Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2014/Pid.B/2011/PN Sby,tanggal 30 Mei 2012 (bukti PK 1);Bahwa bukti novum berupa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalamPerkara Pidana Nomor 2014/Pid.B/2011/PN Sby, tanggal 30 Mei 2012 belumpernah diajukan dalam proses persidangan perkara a quo sehinggamerupakan bukti baru;Bahwa materi hukum dari bukti baru novum ini menjelaskan putusanPengadilan yang dalam suatu proses perkara dimulai, yakni berwujudPutusan Nomor 105 K/PDT/2011 jo.

Surat Keterangan dari Pengembang PT Pendopo Niaga yang berupaTagihan Utility per Bulan Januari 2011 atas nama Fera Tanubrata (putri dariMariani Tanubrata/Termohon) (bukti PK 2) dan juga service charge tertulispada bulan Februari 2011 yang menyatakan sebagai pemiliknya adalah FeraTanubrata (putri dari Mariani H Tanubrata/Termohon) (bukti PK 3);Bahwa Surat Keterangan di atas memberikan bukti novum baru yang keduadan Ketiga dalam perkara a quo karena dari surat tersebut menunjukanbahwa 4 Unit Stand

Nomor 345 PK/Pdt/2018Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, ParaTermohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauankembali tanggal 7 Maret 2017 yang menolak permohonan peninjauan kemballidari Para Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa bukti novum yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembalibukanlah

dan benar oleh Judex Facti, sehingga pada prinsipnya keberatankeberatan tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat antaraPemohon Peninjauan Kembali dengan Judex Juris dan Judex Factidalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafanHakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 6/7 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5Tahun 2004, terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 20091;Bahwa bukti

novum berupa surat yang diajukan bukan merupakan buktikepemilikan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali sehingga buktinovum tersebut tidak termasuk kategori surat yang menentukan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali ALI SABRI Bin SALAMUN tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembaliHalaman 6 dari & hal.

Bukti novum yang menentukan pada perkara diputus tidak di temukan;1.

Putusan Nomor 100 PK/Pdt/20141.2hukum dalam menerapkan pertimbangan hukum oleh MajelisHakim Tinggi Surabaya yang terdapat di dalam putusan dalamperkara Nomor 439/Pdt/2009/Pt.Sby tanggal 29 Oktober 2009dan didalam bukti novum tersebut juga ditemukan bahwagugatan didalam novum berupa putusan perkara577/Pdt/G/2009/Pn.Sby tanggal 10 Juni 2010.

SertifikatHGB Nomor 386 sisa;Bahwa bukti Novum adalah putusan perkara nomor perkara577/Pdt/G/2009/Pn.Sby tanggal 10 Juni 2010.

Sebagaimana di uraikan dan di buktikan di bawah ini: Bahwa di dalam bukti novum atas perkara tersebutterdapat penerapan hukum dengan menerapkan hukumdengan mentaati dan melaksanakan penerapan hukumyang terdapat di dalam Putusan Pengadilan NegeriSurabaya Nomor 288/Pdt.G/1999/Pn.Sby tanggal 11Oktober 1999 adanya pernyataan tentang keabsaan dankeberadaan akte anggaran dasar PI.

novum atas perkara tersebutterdapat penerapan hukum dengan menerapkan hukumdengan mentaati dan melaksanakan penerapan hukumHal. 71 dari 96 Hal.

(tiga ribu tujuh ratus enam puluh satu meter persegi); Dari fakta hukum tersebut di atas, jika Penggugat sekarang TermohonPeninjauan Kembali (PK) menggugat tanah peninggalan almarhum Amaq Rahimalias Dulahat, maka tanah sawah sebagaimana bukti Novum tersebut (bukti P.1)tersebut di atas, seharusnya tanah sawah obyek gugatan angka 2.2, tidakdijadikan obyek gugatan, karena lahan sawah tersebut merupakan hak milik dariAmaq Suhni alias Haji Burhanuddin sendiri yang berasal dari Tanah Negara;Mengenai Kewenganan

diajukan oleh subyek hukum yang mempunyaihubungan hukum dengan masalah yang disengketakan";Bahwa berdasarkan bukti baru yang bersifat Novum yang diberi tanda P.1 tersebut,maka telah mendukung pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan TinggiMataram tanggal 1 November 2007, No. 88/Pdt/2007/ PT.MTR. yang telahmembatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 31 Mei 2007, No. 06/Pdt.G/2007/PN.SEL. dan telah menolak gugatan Penggugat sekarang TermohonPeninjauan Kembali (PK), dan sebaliknya berdasarkan bukti

Novum yang diberitanda P.1 tersebut telah melumpuhkan pertimbangan hukum Mahkamah Agung RIdalam putusannya tanggal 7 Mei 2010, Nomor 1385 K/Pdt/2008.

