., Bin KARTO DASI sebagai Asisten ManagerBagian Niaga dan Pelayanan Pelanggan pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)Hal. dari 68 hal. Put. No. 2251 K/Pid.Sus/2012Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Cabang Barabai, yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.

Pasal 64 ayat (1) KUHP;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa NARYONO, SE., Bin KARTO DASI sebagai Asisten ManagerBagian Niaga dan Pelayanan Pelanggan pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Cabang Barabai, yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.

diamdiam menaikkan listrik non subsidi di akun twitter@podoradong dengan Urlhttps://twitter.com/podoradong/status/124639619 70209054 73;Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 3.2 K danQuote Tweets sebanyak 364:Bahwa tarif tenaga listrik yang terakhir, ditetapkan oleh pemerintah ataspersetujuan DPR dan dituangkan dalam Peraturan Menteri Energi DanSumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2016,tanggal 20 Oktober 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang DisediakanOleh PT

Perusahaan Listrik Negara (Persero), setelah persetujuan daripemerintah, kenaikan tariff listrik diumumkan ke masyarakat melaluimedia oleh Pemerintah melalui Kementerian Energi Dan Sumber DayaMineral Republik Indonesia, sehingga sejak dikeluarkannya peraturanHalaman 6 dari 78 Putusan Nomor : 127/Pid.Sus/2021/PN.Bkstersebut tidak ada lagi peraturan yang dikeluarkan oleh PemerintahIndonesia untuk kenaikan tarif tenaga listrik.

diamdiam menaikkan listrik non subsidi di akun twitter@podoradong dengan Urlhttps://twitter.com/podoradong/status/124639619 70209054 73;Bahwa postingan konten tersebut telah di Retweets sebanyak 3.2 K danQuote Tweets sebanyak 364):2Bahwa tarif tenaga listrik yang terakhir, ditetapkan oleh pemerintah ataspersetujuan DPR dan dituangkan dalam Peraturan Menteri Energi DanSumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2016,tanggal 20 Oktober 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang DisediakanOleh PT

Perusahaan Listrik Negara (Persero), setelah persetujuan daripemerintah, kenaikan tariff listrik diumumkan ke masyarakat melaluiHalaman 13 dari 78 Putusan Nomor : 127/Pid.Sus/2021/PN.Bksmedia oleh Pemerintah melalui Kementerian Energi Dan Sumber DayaMineral Republik Indonesia, sehingga sejak dikeluarkannya peraturantersebut tidak ada lagi peraturan yang dikeluarkan oleh PemerintahIndonesia untuk kenaikan tarif tenaga listrik.

Perusahaan Listrik Negara (Persero), setelah persetujuan daripemerintah, kenaikan tariff listrik diumumkan ke masyarakat melaluimedia oleh Pemerintah melalui Kementerian Energi Dan Sumber DayaMineral Republik Indonesia, sehingga sejak dikeluarkannya peraturantersebut tidak ada lagi peraturan yang dikeluarkan oleh PemerintahIndonesia untuk kenaikan tarif tenaga listrik.

., Bin KARTO DASI sebagai Asisten ManagerBagian Niaga dan Pelayanan Pelanggan pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Cabang Barabai, yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.

Pasal 64 ayat(1) KUHP;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa NARYONO, SE., Bin KARTO DASI sebagai Asisten ManagerBagian Niaga dan Pelayanan Pelanggan pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Cabang Barabai, yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan General Manager PT.

Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara ini.Jawaban Tergugat XDALAM EKSEPSI1) Eksepsi tentang kurang pihak;Bahwa dalil Para Penggugat dalam posita angka 16, disebutkan dalamobyek sengketa telah dibangun 1 (Satu) unit Tower dan jaringan listrikoleh pihak PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit IndukPembangunan NTT.Bahwa dengan tidak ditariknya pihak PT.

