Ditemukan 20297 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
- phk
Putus : 09-10-2018 — Upload : 25-10-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Gto Tanggal 9 Oktober 2018 — - NURDIN HASAN
Lawan
- PIMPINAN PT. BRANTAS ABIBPRAYA
95 — 28
95 — 28
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Perselisihan Hubungan Industrial Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial PHK Karena Melakukan Kesalahan Berat
Kata Kunci : PHK Kesalahan Berat
PDT.SUS/2.e/SEMA 3 2015 2893 — 0
- Dalam hal terjadi PHK terhadappekerja/buruh karena alasan melakukan kesalahan berat ex Pasal 158 UU No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasca Putusan MK No. 012/PUU-I/2003,tanggal 28 Oktober 2004), maka PHK dapat dilakukan tanpa harus ... [Selengkapnya]
Dalam hal terjadi PHK terhadappekerja/buruh karena alasan melakukan kesalahan berat ex Pasal 158 UU No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasca Putusan MK No. 012/PUU-I/2003,tanggal 28 Oktober 2004), maka PHK dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusanpidana berkekuatan hukum tetap (BHT).
Putus : 21-12-2017 — Upload : 01-02-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Gto Tanggal 21 Desember 2017 — - RIVAL GANI
LAWAN
- PT. MNC SKY VISION KPP GORONTALO
- PT. PERMATA INDONESIA
78 — 30
78 — 30
Putus : 05-04-2018 — Upload : 26-07-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gto Tanggal 5 April 2018 — - PIMPINAN PT. BESS FINANCE
LAWAN
- MOH. SYAFRI NAWAWI, ST
160 — 131
160 — 131
Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat Menyalahi Ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;3.
Putus : 05-06-2018 — Upload : 13-09-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gto Tanggal 5 Juni 2018 — - MUHAMMAD RIZAL HANTULU
LAWAN
- PIMPINAN BRI CABANG GORONTALO, Dk
113 — 30
113 — 30
Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan tergugat II karena PHK sejak dibacakan putusan ini ;4.
Maka jelas pihak perusahaan telah melanggar ketentuan UUK 13/2003.Bahwa Pihak Perusahaan mem PHK tanpa ada pemberitahuan ataupun tidakpernah mengajak saya merundingkan maksud PHK tersebut, sehingga PHKtersebut telah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan;Bahwa PHK yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Gorontalodan PT.
Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat menyalahi ketentuan UUNomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.3.
sepihak dan PHK yang dilakukan oleh tergugat tidak sesuaidengan ketentuan Pasal 150155 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa menurut Tergugat I, penggugat yang bekerja padatergugat tidak di PHK oleh tergugat karena tergugat tidak memilikikewenangan/hubungan hukum dalam melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK)terhadap penggugat tetapi tergugat hanya mengembalikan penggugat kepadatergugat Il dalam binaan tergugat Il sebagai penyedia tenaga kerja berdasarkanperjanjian kerja
ditentukan oleh pihak perusahaan dan tidak pernahmelakukan pelanggaran atau mendapat peringatan sampai menerima suratpemberitahuan berakhirnya kontrak kerja tanggal 09 Mei 2017 dan pihak perusahaanmem PHK tanpa ada pemberitahuan ataupun tidak pernah mengajak merundingkanmaksud PHK sehingga tergugat dan tergugat I melakukan PHK secara sepihakterhadap penggugat tanpa ijin dari lembaga penyelesaian perselisihan hubunganHalaman 39 dari 47 Putusan Nomor15/Pdt.SusPHI/2018/PN Gtoindustrial sehingga bertentangan
Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dantergugat Il karena PHK sejak dibacakan putusan ini ;4.