Bank NegaraIndonesia (Persero), Tbk;Bahwa berdasarkan bukti (Novum berupa Pemberitahuan PelaksanaanLelang Eksekusi PK. 2) ternyata pihak Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk.

Telah mengajukan upaya hukum dalam rangka penyelesaian hutangFirma Litha & Co sebagaimana tersebut dalam Permohonan LelangEksekusi atas barang jaminan Firma Litha & Co;Bahwa Permohonan tersebut telah ditindak lanjuti dengan melakukanPenyitaan bahkan telah melakukan Pengumuman Lelang (vide bukti Novum PK 3);Permohonan Lelang tersebut sampai saat ini belum dicabut dan saat inibarang jaminan masih dalam status selaku barang yang akan dilelangmelalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar

27November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauankembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat: Bahwa bukti baru (novum) berupa P.PK1 sampai dengan P.PK3 yangdiajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan buktiyang menentukan karena tidak dapat melumpuhkan bukti kepemilikanTermohon Peninjauan Kembali atas tanah objek sengketa yaitu SertifikatHak Milik Nomor 385 tanggal 10 Juli 1989, lagipula surat bukti

(novum)P.PK1 sampai dengan P.PK3 tersebut baru diterbitkan pada tanggal 24Mei 2017 oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang sehingga tidak memenuhiketentuan sebagai novum;Halaman 5 dari 8 hal.

Koenoem pihak BadanPertahanan Nasional, di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 21 Tahun1972, pada tahun 1977 dan tahun 1982 diterbitkan Serifikat masingmasingSertifikat Hak Milik Nomor 357 Tahun 1977 atas nama Nirwanati danSertifikat Hak Milik Nomor 533 Tahun 1982 atas nama Shirley Oei ;Bahwa melalui bukti novum (PK2, PK3 dan PK4) yaitu putusanPengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 20 April 2009 jo.putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 137/B/2009/PT.TUN.JKT. tanggal 10 Agustus

2009 jo. putusan Mahkamah Agung Nomor17 K/TUN/2010 tanggal 22 Maret 2011 jo. putusan Peninjauan Kembali TataUsaha Nomor 15 PK/TUN/2011 tanggal 23 Februari 2011, menyatakanbahwa Surat Keputusan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 538 dan SertifikatHak Milik Nomor 537 *batal dan memerintahkan Badan PertahananNasional untuk mencabut Surat Keputusan atas Sertifikat tersebut ;Bahwa berdasarkan bukti novum (PK6) berupa Berita AcaraPemeriksaan Laboratorium Kriminal Nomor Lab. : 5250/DT.F/2010 tanggal06 Oktober

diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memoripeninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:Tentang Pasal 67 Huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung, yang berbunyi : "Permohonan Peninjauan Kembali Putusan PerkaraPerdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukanhanya berdasarkan alasanalasan sebagai berikut:"Apabila setelah perkara diputus ditemukan suratsurat bukti

(novum) yangbersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapatditemukan".Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menunjuk surat bukti yang baruditemukan saat ini, yang mana sebelumnya, belum pernah diperiksa olehPengadilan Negeri Tarutung, Pengadilan Tinggi Medan dan KasasiMahkamah Agung, yakni ada 2 (dua) bukti baru (novum) berupa :1.