Perusahaan Listrik Negara(Persero) Unit Induk Pembangunan NTT, maka gugatan a quo adalahkurang pihak, olehnya patut menurut hukum dinyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);Eksepsi tentang error in persona:Bahwa Para Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukanGugatan Terhadap Tergugat X berdasarkan Surat PernyataanMelepaskan Hak (Posita angka 23).

DIREKTUR UTAMA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA(PERSERO) PUSAT JAKARTA Cq. GENERAL MANAGERPT PERUSAHAAN' LISTRIK NEGARA (PERSERO)WILAYAH MALUKU dan MALUKU UTARA berkedudukan diJalan Diponegoro No. 2 Ambon ;Termohon Kasasi dahulu Tergugat Il dalam Perkara Pokok/Tergugat Intervensi Ill dan Tergugat Intervensi Il.3/Terbanding Ill ;3. KEPALA BADAN PERTANAHAN WILAYAH PROPINSIMALUKU Cq.

Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding dari Kuasa paraPenggugat/para Pembanding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan NegeriJakarta Selatan, menerangkan bahwa pada 26 Desember 2019 kepadaDirektur Utama PT.

Perusahaan Listrik Negara Persero Jakarta Terbanding menerangkan bahwa sebagai Kuasa Pengugat/Pembanding pada tanggal22 November 2019 telah menyatakan Banding terhadap Putusan putusanPengadilan Negeri Surabaya Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Sby, tanggal 12Novembr 2019, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;4.

16 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 1415 K/20/MEM/2017 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2017 s.d 2026.
17 1 (satu) bundel Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. PLN (Persero) 20162025.
18 1 (satu) bundel RUPTL Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT.

27 3 (tiga) lembar fotocopy surat dari Direktur Samantaka kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Nomor: 255/SBJKTADM/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 perihal Permohonan Pengajuan Proyek IPP PLTU Mulut tambang 2 X 300 MW di Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

Putusan Nomor : 16/Pid.SusTPK/2019/PT.DKI1617181920212223242526272829Tentang Percepatan Pembangunan InfrastukturKetenagalistrikan.1 (Satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Menteri EnergiDan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 1415K/20/MEM/2017 tentang Pengesahan Rencana UsahaPenyediaan Tenaga Listrik PT. Perusahaan Listrik Negara(Persero) Tahun 2017 s.d 2026.1 (Satu) bundel Rencana Usaha Penyediaan Tenaga ListrikPT.

Perusahaan Listrik Negara(Persero) Tahun 2017 s.d 2026.1 (Satu) bundel Rencana Usaha Penyediaan Tenaga ListrikPT. PLN (Persero) 20162025.1 (Satu) bundel RUPTL Rencana Usaha Penyediaan TenagaListrik PT. PLN (Persero) 20172026.1 (Satu) bundel RUPTL Rencana Usaha Penyediaan TenagaListrik PT. PLN (Persero) 20182027.1 (satu) bundel fotokopi Proposal IPP MINE MOUTHCFSPP 2X300 MW DI PERANAP, INDRAGIRI HULUPROPINSI RIAU.1 (Satu) satu lembar fotocopy surat dari General ManagerPT.

Perusahaan Listrik Negara (Persero) Nomor:255/SBJKTADM/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 perihalPermohonan Pengajuan Proyek IPP PLTU Mulut tambang 2X 300 MW di Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Jual Beli BatubaraPLTU RiauTenayan antara PT PLN (Persero) dan PTSamantaka Batubara dimana terdapat postit warna kuningbertuliskan tangan Clean Version 1 st Draft From PLN.1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Konsorsium Oleh danAntara PT.

DirekturUtama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) c.q. General ManagerProyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau PTPerusahaan Listrik Negara Wilayah Sumatera Utara, Aceh dan Riau".Gugatan Penggugat tersebut jelas kabur karena Pemerintah RI denganPT.PLN (Persero) dan Unit Bisnis PT.PLN (Persero) adalah dua badanhukum yang terpisah dan berbeda, keduaduanya tidak sama atau tidakidentik.

