutsebagaimana juga diakui oleh PENGGUGAT dalam dalilgugatannya bahwa kebakaran
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 27-05-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 04-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 9/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 3 Agustus 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : MELLY DIANA
Terbanding/Terdakwa I : GUNARTO, S.PdI.
Terbanding/Terdakwa II : Drs. H. BASOR
Terbanding/Terdakwa III : DEDI, S.PDl
160 — 115
  • menurutMajelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur secara melawanhukum atas diri Para Terdakwa/para Terbanding tersebut telah terpenuhi;Menimbang, bahwa sekalipun unsur secara melawan hukum tersebuttelah terpenuhi, namun untuk membuktikan dakwaan primair tersebut atas diripara Terdakwa/para Terbanding, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Bandingharus dibuktikan lebih dahulu unsur ketiganya yaitu unsur melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau Suatu korporasi secara melawanhokum
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-01-2017 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 30 Maret 2017 — Prof. Dr. BAMBANG TIMANG KONDRAT GARANG, MPd.
114 — 33
  • Namun bukanberarti dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan, tidak telah melakukan perbuatanmelawan hukum, akan tetapi sebaliknya, telah termasuk perbuatan melawanhokum secara umum (Perbuatan Melawan Hukum adalah genus dari seluruhHalaman 204 dari 253 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2017/PN Pikperbuatan yang bertentangan dengan hukum).
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN AMBON Nomor 32 / Pid. Sus / TPK / 2015 / PN – Amb
Tanggal 23 Juni 2016 — Ade Ohoiwutun, S. AP
125 — 88
  • Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;o= Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang RepublikIndonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RepublikIndonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang UndangRepublik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindaktePidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawanhokum mencakup perbuatan melawan hukum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2446 K/PDT/2009
MARUBENI CORPORATION; PT. SWET INDOLAMPUNG
758 — 801 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2446 K/Pdt/2009sequitur forum rei pada prinsipnya hanya berkenaan dengansengketa yang obyeknya benda bergerak dan tuntutan ganti rugiatas perbuatan wanprestasi berdasarkan pasal 1243 dan 1246KUHPerdata atau tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawanhokum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.