Putus : 04-10-2018 — Upload : 02-11-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gto Tanggal 4 Oktober 2018 — - REKY KATILI
LAWAN
- PIMPINAN KOPERASI SIMPAN PINJAM WARGA MAKMUR
152 — 42
152 — 42
Bahwa Penggugat di PHK oleh Tergugat dengan alasan melakukanPenyelewengan dana Koperasi tanpa ada pemeriksaan Lapangan ;. Bahwa setelah Penggugat di PHK sudah tidak diberikan Upah dan jabatanPenggugat sudah digantikan oleh orang lain ;. Bahwa terhadap pemakaian uang tersebut Penggugat berusaha untukmenyelesaikan persoalan ini dengan membayar secara berangsur ;.
ketentuanpasal 151 UU No. 13 tahun 2003 maka PHK ini adalah PHK sepihak atautidak sah ;17.Bahwa sesuai pasal 155 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 selama PutusanLembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan,baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segalakewajibannya ;18.Bahwa setelah Tergugat mem PHK Penggugat, Penggugat masih berusahamasuk kerja dan melaksanakan kewajiban akan tetapi Tergugat sudah tidakmemperbolehkan lagi bekerja maka tergugat di hukum untuk
Tidak benar bahwa Tergugat sudah mem PHK Penggugat, dengan alasanPenggugat sudah tidak menerima lagi upah, dan posisi pekerjaan sudahdigantikan orang lain.
tunjukan bukti Surat PHK yangpernah diterima oleh Penggugat yang dikeluarkan Oleh KSP Warga Makmurmelalui Pimpinan Perusahaan (Tergugat) perihal Pemutusan Hubungan Kerjatersebut.
Kerja danTransmigrasi Kabupaten Gorontalo menghasilkan Risalah PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, yang pada intinya pendapat Pengusahapada Poin 7 yang berbunyi :Bahwa perusahaan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK)kepada yang bersangkutan dan menginginkan agar pekerja dapat bekerjakembali di KSP Warga Makmur dan Menyelesaikan Kewajibannya ;22.Bahwa Tergugat tidak pernah Mem PHK Penggugat.
Putus : 21-12-2017 — Upload : 01-02-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Gto Tanggal 21 Desember 2017 — - NIRWAN HASAN
LAWAN
- PT. MNC SKY VISION KPP GORONTALO
- PT. PERMATA INDONESIA
81 — 33
81 — 33
Putus : 22-03-2018 — Upload : 26-07-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gto Tanggal 22 Maret 2018 — - PIMPINAN PT. ANEKA GAS INDUSTRI FILLING STATION GORONTALO
LAWAN
- DECKY CAHYANA SUPRAPTO
87 — 25
87 — 25
Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat Menyalahi Ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugugat pada saat putusan ini dibacakan4.
Putus : 18-06-2007 — Upload : 25-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 241K/PHI/2007 Tanggal 18 Juni 2007 — PT. PG. Gorontalo Unit Tolangohula; Ilham Rivai
105 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
105 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 28-08-2018 — Upload : 13-09-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 42/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gto Tanggal 28 Agustus 2018 — - RIZAL LAHATI
LAWAN
- PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk GORONTALO
117 — 65
117 — 65
Putus : 19-11-2013 — Upload : 04-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 27/G/2013/PHI.SMG Tanggal 19 Nopember 2013 — ARIYONO (PENGGUGAT)
VS
PT. TATA LESTARI RIMBA BUANA (TERGUGAT)
71 — 14
71 — 14
Tata Lestari Rimba Buana dengan DewanPimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC SPN) KabupatenMagelang dan Tergugat untuk melakukan proses mediasi gunamenyelesaikan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antarapihak Penggugat dan Tergugat;15.Bahwa serangkaian proses mediasi telah dilakukan oleh Pegawai Mediatorpada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Magelangsepanjang bulan Desember 2012;16.Bahwa sehubungan dengan proses mediasi tersebut, Pegawai MediatorHubungan Industrial
Putus : 16-03-2016 — Upload : 25-05-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Gto Tanggal 16 Maret 2016 — - JEFRI KONIYO MELAWAN PIMPINAN PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance
125 — 34
125 — 34
oleh Tergugat dengan alasan tidak mencapai target yang ditentukanoleh Tergugat.Bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat karena tidak mencapai target padaBulan April 2015 hal tersebut yang menjadi alasan Tergugat mem PHK Penggugat.Bahwa Penggugat tidak pernah menerima Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan SuratPeringatan Ke III.Bahwa sebelum Tergugat mem PHK Penggugat, Tergugat tidak pernah mengajak Penggugatmerundingkan maksud PHK tersebut sehingga PHK tersebut telah bertentangan
dengan Pasal151 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003. tentang ketenagkerjaanBahwa sesuai Pasal 151 ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 PHK yang sah adalahPHK yang dilakukan setelah mendapat penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial(LPPHI).Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai ketentuan pasal 151 UU No. 13tahun 2003 maka PHK ini adalah PHK sepihak.Bahwa sesuai pasal 155 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 selama Putusan Lembaga PenyelesaianPerselisihan
tersebut. sehingga penggugat meneruskan perselisihan ini melaluiLembaga Perselisihan Hubungan Industrial.Bahwa karena akibat dari PHK yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat kehilanganpekerjaan dan penghasilan dan hal ini menjadi pukulan bagi keluarga Penggugat.Bahwa oleh karena selama dalam proses PHK ini Tergugat tidak membayar Upah Penggugatsebagaimana diatur dalam pasal 155 ayat (2) jo pasal 93 ayat (2) huruf (f) UU No. 13 Tahun 2003dan PHK mana terbukti bertentangan dengan hukum maka beralasan
;2 REMON S.AMALI Bahwa saksi tahu masalah PHK terhadap penggugat sdr Jefry Koniyo ;Bahwa saksi tahu yang melakukan adalah pimpinan PT.
(Pemutusan Hubungan Kerja) apakah benar Tergugat telah melakukan PHK sesuai prosedur sertaberapakah hakhak yang timbul akibat PHK tersebut, namun Majelis Hakim menganggap bahwa masalahtersebut merupakan bagian dari sengketa mengenai hakhak yang timbul akibat PHK ;Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa diberhentikan secarasepihak pada tanggal 5 Mei 2015 karena tidak mencapai target pada bulan April 2015, hal tersebutyang menjadi alasan Tergugat mem PHK Penggugat , Sedangkan
Putus : 26-04-2018 — Upload : 17-07-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gto Tanggal 26 April 2018 — - HILMAN SAID
LAWAN
- PIMPINAN PT. MNC SKY VISION, Dk
80 — 34
80 — 34
Putus : 22-05-2018 — Upload : 17-07-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gto Tanggal 22 Mei 2018 — - FAHRUDIN ALI
LAWAN
- PIMPINAN PT. CIPTA LANGGENG MITRA SUKSES
57 — 12
57 — 12
Putus : 27-03-2018 — Upload : 10-08-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gto Tanggal 27 Maret 2018 — - ADAM LAIMA
LAWAN
- KOPERASI SIMPAN PINJAM SEPAKAT JAYA MANDIRI
124 — 36
124 — 36
Putus : 02-08-2018 — Upload : 13-09-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gto Tanggal 2 Agustus 2018 — - ABD. RAHMAN RAUF
LAWAN
- PIMPINAN PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PERSERO GORONTALO, Dkk
93 — 9
93 — 9
Putus : 29-03-2018 — Upload : 17-07-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gto Tanggal 29 Maret 2018 — - ISMAIL DALI
LAWAN
- PIMPINAN PT. FINANSIA MULTI FINANCE KREDIT PLUS
82 — 19
82 — 19
Putus : 05-10-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Gto Tanggal 5 Oktober 2016 — - FARID BUNTINA sebagai Penggugat LAWAN - WAWAN HASAN PIMPINAN PT. MEGA AUTO CENTRAL FINANCE sebagai Tergugat
52 — 13
52 — 13
Phak pertama telah melakukan PHK terhadap Pihak kedua pada 2Januari 2015 karena perusahaan mengalami kerugian sehingga perlumengurangi jumlah pekerja;PASAL 2Bahwa atas tindakan PHK seperti disebutkan dalam Pasal 1 para pihakdalam perundingan secara biparti sepakat mengahiri hubungan kerja dankarena itu Pihak pertama bersedia membayar kepada Pihak kedua kompensasiPHK sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah);PASAL 3a.