RUDY HERLAMBANG selaku Direktur PT Samantaka Batubaramengajukan permohonan proyek dimaksud dalam bentuk independentpower producer (IPP) kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero),dengan surat No. 255/SBJKTADM/X/2015 perihal Permohonan PengajuanProyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Mulut Tambang 2 X 300MW di Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau yang pada pokoknyamemohon agar PT PLN (Persero) memasukkan proyek itu ke dalamrencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PT PLN (Persero).

juta dolar Amerika Serikat);g) JAMES RIJANTO (Direktur PT Samantaka Batubara) sebesar 4% atausekitar USD1.000.000,00 (satu juta dolar Amerika Serikat);h) pihakpihak lain yang membantu sebesar 3,5% atau sekitarUSD875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu dolar AmerikaSerikat).Menindaklanjuti kKesepakatan itu, pada tanggal 1 Oktober 2015 Terdakwamelalul RUDY HERLAMBANG selaku Direktur PT Samantaka Batubaramengajukan permohonan proyek dimaksud dalam bentuk independentpower producer (IPP) kepada PT

Perusahaan Listrik Negara (Persero),dengan surat No. 255/SBJKTADM/X/2015 perihal Permohonan PengajuanProyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Mulut Tambang 2 X 300MW di Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau yang pada pokoknyamemohon agar PT PLN (Persero) memasukkan proyek itu ke dalamrencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PT PLN (Persero).Setelan beberapa bulan ternyata belum ada tanggapan dari PT PLN(Persero), untuk itu sekitar awal tahun 2016 Terdakwa menemui SETYANOVANTO meminta

Perusahaan Listrik Negara(Persero) Tahun 2017 s.d 2026. 171 (Satu) bundel Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT.PLN (Persero) 20162025. 181 (satu) bundel RUPTL Rencana Usaha Penyediaan TenagaListrik PT. PLN (Persero) 20172026. 191 (satu) bundel RUPTL Rencana Usaha Penyediaan TenagaListrik PT.

Perusahaan Listrik Negara(Persero) Tahun 2017 s.d 2026. 17 1 (satu) bundel Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. Hal. 65. Putusan No.4/Pid.SusTPK/2019/PT.DKI No.BBUraian Barang Bukti 2 PLN (Persero) 20162025. 181 (satu) bundel RUPTL Rencana Usaha Penyediaan TenagaListrik PT. PLN (Persero) 20172026. 191 (satu) bundel RUPTL Rencana Usaha Penyediaan TenagaListrik PT.

juta dolar Amerika Serikat);g) JAMES RIJANTO (Direktur PT Samantaka Batubara) sebesar 4% atausekitar USD1.000.000,00 (satu juta dolar Amerika Serikat);h) pihakpihak lain yang membantu sebesar 3,5% atau sekitarUSD875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu dolar AmerikaSerikat).Menindaklanjuti kKesepakatan itu, pada tanggal 1 Oktober 2015 Terdakwamelalui RUDY HERLAMBANG selaku Direktur PT Samantaka Batubaramengajukan permohonan proyek dimaksud dalam bentuk independentpower producer (IPP) kepada PT

Perusahaan Listrik Negara (Persero),dengan surat No. 255/SBJKTADM/X/2015 perihal Permohonan PengajuanProyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Mulut Tambang 2 X 300MW di Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau yang pada pokoknyamemohon agar PT PLN (Persero) memasukkan proyek itu ke dalamrencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PT PLN (Persero).Setelah beberapa bulan ternyata belum ada tanggapan dari PT PLN(Persero), untuk itu sekitar awal tahun 2016 Terdakwa menemui SETYANOVANTO meminta

Perusahaan Listrik Negara (Persero),dengan surat No. 255/SBJKTADM/X/2015 perihal Permohonan PengajuanProyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Mulut Tambang 2 X 300MW di Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau yang pada pokoknyamemohon agar PT PLN (Persero) memasukkan proyek itu ke dalamrencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PT PLN (Persero).Setelah beberapa bulan ternyata belum ada tanggapan dari PT PLNHal. 13.