Bahwa selain itu pemiliktanah yang berbatasan langsung dengan tanah perkara adalah MakmurSiahaan, yang juga merupakan saksi dalam perkara a quo yang mengetahuitanah perkara tersebut adalah milik Kasman Tampubolon.Bahwa bukti Novum PK1 dan bukti PK2 tersebut sewaktu pemeriksaan ditingkat pertama belum sempat diajukan, yang pada pokoknya para saksidalam Bukti PK1 dan bukti PK2 tersebut telah menerangkan bahwa obyekperkara adalah tanah perladangan Pea Ganjang yang berbatas dengan taliair dan sawah yang

Putusan Nomor 240 PK/Pdt/2014Majelis Hakim Tingkat Banding/Judex Facti dan Judex Juris tersebutharuslah dibatalkan demi hukum.Dalam sistem peradilan di Indonesia berlaku ketentuan yang pastibahwa jika Majelis Peninjauan Kembali mendapatkan alasanalasanPeninjauan Kembali bahwa Putusan Judex Facti dan Judex Juristerdapat bukti novum dan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata,sehingga telah salah menerapkan hukum karena tidak cukuppertimbangan (onvoldoende gemotiveerd), maka putusan Judex Factidan

., apalagi bila pertimbanganpertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI tersebut dikaitkandengan bukti baru (novum) yang berupa : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Daftar Nomor :034/1984 Eksekusi tanggal 10 Januari 1987 (Bukti/Novum PPK1) .Disamping itu bila dikaitkan pula dengan bukti baru berupa : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 001/Pdt/Plw/1986/PN.JKT.BAR tanggal 13 Agustus 1986 (Bukti PPK 2) ;Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 56 PK/TUN/20076.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Daftar Nomor :034/1984 Eksekusi tanggal 10 Januari 1987 (Bukti/Novum PPK 1).Bahwa Penetapan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali peroleh dariKantor Lelang Negara Kelas IA di Jakarta pada tanggal 09 Januari2007 ;b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 001/Pdt/Plw/1986/PN.JKT.BAR tanggal 13 Agustus 1986 (Bukti PPK 2).Putusan mana Pemohon Peninjauan Kembali peroleh dari PengadilanNegeri Jakarta Barat pada tanggal 17 Januari 2007.c.

pembatalan Sertipikat Hak Milik No.256/Meruya Ilir yang diikuti dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik No.3516/Kembangan Selatan yang telah pula dipertimbangan dengan keliruoleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI (karena Majelis HakimMahkamah Agung RI dalam pertimbangannya nyatanyata telah tidakmempertimbangkan tentang prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik No.3516/Kembangan Selatan dan pula tidak mempertimbangkan prosespembatalan Setipikat Hak Milik No. 256/Meruya lIlir) bila dihubungkandengan bukti

(Novum) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembalisebagaimana diuraikan pada angka 5 dan 15 di atas, maka seharusnyaHal. 19 dari 24 hal.

alasan peninjauan kembali yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembaliselengkapnya termuat dalam berkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukanPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agungberpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagaimana diuraikan dalam Memori Peninjauan Kembalitanggal 27 Mei 2019 tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagaiberikut: Bahwa terhadap bukti

Novum berupa Bukti PK1 berupa fotokopi KutipanAkta Nikah KUA Kecamatan Soreng Kabupaten Bandung Nomor562/14/X/1992, Bukti PK2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor3204130311060043 atas nama Keluarga Maman Suparman, S.Pd., M.M.dan Bukti PK3 berupa fotokopi Surat Keterangan dari PemerintahKabupaten Bandung, berserta keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi1, Saksi 2 dan Saksi 3, bukanlah merupakan keadaan baru yangmenentukan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudPasal 263 Ayat (2)

Bukti(Novum PK2a) berupa Putusan Nomor 38/Pid.sus/TPK/2011/PN.Bdgtanggal 17 Oktober 2011. Bukti (Novum Peninjauan Kembali2b) berupaPutusan Nomor 49/Tipikor/2011/PT.Bdg tanggal 13 Desember 2011 danBukti (Novum PK3) berupa Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor49/Pid.Sus.

Khodijah binti Junu dengan Muhammad Jamil binRidwan (bukti novum terlampir ). Hal ini diperkuat jugaoleh keterangan saksi M.