Pihak Kedua telah menerima Kompensasi PHK sebenar tersebut dalamPasal 2 dimana pembayarannya dilakukan secara tunai pada saatPerjanjian Bersama ini ditanda tangani;b.
Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini maka penyelesaianperselisihan PHK antara Para Pihak dinyatakan telah selesai dan masingmasing Pihak tidak akan saling mengajukan tuntutan apapun berkaitandengan isi perjanjian ini;b. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan kekuatan hukum yangsama dan masing masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap;c.
Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani tanpa ada unsur paksaan daripihak manapun;Setelah kesepakatan perdamaian tersebut dihadapan Majelis Hakimtersebut Tergugat melalui Kuasanya telah menyerahkan Uang sejumlahRp.5.000.000, (lima juta rupiah) sebagai Uang Kompensasi PHK PerkaraPerdata 12/PDTSUSPHI/2016/PN.Gto dan uang tersebut diterima olehPenggugat sendiri ;Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkaratersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian
Putus : 10-05-2016 — Upload : 04-08-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Gto Tanggal 10 Mei 2016 — - ISRAN M.TAKAREDAS Pihak Penggugat.M E L A W A N PIMPINAN MITRA PHINASTIKA MUSTIKA FINANCE Pihak Tergugat
79 — 16
79 — 16
PHK yang dilakukan setelah mendapat penetapan darilembaga penyelesaian hubungan industrial (LPPHI).610Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai ketentuanpasal 151 UU No. 13 tahun 2003 maka PHK ini adalah PHK sepihak.Bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat telah bertentangan dengan UU No.13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat 1 dan 2 tentang kesepakatan kerja waktutertentu yaitu :1 Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaantertentu yang menurut jenis dan sifat atau
UU No 13Tahun 2003 berupa uang Pesangon, Penghargaan masa kerja sertaPenggantian hak, terdiri dari :Cuti Tahunan yang belum diambil.Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatanBahwa PHK ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap maka Penggugatberhak atas uang Proses sejak Bulan September 2015 yang dikalikan upahperbulan sebesar Rp. 2.000.000 sampai dengan PHK ini mempunyaikekuatan hukum tetap yang yang dilaksanakan oleh Tergugat.Bahwa karena PHK tersebut adalah atas keinginan Tergugat maka
dan hakhak yang timbul akibat PHK tersebut.
28 Mei2013 ( Bukti P1),dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Bukti P2),Menimbang, bahwa mengenai terjadinya PHK yang dilakukan Tergugatterhadap Penggugat, sesuai Keterangan saksi Adriyanto Mile dan Roma Pesta UliSirait yang dihadirkan oleh Tergugat menyatakan ada pemutusan hubungan kerja(PHK) oleh PT Mitra Phinastika Mustika Finance terhadap sdr.Isran M Takaredasdan adapun alasan PHK tersebut adalah dikarenakan Penggugat sudah habiskontraknyaMenimbang, bahwa demikian pula terhadap bukti yang diajukan
hakhakPenggugat sebagai akibat dari PHK tersebut sebagai berikut.
Putus : 12-12-2017 — Upload : 01-02-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Gto Tanggal 12 Desember 2017 — - ABD. WAHAB RADJAK, A.Md.,Kep, Dkk
LAWAN
- PIMPINAN PT. RUMAH SAKIT ISLAM GORONTALO
59 — 31
59 — 31