Putusan No.4/Pid.SusTPK/2019/PT.DKI No.Uraian Barang Bukti 2 161 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Menteri EnergiDan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 1415K/20/MEM/2017 tentang Pengesahan Rencana UsahaPenyediaan Tenaga Listrik PT. Perusahaan Listrik Negara(Persero) Tahun 2017 s.d 2026. 171 (satu) bundel Rencana Usaha Penyediaan Tenaga ListrikPT. PLN (Persero) 20162025. 181 (satu) bundel RUPTL Rencana Usaha Penyediaan TenagaListrik PT.

Perusahaan Listrik Negara(Persero) Tahun 2017 s.d 2026. 17 1 (satu) bundel Rencana Usaha Penyediaan Tenaga ListrikPT. PLN (Persero) 20162025. Hal. 66. Putusan No.4/Pid.SusTPK/2019/PT.DKI No.Uraian Barang Bukti 2 181 (satu) bundel RUPTL Rencana Usaha Penyediaan TenagaListrik PT. PLN (Persero) 20172026. 191 (satu) bundel RUPTL Rencana Usaha Penyediaan TenagaListrik PT.

KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGATTergugat adalah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang disebutdengan PT PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikanberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang PengalihanBentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi PerusahaanPerseroan (Persero).Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012tentang Ijin Lingkungan menyatakan bahwa setiap usaha dan atau kegiatanyang wajid memiliki Amdal atau

oleh Tergugat dalam Konvensi / Penggugatdalam Rekonvensi.1.Bahwa rencana Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalamKonvensi tentang pengembangan jaringan distribusi di Provinsi MalukuUtara dimaksudkan untuk mendukung program penambahanpelanggang baru sekitar 107.000 sambungan sampai dengan tahun2025, hal ini dituangkan dalam Keputusan Mentri Energi dan SumberDaya Mineral Republik Indonesia Nomor : 5899 K/20/MEM/2016 tanggal10 Juni 2016 Tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan TenagaListrik PT

Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Tahun 2016 s/d2025.Untuk mewujudkan kegiatan pembangunan Jaringan TransmisiSUTT 150 kV PLTMG TernateGI Ternate1, maka Penggugat dalamRekonvensi / Tergugat dalam Konvensi telah mendapatkan izin prinsipPerluasan Penanaman Modal Dalam negeri dari BADAN KOORDINASIPENANAMAN MODAL, izin pemamfaatan ruang dari Badan KoordinasiPenataan Ruang Daerah Pemerintahn Kota Ternate untuk keperluanpembangunan/pembuatan Gardu Induk 150 kV PLTMG TernateGlTernate1 (60 MVA) di Kelurahan

Bahwa rencana Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensitentang pengembangan jaringan distribusi di Provinsi Maluku Utaradimaksudkan untuk mendukung program penambahan pelanggang baru sekitar107.000 sambungan sampai dengan tahun 2025, hal ini dituangkan dalamKeputusan Mentri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor :5899 K/20/MEM/2016 tanggal 10 Juni 2016 Tentang Pengesahan RencanaUsaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO)Tahun 2016 s/d 2025.Untuk

Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Randengan Saksi Muhammad Amir Bin Syahir menentukan tarif tersebut kepada SaksiKorban Aidihim Bin Umar sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah,dimana dengan harga tersebut sudah termasuk biaya penyambungan listrik, SLO,biaya beli bahan instalasi dan jasa pemasangan, padahal berdasarkan ketentuanPeraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 TentangTingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrikoleh PT

Perusahaan Listrik Negara (Persero) pada lampiran nomor 1 huruf c. Dayatersambung 1300 VA besaran biaya adalah Rp. 1.218.000,00 (satu juta dua ratusdelapan belas ribu rupiah) dan pada lampiran Ill yang mengatur mengenai biayaSertifikasi Laik Operasi mengatur bahwa daya tersambung 1300 VA dengan besaranbiaya tertinggi Rp. 95.000,00 (Sembilan puluh lima ribu rupiah).

yang mana Terdakwa bersamasamadengan Saksi Muhammad Amir Bin Syahir menentukan tarif tersebut kepada SaksiKorban Aidihim Bin Umar sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah,dimana dengan harga tersebut sudah termasuk biaya penyambungan listrik, SLO,biaya beli bahan instalasi dan jasa pemasangan, padahal berdasarkan ketentuanPeraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 TentangTingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrikoleh PT

Perusahaan Listrik Negara (Persero) pada lampiran nomor 1 huruf c.

PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) cq DIREKSI.12. PEMERINTAH NORWEGIA cq. KANTOR KEDUTAAN BESAR NORWEGIA untuk PEMERINTAH RI cq DUTA BESAR NORWEGIA untuk PEMERINTAH RI, 13. PT. BANK MANDIRI cq KANTOR CABANG JAKARTA GRAHA IRAMA, 14. HSBC JAKARTA - WORLD TRADE CENTRE,

Rasuna Said Kav.67, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnyadisebut sebagai : TURUT TERGUGAT V ;PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) cq DIREKSI, d/a di Jl.Trunojoyo Blok M 1/135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12160,selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT VI ;PEMERINTAH NORWEGIA cg.

Perusahaan Listrik Negara(Persero) / Turut Tergugat V1;vide: Bukti P1; Akta No: 164 Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE,MH tanggal 25 Mei 20052.Bahwa pada awalnya, pendirian PT. SMHP dari pihak Penggugat diwakilioleh alm. John Hidajat (ex. suami Penggugat //) yang meninggal padatahun 2006, dan proses selanjutnya dilakukan oleh a/m. Atot WarwanaSaptari yang sebelumnya bekerja di grup usaha milik alm John Hidajatdan Penggugat II, dan karena alm.

,MH),Turut Tergugat VI (PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) cq. Direksi) danTurut Tergugat VIII (PT.Bank Mandiri cq.

Eksepsi Turut Tergugat VI (PT Perusahaan Listrik Negara(Persero)), bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepadaTurut Tergugat VI adalah sangat kabur dan tidak jelas (obscuur libel)tersebut tidak beralasan menurut hukum;Menimbang, bahwa selain itu setelan membaca surat gugatanPenggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri JakartaSelatan pada tanggal 18 April 2013 dengan Register No.235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, bahwa dalam posita gugatan, Para Penggugat telah menguraikansecara

berarti menyangkut penyediaan dan pemanfaatantenaga listrik serta usaha penunjangnya.Bahwa berdasarkan fakta di depan persidangan, diketahui bahwa untuk kebutuhan /keperluan aktifitas perusahaan PT Toyoplas Manufacturing Indonesia menggunakantenaga listrik sebab perusahaan tersebut bergerak dalam bidang produksi komponenelektronik dari plastik (injection molding), dan hal ini merupakan bagian dariketenagalistrikan (sebagai pemanfaat arus tenaga listrik) serta berdasarkan Pasal 56ayat (1) bahwa PT

Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai badan usaha miliknegara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994tentang Pengalinan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadiPerusahaan Perseroan (Persero).Bahwa PT.

Perseroan Terbatas PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)Kantor Pusat, beralamat di Jl. Trunojoyo Blok M. 1/135Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebutSCDAZAL racer ececececeeceeteeeceeeeeeees TERGUGAT IIT;4. Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah RepublikIndonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Cq.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiJawa Barat Cq.

Sudirman Kav 75, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;M E L A W A NPT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero), beralamat di Jalan Trunojoyo Blok M I No 135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Agung Barat 36 A/35 Sunter Agung, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Februari 2015, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;L A W A NPT.

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) AREA CIPUTAT (PT PLN AREA CIPUTAT), beralamat di Jalan RE Martadinata Km 27 Ciputat, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya Yoserianto, S.H., Demi Irfan, S.H., Idus Hutabarat, S.H., Andarini Sarwopeni, S.H., Marthaine Kiatwati Tjandrasolihin, S.H., Evi Purnama Sari, S.H., Galih Saptriono Nugroho, S.H. dan Muhammad Hillmy Y.

Bahwa terdakwa pada awal bulan Juni tahun 2006bertempat di ruang kerja Bupati Kabupaten Indramayu,menerima Tim Y8 dari PT.

Perusahaan Listrik Negara (Persero)dalam rangka untuk melakukan pemaparan terkait rencanamembangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) BatubaraJawa Barat Utara, yang salah satunya di Kabupaten Indramayudengan kapasitas sebesar 3 X 300 MW (megawatt).e Bahwa menindaklanjuti rencana tersebut, terdakwa padatanggal 8 Juni 2006 menerima surat Nomor : 00625/123/DIRUT/2006 dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero),Perihal Permohonan Izin Prinsip Pembangunan PembangkitListrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara

Perusahaan Listrik Negara (Persero)dalam rangka untuk melakukan pemaparan terkait rencanamembangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara34Jawa Barat Utara, yang salah satunya di Kabupaten Indramayudengan kapasitas sebesar 3 X 300 MW (megawait).Bahwa menindaklanjuti rencana tersebut, terdakwa padatanggal 8 Juni 2006 menerima surat Nomor : 00625/123/DIRUT/2006 dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero),Perihal Permohonan Izin Prinsip Pembangunan PembangkitListrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara

Bahwa , sebagai tindak lanjut pelaksanaan Perpres nomor71 tahun 2006 tersebut pihak PT Perusahaan Listrik Negara(Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor : 074/K/Dir/2006 tanggal 7 April 2006 membentuk Tim PercepatanProyek Diversifikasi Energi dengan keanggotaan sebagaiberikut :e YUSUF SUNTORO sebagai Pilot Projek.e MUDAYAT M sebagai Sekretary Projek.e SARI FEBRINA sebagai Legal Compliance OfficerDisebut dengan tim Y8 yang mempunyai kewenanganmelakukan musyawarah bersama dengan Panitia

Garuda Indonesia(Persero) dan BUMN PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) memberikan ataumeminjamkan dana laba usaha dari perusahaan masingmasing dalam bentukProgram Kemitraan dan Dana Bina Lingkungan (PKBL) dalam rangkamengembangkan usaha tani Program Kawalan Pangan GP3K di wilayah Soloktahun 2012/2013 melaluu BUMN PT. Sang Hyang Seri (Persero) Pusat yaituBUMN PT. Garuda Indonesia (Persero) sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyarrupiah) dan BUMN PT.

GarudaIndonesia (Persero) dan BUMN PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)memberikan atau meminjamkan dana laba usaha dan perusahaan masingmasing dalam bentuk Program Kemitraan dan Dana Bina Lingkungan (PKBL)dalam rangka mengembangkan usaha tani Program Kawalan Pangan GP3kK diwilayah Solok tahun 2012/2013 melalui BUMN PT. Sang Hyang Seri (Persero)Pusat yaitu BUMN PT. Garuda Indonesia (Persero) sebesar Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah) dan BUMN PT.

Perusahaan Listrik Negara(Persero) sebesar Rp. 1.600.000.000, (satu milyar enam ratus juta rupiah),total sebesar Rp. 3.600.000.000,. (tiga milyar enam ratus juta rupiah).Bahwa di dalam pelaksanaannya BUMN PT. Sang Hyang Seri (Persero) Pusatmembentuk Divisi PKBL PT. Sang Hyang Sern (Persero) dengan SuratKeputusan Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 284/ SHS. 01/Kpts/VI 2011 tentang Pembentukan Unit Kemitraan dan Bina Lingkungan PT.

Bahwa pengenaan Biaya Keterlambatan pembayaran rekeninglistrik merupakan Mandatori dari pada Peraturan Menteri Energidan Sumber Daya Mineral Nomor 27 tahun 2017 tentang TingkatMutu Pelayanan dan Biaya yang terkait dengan PenyaluranTenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero),beserta perubahannya, yaitu pada Pasal 13 yang berbunyi :(1).