Yusup bin Ridwan (bukti novum),namun judex facti tidak mengubrisnya dan langsungmemeriksa dan memutus perkara tersebut;Dari fakta ini jelas sekali terlihat bahwa judex factidalam memutus' perkara ini mempunyai' kekhilapan = ataukekeliruan yang nyata, oleh karenanya putusan yang telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap tersebut harusdibatalkan oleh Mahkahmah Agung Republik Indonesiasehingga Pemohon Peninjauan Kembali /Tergugat memohonkepada Mahkahmah Agung Republik Indonesia membatalkanputusan putusan

PK42.b tidak bersifat menentukan, karena novumtersebut baru diterbitkan pada tahun 1995, sedangkan pada tahun 1991terhadap objek tanah yang tercatat dalam bukti novum dalam perkaraa quo telah diletakkan sita jaminan pada tanggal 23 September 1991,sehingga novum tersebut patut dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena

memori peninjauan kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauankembali tanggal 27 Oktober 2017 yang menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali,kontra memori peninjauan kembali dinubungkan dengan putusan Judex Factidan Judex Juris, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:Mengenai alasan ke1 dan ke2:Bahwa alasan ditemukannya novum tersebut tidak dapat dibenarkan,karena bukti

novum yang diajukan Pemohon berupa:1.

Dimana terhadap peta atau sketsa Desa iniadalah merupakan arsip di Kantor Camat Tanjung Bunga yang menjelaskantentang batasbatas tanah ulayat dari masingmasing desa (Desa Bahingga,Desa Waibao dan Desa Nusa Nipa/Riangroko) (bukti PPK3): Bahwa peta desa/sketsa desa (bukti novum ini) telah diakui secara sah olehmasingmasing Kepala Desa, termasuk Kepala Desa yang membawahiwilayahnya Para Termohon Kasasi, yakni Desa Waibao.

Dimana semuadesa yang diwakili oleh Kepala Desanya, mengakui hak ulayat masingmasing desa sesuai dengan batasbatas ulayat yang termuat dalam peta/bukti novum dalam perkara ini, dimana tanah yang kini disengketakan dalamperkara a quo adalah merupakan bagian dari wilayah ulayat Para Pemohon;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan peninjauan kembali tidak dapatdibenarkan karena: Surat bukti novum tersebut (bukti PPK.1

Idjo Daeng NyonriKaraeng Katangka Sultan Alauddin II Raja Gowa ke XXXVI tanggal 3Januari 2017 (diberi tanda Bukti PK5);Bahwa bukti novum yang diajukan Para Pemohon PeninjauanKembali tidak bersifat menentukan karena bukti yang diberi tanda PK1hanya menyatakan bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah abhiwaris dari almarhum H.

berpendapat:Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan novum yangmenunjukkan pada bukti yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali yangdiberi tanda bukti T3, T4, T7 dan T8 yang hanya berupa fotocopi dantanpa disertai aslinya ketika sidang judex facti berlangsung;Bahwa oleh karena hal tersebut telah dipertimbangkan di dalamputusan serta tidak ada Berita Acara sumpah penemuan bukti

novum makatidak dapat diterima sebagai novum, sehingga alasan Pemohon PeninjauanKembali mengajukan permohonan peninjauan kembali atas dasar adanyanovum harus ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: YANI ARIEF SANTOSO, tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon PeninjauanKembali dihukum untuk membayar biaya perkara

Agung RI agar berkenanmempertimbangkan dan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa memutuskan seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauankembali tanggal 5 Juli 2017 yang menolak permohonan peninjauan kemballdari Para Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan,oleh karena bukti

novum yang diajukan yaitu : PK1 sampai dengan PK15merupakan bukti surat yang tidak bersifat menentukan mengenaikepemilikan objek sengketa, oleh karena hanya berupa suratsurat yangberhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); sehingga tidakdapat melumpuhkan bukti milik Penggugat;Bahwa dalam putusan Judex Juns tidak terdapat kekhilafan HakimHalaman 5 dari 7 hal.

Namun demikian ternyata buktibukti tersebut bukanlahmerupakan keadaan baru yang menentukan dan tidak dapatdipertimbangkan lebih lanjut, Karena alat bukti novum poin 1 sampai dengan10 tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagai novum/bukti barusebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP yangmenyatakan bahwa:"Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar apabila terdapatkeadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itusudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung,