Menurut Pasal 1 Ayat (44) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :P41/MENHUTII/2014 tanggal 10 Juni 2014 yang dimaksud denganFAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) adalah dokumen angkutanyang dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil kayu olahan ;b.

Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir paraTerdakwa diberhentikan oleh anggota tim Ditreskrimsus Polda Riau dananggota Brimob dan melakukan pemeriksaan Pompong dengan muatankayu olahan jenis kelompok meranti sebanyak 77 keping dan kayu jenisCampuran sebanyak 18 keping dengan total keseluruhan sebanyak 95keping kayu (23,1051 m3) yang diikat dalam bentuk rakit tanpadilengkapi dengan dokumen kayu berupa SKSHHK (Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan Kayu), selain itu ditemukan juga 1 lembar asli NotaAngkutan hasil

kayu Hutan budidaya yang berasal dari Hutan Hak,Nomor 01 tertanggal Maret 2019 tertandatangan Pemilik Hutan HakDatuk Laksamana Raja Dilaut atas nama Aliasyak dan 1 bundel fotocopyPermohonan penetapan Hutan Perseorangan Datuk Laksemana RajaDilaut menjadi HUtan Hak Nomor 01/ PHHDLRD.XI/ 2018 tanggal 19November 2018 dari Pemangku Hutan Hak Datuk Laksamaan RajaDilaut dan uang sejumlah Rp300.000 (tiga rtaus ribu rupiah);Bahwa untuk mengangkut kayu olahan dengan Nota Angkutan adalahjenis kayu yang tercantum

Rokan Hilir paraTerdakwa diberhentikan oleh anggota tim Ditreskrimsus Polda Riau dananggota Brimob dan melakukan pemeriksaan Pompong dengan muatan kayuolahan jenis kelompok meranti sebanyak 77 keping dan kayu jenis campuransebanyak 18 keping dengan total keseluruhan sebanyak 95 keping kayu(23,1051 m3) yang diikat dalam bentuk rakit tanpa dilengkapi dengan dokumenkayu berupa SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu);Menimbang, bahwa selain itu ditemukan juga 1 lembar asli nota NotaAngkutan hasil

kayu Hutan budidaya yang berasal dari Hutan Hak, Nomor 01tertanggal Maret 2019 tertandatangan Pemilik Hutan Hak datuk LaksamanaRaja Dilaut atas nama Aliasyak dan 1 bundel fotocopy Permohonan penetapanHutan Perseorangan Datuk Laksamana Raja Dilaut menjadi Hutan Hak Nomor01/ PHHDLRD.XI1/2018 tanggal 19 November 2018 dari Pemangku Hutan HakDatuk Laksamaan Raja Dilaut dan uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus riburupiah);Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran GergajianRimba Indonesia barang

Penerbit; Bahwa Pejabat Penerbit adalah orang yang sudah lulus sertifikasitentang tata usaha kayu baik bidang kayu bulat maupun olahan; Bahwa Pejabat Penerbit SKSHH tidak hanya dari dinas kehutanan,melainkan bisa juga orang yang ditunjuk mengikuti pelatinan sertifikasi tentangtata usaha kayu oleh pemilik atau pemegang izin sebagaimana diatur dalamPeraturan Pemerintah 23 tahun 2021 atau biasanya dalam diklatdiklat bidangkehutanan terdapat suratsurat untuk peserta pelatinan tersebut; Bahwa seluruh hasil

kayu yang berasal dari dalam kawasan hutan dandiluar kawasan hutan yang berizin haruslah disertai dengan SKSHH; Bahwa diluar kawasan hutan yang berizin adalah perusahaan yangberizin di luar Kawasan hutan, seperti perkebunan, pertambangan; Bahwa Hutan Hak dalam kawasan hutan ada berbagai macam yaknidimiliki perseorangan, kelompok, hutan adat, hutan desa, hutankemasyarakatan maka terhadap pengelolaan atau pengangkutan terhadaphasil kKayu pada hutan hak tersebut prosedur mengenai tata usaha hasil hutantersebut

denganSKSHH, melainkan cukup dengan surat pernyataan dari Petinggi, dari KepalaDesa, dari RT atau bahkan surat penyataan dari dirinya sendiri tanpa harusdisertakan dokumen lainnya (merujuk pada penjelasan pasal 1 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan); Bahwa seluruh jenis kayu hasil hutan yang diizinkan untuk dilakukanpemanfataannya dalam bentuk apapun harus disertai dengan dokumenSKSHH seperti meranti, ulin; Bahwa menurut Ahli apabila seseorang mengangkut hasil

kayu hutantanpa membawa surat keterangan sahnya hasil hutan bisa tidak ditangkap,bisa digantikan dengan surat lainnya seperti Surat keterangan dari Kelurahan,Kepala Kampung, RT atau pernyataan lainnya atau dengan cara mencariinformasi mengenai ijin atas pengelolaan hasil hutan hingga dicek ke lokasidengan metode lacak bala sehingga bisa menyimpangi ketentuan peraturanperundangundangan; Bahwa Nota Angkutan Kayu adalah bagian dari SKSHH; Bahwa surat asal usul kayu hasil hutan dari Kepala Kampung atau

BADARUDDIN,S.P. didampingi Penyidik dimana hasil pengambilan titikkoordinat menunjukan bahwa lokasi penebangan kayu terjadi dititik yaitu S 02 33 46,5 dan 121 06 26,6 dan titik Il yaitu S02 31 31,8 dan 121 05 24,6 tersebut tidak terdapat izinpemanfaatan hasil kayu atau izin penebangan kayudikarenakan merupakan kawasan hutan lindung;Bahwa terhadap hutan lindung tidak mengeluarkan izin ataudokumen pengusahaan atau pengelolaan hutan;Atas keterangan Ahli pada pokoknya terdakwa membenarkannya.Menimbang

secara imperatif/imparsial melainkan bersifat fakultatif dimana yang boleh dirampas untukNegara atau dimusnahkan wajib memenuhi syarat yaitu barang bukti tersebutsejak awal menunjukkan unsur permufakatan jahat dari si pemilik barang buktitersebut atau ada hubungan kausalitas (causal verband) antara pemilik barangdan barang bukti yang digunakannya;Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan terbukti bahwa Saksi MAYABINTI JANANG tidaklah mengetahui kayu yang dibeli dan diangkut tersebutberasal dari hutan hasil

kayu di Kawasan Hutan yang dilarang untuk dilakukanpengusahaan dan pengolahan, selain itu penggunaan kayu yang dilakukan olehHalaman 29 dari 30 Putusan Nomor: 24/PID.B/2016/PN.MIl.30terdakwa bukanlah termasuk dari bagian pembalakan liar melainkan hanyadigunakan untuk bahan baku kayu bakar untuk usaha batu bata milik SaksiMAYA BINTI JANANG dan terdakwa yang merupakan salah satu usahakerakyatan;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, keberadaan batang buktikendaraan tersebut dalam memutuskannya wajib

Anugerah Pratama Inspirasi memiliki izin usaha pemanfaatanhutan hasil kayu;Bahwa PT. Anugerah Pratama Inspirasi memiliki izin dengan jangkawaktu selama 45 tahun;Bahwa PT.

batang bentuk gelondong dengan rincian 1 batang dengan ukuran 110 x d16, 1 batang dengan ukuran 80 x d 25, 1 batang dengan ukuran 80 x d 30 dankayu jati tersebut disimpan dirumahnya. terdakwa mengambil kayu tersebutdengan tujuan untuk dijual dan hasil penjualan digunakan untuk kebutuhanseharihari;Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mendatangi hutan jati dengandan mengambil kayu jati yang sudah roboh untuk dibawa kerumahnyamerupakan perbuatan yang disengaja dengan tujuan untuk menguasai danmemiliki hasil

kayu jati tersebut.

Dimana dalamfakta di persidangan Terdakwa membeli kayu dari Saksi4 tidakmelengkapi dirinya dengan dokumen SKSKB Cap KR sedangkanSaksi4 pada saat menemukan kayu di sungai tidak segeramelaporkan ke Dinas Kehutanan setempat sehingga Dinas Kehutanansetelah meneliti hasil kayu yang di temukan Saksi4 segeramengumumkan sampai batas waktu yang telah ditentukan belum adayang mengakui kepemilikan kayu tersebut maka akan diadakanproses pelelangan dan hasil dari pelelangan tersebut disetorkan kekas negara.4)

dengan harapan terdakwa mendapat upahsebagaimana yang dijanjikan oleh Mat sebelumnya Oleh karena itu majelishakim berpendapat bahwa terdakwa mempunyai kesengajaan dalam perbuatanpidana tersebut.Menimbang, Bahwa dari persidangan terdakwa maksud terdakwamemotong dan menggergaji kayu tersebut sesuai dengan permintaan Mat agarkayu tersebut dipotong dan diolah dan hasilnya adalah menjadi 72 lembarpapan kayu jati maka majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telahdapat digolongkan dalam mengolah hasil

kayu hutan.Menimbang, Bahwa jika melihat dalam fakta persidangan tersebutdimana kayu yang dipotong terdakwa adalah kayu jati dan hasil nya adalahpapan sebanyak 72 ( tujuh puluh dua) lembar papan kayu jati volume0,036274m?

dari pidana yang dijatuhkan;

Bahwa berdasarkan berita acara pengukurankayu bulat dan kayu gergajian Nomor BA312/BP2HP.IV1/2013 tanggal 21 Nopember2013 diperoleh hasil kayu jenis Simpur sebanyak 0,86 M3 dan kayu jenis Merpyangsebanyak 0,4750M3.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf e Jo pasal 78ayat (5) UndangUndang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan .Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telahmengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan PenuntutUmum

P.33/MenhutI/2007dijelaskan bahwa SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau pajabat setara/pejabat laindidesa tersebut dimana hasil kayu hutan tersebut akan diangkut dan pengadaan danpendistribusiannya dilakukan oleh masingmasing dinas provinsi,melalui percetakanumum,sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Permenhut No. P.51/MenhutII/2006.Bahwa prosedur penerbitan SKAU diatur pada pasal 5 Permenhut NO. P.51/MenhutI/2006yang diubah pada pasal yang sama melalui Permenhut No.

P.33/MenhutII/2007 dijelaskan bahwa SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah ataupajabat setara/pejabat lain didesa tersebut dimana hasil kayu hutan tersebut akandiangkut dan pengadaan dan pendistribusiannya dilakukan oleh masingmasingdinas provinsi,melalui percetakan umum,sesuai dengan pasal 7 ayat (2) PermenhutNo. P.51/MenhutII/2006.34Bahwa prosedur penerbitan SKAU diatur pada pasal 5 Permenhut NO. P.51/MenhutII/2006 yang diubah pada pasal yang sama melalui Permenhut No.

P.33/MenhutII/2007 dijelaskanbahwa SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau pajabat setara/pejabat lain didesa tersebutdimana hasil kayu hutan tersebut akan diangkut dan pengadaan dan pendistribusiannya dilakukanoleh masingmasing dinas provinsi,melalui percetakan umum,sesuai dengan pasal 7 ayat (2)Permenhut No. P.51/MenhutI/2006.Menimbang, bahwa prosedur penerbitan SKAU diatur pada pasal 5 Permenhut NO. P.51/MenhutII/2006 yang diubah pada pasal yang sama melalui Permenhut No.

enam juta rupiah), selain itu juga selama ditinggalkanTergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi selama ditinggal Tergugat Rekonpensitelah menjual kayu milik Tergugat Rekonpensi yang hasilnya sebesar Rp. 300.000, (tigaratus ribu rupiah) telah diambil Pengggat Rekonpensi.Menimbang, atas jawaban dari Tergugat Rekonpensi tersebut, PenggugatRekonpensi telah menyatakan tetap dengan gugatannya, Penggugat Rekonpensi jugatelah membenarkan selama ditinggalkan Tergugat Rekonpensi telah menjual kayunamun dari hasil

kayu tersebut Penggugat hanya mengambil Rp. 200.000, (dua ratusribu rupiah), kemudian hutang Tergugat Rekonpensi sudah dibayar sama PenggugatRekonpensi sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) jadi sisanya sebesar Rp.4.000.000, (empat juta rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat Rekonpensidengan Tergugat Rekonpensi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagaiberikut;e Bahwa pada tanggal 23 Januari 2012 Tergugat Rekonpensi telah pergimeninggalkan Penggugat Rekonpensi

Aceh Besardengan jabatan sebagai Kasi Bina Pengembangan Produksi Hutan Alam diDinas dan selaku Pengawas Penguji hasil kayu;Bahwa saksi ada melakukan pengecekan ke lokasi bersama dengan ahliplanologi Dinas Kehutanan Aceh Besar dan personil Polres Aceh Besar ;Bahwa di lokasi Saksi melihat ada 22 (dua puluh dua) batang kayu olahanjenis rimba campuran yang telah dibelah dengan rincian dan telah Saksi lihatdan menjumlahkan dengan teliti dan cermat adalah sebagai berikut :> Ukuran 5 cm x 20 cm x 4 m sebanyak

Kamiberalasan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu merupakansyarat administrasi dalam suatu kepemilikan hasil hutan, sedangkanmakna dari adanya Undangundang Nomor 18 tahun 2013 bukanhanya syarat administrasi berupa surat keterangan melainkanmemberantas pelanggaran perusakan hutan dan hasilnya, sehinggaseseorang mau tidak mau harus mempunyai pengetahuan atas asalusul hasil kayu yang dikuasainya.

DAHAM (Alm) dan tanahmilik Terdakwa dan pada saat menebang pohon tersebut PANSYAH Bin H.DAHAM (Alm) tidak bilang apaapa kepada Terdakwa karena Terdakwa jugamerasa memiliki pohon tersebut; Bahwa menurut Terdakwa seharusnya hasil kayu dari pohon yangditebang tersebut dibagi berdua dengan Terdakwa karena pohon tersebutberada di antara batas tanah Terdakwa dan PANSYAH Bin H. DAHAM (Alm); Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WITAsaat Terdakwa melihat PANSYAH Bin H.

Pada saat terdakwamemungut hasil kayu jati tersebut dan pada saat kayu jati tersebut ditebang tidak ada ijinyang sah dari petugas yang berwenang , sehingga pihak Perum Perhutani dirugikan sebesarRp. 18.948.000. .Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 78ayat (5) UU RI Nomor 41 tahun 1999 jo pasal 50 ayat (3) huruf e UU RI No. 41 tahun1999 yang telah dirubah dan ditambah pada UU RI Nomor 19 tahun 2004 tentang.SUBSIDAIRBahwa terdakwa SOKIYAT Bin JAWAL pada waktu dan tempat

menujuKabupaten Tanjung Balai Karimun;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semuaketerangan saksi;Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2015/PN.BlsMenimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :1 Ahli EFRAL DERIK, S.Hut yang dibacakan di persidangan pada pokoknyasebagai berikut : Bahwa ahli telah melakukan pengujian dan pengukuran terhadap kayu olahanyang dibawa oleh terdakwa Rizal Bin Rozali;e Bahwa setelah dilakukan pengujian clan pengukuran didapat hasil

kayu yangdibawa oleh terdakwa Rizal Bin Rozali merupakan kayu Kelompok meranti dankelompok campuran dengan Volume :a Kelompok Meranti sebanyak 413 (empat ratus tiga belas) keping denganvolume sebesar 29,6914 M?

Kamiberalasan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu merupakansyarat administrasi dalam suatu kepemilikan hasil hutan, sedangkanmakna dari adanya Undangundang Nomor 18 tahun 2013 bukanhanya syarat administrasi berupa surat keterangan melainkanmemberantas pelanggaran perusakan hutan dan hasilnya, sehinggaseseorang mau tidak mau harus mempunyai pengetahuan atas asalusul hasil kayu yang dikuasainya.

lagi seperti biasanya dan kembali menjadihutan belantara;Bahwa Palutturi masih status bujangan pernah mendirikan rumah kebuntempat tinggal di atas kebun tersebut sejak tahun 1975 sampai dengan10111213tahun 1989 karena yang bersangkutan punya tanah di areal itu seluas 50are pemberian secara lisan dari kakeknya Palutturi;Bahwa pada tahun 1984, Palutturi menikah dengan perempuan AndiWalinono binti Baco dan pada tahun 1991 kembali mendirikan rumahkayu tinggal di areal kebun di Cenranai dan bahan dari hasil

kayu yangtumbuh di areal perkebunan atas persetujuan A.

Aceh Besar dansaat ini menjabat sebagai Kasi Bina Pengembangan produksihutan Alam / selaku pengawas penguji hasil kayu dan jenjangpendidikan saksi adalah sarjana S2 jurusan pertanian;Bahwa ahli membenarkan bahwa kayu yang diangkut olehterdakwa dengan menggunakan mobil truk fuso BL 9287 LLadalah jenis kayu rimba campuran yang hanya terdapatdikawasan hutan produksi/lindung;Bahwa ahli mengetahui bahwa kayu yang diangkut olehterdakwa adalah kayu hutan dilihat dari jenis seratnya, baunya,warnanya serta